Category: Politik

  • Prabowo Pertanyakan Tuduhan Pelanggaran HAM pada TNI di Jakarta

    Prabowo Pertanyakan Tuduhan Pelanggaran HAM pada TNI di Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialamatkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prabowo mempertanyakan validitas anggapan tersebut.

    "Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," kata Prabowo dalam acara peresmian SPPG Polri se-Indonesia di Polsek Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo kemudian menyinggung rekam jejak TNI. Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah menargetkan fasilitas publik dalam operasi mereka.

    "Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit, selama sejarahnya TNI, rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan, sekolah, bom gereja atau masjid," katanya.

    Sindiran Prabowo untuk Negara Barat

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung standar ganda yang menurutnya diterapkan oleh negara-negara Barat terkait isu HAM.

    "Negara-negara barat yang ngajarin HAM ke kita, saya nggak mau banyak komentar lagi lah, Anda tahu maksud saya. Jadi banyak kalau istilah dulu kita jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni," ucapnya.

    Berikut adalah perbandingan standar HAM menurut Prabowo:

    Standar ganda dalam penerapan HAM menjadi sorotan Prabowo dalam pidatonya.

    Perbandingan Standar HAM Menurut Prabowo

    Pihak Tindakan yang Dikritik Tindakan yang Dilakukan
    TNI Dituduh melanggar HAM Tidak pernah mengebom fasilitas publik
    Negara Barat Mengajarkan HAM Melakukan tindakan yang bertentangan dengan HAM (implisit)
  • Direktur TV Iran Dipecat Usai Reporter Serukan Kematian Khamenei

    Direktur TV Iran Dipecat Usai Reporter Serukan Kematian Khamenei

    Seorang direktur televisi di Iran langsung dipecat akibat kesalahan fatal seorang reporter saat siaran langsung. Reporter tersebut menyerukan kematian bagi Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

    Insiden ini terjadi saat siaran langsung peringatan 47 Tahun Revolusi Islam di Provinsi Sistan-Baluchistan, Rabu (11/2), seperti dilansir AFP via detikNews Jumat (13/2/2026).

    Musab Rasoulizad, seorang wartawan dari Provinsi Hamoun, saat itu tengah melaporkan jumlah peserta aksi massa. Ia kemudian mengulangi seruan-seruan yang diteriakkan massa.

    Namun, Rasoulizad justru menyerukan "Marg bar Khamenei" yang berarti "Matilah Khamenei". Padahal, seruan yang lazim terdengar dalam aksi massa yang digelar pemerintah adalah "Matilah Amerika" atau "Matilah Israel".

    Sanksi Akibat Kesalahan Fatal

    Kesalahan Rasoulizad ini berakibat panjang. Otoritas Iran segera memecat direktur TV Hamoun dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada semua pihak yang terlibat dalam siaran langsung tersebut.

    Televisi pemerintah Iran mengumumkan pemecatan direktur siaran saluran TV provinsi Hamoun pada Rabu (11/2) waktu setempat. Identitas direktur yang dipecat tidak disebutkan.

    Selain pemecatan, operator transmisi dan pengawas siaran juga dinonaktifkan. Staf lain yang terbukti bersalah akan diajukan ke komite disiplin.

    Keputusan ini diambil untuk "menjaga disiplin profesional dan melindungi reputasi media," imbuh pengumuman itu.

    Permintaan Maaf Reporter

    Dalam video yang dirilis setelah insiden, Rasoulizad meminta maaf atas "kesalahan ucapan dan kekeliruan yang disiarkan dan menjadi dalih bagi anti-revolusioner".

    Konteks Unjuk Rasa di Iran

    Aksi massa ini terjadi beberapa minggu setelah unjuk rasa antipemerintah besar-besaran di berbagai wilayah Iran. Unjuk rasa tersebut awalnya dipicu oleh kenaikan biaya hidup, tetapi kemudian meluas menjadi tuntutan penggulingan pemerintahan ulama.

    Unjuk rasa itu diwarnai kerusuhan dan penindakan keras oleh aparat terhadap demonstran. Otoritas Iran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas, termasuk anggota pasukan keamanan. Pemerintah Iran mengaitkan kematian itu dengan "tindakan teroris" asing.

