Category: Politik

  • Kritik PKS Terkait Pembatasan Jam Operasional Warung Makan di Tangerang Selama Ramadan

    Kritik PKS Terkait Pembatasan Jam Operasional Warung Makan di Tangerang Selama Ramadan

    Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang yang melarang rumah makan beroperasi di siang hari selama bulan Ramadan 1447 Hijriah mendapat sorotan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Aturan tersebut menetapkan bahwa tempat usaha kuliner hanya diperbolehkan buka mulai pukul 16.00 hingga 04.00 WIB.

    Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkan keberadaan warga yang tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa, termasuk masyarakat non-muslim maupun umat muslim yang sedang berhalangan. Ia menyarankan agar pengaturan dilakukan secara teknis, misalnya dengan penggunaan tirai, tanpa harus menutup total operasional di siang hari.

    "Niatnya baik. Tapi bisa diatur dengan tirai dan tidak ganggu yang puasa. Banyak warga, baik yang non-muslim atau muslim tapi berhalangan berpuasa, mesti juga dipikirkan," ujar Mardani pada Jumat (20/2/2026). Ia menekankan bahwa prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin seharusnya memberikan kemudahan dan rasa toleransi dalam pelaksanaan ibadah.

    Sebelumnya, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengonfirmasi bahwa pembatasan ini merupakan kebijakan rutin tahunan. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang telah disepakati oleh seluruh unsur Pimpinan Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang.

    Aturan ini berlaku menyeluruh bagi tempat hiburan malam (THM), restoran, hingga kafe di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. "Untuk restoran atau rumah makan, kita tentukan mulai pukul 16.00 WIB boleh buka hingga 04.00 WIB dini hari. Di luar jam itu dilarang buka," tegas Maesyal setelah memimpin Rapat Koordinasi Forkopimda pada Kamis (19/2/2026).

  • PKB Soroti Aturan Jam Operasional Warung Makan di Kabupaten Tangerang Selama Ramadan

    PKB Soroti Aturan Jam Operasional Warung Makan di Kabupaten Tangerang Selama Ramadan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang resmi membatasi jam operasional seluruh tempat makan, restoran, hingga tempat hiburan malam selama Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan Surat Edaran yang disepakati bersama Forkopimda, penyedia jasa kuliner hanya diizinkan melayani pelanggan mulai pukul 16.00 WIB hingga 04.00 WIB dini hari.

    Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah rutin tahunan yang telah disepakati oleh seluruh pimpinan daerah. Instruksi tersebut melarang aktivitas perdagangan makanan di luar durasi yang telah ditentukan demi menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tangerang.

    Menanggapi kebijakan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan apresiasinya terhadap langkah musyawarah yang dilakukan pemerintah daerah. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebutkan bahwa setiap daerah memiliki wewenang untuk menerapkan kearifan lokal guna menjaga kekhidmatan ibadah umat Muslim.

    Namun, Daniel juga memberikan catatan kritis mengenai pentingnya prinsip inklusivitas dalam setiap kebijakan publik. Ia menekankan bahwa ada kelompok masyarakat lain, seperti warga non-muslim, ibu hamil, lansia, hingga orang sakit yang tetap membutuhkan akses layanan makan pada siang hari.

    "Aspirasi dan masukan tentang pentingnya prinsip toleransi dan inklusivitas juga perlu dipikirkan. Masyarakat kita sangat beragam, terdiri dari warga non-muslim maupun muslim yang karena kondisi tertentu tidak menjalankan puasa," ujar Daniel Johan pada Jumat (20/2/2026).

    PKB mendorong Pemkab Tangerang untuk membuka ruang dialog dengan tokoh agama dan pelaku usaha agar regulasi ini tidak menghambat perputaran ekonomi lokal. Daniel menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih moderat, seperti penggunaan tirai penutup bagi warung yang tetap buka tanpa harus melakukan penutupan total operasional di siang hari.

    Langkah dialogis tersebut dinilai penting agar semangat saling menghormati tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan dasar warga yang tidak berpuasa serta menjaga keberlangsungan sektor ekonomi masyarakat selama bulan suci.

  • Potensi Serangan AS ke Iran Akhir Pekan Ini: Gertakan Diplomasi atau Perang Terbuka?

    Potensi Serangan AS ke Iran Akhir Pekan Ini: Gertakan Diplomasi atau Perang Terbuka?

    Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik kritis seiring laporan kesiapan militer Amerika Serikat (AS) untuk melancarkan serangan udara ke Iran pada akhir pekan ini. Keputusan akhir kini berada sepenuhnya di tangan Presiden Donald Trump, menyusul pengerahan besar-besaran aset angkatan laut dan udara di kawasan tersebut.

    Laporan dari CNN dan CBS menyebutkan bahwa Gedung Putih telah menerima pengarahan mengenai kesiapan teknis militer. Pengerahan ini mencakup kapal perang, jet tempur, dan pesawat pengisi bahan bakar yang ditempatkan secara strategis untuk mendukung operasi berkelanjutan jika perintah eksekusi diterbitkan.

    Menanggapi situasi tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, memetakan dua kemungkinan utama. Skenario pertama, ancaman serangan ini merupakan bentuk gertakan politik agar Teheran segera melunak dalam negosiasi nuklir yang buntu sejak 2018.

    "Kemungkinan pertama, serangan ditunda karena kalau disebutkan Sabtu akan diserang itu sebagai gertakan Trump agar Iran segera menyepakati apa yang dinegosiasi antara AS dengan Iran," ujar Hikmahanto pada Jumat (20/2/2026).

    Ia menambahkan bahwa jika rencana serangan tersebut batal, maka Trump berisiko mendapatkan label 'TACO' atau Trump Always Chicken Out dari publik domestik AS, yang merujuk pada keraguan presiden dalam mengambil keputusan final yang berisiko tinggi.

    Sebaliknya, pada skenario kedua, serangan benar-benar bisa terjadi jika Trump memilih jalur konfrontasi fisik. Indikasi ini diperkuat dengan kehadiran militer Rusia di Iran yang dilaporkan siap memberikan dukungan pertahanan bagi Teheran.

    "Bila ini terjadi, Iran sudah menyiapkan diri. Bahkan sejumlah pesawat militer Rusia sudah datang ke Iran. Sepertinya Rusia akan mendukung Iran," jelas Hikmahanto. Ia juga memperingatkan potensi meluasnya konflik secara regional, di mana Iran diprediksi akan menyasar Israel sebagai titik lemah kepentingan AS di kawasan tersebut.

    Konflik ini berakar dari upaya Trump untuk memaksa Iran menyetujui perjanjian baru setelah ia membatalkan kesepakatan nuklir pada tahun 2018. Sejak tahun lalu, Trump konsisten mengancam akan mengambil tindakan militer jika Iran terus dianggap mengulur waktu dalam meja perundingan.

  • Indonesia Siapkan 8.000 Prajurit TNI ke Gaza, Prabowo: Target Pengiriman 1-2 Bulan Lagi

    Indonesia Siapkan 8.000 Prajurit TNI ke Gaza, Prabowo: Target Pengiriman 1-2 Bulan Lagi

    Pemerintah Indonesia bersiap mengerahkan 8.000 personel TNI untuk menjalankan misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa pemberangkatan pasukan tersebut diproyeksikan bakal terealisasi dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

    Kepastian ini disampaikan Presiden usai menghadiri KTT perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza yang berlangsung di Donald J Trump Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk berkontribusi secara signifikan dalam menjaga stabilitas pasca-gencatan senjata.

    "Mungkin tidak lama, 1-2 bulan lagi," ujar Presiden Prabowo menanggapi jadwal pengiriman pasukan tersebut pada Kamis (19/2) waktu setempat. Selain personel dalam jumlah besar, pemerintah berencana mengirimkan tim pendahulu (advance team) dengan skala kecil guna melakukan pemetaan wilayah serta analisis risiko keamanan di lapangan.

    Prajurit TNI nantinya akan terintegrasi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah koordinasi Dewan Perdamaian. Indonesia mendapat kepercayaan strategis dalam misi ini dengan menempati posisi Wakil Komandan ISF. Presiden menegaskan akan menyeleksi perwira terbaik untuk mengisi jabatan krusial tersebut.

    Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari militer Amerika Serikat, memaparkan bahwa kekuatan gabungan ini akan melibatkan total 20.000 tentara dan 12.000 polisi dari berbagai negara. Fokus operasi awal ISF akan dipusatkan di wilayah Rafah yang berbatasan langsung dengan Mesir.

    Selain Indonesia, sejumlah negara seperti Kazakhstan, Albania, Maroko, dan Kosovo juga telah menyatakan komitmennya untuk mengirimkan personel militer. Sementara itu, bantuan dari Mesir dan Maroko juga mencakup pengerahan personel kepolisian untuk memberikan pelatihan bagi otoritas keamanan lokal di Gaza.

