Category: Politik

  • Dukcapil Targetkan Transformasi Digital 2026-2027: Dari Data Center Tier 3 hingga Aktivasi IKD

    Dukcapil Targetkan Transformasi Digital 2026-2027: Dari Data Center Tier 3 hingga Aktivasi IKD

    Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menetapkan rencana strategis periode 2026-2027 sebagai lompatan besar menuju layanan digital yang berkelanjutan. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa program kerja tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.

    Target ambisius telah ditetapkan untuk tahun 2026, di antaranya mencapai Indeks Kualitas Layanan Adminduk di angka 77. Selain itu, Teguh memproyeksikan sebanyak 275 kabupaten/kota mampu meraih kategori 'Sangat Baik' dalam pelayanan publik. Fokus utama lainnya adalah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditargetkan menyentuh angka 20 persen dari total wajib KTP.

    Aspek infrastruktur menjadi prioritas utama untuk menyokong transformasi ini. Kemendagri berencana membangun Data Center Tier 3 di Kampus IPDN Jalan Ampera, Jakarta. Untuk mendukung kebutuhan fisik, disiapkan 22 juta blangko KTP-el dan 2 juta lisensi ABIS. Teguh juga memastikan keamanan data tetap terjaga melalui implementasi standar ISO 27001 baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Penguatan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga akan difokuskan pada wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini mencakup penguatan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di 15 daerah dengan dukungan pembiayaan melalui skema Pinjaman Luar Negeri guna menjamin integrasi data lintas sektor.

    "Bukan hanya soal anggaran, tetapi bagaimana setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan menjadi warisan kerja yang membanggakan bagi bangsa," ujar Teguh dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran secara daring pada Kamis (19/2/2026).

    Menutup arahannya, Teguh mengingatkan jajarannya agar penyusunan Tahun Anggaran (TA) 2027 dilakukan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Setiap usulan kegiatan wajib disertai dengan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang transparan untuk memastikan setiap program kerja memiliki landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

  • Ketegangan AS-Iran Meningkat hingga Perintah Trump Soal UFO: Rangkuman Berita Global

    Ketegangan AS-Iran Meningkat hingga Perintah Trump Soal UFO: Rangkuman Berita Global

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi menginstruksikan lembaga-lembaga federal dan Kementerian Perang untuk mengidentifikasi serta mempublikasikan dokumen rahasia terkait Fenomena Udara Tak Dikenal (UAP) dan UFO. Kebijakan yang disampaikan melalui platform Truth Social ini merupakan respons atas tuntutan publik AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun terkait transparansi data objek terbang tak dikenal.

    Situasi geopolitik di Timur Tengah memanas setelah Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, melayangkan peringatan keras kepada Sekjen PBB. Teheran menyatakan bahwa aset dan pangkalan militer Amerika Serikat kini menjadi target sah jika Washington merealisasikan ancaman militernya. Ancaman ini muncul menyusul langkah AS mengerahkan jet tempur dan kapal perang ke kawasan tersebut dengan dalih mencegah Iran memproduksi senjata nuklir.

    Di sisi lain, Inggris menunjukkan sikap hati-hati terkait potensi konflik ini. Perdana Menteri Keir Starmer dikabarkan belum memberikan lampu hijau bagi militer AS untuk menggunakan pangkalan udara RAF Fairford sebagai titik peluncuran pesawat pengebom ke Iran. Pemerintah Inggris dilaporkan khawatir keterlibatan tersebut dapat memicu pelanggaran hukum internasional.

    Syarat Mutlak Rekonstruksi Gaza

    Mengenai krisis di Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan posisi kerasnya dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington. Netanyahu menyatakan tidak akan ada proses pembangunan kembali atau rekonstruksi di Jalur Gaza tanpa adanya demiliterisasi total terhadap kelompok Hamas. Pernyataan ini menjadi poin krusial di tengah upaya puluhan pemimpin dunia dalam merumuskan kesepakatan gencatan senjata.

    Insiden Maut Kapal Pesiar

    Kabar duka datang dari sektor maritim, di mana kapal pesiar World Legacy tujuan Singapura mengalami kebakaran hebat. Insiden tersebut merenggut nyawa seorang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Meski satu orang dinyatakan tewas, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 271 penumpang lainnya, dengan empat orang di antaranya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

  • Atasi Genangan di Jakarta, Pramono Anung Siapkan Modifikasi Cuaca Jika Curah Hujan Tinggi

    Atasi Genangan di Jakarta, Pramono Anung Siapkan Modifikasi Cuaca Jika Curah Hujan Tinggi

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sejumlah titik genangan yang sempat muncul di beberapa ruas jalan utama telah tertangani sepenuhnya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan akses transportasi warga tetap lancar di tengah cuaca ekstrem.

