Category: Politik

  • Megawati Perkenalkan Puan Maharani di PNU Riyadh, Tegaskan Peran Perempuan dalam Konstitusi

    Megawati Perkenalkan Puan Maharani di PNU Riyadh, Tegaskan Peran Perempuan dalam Konstitusi

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memperkenalkan putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU). Megawati menekankan pentingnya perempuan dapat melakukan segalanya.

    Perkenalan itu berlangsung ketika Megawati menerima penghargaan gelar kehormatan dari PNU di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026). Megawati mengawali pidatonya dengan menyinggung Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

    Pasal tersebut, kata Megawati, membahas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia tidak membedakan laki-laki, perempuan, miskin, atau kaya.

    Menurut Megawati, semua warga negara memiliki hak yang sama dan setara dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan prinsip dasar negara Pancasila, khususnya sila kelima.

    "Ia adalah pernyataan konstitusional bahwa kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip dari dasar negara Pancasila, terutama sila kelima: 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukanlah kebijakan tambahan, melainkan perintah konstitusi," ujar Megawati.

    Setelah penjelasan tersebut, Megawati memperkenalkan Puan Maharani kepada para peserta yang hadir. Acara itu adalah pemberian gelar doktor kehormatan (honoris causa) di PNU.

    "Sebagai sebuah contoh, bukan karena dia putri saya. Tolong berdiri. Beliau putri saya, anak terakhir. Satu-satunya perempuan dan saya ajarkan bahwa yang namanya perempuan itu harus bisa segalanya," ujar Megawati.

    Megawati juga mengingatkan bahwa perempuan tidak boleh melupakan kodratnya. Perempuan tetap memiliki peran penting dalam keluarga.

    "Tetapi tentu kita tidak boleh melawan kodrat maka kita tetap akan menjadi seorang ibu, istri dari keluarga kita. Beliau bernama Puan Maharani dan sekarang tanggung jawabnya menjadi Ketua DPR atau parlemen di Republik Indonesia," imbuh Megawati.

    Megawati turut menceritakan buku Sarinah yang ditulis oleh Soekarno pada tahun 1947. Ketua Umum PDIP itu menyampaikan bahwa Sarinah adalah pengasuh Bung Karno saat kecil.

    "Dalam Sarinah, Bung Karno menyampaikan satu pernyataan yang sangat tegas dan visioner. Beliau menulis bahwa perempuan adalah tiang negara. Maknanya jelas: apabila perempuan kuat, bermartabat, dan berdaya, maka negara akan berdiri tegak. Sebaliknya, apabila perempuan dilemahkan dan dipinggirkan, maka negara sesungguhnya sedang merapuhkan fondasinya sendiri," ujar Megawati.

    Megawati menegaskan bahwa dalam pemikiran Bung Karno, perempuan bukanlah warga kelas dua. Pembebasan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemanusiaan dan kebangsaan.

    "Karena itu, Sarinah bukan sekadar buku tentang perempuan. Ia adalah teks ideologis negara, yang menegaskan bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah utuh, tanpa kemerdekaan perempuan," tutur Megawati.

    Megawati juga menyebutkan banyak tokoh lain yang berjuang dalam masa kemerdekaan. Salah satunya adalah ibundanya, Fatmawati Soekarno.

    "Ibu saya sendiri, Fatmawati Soekarno adalah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, beliaulah tokoh yang dengan berani menjahit sendiri…. bendera bangsa kami pada saat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 Agustus 1945," kata Megawati terharu sambil menitikkan air mata.

    Prinsip Kesetaraan dalam Konstitusi Indonesia

    Pentingnya kesetaraan gender telah menjadi perhatian serius dalam konstitusi Indonesia sejak awal. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

    Aspek Penjelasan
    Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Menyatakan kesamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
    Sila Kelima Pancasila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', menegaskan hak yang sama untuk semua.
    Keterlibatan Perempuan Bukan hanya kebijakan tambahan, tetapi perintah konstitusi yang fundamental.
  • DPR RI Ingatkan Kemendikti Saintek Soal Potensi Kebocoran Data Perguruan Tinggi di Dark Web

    DPR RI Ingatkan Kemendikti Saintek Soal Potensi Kebocoran Data Perguruan Tinggi di Dark Web

    Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), Kemendikti Saintek diingatkan soal potensi kebocoran data perguruan tinggi.

    Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyinggung isu data pendidikan tinggi yang bocor ke dark web. Informasi tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.

    Fikri mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya isu penjualan data di dark web. Ia menyebutkan bahwa hal ini sangat berbahaya jika terjadi pada data pendidikan tinggi.

    "Konon katanya dijual belikan di forum dark web. Ada sudah 58 juta data diperjualbelikan. Nah ini kalau PDDIKTI juga seperti itu, ini berbahaya," kata Fikri, Senin (9/2/2026).