    Berikut rincian jumlah korban tewas dalam unjuk rasa antipemerintah di Iran:

    Sumber Jumlah Korban Tewas
    Otoritas Iran Lebih dari 3.000 (termasuk anggota pasukan keamanan)
    HRANA 7.002 (termasuk 6.506 demonstran)

    Data terpisah dari organisasi internasional menunjukkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Human Rights Activists News Agency (HRANA), yang berbasis di AS, melaporkan sedikitnya 7.002 orang, termasuk 6.506 demonstran, tewas selama unjuk rasa.

  • Massa Bondowoso Kecam Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian

    Massa Bondowoso Kecam Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian

    Puluhan orang menggelar aksi damai di Alun-alun RBA Ki Ronggo, Bondowoso. Aksi ini sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan pemerintah yang menjadi bagian dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

    Para peserta aksi menilai bahwa langkah pemerintah tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berpendapat, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian sama saja dengan membiarkan penindasan Israel terhadap Palestina.

    "Dewan Perdamaian itu sama dengan membiarkan Israel menindas Palestina," jelas koordinator aksi, Hasan Mustofa, Jumat (13/2/2026).

    Menurutnya, BoP merupakan dewan bentukan Presiden AS Donald Trump. Ia juga menyoroti bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim.

    "Kami juga mengutuk keras tindakan zionis Israel yang tiap hari membunuh warga Palestina," tambahnya.

    Kecaman terhadap Prabowo

    Hasan mengecam keputusan Prabowo yang menyeret Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian. Menurutnya, Israel masih terus menyerang Palestina.

    "Kami mengutuk keras langkah Indonesia melalui Presiden Prabowo justru menjadi anggota Dewan Perdamaian bentukan Amerika. Karena dewan tersebut justru berada di belakang Israel," pungkas Hasan Mustofa.

    Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.00 itu berjalan tertib. Mayoritas peserta aksi adalah perempuan dan remaja. Mereka membawa poster berisi kecaman terhadap masuknya Indonesia ke dalam BoP.

    Berikut ini adalah perbandingan jumlah korban konflik Israel-Palestina dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Korban Warga Palestina Korban Warga Israel
    2021 256 13
    2022 225 31
    2023 24.647 1.200

    Data tersebut menggambarkan eskalasi konflik yang terus meningkat dan menjadi perhatian dunia internasional.

    Simbol Penolakan dan Dukungan

    Sebagai bentuk penolakan, massa menempatkan bendera Israel di tanah dan menginjaknya. Mereka juga mengibarkan bendera Palestina sebagai simbol dukungan.

  • Pemkab Sidoarjo Beri Insentif RT/RW Mulai 2026

    Pemkab Sidoarjo Beri Insentif RT/RW Mulai 2026

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara resmi menetapkan pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di seluruh desa. Program ini akan mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diambil sebagai upaya memperkuat pelayanan publik hingga tingkat lingkungan warga.

    Pemberian insentif ini resmi diberlakukan sejak Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo ditandatangani oleh Subandi di Pendopo Delta Wibawa pada Jumat (13/2). SK tersebut menetapkan nominal insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW sebesar Rp 500 ribu.

    "Hari ini kita menandatangani anggaran insentif Ketua RT dan Ketua RW. Per bulannya Rp500 ribu. Insya allah bisa dijalankan mulai bulan ini," ujar Subandi dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Jumlah Penerima Insentif

    Tercatat sebanyak 9.954 Ketua RT dan RW akan menerima insentif ini. Mereka tersebar di 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo.

    Berikut rincian penerima insentif:

    Jabatan Jumlah
    Ketua RT 8.049
    Ketua RW 1.905
    Total 9.954

    Masing-masing penerima akan menerima insentif sebesar Rp500 ribu setiap bulan selama 12 bulan. Dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026.

    Apresiasi untuk Ujung Tombak Pelayanan

    Subandi menjelaskan bahwa insentif ini bukan hanya sekadar bantuan finansial. Lebih dari itu, insentif ini merupakan bentuk apresiasi atas peran strategis Ketua RT dan RW sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

    "Ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, mulai dari pengurusan administrasi warga hingga menjaga ketertiban lingkungan," tuturnya.