    Hingga Jumat (20/2/2026), area yang sebelumnya terdampak banjir seperti Jalan DI Pandjaitan, Jalan Daan Mogot, hingga kawasan Pesing dilaporkan telah surut total. Pramono menegaskan bahwa proses pengeringan jalan berlangsung cepat dalam kurun waktu sekitar satu setengah hingga dua jam.

    "Jadi kalau kamu tanya hari ini sekarang ini, semua jalan, termasuk DI Pandjaitan, Daan Mogot, Pesing, dan sebagainya, semuanya sudah tidak terjadi banjir. Karena saya kontrol betul urusan itu," ujar Pramono saat ditemui di Semanggi, Jakarta Selatan.

    Langkah antisipasi kini difokuskan pada pemantauan data harian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan skenario modifikasi cuaca sebagai langkah preventif jika intensitas hujan terus meningkat di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

    Pramono menjelaskan bahwa intervensi teknologi modifikasi cuaca akan segera dieksekusi apabila data menunjukkan risiko curah hujan yang membahayakan. Hal ini dilakukan untuk memecah awan hujan sebelum mencapai volume yang ekstrem di daratan Jakarta.

    "Pokoknya kalau BMKG mengatakan kemungkinan curah hujannya di atas 200 mm per hari pasti kami lakukan modifikasi cuaca," tutur Pramono menutup penjelasannya terkait teknis penanganan cuaca di Jakarta.

  • Masa Depan Gaza: Syarat Penghentian Perang dari Hamas vs Tuntutan Demiliterisasi Israel

    Masa Depan Gaza: Syarat Penghentian Perang dari Hamas vs Tuntutan Demiliterisasi Israel

    Upaya internasional dalam merumuskan masa depan Jalur Gaza menghadapi tantangan besar menyusul adanya jurang perbedaan posisi antara kelompok Hamas dan Pemerintah Israel. Hamas menegaskan bahwa segala bentuk pembahasan politik terkait masa depan rakyat Palestina hanya bisa dimulai apabila agresi militer Israel dihentikan sepenuhnya.

    Melalui pernyataan resmi pada Jumat (20/2/2026), Hamas menekankan bahwa pemulihan hak-hak nasional dan pencabutan blokade merupakan syarat mutlak. "Setiap proses politik atau setiap pengaturan yang dibahas mengenai Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina kami, harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, dan jaminan hak-hak nasional sah rakyat kami," tegas organisasi tersebut.

    Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menetapkan syarat yang bertolak belakang. Ia menegaskan tidak akan ada proses pembangunan kembali wilayah yang hancur sebelum Hamas melucuti senjatanya. Netanyahu menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat bahwa rekonstruksi Gaza hanya bisa dilakukan setelah proses demiliterisasi wilayah tersebut tuntas.

    Persoalan ini mencuat setelah Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan perdana di Washington pada Kamis (19/2). Dalam forum tersebut, Trump mengungkapkan bahwa sejumlah negara, khususnya dari kawasan Teluk, telah berkomitmen mengucurkan dana lebih dari tujuh miliar dolar AS guna membangun kembali Gaza.

    Meskipun Netanyahu tidak hadir secara langsung dan diwakili Menteri Luar Negeri Gideon Saar, pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Indonesia mengambil peran signifikan dalam misi ini dengan menyatakan kesiapan mengirimkan personel militer.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengungkapkan rencana pengerahan hingga 1.000 prajurit pada April mendatang. Jumlah ini diproyeksikan bertambah menjadi 8.000 personel pada akhir Juni 2026, di mana Indonesia direncanakan menduduki posisi wakil komandan. Saat ini, realisasi pengerahan pasukan tersebut masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto.

    Selain Indonesia, beberapa negara lain yang telah menyatakan komitmen untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna menjaga stabilitas di Gaza meliputi Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania.

  • Legislatif Florida Setujui Perubahan Nama Bandara Palm Beach Menjadi Bandara Donald Trump

    Legislatif Florida Setujui Perubahan Nama Bandara Palm Beach Menjadi Bandara Donald Trump

    Badan legislatif Florida yang didominasi oleh Partai Republik resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengubah nama Bandara Internasional Palm Beach menjadi Bandara Internasional Presiden Donald J. Trump. Keputusan yang diambil pada Kamis (19/2) waktu setempat ini menandai langkah terbaru dalam upaya mengabadikan nama mantan presiden tersebut pada berbagai fasilitas publik di Amerika Serikat.

    Gubernur Florida, Ron DeSantis, diperkirakan akan segera menandatangani regulasi tersebut untuk meresmikan perubahan identitas gerbang udara yang terletak hanya beberapa menit dari kediaman pribadi Trump di Mar-a-Lago. Meski telah mendapat lampu hijau dari tingkat negara bagian, perubahan nama operasional ini masih memerlukan persetujuan akhir dari Administrasi Penerbangan Federal (FAA).