    Fikri mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Ia berharap kabar itu tidak nyata, namun tetap menekankan bahaya jika hal tersebut benar terjadi di sektor pendidikan tinggi.

    "Atau mudah-mudahan sih ini hoaks ya, mudah-mudahan tidak nyata. Tetapi kalau nyata betul, dan ini apalagi di pendidikan tinggi, ini berbahaya ini," sebutnya.

    Tanggapan Kemendikti Saintek

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Togar Mangihut Simatupang mengakui bahaya kebocoran data. Pihaknya berjanji akan meningkatkan keamanan siber.

    "Nah ini sangat berbahaya sekali kalau memang data-data di dalam PDDIKTI mengalami kebocoran. Terima kasih pak, ini akan kami formulasikan," ucap Togar, Senin (9/2/2026).

    Togar juga mencontohkan kasus kebocoran data pribadi lain di dark web. Oleh karena itu, Kemendikti Saintek berkomitmen mencegah hal serupa terjadi pada data pendidikan tinggi.

    Pihaknya akan fokus pada perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Langkah konkret akan diambil untuk memperkuat sistem keamanan.

    "Perlindungan data pribadi dan di sini akan kami sampaikan berkaitan dengan cyber securitynya secara khusus mungkin," sebut dia.

    "Karena betul pak data itu di dark web itu sudah terjadi, semua data pak, baik data pajak, data dari identitas lainnya pak, itu sudah ada di sana pak," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa contoh jenis data yang rentan bocor ke dark web:

    Jenis Data Contoh Informasi yang Bocor Dampak Potensial
    Data Pribadi Nama lengkap, alamat, NIK, tanggal lahir Pencurian identitas, penipuan
    Data Keuangan Nomor rekening, kartu kredit, riwayat transaksi Penyalahgunaan dana, kerugian finansial
    Data Kesehatan Rekam medis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan Diskriminasi, pemerasan
    Data Pendidikan Nilai, riwayat akademik, informasi siswa/mahasiswa Penyalahgunaan identitas pendidikan, pemalsuan dokumen
    Data Pekerjaan Riwayat kerja, gaji, informasi perusahaan Persaingan tidak sehat, pemerasan
  • AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 48 Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada kader baru Partai Demokrat. Penyerahan dilakukan di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Februari 2026. AHY dalam kesempatan tersebut membahas era post-truth dan maraknya politik fitnah.

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mengambil jalan sebagai partai nasionalis dan religius. Menurutnya, di era serba digital seperti saat ini, partai wajib memiliki karakter kuat. Hal ini agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan misinformasi.

    AHY menyoroti kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Terlebih dengan adanya tsunami informasi yang memenuhi ruang publik.

    "Kita tidak mudah membedakan ini mana berita benar, mana berita palsu, mana hoax, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi. Karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik," kata AHY, Senin (9/2/2026).

    AHY menyebut fenomena ini sebagai post-truth politics atau politik kebohongan. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memecah belah partai atau kelompok dari berbagai sisi.

    "Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa. Pembunuhan karakter. Habis kita dalam sesaat, reputasi yang kita bangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu," jelasnya.

    AHY menyadari bahwa era post-truth tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk menghadapinya dengan terus melakukan refleksi dan mencari solusi terbaik.

    "Saya tidak menakut-nakuti, tapi justru mari kita terus melakukan refleksi. Bahwa ini adalah realitas yang suka tidak suka, bukan hanya harus kita hadapi tapi mari kita terus mencari solusi yang terbaik agar bangsa ini tidak mudah terpecah belah akibat post-truth politics atau politik fitnah tadi," tegas AHY.

    AHY juga mengingatkan kadernya untuk menghindari politik identitas. Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan beragam perbedaan yang harus dijaga.

    Pentingnya Menghindari Politik Identitas

    Indonesia memiliki keberagaman luar biasa, meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 17.000 pulau. Dengan 280 juta penduduk, perbedaan adalah karunia, namun juga menyimpan kerentanan yang harus diwaspadai.

    Aspek Keberagaman Jumlah/Deskripsi
    Jumlah Provinsi 38
    Jumlah Kabupaten/Kota 514
    Jumlah Pulau 17.000
    Jumlah Penduduk 280 Juta
    Agama Diakui Beragam (termasuk aliran kepercayaan)
    Suku, Etnis, Ras Beragam

    AHY menekankan pentingnya memerangi politik identitas. Politik semacam itu mengeksploitasi perbedaan dan dapat menjadi senjata mematikan yang memecah belah bangsa.

    "Apa yang disebut sebagai politik identitas? Politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita sendiri. Padahal Indonesia adalah negara besar, negara yang bisa dikatakan super majemuk, sangat plural," kata dia.

