Category: Politik

  • Perkuat Pengamanan Jalur Dagang Global, Rusia-China-Iran Gelar Latihan Militer di Selat Hormuz

    Perkuat Pengamanan Jalur Dagang Global, Rusia-China-Iran Gelar Latihan Militer di Selat Hormuz

    Tiga kekuatan besar yang tergabung dalam blok BRICS, yakni Rusia, China, dan Iran, resmi memulai latihan angkatan laut bersama di perairan strategis Selat Hormuz. Agenda bertajuk 'Maritime Security Belt 2026' ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam melindungi jalur perdagangan internasional yang dinilai semakin rentan terhadap gangguan keamanan.

    Keterlibatan kapal-kapal perang ketiga negara tersebut dikonfirmasi oleh Nikolay Patrushev, penasihat kepresidenan Rusia. Dalam keterangannya pada Selasa (17/2), Patrushev menegaskan bahwa manuver ini merupakan bagian dari upaya membangun tatanan dunia multipolar di wilayah perairan, sekaligus merespons dominasi barat di lautan.

    "Kita akan memanfaatkan potensi BRICS, yang sekarang harus mendapatkan dimensi maritim strategis yang sepenuhnya," ujar Patrushev dalam wawancaranya dengan media lokal Rusia. Ia menambahkan bahwa latihan ini menjadi bukti relevansi kerja sama pertahanan di titik-titik krusial dunia.

    Selat Hormuz, yang memisahkan Teluk Persia dan Teluk Oman, merupakan lokasi yang sangat vital bagi stabilitas ekonomi global. Berdasarkan sejarahnya, inisiatif latihan gabungan ini pertama kali digagas oleh Angkatan Laut Iran pada 2019. Sejak saat itu, kerja sama militer lintas negara ini telah terlaksana sebanyak tujuh kali.

    Latihan di Selat Hormuz ini menyusul kesuksesan agenda sebelumnya yang bertajuk 'Will for Peace 2026' pada Januari lalu di Atlantik Selatan. Pada latihan pertama tersebut, jangkauan kerja sama militer BRICS tampak lebih luas dengan melibatkan Uni Emirat Arab dan Afrika Selatan di samping tiga negara inti tersebut.

  • Tiga Konfederasi Buruh Kompak Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

    Tiga Konfederasi Buruh Kompak Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

    Posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah naungan langsung lembaga Kepresidenan mendapat dukungan penuh dari elemen buruh. Tiga konfederasi besar, yakni KSPSI, KSPI, dan KSBSI, menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang memimpin langsung jalannya rapat, menyebut kelompok buruh memiliki peran krusial sebagai pengawal reformasi Polri. Ia menilai keterlibatan masyarakat diperlukan agar institusi kepolisian tetap berjalan di koridor yang semestinya.

    Dukungan terhadap struktur organisasi Polri ini didasari oleh kekhawatiran terhadap potensi intervensi politik jika Polri diletakkan di bawah kementerian. Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menekankan pentingnya independensi kepolisian sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, posisi di bawah Presiden langsung menjamin profesionalitas Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

    Senada dengan hal tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden telah memberikan dampak nyata bagi kaum pekerja, salah satunya melalui efektivitas desk ketenagakerjaan dalam menyelesaikan konflik industrial. Andi Gani menyayangkan adanya upaya dari berbagai pihak yang mencoba memojokkan institusi Polri dalam isu struktur lembaga ini.

    Perwakilan dari KSPI, Sekjen Ramidi, menegaskan bahwa sikap konfederasi buruh diambil berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Ia memastikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah kendali Presiden RI merupakan kepentingan besar bagi perlindungan kaum buruh di masa depan.

  • MKD DPR Pastikan Penetapan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Sesuai Prosedur

    MKD DPR Pastikan Penetapan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Sesuai Prosedur

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara resmi menyatakan bahwa seluruh tahapan penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah berjalan sesuai koridor hukum. Keputusan ini diambil setelah MKD melakukan pemeriksaan mandiri terhadap proses seleksi, mulai dari uji kelayakan hingga pengesahan dalam rapat paripurna.

    Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menegaskan bahwa penelusuran data dan kajian mendalam dilakukan guna merespons keraguan dari sekelompok masyarakat terkait keabsahan pemilihan tersebut. Hasilnya, MKD tidak menemukan adanya pelanggaran kode etik maupun prosedur dalam pengusulan Adies Kadir oleh lembaga DPR.

    Dalam sidang yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, pada Rabu (18/2/2026), Dek Gam menjelaskan bahwa mundurnya kandidat lain, Inosentius Samsul karena penugasan baru, menjadi dasar terpilihnya Adies Kadir. Proses ini dinilai selaras dengan Pasal 185 UU MD3 serta Pasal 26 Tata Tertib DPR RI yang mengatur mekanisme pengisian jabatan publik melalui penelitian administrasi dan uji kelayakan.

    "Bahwa karena cara dan syarat pemilihan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pelanggaran kode etik DPR RI dalam proses tersebut," ujar Dek Gam saat membacakan putusan sidang perkara tanpa aduan tersebut.

    Keputusan ini mempertegas dua poin utama amar putusan. Pertama, tidak adanya pelanggaran etik dalam proses fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI. Kedua, seluruh tahapan pemilihan dipastikan telah memenuhi standar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta peraturan internal DPR mengenai tata tertib dan kode etik.

    Sidang tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan MKD lainnya, yakni Wakil Ketua MKD Imron Amin, Adang Daradjatun, dan Manghut Sinaga, guna memastikan transparansi hasil pemeriksaan kepada publik.

  • DPR Desak Pemerintah Beri Dispensasi Bantuan Logistik Warga Aceh dari Malaysia

    DPR Desak Pemerintah Beri Dispensasi Bantuan Logistik Warga Aceh dari Malaysia

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah untuk segera membuka akses dan mempermudah prosedur birokrasi bagi bantuan kemanusiaan dari warga Aceh di Malaysia. Permintaan ini bertujuan agar logistik yang tertahan di Port Klang dapat segera disalurkan ke korban bencana di Sumatera tanpa hambatan administratif yang berbelit.

    Dalam rapat penanganan pascabencana di kompleks parlemen Senayan, Rabu (18/2/2026), terungkap bahwa sejumlah bantuan bernilai miliaran rupiah masih tertahan karena kendala perizinan di Bea Cukai Kementerian Keuangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merinci bantuan tersebut meliputi 3.000 liter minyak goreng senilai Rp1 miliar, gula pasir, air mineral, hingga 5.000 dus makanan siap saji.

    Koleksi bantuan tersebut juga mencakup kebutuhan sandang berupa 3.000 karung pakaian baru senilai Rp126 miliar, Al-Qur'an, dan perlengkapan sanitasi. Saat ini, seluruh barang tersebut telah berada di Port Klang, Malaysia, dan direncanakan akan dikirimkan menuju pelabuhan di Lhokseumawe.

    Mendagri menjelaskan bahwa pengiriman komoditas seperti minyak goreng dan gula memerlukan surat rekomendasi dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan). Menanggapi hal itu, Mentan Andi Amran Sulaiman awalnya sempat mengusulkan agar bantuan tersebut diuangkan saja, mengingat sensitivitas impor komoditas pangan saat Indonesia sedang melakukan ekspor minyak goreng besar-besaran.

    Namun, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa bantuan ini merupakan aksi kemanusiaan yang bersifat temporer dan hanya dilakukan satu kali. Ia menilai proses menguangkan kembali barang yang sudah terbeli justru akan menyulitkan di lapangan.

    "Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya satu kali. Saya pikir kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita repot harus diuangkan lagi, beli lagi," tegas Dasco dalam rapat tersebut.

    Sebagai solusi akhir, Dasco meminta Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan untuk berkoordinasi langsung dengan Ditjen Bea Cukai. Ia berharap perizinan segera rampung agar bantuan logistik tersebut bisa segera didistribusikan ke posko pengungsian, terutama untuk memenuhi kebutuhan warga menjelang bulan puasa dan Hari Raya Lebaran.