    Langkah di Florida ini merupakan bagian dari tren penamaan ulang sejumlah institusi di bawah pengaruh Trump. Sebelumnya, pada Desember lalu, dewan pengurus Kennedy Center di Washington—yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Trump—telah memutuskan untuk mengubah nama kompleks seni tersebut menjadi Trump-Kennedy Center.

    Upaya serupa dilaporkan sempat menyasar infrastruktur transportasi utama lainnya. Trump dikabarkan sempat mengusulkan penggunaan namanya untuk Stasiun Penn di New York serta Bandara Internasional Dulles di Washington, namun inisiatif tersebut menemui kegagalan setelah mendapatkan penolakan.

    Selain fasilitas fisik, pengaruh citra Trump juga merambah ke sektor moneter. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengonfirmasi adanya draf desain koin edisi khusus pecahan US$1 yang menampilkan wajah Trump. Proyek koin ini memicu diskusi publik mengingat adanya aturan hukum yang melarang pencantuman gambar presiden yang masih menjabat atau masih hidup pada mata uang resmi negara.

  • Menteri Nusron Wahid Targetkan Sertifikasi 900 Ribu Bidang Tanah Wakaf untuk Cegah Konflik

    Menteri Nusron Wahid Targetkan Sertifikasi 900 Ribu Bidang Tanah Wakaf untuk Cegah Konflik

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memacu percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Menteri ATR Nusron Wahid mengungkapkan bahwa saat ini realisasi sertifikasi baru mencapai 468 ribu bidang atau sekitar 42 persen dari total target nasional sebanyak 900 ribu bidang.

    Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum atas aset-aset keagamaan. Nusron menekankan bahwa ketiadaan sertifikat resmi berpotensi memicu sengketa di masa depan, terutama saat nilai jual tanah terus meningkat. Potensi konflik tersebut seringkali muncul dari pihak keluarga atau ahli waris pemberi wakaf (wakif).

    "Kalau konflik tanah pribadi itu biasa. Tapi kalau tanah wakaf yang dikelola umat Islam, tokoh agama, kemudian konflik, itu menampar wajah umat. Maka dari itu kami betul-betul memberikan perhatian serius," ujar Nusron saat menghadiri agenda di Kota Serang, Banten, Jumat (20/2/2026).

    Terdapat sejumlah hambatan teknis yang membuat progres sertifikasi belum maksimal, di antaranya rendahnya kesadaran pengelola serta hilangnya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Masalah kian kompleks jika pemberi wakaf telah meninggal dunia. Sebagai solusi, pemerintah kini mengandalkan prosedur Sidang Isbat Wakaf untuk memproses tanah yang kehilangan dokumen aslinya.

    Dalam kunjungannya ke Banten, Menteri Nusron juga menyaksikan penandatanganan kerja sama sertifikasi antara BPN Banten, Pemerintah Provinsi Banten, dan PCNU se-Provinsi Banten. Acara yang dihadiri Gubernur Banten Andra Soni tersebut juga dibarengi dengan penyerahan 13 sertifikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, musala, hingga lembaga pendidikan.

    Data sertifikasi yang ada saat ini mencakup tanah yang sudah terdata dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) maupun yang belum terintegrasi secara digital. Nusron berkomitmen menyelesaikan persoalan ini agar fasilitas publik dan sarana ibadah memiliki legalitas yang kuat di mata hukum.

  • Jelang Ramadan, Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Lubuk Begalung

    Jelang Ramadan, Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Lubuk Begalung

    Warga Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang menerima penyaluran 500 paket sembako dari Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Aksi sosial yang berlangsung pada Jumat (20/2/2026) ini digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra sekaligus bentuk kepedulian menjelang bulan suci Ramadan.

    Penyaluran bantuan tersebut diwakili oleh Anggota Fraksi Gerindra DPRD Padang, Dewi Susanti. Kehadiran tim disambut antusias oleh ratusan warga yang mulai merasakan dampak kenaikan kebutuhan pokok menjelang masa puasa. Andre Rosiade yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di lokasi.

    Kesibukan mendampingi agenda Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, di wilayah Sumatera Barat menjadi alasan Andre berhalangan hadir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa bantuan ini merupakan komitmen jangka panjang partai untuk terus berada di tengah masyarakat.

    "Bantuan ini adalah komitmen kami sebagai wakil rakyat untuk selalu hadir membantu masyarakat. Semoga sembakonya bermanfaat, terutama menjelang Ramadhan," ujar Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya.

    Dewi Susanti menambahkan bahwa distribusi sembako ini sangat krusial bagi warga Gates Nan XX mengingat tingginya kebutuhan rumah tangga saat memasuki bulan puasa. Menurutnya, langkah ini merupakan instruksi langsung dari Andre untuk memastikan masyarakat Sumatera Barat mendapatkan dukungan nyata.