    "Oleh karena itu bangsa yang lengah adalah ketika tanpa disadari kita terpecah belah akibat perbedaan identitas itu, dan politik sering kali menjadi senjata yang mematikan. Nah, Demokrat selalu menolak keras dan kita katakan jangan gunakan identitas untuk memecah belah bangsa sendiri. Dua hal itu yang juga terus kita perangi," ujarnya.

  • Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Apalagi, jika organisasi tersebut berskala nasional, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA).

    Apresiasi ini disampaikan HNW saat menerima audiensi Pengurus BEM PTMA Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Menurut HNW, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berkemajuan tak akan tercapai. Butuh peran aktif anak bangsa dengan organisasi kuat dan terkelola baik sejak muda.

    Ia menilai peluang mahasiswa berorganisasi dan memaksimalkan kehadirannya sangat terbuka. Selain dijamin konstitusi, itu juga bagian tuntutan reformasi.

    Karena itu, ia mengingatkan agar momentum positif ini dimaksimalkan. Tujuannya demi kemaslahatan mahasiswa dan kemajuan berbangsa, bukan disia-siakan.

    "Indonesia tidak melarang organisasi, bahkan itu bagian dari jaminan konstitusional juga tuntutan Reformasi. Maka jangan dimubazirkan peluang bagus itu," ujar HNW, Senin (9/2/2026).

    HNW mendorong mahasiswa memaksimalkan potensi dari lingkungan kampus dan komunitas mahasiswa. Juga jaringan organisasi yang lebih luas, termasuk Muhammadiyah dan Aisyiyah.

    Organisasi tersebut dinilainya memiliki kontribusi besar sepanjang kehidupan bangsa Indonesia. Penerimaan publik terhadap Muhammadiyah terus berlanjut.

    Tokoh-tokoh Muhammadiyah turut dilibatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi kepercayaan, peluang, dan tantangan bagi Muhammadiyah.

    Tantangannya adalah terus membuktikan kontribusi berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    Dalam kesempatan tersebut, HNW juga berbagi pengalaman pribadinya. Sejak kecil, ia telah terbiasa berorganisasi.

    Lingkungan keluarga dan pendidikan, termasuk di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Madinah, membentuk kebiasaan aktif berorganisasi.

    Ia mengungkapkan pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting. Bekal tersebut berguna hingga akhirnya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik di Indonesia.

    HNW menilai setiap fase keterlibatan dalam organisasi penting dimaknai sebagai 'tabungan untuk keunggulan'. Manfaatnya dapat dipetik di masa depan.

    Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan di era reformasi harus dimanfaatkan positif oleh mahasiswa. Tujuannya menyelamatkan generasi Z menuju Indonesia Emas 2045.

    Di era keterbukaan informasi, Gen Z menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini meliputi generasi strawberry yang rentan, antisosial, permisif, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga kekerasan sosial.

    Ini dapat merusak mentalitas mahasiswa dan masa depan bangsa. HNW mengajak mahasiswa PTMAI menjadi pionir, menyiapkan diri menyongsong Generasi Emas 2045.

    Generasi unggul tidak lahir instan, melainkan melalui proses panjang dan kerja keras. Serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi sejak dini.

    Hal itu dibuktikan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Para tokoh Pahlawan Nasional memulai perjuangan melalui aktivitas organisasi sejak muda.

    Semangat dan fakta sejarah tersebut perlu menjadi teladan. Terutama bagi mahasiswa masa kini, termasuk mahasiswa di lingkungan PTMA.

    Refleksi Tokoh Nasional

    Nama Tokoh Peran Organisasi Kontribusi
    Mohammad Hatta Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Soekarno Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Kahar Mudzakkir Tokoh Muhammadiyah Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

    "Saya berharap mahasiswa sekarang menjadikan para pemuda Indonesia dahulu yang aktif berorganisasi hingga bisa berkontribusi mempersiapkan Indonesia merdeka, menjadi inspirasi dan spirit agar dapat mengulangi sejarah, berkontribusi positif menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

    Sementara itu, Koordinator BEM PTMAI Indonesia, Ahmad Rafiq, mengapresiasi paparan HNW. Ahmad menyampaikan undangan langsung kepada HNW.

    Undangan itu untuk hadir dalam temu nasional BEM PTMA se-Indonesia. Acara akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang pada 19 Februari 2026.

    Rafiq mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti aliansi BEM PTMAI. Aliansi ini menaungi 179 kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia.

    HNW direncanakan menjadi keynote speaker dan menyampaikan materi sosialisasi kepada para mahasiswa.

  • Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menekankan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa dan literasi generasi penerus. Langkah ini dinilai sebagai bagian krusial dalam membangun daya saing bangsa di kancah global.

    Kemampuan literasi dan berbahasa yang mumpuni bukan sekadar alat komunikasi. Rerie menyebutnya sebagai fondasi bagi anak bangsa merumuskan gagasan dan mengekspresikan kreativitas. Ini adalah dasar untuk mewujudkan daya saing.