  • Update Proyek Huntara Sumatera: Mendagri Sebut Pembangunan Baru Capai 50 Persen

    Update Proyek Huntara Sumatera: Mendagri Sebut Pembangunan Baru Capai 50 Persen

    Proses pembangunan hunian sementara (huntara) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera baru menyentuh angka 50 persen. Dari total 16.688 unit yang diusulkan oleh pemerintah daerah, saat ini baru 8.290 unit yang telah rampung dikerjakan.

    Data tersebut dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Tito menekankan perlunya langkah percepatan, terutama pada sektor hunian tetap (huntap) yang realisasinya masih tergolong minim.

    "Ini totalnya usulan huntara itu 16.688, yang sudah selesai dibangun 8.290 atau 50%. Huntap usulan dari semua Pemda 16.329, yang sedang dibangun 1.254. Ini yang perlu percepatan untuk huntap," ujar Tito saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/2/2026).

    Berdasarkan laporan Satgas, distribusi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak menunjukkan angka yang bervariasi. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, progres pembangunan huntara hampir mendekati target usulan, sementara Aceh memiliki beban usulan paling besar.

    Provinsi Usulan Huntara Huntara Rampung Usulan Huntap Huntap Sedang Bangun
    Aceh 14.697 – 9.246 302
    Sumatera Utara 993 893 3.462 297
    Sumatera Barat 728 721 3.611 655

    Bagi warga yang memilih tidak menempati fasilitas huntara, pemerintah menyediakan skema Bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk durasi tiga bulan. Penyaluran bantuan ini diklaim sudah hampir menyeluruh, dengan rincian serapan di Aceh sebesar 93,87%, Sumatera Utara 99,47%, dan Sumatera Barat mencapai 97,17%.

    Validasi Data Kerusakan Berdasarkan BPS

    Tito menjelaskan bahwa seluruh penyaluran bantuan dilakukan secara ketat melalui sistem by name by address merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat sebanyak 90.066 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian 28.885 rusak berat atau hilang, 18.129 rusak sedang, dan 35.336 rusak ringan.

    Meski mayoritas data telah tervalidasi, masih terdapat kendala pada laporan dari beberapa pemerintah daerah. Tito mengungkapkan ada sekitar 7.706 unit rumah yang datanya belum klasifikasikan secara jelas, termasuk hunian di area rawan seperti tebing dan bantaran sungai yang memerlukan relokasi.

    "Ada yang belum, datanya belum clear karena Pemdanya hanya mengirimkan rusak begitu saja tanpa membuat klasifikasi. Itu ada 5.784 ditambah 1.922 terutama untuk relokasi. Karena dia memang tidak rusak, tapi di tebing, jurang, atau di pinggir sungai yang sangat rawan sekali," pungkasnya.

  • DPR Tekan Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Lebaran 2026 Sejak Dini

    DPR Tekan Pemerintah Matangkan Persiapan Mudik Lebaran 2026 Sejak Dini

    Pemerintah diminta untuk segera mematangkan strategi penyelenggaraan mudik Lebaran 2026 demi menjamin pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pemudik selama masa mobilitas tinggi tersebut.

    Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan bahwa persiapan infrastruktur dan moda transportasi tidak boleh dilakukan secara mendadak atau menggunakan pendekatan 'kebut semalam'. Menurutnya, perencanaan yang terukur sangat krusial untuk menekan risiko kemacetan, potensi kecelakaan, hingga antisipasi gangguan cuaca.

    "Negara harus hadir menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mobilitas rakyat saat merayakan Idul Fitri," ujar Kapoksi Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra tersebut dalam keterangannya.

    Terkait aspek ekonomi pemudik, Danang mendorong agar harga tiket angkutan umum tidak mengalami lonjakan meski permintaan sedang tinggi. Ia bahkan menyarankan adanya kebijakan diskon tiket sebagai bentuk pelayanan negara terhadap hajat hidup orang banyak.

    Selain urusan penumpang, aspek distribusi logistik juga menjadi sorotan agar tetap lancar selama periode lebaran. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub RI), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), BMKG, serta pemangku kepentingan terkait lainnya perlu diperkuat sejak dini.

    Danang menambahkan bahwa seluruh tahapan persiapan yang direncanakan dengan baik merupakan manifestasi dari kehadiran negara dalam melayani rakyat secara prima di sektor infrastruktur dan perhubungan.