    Langkah pengiriman pasukan ini diambil menyusul tercapainya kesepakatan gencatan senjata yang dinilai sebagai pencapaian nyata. Dalam pidatonya di KTT BoP, Prabowo kembali menegaskan bahwa jumlah prajurit yang dikirim bisa bertambah melampaui 8.000 personel jika situasi di lapangan membutuhkan dukungan lebih lanjut.

  • Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup atas Kasus Pemberontakan

    Majelis Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol. Keputusan ini diambil setelah Yoon terbukti secara sah melakukan tindakan pemberontakan melalui penetapan status darurat militer pada Desember 2024 lalu.

    Hakim Ketua Ji Gwi Yeon dalam amar putusannya menegaskan bahwa langkah Yoon mengerahkan kekuatan militer ke gedung parlemen merupakan upaya yang disengaja untuk melumpuhkan Majelis Nasional. Tindakan tersebut dianggap sebagai strategi untuk membungkam oposisi politik dan menyebabkan kerugian sosial yang masif bagi negara.

    "Terhadap terdakwa Yoon Suk Yeol, kejahatan memimpin pemberontakan telah terbukti. Deklarasi darurat militer mengakibatkan kerugian sosial yang sangat besar, dan sulit untuk menemukan indikasi bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalan atas hal tersebut," ujar Hakim Ji Gwi Yeon saat membacakan putusan pada Kamis (19/2/2026).

    Sebelumnya, jaksa penuntut umum sempat menuntut hukuman mati bagi pria berusia 65 tahun tersebut pada persidangan Januari lalu. Namun, pengadilan memutuskan hukuman seumur hidup mengingat Korea Selatan masih menerapkan moratorium hukuman mati sejak 1997. Selain kasus pemberontakan, Yoon juga telah menerima vonis 5 tahun penjara untuk dakwaan lainnya.

    Vonis ini merupakan buntut dari pidato televisi mendadak pada akhir tahun 2024, di mana Yoon menuding adanya 'kekuatan antinegara' sebagai alasan pemberlakuan darurat militer. Langkah kontroversial tersebut berujung pada pemakzulan dan penangkapannya oleh otoritas setempat.

    Persidangan ini tidak hanya menyeret mantan orang nomor satu di Korsel tersebut. Mantan Perdana Menteri Han Duck Soo juga dinyatakan bersalah karena membantu dan mendukung deklarasi darurat militer, dengan ganjaran hukuman 23 tahun penjara. Sementara itu, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas peran serupa.

    Di sisi lain, istri Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, juga telah menerima vonis hukum lebih awal. Pada awal Januari, ia dijatuhi hukuman 20 bulan penjara atas kasus suap yang tidak berkaitan dengan peristiwa darurat militer tersebut.

  • Donald Trump Sebut Penangkapan Pangeran Andrew sebagai Tragedi Bagi Kerajaan Inggris

    Donald Trump Sebut Penangkapan Pangeran Andrew sebagai Tragedi Bagi Kerajaan Inggris

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan reaksi keras terhadap kabar penangkapan mantan Pangeran Inggris, Andrew. Trump secara blak-blakan menyebut peristiwa tersebut sebagai situasi yang memalukan sekaligus menyedihkan bagi stabilitas keluarga kerajaan.

    Komentar ini disampaikan Trump kepada awak media saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One pada Jumat (20/2/2026). Menurutnya, penangkapan ini membawa dampak negatif yang cukup signifikan bagi institusi kerajaan. "Saya pikir ini sangat menyedihkan. Saya pikir ini sangat buruk bagi keluarga kerajaan," ujar Trump menanggapi laporan AFP.

    Pihak kepolisian Inggris sendiri telah mengonfirmasi penangkapan pria yang kini dikenal sebagai Andrew Mountbatten-Windsor tersebut pada Kamis (19/2/2026). Operasi pengamanan dilakukan di kediamannya yang berlokasi di area Norfolk, wilayah timur Inggris.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Kepolisian Thames Valley, tindakan hukum ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait dugaan pelanggaran dalam jabatan publik. Pelanggaran tersebut ditengarai terjadi saat Andrew masih mengemban tugas sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Meski tidak menyebutkan nama tersangka secara eksplisit demi mematuhi pedoman nasional, kepolisian membenarkan bahwa pria yang ditangkap berusia sekitar 60-an tahun. Selain melakukan penahanan, otoritas berwenang juga melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan Andrew guna mengumpulkan bukti lebih lanjut.