    Berdasarkan data PISA 2022, skor literasi membaca Indonesia tercatat 359 poin. Angka ini menurun dari 371 poin pada tahun 2018. Kemampuan literasi pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD (476 poin).

    Meskipun demikian, Goodstats pada 2025 menunjukkan potensi positif dari Generasi Z. Sebanyak 26% dari mereka membaca buku setiap hari. Angka ini lebih tinggi dari Generasi Milenial (20%) dan Generasi X (18%).

    Potensi ini, menurut Rerie, harus menjadi perhatian serius. Seluruh pihak perlu menyikapinya dengan langkah nyata dan strategis. Dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan.

    Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Hal ini untuk melahirkan generasi berdaya saing melalui peningkatan literasi yang berkelanjutan.

    "Budaya membaca dan menulis harus dipupuk dan dibangun sejak dini sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban akademis," kata Rerie, Senin (9/2/2026).

    Perbandingan Skor Literasi Membaca PISA

    Berikut adalah perbandingan skor literasi membaca pelajar Indonesia dengan rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA:

    Tahun Skor Literasi Membaca Indonesia Skor Rata-rata OECD
    2018 371 poin 476 poin
    2022 359 poin 476 poin

    Dorongan untuk Program Literasi Nasional Terintegrasi

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong peningkatan program literasi nasional. Program tersebut harus terintegrasi dengan teknologi modern.

    Hal ini bertujuan memastikan akses bahan bacaan berkualitas merata hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak bangsa dapat terbangun.

    "Sehingga dapat terbangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepercayaan diri setiap anak bangsa di era persaingan global saat ini," ujarnya.

    Dengan fondasi bahasa dan pilar literasi yang kuat, Rerie optimistis. Indonesia mampu melahirkan generasi cerdas secara intelektual dan kreatif secara emosional. Ini akan menjadi dasar peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

  • Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Tempo Diduga Adu Domba Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad

    Panggung politik nasional di Jakarta dikejutkan oleh manuver Majalah Tempo. Mereka membenturkan dua sosok kunci di lingkaran inti Presiden Prabowo Subianto: Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad.

    Tempo menggambarkan keduanya seolah bersitegang terbuka di 'palagan' pasar uang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bagi pengamat, ini bukan sekadar berita, melainkan manuver 'pecah belah' yang sengaja ditiupkan untuk mengguncang stabilitas pemerintahan.

    Pertanyaan muncul: Mengapa Tempo begitu bernafsu mengadu domba dua penopang poros kekuasaan pemerintah? Dan siapa sutradara di balik layar redaksi mereka?

    Sejarah mencatat, media sering menjadi instrumen efektif dalam peperangan asimetris. Intervensi asing tidak lagi datang melalui moncong senjata. Mereka hadir melalui aliran dana yang dikemas dengan istilah mentereng.

    Istilah tersebut mencakup demokratisasi, penguatan masyarakat sipil, hingga kesetaraan gender. Anak usaha digital Tempo, PT Info Media Digital (IMD), diduga menerima suntikan dana dari Media Development Investment Fund (MDIF).

    Meskipun mereka berdalih ini hanya 'modal kerja' atau 'utang konversi', dalam dunia politik kekuasaan, tidak ada makan siang gratis.

    MDIF memiliki akar sejarah panjang dengan George Soros sebagai investor awal. Entitas ini bergerak di negara-negara pasca-otoritarian. Mereka masuk ketika sebuah negara dianggap memiliki 'celah' untuk digoyang.

    Narasi mereka terasa sangat harum bagi dunia aktivis. Siapa bisa menolak isu pengentasan kemiskinan atau lingkungan hidup? Siapa tidak terkesan dengan program literasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)?

    Namun, di balik bungkus etik itu, terdapat agenda mengarahkan opini publik. Tujuannya agar selalu skeptis terhadap negara. Cara itu dapat merusak pola pikir jurnalis yang terlanjur terpapar agenda tersebut.

    Negara tidak boleh benar, prestasi pemerintah harus dikerdilkan. Friksi kecil di dalam kabinet harus dibesar-besarkan menjadi krisis nasional.

    Doktrin Colin Powell

    Untuk memahami mengapa dana asing berbahaya bagi kedaulatan, perlu menoleh catatan mendiang Colin Powell. Mantan Sekretaris Negara dan Wakil Presiden AS di era George W. Bush.

    Powell, seorang jenderal, paham betul arti strategis bantuan luar negeri. Ia pernah menegaskan prinsip dingin dan jujur ini dalam sebuah pertemuan aktivis demokrasi dan HAM.