  • Israel Tolak Tarik Pasukan dari Jalur Gaza Sebelum Pelucutan Senjata Hamas

    Israel Tolak Tarik Pasukan dari Jalur Gaza Sebelum Pelucutan Senjata Hamas

    Pemerintah Israel menegaskan sikap kerasnya dalam fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa militer tidak akan mundur selangkah pun dari posisi mereka saat ini sebelum Hamas melucuti seluruh persenjataannya secara total.

    Katz menekankan bahwa eksistensi Hamas dengan kemampuan militer tidak akan lagi ditoleransi. "Kami tidak akan pernah membiarkan Hamas tetap ada, baik dengan senjata maupun terowongan. Slogannya sederhana: hingga terowongan terakhir," ujarnya dalam konferensi Yedioth Ahronoth, Rabu (18/2/2026).

    Sikap ini berisiko menghambat implementasi rencana perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump. Dalam ketentuan fase kedua yang dimulai bulan lalu, Israel seharusnya menarik pasukan secara bertahap dari wilayah timur Jalur Gaza atau yang disebut sebagai 'Garis Kuning'. Sebaliknya, Hamas diwajibkan menyerahkan senjata dan menghancurkan infrastruktur terowongan mereka.

    Sebelumnya pada Senin (16/2), Sekretaris Kabinet Israel Yossi Fuchs telah memberikan ultimatum 60 hari bagi Hamas untuk melakukan demiliterisasi. Tel Aviv mengancam akan kembali melancarkan perang terbuka jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam tenggat waktu yang ditentukan.

    Meskipun gencatan senjata telah disepakati sejak 10 Oktober 2025, situasi di lapangan tetap tegang. Israel dilaporkan masih melakukan serangkaian serangan udara meski kesepakatan tersebut mencakup poin-poin krusial seperti rekonstruksi Gaza, pengiriman bantuan kemanusiaan, hingga pembentukan komite administratif wilayah.

    Di sisi lain, Israel Katz juga mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada sekutu internasional. Langkah ini diambil setelah Israel menghadapi tantangan dalam pengadaan amunisi global selama masa perang.

    Kementerian Pertahanan Israel telah merancang inisiatif jangka panjang bertajuk 'Perisai Israel'. Program ini memproyeksikan tambahan anggaran pertahanan sebesar 350 miliar Shekel selama sepuluh tahun ke depan. Katz meyakini bahwa stabilitas ekonomi dan keamanan nasional merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kedaulangan negara.

  • Tiga Konfederasi Buruh Kompak Tolak Usul Polri di Bawah Kementerian

    Tiga Konfederasi Buruh Kompak Tolak Usul Polri di Bawah Kementerian

    Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni KSPSI, KSPI, dan KSBSI, menyatakan sikap tegas agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Aspirasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang memimpin jalannya rapat menekankan krusialnya peran elemen buruh dalam mengawal reformasi kepolisian. Menurutnya, buruh memiliki fungsi kontrol agar institusi Polri tetap berjalan di koridor yang tepat sebagai pelindung masyarakat.

    Dukungan terhadap independensi Polri diungkapkan langsung oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea. Ia menyoroti keberhasilan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan melalui desk khusus yang telah menyelesaikan 144 kasus di tanah air. Andi Gani mengaku prihatin dengan adanya upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba memojokkan posisi Polri saat ini.

    Senada dengan KSPSI, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kendali kementerian justru berisiko memicu intervensi politik. Elly berpendapat bahwa sebagai alat negara yang menjaga ketertiban umum, Polri harus tetap profesional dan independen sesuai amanat konstitusi.

    "Polri tidak bisa berada di bawah kendali kementerian untuk menghindari intervensi politik," ujar Elly Rosita Silaban dalam forum tersebut.

    Sementara itu, Sekjen KSPI Ramidi memastikan bahwa desakan agar Polri tetap di bawah kendali Presiden merupakan murni aspirasi dari akar rumput serikat pekerja, bukan titipan pihak mana pun. Ia menyebut keberadaan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara merupakan kepentingan besar bagi kaum buruh demi menjamin stabilitas dan perlindungan hukum yang objektif.