  • Indonesia Siap Kirim Tim Advance ke Gaza, Prabowo: Solusi Dua Negara Harga Mati

    Indonesia Siap Kirim Tim Advance ke Gaza, Prabowo: Solusi Dua Negara Harga Mati

    Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam upaya stabilisasi perdamaian di Palestina dengan mempersiapkan pengiriman kelompok awal (advance) ke Gaza. Presiden Prabowo Subianto mengindikasikan bahwa personel misi internasional dari Indonesia tersebut kemungkinan besar akan diberangkatkan dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.

    Kesiapan ini disampaikan Prabowo usai menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Keamanan di Washington DC pada Kamis (19/2/2026). Dalam misi tersebut, Indonesia mendapatkan kepercayaan internasional untuk mengemban tanggung jawab strategis. "Ya, mereka minta kita jadi Deputy Commander (Wakil Komandan)," ungkap Presiden saat mengonfirmasi posisi Indonesia dalam struktur misi perdamaian tersebut.

    Prabowo melaporkan adanya perkembangan positif terkait akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Menurut pemantauannya, aliran bahan pangan dan kebutuhan pokok saat ini mencapai level tertinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir. Meski demikian, ia menekankan bahwa perjalanan menuju perdamaian permanen masih penuh dengan rintangan dan hambatan teknis di lapangan.

    Mengenai penyelesaian konflik jangka panjang, Indonesia tetap memegang teguh prinsip kedaulatan bagi rakyat Palestina. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada opsi lain selain kemerdekaan yang setara. "Bagi kita solusi jangka panjang yang nyata dan satu-satunya adalah solusi dua negara (two-state solution)," tegasnya di hadapan awak media.

    Komitmen ini juga diperkuat melalui kolaborasi dengan negara-negara Muslim lainnya guna memastikan terciptanya perdamaian berkelanjutan. Langkah diplomatik ini sekaligus mempertegas posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dengan menempatkan aspek kemanusiaan sebagai prioritas utama dalam kemitraan strategis di Timur Tengah.

  • Tudingan Trump ke Obama Soal Kebocoran Informasi Rahasia Alien

    Tudingan Trump ke Obama Soal Kebocoran Informasi Rahasia Alien

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan tuduhan serius terhadap pendahulunya, Barack Obama, terkait isu keberadaan makhluk luar angkasa. Trump menyebut Obama telah membocorkan informasi rahasia negara setelah komentar mantan presiden tersebut mengenai alien menjadi perbincangan hangat di ruang publik.

    Ketegangan ini bermula dari pernyataan Obama dalam podcast bersama Brian Tyler Cohen. Saat itu, Obama menanggapi pertanyaan mengenai fenomena luar angkasa dengan kalimat yang memicu spekulasi. "Mereka nyata, tetapi saya belum pernah melihatnya. Dan mereka tidak disembunyikan di Area 51," ujar Obama dalam wawancara tersebut. Nama Area 51 sendiri selama ini kerap dikaitkan dengan teori konspirasi pusat penelitian benda terbang tak dikenal (UFO).

    Trump bereaksi keras saat berbicara kepada jurnalis di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan menuju Georgia. Ia menilai Obama telah melewati batas protokol kerahasiaan negara. "Dia memberikan informasi rahasia. Seharusnya dia tidak melakukan itu. Dia membuat kesalahan besar," tegas Trump. Meski demikian, saat dikonfirmasi mengenai kebenaran keberadaan alien, Trump menjawab secara ambigu dan mengaku tidak tahu pasti, sembari tetap menyalahkan Obama atas dugaan pembukaan dokumen rahasia.

    Di sisi lain, Obama telah memberikan klarifikasi melalui media sosial guna meredam liar selentingan yang berkembang. Ia menjelaskan bahwa pernyataannya bersifat spekulatif secara ilmiah dalam konteks diskusi santai. Menurutnya, luasnya alam semesta secara statistik memungkinkan adanya kehidupan lain, namun ia membantah adanya bukti kontak fisik selama masa jabatannya.

    "Secara statistik, alam semesta begitu luas sehingga kemungkinan adanya kehidupan di luar sana cukup besar. Namun jarak antar tata surya sangat jauh, sehingga kecil kemungkinan kita pernah dikunjungi alien," jelas Obama. Ia juga menegaskan tidak menemukan bukti verifikasi mengenai kunjungan makhluk luar angkasa selama ia berada di Gedung Putih.