    Powell secara implisit maupun eksplisit memandang bahwa bantuan luar negeri, termasuk pendanaan media dan organisasi masyarakat sipil, adalah bagian dari 'Total Force Concept'.

    Bagi Powell, dana itu dikucurkan ke negara-negara berkembang bukan bentuk kedermawanan. Melainkan instrumen untuk memastikan bahwa negara penerima tetap berada dalam orbit kebijakan negara pemodal.

    Powell menyadari bahwa untuk mengontrol sebuah negara tanpa harus menginvasi secara militer, "Anda harus mengontrol narasinya," kata Powell.

    Dana asing digunakan untuk "melemahkan dari dalam" terhadap negara-negara yang dianggap mengganggu kepentingan ekonomi atau politik global (pemodal).

    Jika ada pemerintahan suatu negara mulai menunjukkan kemandirian, seperti yang dilakukan Presiden Prabowo dengan visi swasembada dan hilirisasi, maka instrumen 'demokratisasi' segera diaktifkan.

    Tujuannya adalah menciptakan kegaduhan internal. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Tempo terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad patut ditengarai implementasi dari doktrin tersebut.

    Dengan melemahkan dua tokoh ini, diharapkan akan terjadi kerusakan poros pemerintahan nasional. Ini akan berujung rusaknya kepercayaan pasar uang kita.

    Jika pasar uang goyah dan OJK kehilangan kredibilitas akibat pemberitaan tendensius, maka ekonomi Indonesia kembali bergantung pada 'resep' lama di bawah 'ketiak' lembaga asing.

    Itu yang mereka mau. Di sinilah titik mula di mana kedaulatan negara mulai digadaikan.

    Operasi Balik Meja Redaksi

    Penting untuk jeli melihat bagaimana MDIF memberikan 'materi awal' berupa issue brief atau data global yang 'siap pakai' kepada media mitranya. Ini adalah bentuk infiltrasi isu sensitif.

    Redaksi tidak perlu lagi mencari isu secara organik. Mereka cukup mengeksekusi pesanan yang selaras dengan visi program donor.

    Ketika Tempo memilih fokus pada 'perseteruan' di sektor OJK, mereka bisa jadi sedang memainkan peran sebagai proxy. Menciptakan kabut asap agar publik tidak melihat keberhasilan besar pemerintah.

    Mereka ingin publik percaya bahwa di dalam pemerintahan terjadi keretakan hebat. Padahal, yang terjadi adalah dinamika kerja normal dan lazim.

    Penyusupan agenda melalui tim liputan tematik adalah metode sangat halus. Secara operasional mungkin legal, namun secara moral-nasionalis, ini bisa dikategorikan bentuk pelacuran profesi.

    Media seharusnya menjadi 'anjing penjaga' (watchdog) bagi kepentingan rakyat. Namun, justru berubah menjadi 'anjing pemburu' bagi kepentingan donor asing. Mereka ingin melihat Indonesia tetap kerdil dan mudah diatur.

    Berikut adalah beberapa indikasi potensi intervensi asing dalam pendanaan media:

    Indikator Penjelasan
    Dana Asing Terselubung Pendanaan yang dikemas sebagai 'modal kerja' atau 'utang konversi' dari entitas seperti MDIF.
    Agenda Tersembunyi Meskipun berdalih program 'mulia' (demokrasi, HAM), tujuan sebenarnya adalah mengarahkan opini publik.
    Pelemahan dari Dalam Strategi untuk menciptakan kegaduhan internal dan merusak stabilitas pemerintahan.
    Kontrol Narasi Dana digunakan untuk memengaruhi sudut pandang media dan menciptakan persepsi negatif terhadap negara.

    Lalu pertanyaannya, "Siapa sesungguhnya anjing itu?"

    Mengapa Sjafrie dan Dasco?

    Targetnya sangat taktis. Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah dua figur dengan loyalitas tinggi dan kemampuan eksekusi kuat. Mereka berperan dalam menjaga stabilitas politik serta ekonomi.

    Membenturkan keduanya adalah cara paling efektif memutus komunikasi antar-faksi di pemerintahan. Jika dua pilar ini retak, benteng pertahanan Presiden Prabowo dibayangkan goyah. Apalagi saat menghadapi tekanan ekonomi global yang melemah.

    Tempo, dengan jubah 'independensi'-nya, seolah-olah sedang melaporkan fakta. Padahal, pemilihan sudut pandang (framing) dan waktu penayangan berita tersebut menunjukkan adanya niat jahat (malice).

    Ini adalah sinyal kuat adanya upaya memecah belah bangsa. Mereka menggunakan kebebasan pers yang kita perjuangkan dengan darah untuk melayani kepentingan asing. Pihak-pihak yang antipati terhadap kebangkitan Indonesia.