    Subandi juga mengingatkan para Ketua RT dan RW untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas.

    "Ketua RT dan Ketua RW jangan lupa tetap mementingkan pelayanan di lingkungan, menjalankan tugas dengan ikhlas, serta bertanggung jawab," pungkasnya.

  • Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

    Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga Dituntut 14 Tahun Penjara

    Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menghadapi tuntutan 14 tahun penjara dalam sidang kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang tuntutan berlangsung dengan pengawalan ketat.

    Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Riva Siahaan bersama dua terdakwa lainnya, Maya Kusmaya dan Edward Corne, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan mereka dinilai merugikan keuangan negara.

    Selain tuntutan pidana penjara selama 14 tahun, jaksa juga menuntut pidana denda serta hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Peran Terdakwa dalam Kasus Korupsi

    Jaksa memaparkan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan saat mereka menduduki posisi strategis di lingkungan Pertamina Patra Niaga.

    Riva Siahaan menjabat sebagai Direktur Utama, Maya Kusmaya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, dan Edward Corne sebagai Vice President Trading Operation.

    Jadwal Sidang Berikutnya

    Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan tim penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan atau pleidoi pada agenda sidang berikutnya sebelum putusan dibacakan.

    Dampak Perbuatan Terdakwa

    Jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Tindakan mereka juga mencederai kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor energi nasional.

    Ketiganya dinilai berperan dalam praktik tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyimpang dari ketentuan.

    Rincian Jabatan Terdakwa

    Berikut rincian jabatan para terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi:

    Nama Terdakwa Jabatan
    Riva Siahaan Direktur Utama
    Maya Kusmaya Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga
    Edward Corne Vice President Trading Operation

    Sidang selanjutnya akan mengagendakan pembacaan pleidoi dari terdakwa.

  • Golkar Klaim Kontrol Pemerintah Lebih dari Oposisi

    Golkar Klaim Kontrol Pemerintah Lebih dari Oposisi

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Sarmuji, menyatakan bahwa anggota DPR dari fraksinya akan tetap mengawasi pemerintah. Hal ini dilakukan meskipun ada fatsun untuk tidak menyerang Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sarmuji bahkan menegaskan bahwa kontrol dari Golkar akan melebihi oposisi.

    “Hal ini tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Dalam spektrum berbicara, terdapat berbagai tingkatan, mulai dari memuji secara berlebihan di satu sisi, hingga menghujat, mencaci, dan mencerca di sisi lain,” kata Sarmuji kepada wartawan di DPR RI, Jumat (13/2/2026).

    Sarmuji menekankan bahwa Fraksi Golkar DPR akan tetap memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Kritik yang akan dilontarkan, menurutnya, akan tetap bersifat objektif.

    “Fraksi Partai Golkar mendorong posisi yang sehat dan konstruktif, yaitu mengapresiasi dengan kritis dan mengkritisi secara objektif, bukan dengan serangan atau hujatan yang merusak kehormatan institusi dan kualitas demokrasi. Kritik harus diarahkan agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengurangi kekurangan jika ada,” ucapnya.

    Kontrol Melebihi Oposisi

    Lebih lanjut, Sarmuji memastikan bahwa kontrol yang dilakukan oleh Golkar justru akan melebihi oposisi. Sekretaris Jenderal Golkar ini menyebutkan bahwa partainya justru mengetahui permasalahan sejak awal.

    “Kontrol kita sebenarnya melebihi oposisi. Kontrol yang kita miliki sebagai mitra koalisi sesungguhnya lebih awal dan lebih substantif, karena kita terlibat sejak tahap perencanaan dan pembahasan. Kita dapat mengingatkan sejak awal mana program yang bermanfaat bagi rakyat, dan mana yang perlu disempurnakan atau dihindari,” ujar dia.