    Perseteruan ini memperpanjang rivalitas politik antara kedua tokoh tersebut di tengah meningkatnya perhatian pemerintah AS terhadap Unidentified Anomalous Phenomena (UAP). Walaupun Pentagon telah merilis berbagai laporan resmi dalam beberapa tahun terakhir, hingga kini belum ada bukti otentik yang mengonfirmasi kehadiran teknologi non-manusia di Bumi.

  • Trump Beri Iran Ultimatum 15 Hari Terkait Kesepakatan Nuklir

    Trump Beri Iran Ultimatum 15 Hari Terkait Kesepakatan Nuklir

    Tenggat waktu maksimal 15 hari diberikan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kepada Iran untuk segera merampungkan kesepakatan terkait program nuklirnya. Ancaman dampak negatif pun dilontarkan Trump apabila Iran gagal mengambil keputusan dalam kurun waktu tersebut.

    Pernyataan tegas ini disampaikan Trump saat berada di pesawat kepresidenan Air Force One pada Jumat (20/2/2026). Ia menekankan bahwa pilihannya hanya ada dua: mencapai kesepakatan yang menguntungkan atau menghadapi situasi yang tidak diinginkan bagi pihak Iran.

    Menurut Trump, durasi sekitar 10 hingga 15 hari sudah sangat cukup bagi Iran untuk bersikap. Meskipun mengakui sulitnya membangun kesepakatan yang berarti dengan Teheran selama bertahun-tahun, ia bersikeras bahwa kesepakatan yang substansial harus segera tercapai demi menghindari hal-hal buruk di masa depan.

    Ultimatum ini kembali ditegaskan Trump dalam pertemuan perdana "Dewan Perdamaian" di Washington. Forum tersebut merupakan inisiatif pribadinya yang fokus pada stabilitas di wilayah Gaza. Dalam kesempatan itu, ia memberikan peringatan bahwa Amerika Serikat siap mengambil langkah lebih jauh jika diplomasi tidak membuahkan hasil.

    "Anda akan mengetahuinya dalam 10 hari ke depan," ujar Trump saat menutup pernyataannya mengenai kemungkinan tindakan lanjutan dari pihak Washington tanpa adanya kesepakatan nuklir tersebut.

  • Tolak Rencana Pencaplokan Tepi Barat, Palestina: Negara Kami Tidak untuk Dijual

    Tolak Rencana Pencaplokan Tepi Barat, Palestina: Negara Kami Tidak untuk Dijual

    Kementerian Luar Negeri Palestina merespons keras ambisi ekspansionis Israel di wilayah Tepi Barat dengan menegaskan bahwa kedaulatan negara Palestina bersifat mutlak. Dalam pernyataan resminya, pihak kementerian menekankan bahwa upaya pencaplokan wilayah tersebut tidak akan pernah diterima oleh rakyat Palestina.

    Kecaman ini muncul menyusul pernyataan kontroversial Diplomat Utama Israel, Gideon Saar, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Saar mengeklaim hak historis atas tanah tersebut dan mendukung langkah-langkah yang mengarah pada aneksasi Tepi Barat. Menanggapi hal itu, Palestina menegaskan bahwa komunitas internasional harus mulai berani bersikap tegas terhadap tindakan yang melanggar hukum internasional tersebut.

    "Palestina tidak untuk dijual, dan Israel tidak akan berhasil," tegas Kementerian Luar Negeri Palestina melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (20/2/2026), sebagaimana dikutip dari Al-Jazeera. Pihak kementerian juga menambahkan bahwa rakyat Palestina akan tetap bertahan di tanah mereka sendiri menghadapi kelompok pemukim yang mereka sebut melakukan praktik pembersihan etnis.

    Dalam narasi diplomatiknya, Palestina menyerukan kepada dunia internasional untuk berhenti menjadi penonton atas tindakan Israel yang terus mencoba menghapus eksistensi Palestina. Menurut mereka, sudah saatnya dunia menghadapi kelompok-kelompok yang mencoba memaksakan rencana ekspansi secara sepihak dan mengabaikan realitas sejarah serta hukum di wilayah pendudukan.

    Sebelumnya, Gideon Saar memicu perdebatan luas setelah memuji Dewan Perdamaian Trump dan menyatakan bahwa Israel akan terus berupaya mencapai keberhasilan atas klaim tanah yang ia sebut sebagai hak terdokumentasi dalam konteks historis alkitabiah. Pernyataan Saar ini dianggap oleh pihak Palestina sebagai upaya nyata untuk melegitimasi pendudukan ilegal secara permanen.