    Kedaulatan di Atas Segalanya

    Jangan naif. Di era informasi ini, berita adalah peluru dan media adalah senapannya. Jika senapannya dimiliki oleh entitas domestik. Namun, pelurunya dipasok kepentingan asing lewat skema utang konversi atau pembiayaan program, arah tembakannya bisa jadi bukan untuk membela kedaulatan.

    Sebagai bangsa besar, harusnya mampu membedakan mana kritik membangun dan mana operasi intelijen media. Yang bertujuan memecah belah. Narasi adu domba yang sedang dimainkan terhadap Sjafrie Sjamsoeddin dan Sufmi Dasco Ahmad adalah sinyal merah. Ada kekuatan asing sedang tidak nyaman dengan stabilitas nasional Indonesia.

    Sudah saatnya bertanya balik: Masihkah ada merah putih di hati para redaksi? Atau kah warna hijau dollar dari MDIF sudah terlalu menyilaukan mata hingga tega membakar rumah sendiri demi menyenangkan tuan-tuan di luar sana?

    Indonesia tidak akan runtuh hanya karena narasi satu media. Namun, kewaspadaan terhadap gurita dana asing yang membiayai perpecahan adalah harga mati bagi setiap patriot pencinta negeri ini.

  • Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan PPK Kemendikbudristek Akui Sakit Urus Proyek Chromebook

    Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat SD Kemendikbudristek, Bambang Hadi Waluyo, mengungkapkan bahwa ia sampai jatuh sakit saat mengurus proyek Chromebook. Bambang menuturkan gula darahnya sempat naik drastis.

    Keterangan ini disampaikan Bambang saat bersaksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

    Bambang Hadi Waluyo dilantik sebagai PPK Direktorat SD Kemendikbudristek pada Februari 2020. Namun, hanya empat bulan kemudian, ia mengajukan pengunduran diri dari jabatannya tersebut.

    Bambang merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek pengadaan Chromebook. Keyakinan tersebut mendorongnya untuk mundur sebagai PPK.

    "Jadi, awal saya punya feeling, kalau ini pengadaan, yang sebelum-sebelumnya Windows, tapi ini dengan era Pak Nadiem ini, Chromebook. Pengadaan yang berubah itu, ini feeling saya, ini kan akan memubazirkan, ini feeling saya, ini yang pengadaan-pengadaan sebelumnya itu menjadi tidak, tidak ada apa ya, tidak maksimal gitu lah," kata Bambang.

    Tekanan Psikologis Akibat Proyek Chromebook

    Saat diperiksa penyidik, Bambang juga mengaku sempat jatuh sakit saat terlibat dalam proyek Chromebook. Jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Bambang.

    "Saya hanya tes cek aja. Gula darah saya tinggi, saya sempoyongan," kata Bambang.

    Jaksa juga menanyakan apakah Bambang sempat dirawat di rumah sakit. "Nggak sempat (dirawat) rumah sakit?" tanya jaksa.

    "Nggak," jawab Bambang.

    Bambang menjelaskan, alasan ia sampai jatuh sakit karena tertekan dengan proyek tersebut. Terutama karena adanya perubahan pengadaan dari Windows ke Chromebook.

    "Jadi, yang pertama adalah ini pengadaan yang besar. Yang kedua, yang sebelumnya sudah dikaji, sudah diujicobakan, tapi ternyata ketika deal-nya adalah berbeda. Saya khawatir akan terjadi masalah besar," tutur Bambang.

    Selain itu, Bambang mengaku awam menjabat PPK untuk digitalisasi TIK. Ini merupakan pengalaman pertamanya dalam pengadaan besar tersebut.

    Banyak pengguna dilapangan yang diujicobakan untuk unggul di Windows. Hal itu berdasarkan kuesioner yang ada.

    Rincian Proyek Chromebook

    Kasus dugaan korupsi proyek Chromebook ini telah menyeret nama Nadiem Makarim sebagai terdakwa. Proyek ini disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 2,1 triliun.

    Elemen Proyek Keterangan
    Peran Bambang Hadi Waluyo Mantan PPK Direktorat SD Kemendikbudristek
    Proyek yang Diurus Pengadaan Chromebook
    Dampak Kesehatan Gula darah tinggi, sempoyongan, tekanan psikis
    Alasan Tekanan Perubahan spesifikasi dari Windows ke Chromebook, proyek besar
    Kerugian Negara Rp 2,1 triliun (perkiraan)
  • Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan MPR RI Hadir Kelima Kali di Pameran Kampung Hukum 2026

    Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI kembali berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2026. Acara ini diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Keikutsertaan kali kelima ini menunjukkan komitmen MPR.

    MPR berupaya mendekatkan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat luas. Pendekatan yang digunakan adalah edukatif dan ramah lingkungan. Hal ini sesuai dengan misi MPR untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan.