    Berikut adalah perbandingan peran Golkar dan oposisi dalam mengontrol pemerintah:

    Aspek Golkar (Mitra Koalisi) Oposisi
    Waktu Kontrol Sejak perencanaan dan pembahasan awal Setelah kebijakan berjalan
    Substansi Kontrol Lebih substantif karena terlibat dalam proses Cenderung reaktif terhadap kebijakan
    Sifat Kontrol Konstruktif dan memberikan solusi Kritis, bisa bersifat menyerang

    Fatsun Tidak Menyerang Prabowo-Gibran

    Sikap untuk tidak menyerang Prabowo-Gibran sebelumnya disampaikan oleh Sarmuji saat sambutan acara HUT Fraksi Golkar ke-58 di gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2). Salah satu fatsunnya adalah dukungan Golkar terhadap Astacita Prabowo-Gibran.

    Sarmuji menyampaikan bahwa setiap kebijakan pasti ada yang disukai dan tidak disukai. Namun, ia menekankan bahwa semuanya tetap bermanfaat untuk rakyat. Kemudian, Sarmuji meminta untuk tidak ada serangan terhadap kebijakan Prabowo-Gibran.

    “Kami juga ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” ujarnya.

  • Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan Soal PBI

    Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan Soal PBI

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendesak Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara untuk menarik kembali pernyataan yang dianggap menyesatkan publik terkait isu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

    Gus Ipul menilai, pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.

    "Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Gus Ipul usai berkoordinasi terkait pelaporan PBI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026).

    Menurut Gus Ipul, tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Denpasar. Oleh karena itu, ia meminta agar pernyataan tersebut segera ditarik dan disertai dengan permintaan maaf kepada publik.

    "Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," tegasnya.

    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa informasi yang keliru dapat berpotensi menjadi fitnah dan memperburuk penyebaran hoaks.

    "Ini bisa jadi fitnah dan menyebar hoaks. Karena tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan Wali Kota Denpasar," tegasnya.

    Fokus Pembenahan Data

    Di sisi lain, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada langkah-langkah substantif, yaitu pembenahan data agar kebijakan perlindungan sosial dapat tepat sasaran.

    "Saya mengajak semua, mari kita perbaiki data kita. Kerja sama pemerintah pusat, daerah dan kementerian lembaga untuk memperbaiki data DTSEN," pungkasnya.

    Berikut adalah gambaran mengenai pentingnya data yang akurat dalam penyaluran bantuan sosial:

    Aspek Dampak Data Akurat Dampak Data Tidak Akurat
    Ketepatan Sasaran Bantuan diterima oleh yang berhak Bantuan salah sasaran, tidak efektif
    Efisiensi Anggaran Penggunaan anggaran lebih optimal Pemborosan anggaran, banyak kebocoran
    Kepercayaan Publik Meningkatnya kepercayaan masyarakat Menurunnya kepercayaan, potensi konflik

    Gus Ipul menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga layanan perlindungan sosial berjalan dengan data yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

  • Jatim Gandeng Swedia Kembangkan Transportasi Publik dan Pendidikan

    Jatim Gandeng Swedia Kembangkan Transportasi Publik dan Pendidikan

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperluas kerja sama dengan Swedia di berbagai sektor strategis, termasuk transportasi publik dan pendidikan. Inisiatif ini diumumkan saat pertemuan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Duta Besar Swedia, Daniel Blockert, di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (12/2/2026).

    Daniel Blockert menyatakan bahwa pertemuan ini adalah langkah awal positif dalam mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin baik antara Swedia dan Indonesia.

    “Swedia memiliki perjalanan yang panjang di Indonesia dan kita memiliki banyak kepentingan bisnis di sini, banyak perusahaan besar, tapi kami fokus pada Jakarta,” kata Daniel, Kamis.

    Swedia berencana memperluas jangkauan kerja sama, khususnya di Jawa Timur, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor-sektor yang menjadi fokus meliputi kesehatan, transportasi publik, pendidikan, dan energi.

    Daniel Blockert membawa delegasi dari berbagai perusahaan Swedia untuk menjajaki peluang investasi di Jawa Timur.

    “Kita lihat Jawa Timur potensinya besar, ekonomi tumbuh, populasi besar, kita bicara apa yang kita butuhkan dan tawarkan,” ungkapnya.