  • Sara Duterte Umumkan Maju Capres Filipina 2028 di Tengah Ancaman Pemakzulan

    Sara Duterte Umumkan Maju Capres Filipina 2028 di Tengah Ancaman Pemakzulan

    Lanskap politik Filipina memanas setelah Wakil Presiden Sara Duterte secara resmi mendeklarasikan diri untuk bertarung dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2028. Pengumuman yang disampaikan pada Rabu (18/2) ini menandai puncak keretakan hubungannya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr yang telah berlangsung sejak tahun lalu.

    Dalam pidato singkatnya, Sara menegaskan kesiapannya untuk memimpin negara di masa depan. "Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani negara kita. Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Filipina," tegasnya di hadapan publik.

    Langkah politik putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini dibarengi dengan serangan tajam terhadap kredibilitas Marcos Jr. Sara menuduh rekan duetnya pada Pilpres 2022 tersebut telah gagal memenuhi janji kampanye dan terlibat dalam praktik korupsi. Perselisihan antara dua klan politik paling berpengaruh di Filipina ini sebelumnya telah memicu kegaduhan publik sepanjang tahun 2025.

    Ambisi Sara Duterte untuk menduduki kursi kepresidenan dibayangi oleh sejumlah hambatan hukum yang serius. Saat ini, ia tengah menghadapi upaya pemakzulan baru yang diajukan oleh kelompok rohaniwan Filipina pada 9 Februari lalu. Berdasarkan konstitusi setempat, jika Senat menyatakan dirinya bersalah dalam persidangan pemakzulan, Sara akan dilarang memegang jabatan publik seumur hidup, yang otomatis menggugurkan pencalonannya.

    Situasi ini semakin kompleks mengingat Sara sebelumnya sempat dimakzulkan namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena kesalahan prosedur. Di sisi lain, momentum pengumuman ini juga berdekatan dengan jadwal sidang praperadilan ayahnya, Rodrigo Duterte, di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Den Haag terkait kasus dugaan kejahatan kemanusiaan dalam perang narkoba.

    Pertarungan politik menuju 2028 diprediksi akan semakin sengit, mengingat Sara telah secara terbuka menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Marcos Jr sejak bulan-bulan pertama mereka menjabat bersama. Konsolidasi kekuatan antara pendukung klan Duterte dan klan Marcos kini berada pada titik terendah dalam sejarah aliansi mereka.

  • Donald Trump Tegaskan Jaminan Kebebasan Beragama dalam Pesan Ramadan 2026

    Donald Trump Tegaskan Jaminan Kebebasan Beragama dalam Pesan Ramadan 2026

    Komitmen terhadap kebebasan menjalankan keyakinan menjadi poin utama dalam pesan Ramadan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Melalui pernyataan resmi Gedung Putih pada Selasa (17/2), Trump menegaskan bahwa pemerintahannya menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai hati nurani tanpa rasa takut akan persekusi.

    Donald Trump menyebut hak beribadah secara bebas merupakan pilar kekuatan serta kemakmuran bangsa Amerika. Ia menyatakan bahwa musim suci ini menjadi momentum penting bagi banyak warga AS untuk memperkuat hubungan komunitas, mengedepankan kasih sayang, serta merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan melalui doa dan puasa.

    "Setiap Ramadan merupakan musim yang penuh penghormatan akan pembaruan spiritual, meditasi reflektif, dan apresiasi atas berkah Tuhan yang tak terhitung jumlahnya," ujar Trump dalam keterangan resminya.

    Terkait perbedaan waktu dimulainya ibadah puasa, umat Muslim di Amerika Serikat secara resmi mengawali bulan Ramadan pada Rabu (18/2). Keputusan ini merujuk pada ketetapan Dewan Fiqih Amerika Utara. Selain Amerika Serikat, sejumlah negara seperti Turki, Indonesia, Singapura, Oman, dan Australia baru akan memulai ibadah puasa pada Kamis (19/2).

    Menutup pernyataannya, Trump menyampaikan harapan agar masa penuh rahmat ini membawa kedamaian dan persatuan di seluruh dunia. Ia mendoakan agar setiap rumah mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan sepanjang tahun yang akan datang.