    Tenant Perpustakaan MPR RI menarik perhatian besar pengunjung. Mereka antusias berebut berbagai merchandise yang tersedia. Kegiatan pameran ini berlangsung selama dua hari.

    Pameran dibuka pada Senin, 9 Februari, hingga Selasa, 10 Februari. Hadiah yang dibagikan meliputi jam meja, mug, notebook, dan buku terbitan Perpustakaan MPR. Semua hadiah menjadi incaran pengunjung pameran.

    Kepala Biro Humas MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, meriahnya tenant Perpustakaan MPR sesuai harapan. MPR ingin semakin dekat dengan masyarakat, khususnya pengunjung pameran.

    Survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap MPR terus meningkat. Ini menjadi dorongan bagi MPR untuk terus aktif berinteraksi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pameran.

    “Kita ingin lebih membumikan MPR kepada masyarakat. Apalagi kita juga memiliki pesan tentang Empat Pilar MPR RI. Dengan mengikuti Pameran Kampung Hukum, diharapkan Empat Pilar MPR bisa lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar dihafal atau dimengerti saja,” ungkap Anies dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Pesan Empat Pilar dan Kajian Ketatanegaraan

    Anies menjelaskan bahwa sesuai tugasnya menerima aspirasi masyarakat. Tenant Perpustakaan MPR menampilkan hasil kajian ketatanegaraan. Kajian ini dilaksanakan oleh Badan Pengkajian MPR bersama berbagai kampus di Indonesia.

    Tema kajian disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Pada event ini, masyarakat diajak lebih kritis. Mereka diajak menanggulangi masalah sampah di lingkungan.

    Oleh karena itu, tenant Perpustakaan MPR dibangun menggunakan bahan kardus. Kardus tersebut dapat dipakai kembali untuk kegiatan serupa. Ini menunjukkan komitmen terhadap lingkungan.

    “Selain itu, sisa kardus juga bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna, itu berarti ramah lingkungan dan tidak terbuang sia-sia, seperti kalau kita menggunakan bahan yang lain,” ungkap Anies.

    Pameran Kampung Hukum 2026 diikuti 28 peserta. Peserta berasal dari kementerian, lembaga, dan perbankan. Acara dibuka oleh Ketua MA Sunarto pada Senin, 9 Februari.

    Pembukaan acara berlangsung meriah dengan pertunjukan tari dan pembacaan puisi. Ini menambah semarak suasana pameran. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

    Informasi Pameran Kampung Hukum 2026

    Berikut adalah beberapa informasi penting terkait Pameran Kampung Hukum 2026:

    Aspek Detail
    Lokasi Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat
    Tanggal Senin-Selasa, 9-10 Februari 2026
    Peserta 28 institusi (Kementerian, Lembaga, Perbankan)
    Tujuan MPR Mendekatkan Empat Pilar, edukasi ramah lingkungan
    Pembukaan Ketua MA Sunarto, Senin (9/2)
  • Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Respons Survei Kepuasan Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Respons Survei Kepuasan Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi hasil survei terbaru Indikator Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Angka ini diklaim sebagai yang tertinggi dibandingkan periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Eddy Soeparno menilai, hasil survei ini membuktikan kinerja Presiden Prabowo telah dirasakan masyarakat. Kebijakan-kebijakannya memberikan dampak positif terhadap upaya pemerataan dan distribusi kesejahteraan. Hal tersebut di tengah dinamika politik global dan kondisi ekonomi yang tidak menentu.

    "Di tengah dinamika politik global dan juga kondisi ekonomi yang dipenuhi ketidakpastian kebijakan Presiden Prabowo ternyata mendapatkan respons yang baik dari masyarakat," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Eddy menambahkan bahwa ke depan akan ada berbagai hal yang terus diperbaiki. Namun, hasil survei ini membuktikan bahwa kebijakan presiden sudah "on the right track." Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan konsisten melanjutkan pembangunan ekonomi.

    Pembangunan ekonomi akan dilakukan dengan prinsip "no one is left behind," yakni tidak ada yang ditinggalkan.

    Program Unggulan Mendapat Dukungan Positif

    Survei Indikator Indonesia juga menyoroti respons positif masyarakat terhadap sejumlah program. Salah satunya adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis).

    "Temuan survei menunjukkan program MBG misalnya ternyata mendapat respons positif dari masyarakat," tuturnya.

    Eddy juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup. Komitmen tersebut harus didukung penuh.

    Program Deskripsi Tanggapan Publik
    Makan Bergizi Gratis Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi cukup. Positif, mendapat dukungan.
    Sekolah Rakyat Memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan layak. Dianggap sebagai amanat konstitusi.
    Pemerataan Kesejahteraan Kebijakan yang berupaya mendistribusikan kesejahteraan secara merata. Dirasakan masyarakat.

    Selain itu, program sekolah rakyat juga berupaya memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan asupan yang layak adalah amanat konstitusi.