    Ketertarikan Swedia terfokus pada empat sektor utama, yaitu transportasi, energi, kesehatan, dan industri. Delegasi Swedia juga telah mengunjungi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk menjajaki potensi kerja sama.

    Swedia mencontohkan keberhasilan dalam mendukung industri di negara-negara maju, seperti transisi Volvo Cars di Inggris menuju kendaraan listrik penuh dan plug-in hybrid.

    Selain Volvo, beberapa merek ternama Swedia seperti H&M, IKEA, Electrolux, dan Ericsson juga aktif mencari peluang investasi di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

    “Mereka mencari tempat untuk investasi, mereka ingin menjual produk-produk mereka tapi mereka juga ingin berinvestasi ke Indonesia. Jadi saya memikirkan untuk ke depan,” ucapnya.

    Investasi Transportasi Publik dan Pendidikan

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan menjalin kerja sama di bidang transportasi publik, termasuk manajemen parkir. Kerja sama ini sebenarnya telah berlangsung selama 10 tahun terakhir.

    “Swedia telah berinvestasi untuk shipbuilding di Banyuwangi sudah lebih dari 30 tahun. Besok beliau rencana ke ITS untuk membangun kerja sama beasiswa sekolah di Swedia,” ujarnya.

    Kesempatan serupa juga akan dibuka bagi siswa-siswa SMA Taruna di Jawa Timur yang telah dibangun di enam titik.

    “Kami harap pertemuan ini segera ditindaklanjuti dari tim Kedutaan Besar dan perusahaan-perusahaan dari Swedia,” pungkasnya.

    Berikut rincian potensi kerja sama antara Jawa Timur dan Swedia:

    Sektor Fokus Kerja Sama
    Transportasi Publik Pengembangan sistem transportasi terintegrasi, manajemen parkir modern.
    Pendidikan Program beasiswa, pertukaran pelajar, pengembangan kurikulum vokasi.
    Kesehatan Peningkatan fasilitas kesehatan, transfer teknologi medis, pelatihan tenaga kesehatan.
    Energi Pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi energi bersih.
    Industri Investasi di sektor manufaktur, pengembangan industri berbasis teknologi, peningkatan daya saing.

    Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di Jawa Timur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

  • Oknum Pejabat Tuban Diduga Ganti Pelat Mobil Dinas untuk Isi Pertalite

    Oknum Pejabat Tuban Diduga Ganti Pelat Mobil Dinas untuk Isi Pertalite

    Sebuah video yang memperlihatkan dugaan praktik curang oleh oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban viral di media sosial. Dalam video tersebut, sebuah kendaraan dinas berpelat merah diduga diganti dengan pelat hitam untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

    Aksi tersebut terekam oleh kamera warga dan diduga terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Mobil dengan nomor polisi S 1814 EP terlihat mengisi pertalite dengan menggunakan pelat hitam. Padahal, data kendaraan menunjukkan bahwa nomor polisi tersebut dialokasikan untuk kendaraan dinas milik Pemkab Tuban.

    Kecurigaan semakin menguat ketika mobil Innova hitam itu berpindah ke area pengisian nitrogen setelah selesai mengisi BBM. Dalam hitungan menit, pelat nomor kendaraan kembali berubah menjadi warna merah dengan nomor polisi yang sama.

    Respons Pemkab Tuban dan Kepolisian

    Sekda Tuban, Budi Wiyana, mengaku belum menerima laporan detail mengenai unit yang terlibat. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan mengubah identitas kendaraan dinas merupakan pelanggaran aturan.

    "Makanya nanti kita lihat dulu lah. Kalau dari sisi aturan, (mengganti pelat) jelas tidak boleh. Saya tidak hafal satu per satu nomor lambungnya, apalagi empat angka," ujar Budi Wiyana kepada wartawan, Jum'at (13/2/2026).

    Kapolres Tuban, AKBP Alaiddin, menegaskan bahwa mengubah atau memalsukan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) memiliki konsekuensi pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman pidana kurungan maksimal 2 bulan dan denda paling banyak Rp 500.000 menanti pelaku pelanggaran tersebut.

    "Kami akan mendata terlebih dahulu. Langkah awal kami bersifat persuasif dan akan berkolaborasi serta berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait penggunaan pelat nomor ini," tegas Alaiddin.