    Masukan dari Survei untuk Perbaikan

    Eddy Soeparno juga mengatakan bahwa survei Indikator Indonesia menjadi masukan berharga. Terutama mengenai hal-hal yang diharapkan masyarakat untuk terus diperbaiki ke depannya.

    "Ada masukan yang saya kira bisa kita dapatkan dari survei tersebut mengenai berbagai masukan kebijakan dari masyarakat," sambungnya.

    Masukan ini harus menjadi perhatian bagi kementerian terkait. Hal ini penting untuk mendukung program-program Presiden Prabowo agar semakin bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

  • Megawati Soekarnoputri Tegaskan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Tegaskan Pemberdayaan Perempuan dalam Islam di Riyadh

    Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menyerukan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam Islam saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi. Beliau menekankan bahwa konsep ini tak terpisahkan dari keadilan.

    Pidato akademik disampaikan Megawati saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU. Dia menyoroti bagaimana Islam memandang peran perempuan sebagai bagian integral dari masyarakat.

    Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam Islam harus sejalan dengan konsep amanah dan keadilan. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa, yang menuntut pertanggungjawaban dan keadilan.

    "Dalam Islam, pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep amanah dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Amanah menuntut pertanggungjawaban. Amanah menuntut keadilan," kata Megawati dalam pidato saat menerima gelar doktor kehormatan di PNU, Riyadh, Senin (9/2/2026).

    Ketua Umum PDIP itu juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an mengajarkan prinsip kesetaraan manusia. Dia mengutip surat An-Nisa ayat 1 sebagai dasar teologis.

    "Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama. Prinsip ini menjadi dasar teologis bahwa perempuan dan laki-laki setara dalam martabat kemanusiaan," ujar dia.

    Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an

    Megawati lebih lanjut mengutip Surat Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan kemuliaan manusia tidak ditentukan jenis kelamin, suku, atau kedudukan sosial. Melainkan oleh ketakwaan dan tanggung jawab moral.

    "Prinsip-prinsip ini tidak berhenti pada teks. Sejarah Islam menunjukkan praktik yang nyata," tutur Megawati.

    Dia kemudian memaparkan peran perempuan di masa awal Islam. Perempuan berperan dalam berbagai lini, mulai dari pengusaha hingga periwayat hadis, menunjukkan kontribusi nyata mereka.

    Tabel berikut menunjukkan contoh peran perempuan inspiratif dalam sejarah Islam awal:

    Tokoh Perempuan Peran Penting
    Khadijah binti Khuwailid Pengusaha mandiri, mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad SAW
    Aisyah binti Abu Bakar Periwayat hadis, rujukan keilmuan umat
    Ummu Salamah Pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting
    Nusaibah binti Ka'ab Menunjukkan keberanian menjaga komunitas muslim

    "Kita mengenal Khadijah binti Khuwailid sebagai pengusaha yang mandiri, sekaligus mitra intelektual dan moral Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam. Kita mengenal Aisyah binti Abu Bakar sebagai periwayat hadis dan rujukan keilmuan yang menjadi sumber pengetahuan umat hingga hari ini," tutur Megawati.

    "Kita mengenal Ummu Salamah yang pemikirannya didengar dalam pengambilan keputusan penting umat Islam. Kita juga mengenal Nusaibah binti Ka'ab yang menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga komunitas muslim pada masa awal Islam," sambung dia.

    Perempuan Penjaga Peradaban

    Bagi Megawati, Islam tidak pernah menyingkirkan perempuan. Sebaliknya, perempuan mendapatkan posisi terhormat dalam Islam, sebagai penjaga nilai, penopang moral, dan penggerak peradaban.

    "Perempuan hadir sebagai penjaga nilai, penopang moral dan keadilan, dan penggerak peradaban," kata Megawati.

    Dalam orasi ilmiahnya, Megawati juga berbagi pengalaman panjangnya di dunia politik. Mulai dari anggota DPR, Ketua Umum PDIP, Wakil Presiden, hingga Presiden Republik Indonesia.

    Megawati menegaskan statusnya sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang pemerintahan yang inklusif.

    Peran Kepemimpinan Perempuan

    "Hingga saat ini, saya juga memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sebuah lembaga kenegaraan yang bertugas menguatkan dasar negara dan ideologi bangsa kami, yakni Pancasila. Sekaligus memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tempat para ilmuwan terbaik kami melakukan riset dan inovasi nasional. Dua lembaga kenegaraan tersebut menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia," beber dia.

    Dari pengalaman tersebut, Megawati menyimpulkan satu pelajaran penting. Pemerintahan yang adil dan efektif tidak dapat dibangun tanpa melibatkan perempuan secara bermakna.

    "Justru sebaliknya, kualitas pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana perempuan dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan," imbuh dia.