    Penelusuran Internal Pemkab Tuban

    Hingga saat ini, Pemkab Tuban masih melakukan penelusuran internal untuk mengidentifikasi oknum pejabat atau pemegang kendaraan dinas yang terlibat dalam video viral tersebut. Sanksi sesuai aturan akan diberikan jika terbukti bersalah.

    Berikut ini tabel sanksi yang bisa dikenakan jika terbukti melakukan pelanggaran:

    Jenis Pelanggaran Sanksi
    Mengubah Identitas Kendaraan Dinas Sanksi Administratif hingga Pemberhentian
    Menggunakan BBM Bersubsidi Tidak Sesuai Peraturan Teguran hingga Pemecatan
    Pemalsuan TNKB Pidana Kurungan dan Denda

    Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara untuk selalu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

  • Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Tahun 2026

    Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen Tahun 2026

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah (Jateng) akan memberikan diskon sebesar 5 persen untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait kenaikan pajak kendaraan yang dirasakan cukup signifikan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyampaikan bahwa Gubernur Jateng telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi untuk mengkaji kemungkinan pemberian relaksasi pajak pada tahun 2026.

    "Sementara karena kemarin kita diminta untuk mengkaji, masih berproses juga bahwa secara alternatif kemungkinan akan memberikan diskon juga nanti di tahun 2026," kata Sumarno di Kantor Pemprov Jateng, Jumat (13/2/2026).

    Sumarno menambahkan, besaran diskon yang diberikan tidak akan sama dengan tahun 2025. "Namun besarannya tidak sama dengan di tahun 2025. Kurang lebih sebesar 5 persen. Kalau yang di 2025 adalah 13,94 persen. (Tahun ini) Besarannya nanti kalau didiskon 5 persen," sambungnya.

    Harapan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

    Plt Kepala Bapenda Jateng, Masrofi, menyatakan bahwa pemberian diskon opsen PKB sebesar 5 persen diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

    "Adanya nanti diskon itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat, (masyarakat berpikir) 'ternyata ada diskon' tentu dia berpikir ulang ternyata bisa kepatuhan membayar pajak meningkat," kata Masrofi.

    "Yang tadinya rencana memboikot membayar pajak, setelah ada diskon kan berarti semuanya kembali membayar pajak," lanjutnya.

    Masrofi optimistis, kebijakan relaksasi pajak ini penting untuk menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak dan meredakan penolakan yang sempat muncul di masyarakat.

    "Harapannya dengan diskon ini, semuanya kembali taat dan kepatuhan membayar pajak meningkat," ujarnya.

    Masrofi menjelaskan bahwa opsen tidak dibagi dengan skema bagi hasil seperti pajak lainnya, melainkan langsung masuk ke kas kabupaten/kota.

    "Opsen itu langsung mengalir ke kabupaten-kota setiap hari. Bukan seperti bagi hasil yang dibagi di akhir tahun dengan formula tertentu," jelasnya.

    Besaran penerimaan opsen di masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi dan tingkat keaktifan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    "Potensi kabupaten-kota itu tergantung aktivitas pembayaran pajak di daerah masing-masing," ujarnya.

    Berikut ilustrasi pengaruh usia kendaraan terhadap nilai opsen PKB:

    Pengaruh Usia Kendaraan pada Nilai Opsen PKB

    Tahun Pembayaran Pajak Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Nilai Opsen PKB
    2023 Tinggi Tinggi
    2024 Lebih Rendah dari 2023 Lebih Rendah dari 2023

    Masrofi menjelaskan, dasar penghitungan opsen menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), sehingga nilai opsen PKB akan terus menurun seiring bertambahnya usia kendaraan.

    "Kalau dasarnya NJKB, itu pasti turun tiap tahun karena nilai jual kendaraan makin turun. Jadi untuk kendaraan yang sama, opsennya tahun depan akan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.

    Ia mencontohkan, kendaraan yang dibayar pajaknya pada 2023 akan memiliki NJKB lebih rendah pada 2024, sehingga nilai opsen yang dikenakan juga ikut menurun.