    Apresiasi juga datang dari Wakil Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Zulkifli. Ia menekankan bahwa aksi konsisten yang dilakukan Andre Rosiade membuktikan bahwa kerja-kerja kerakyatan Gerindra tidak terbatas pada momentum politik seperti pemilu atau pilkada saja, melainkan dilakukan secara berkelanjutan demi meringankan beban ekonomi warga.

  • Tensi AS-Iran Memanas, Trump Beri Sinyal Keputusan Serangan Militer dalam 10 Hari

    Tensi AS-Iran Memanas, Trump Beri Sinyal Keputusan Serangan Militer dalam 10 Hari

    Stabilitas keamanan di Timur Tengah berada di ambang ketidakpastian setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan akan menentukan sikap terkait serangan militer terhadap Iran. Keputusan strategis ini dijadwalkan akan diumumkan dalam kurun waktu sepuluh hari mendatang.

    Trump menekankan bahwa kesepakatan yang berarti dengan Iran menjadi syarat mutlak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. "Terbukti selama bertahun-tahun tidak mudah untuk membuat kesepakatan yang berarti dengan Iran. Kita harus membuat kesepakatan yang berarti. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi," tegas Trump sebagaimana dikutip dari laporan CNBC, Jumat (20/2/2026).

    Sinyal ancaman militer tersebut langsung memicu guncangan pada pasar energi global. Harga minyak mentah AS mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen menjadi US$ 66,43 per barel. Tren serupa terjadi pada minyak mentah jenis Brent yang menguat 1,86 persen ke level US$ 71,66 per barel karena kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan.

    Ketegangan ini memuncak setelah upaya diplomasi di Jenewa pekan ini menemui jalan buntu. Utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, sebelumnya telah berdialog dengan pihak Iran mengenai program nuklir. Namun, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa pihak Iran belum merespons batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintahannya.

    Di saat proses negosiasi mengalami hambatan, kekuatan militer kedua negara mulai menunjukkan pergerakan signifikan. AS telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan Timur Tengah, sementara kapal induk USS Gerald Ford sedang dalam perjalanan menuju lokasi yang sama.

    Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengakui adanya sejumlah poin perbedaan tajam yang masih tersisa meski ada sedikit kemajuan dalam pembicaraan di Jenewa. Menurutnya, terdapat berbagai landasan argumen yang dapat menjadi dasar bagi AS untuk melancarkan serangan.

    Kekhawatiran terhadap kelancaran perdagangan minyak dunia kian nyata setelah Garda Revolusi Iran menggelar latihan militer di Selat Hormuz. Jalur laut ini merupakan titik krusial bagi distribusi minyak global, sehingga potensi konflik bersenjata di wilayah tersebut dikhawatirkan akan memutus aliran minyak mentah dunia secara total.

  • Dorong UU HAM Baru, Natalius Pigai Usulkan Unit Penyidikan di Komnas HAM

    Dorong UU HAM Baru, Natalius Pigai Usulkan Unit Penyidikan di Komnas HAM

    Pemerintah tengah menggodok rencana besar dalam penguatan penegakan hukum melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Poin krusial dalam pembaruan regulasi ini adalah usulan pembentukan unit penyidikan mandiri di tubuh Komnas HAM, sebuah langkah yang disebut akan membawa Indonesia selangkah lebih maju dalam standar penanganan HAM internasional.

    Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan usulan tersebut usai melakukan audiensi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Jumat (20/2/2026). Saat ini, wewenang Komnas HAM terbatas pada tahap penyelidikan pro justisia untuk kasus pelanggaran HAM berat. Dengan adanya unit penyidikan baru, lembaga tersebut diharapkan memiliki otoritas lebih luas dalam memproses perkara.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut positif inisiatif tersebut dan memberikan sinyal hijau terkait kolaborasi teknis antarlembaga. Menurutnya, proses penyidikan nantinya bisa dijalankan secara sinergis antara Kejaksaan Agung dan kementerian atau lembaga terkait melalui kerangka hukum yang baru.

    "Sekarang langkah pertama adalah rencana Pak Menteri akan membuat undang-undang HAM baru. Bisa saja kita sama-sama. Mungkin di kementerian ada, di tempat kami ada, jadi bisa kerja sama," ujar Burhanuddin memberikan gambaran awal mengenai potensi kolaborasi penyidikan tersebut.

    Bagi Natalius Pigai, hadirnya unit penyidikan ini akan menjadi preseden penting bagi Indonesia di kancah global. Mantan Komisioner Komnas HAM ini menekankan bahwa masih jarang lembaga hak asasi manusia di dunia yang memiliki fungsi penyidikan internal. Pigai mengklaim telah mengantongi izin dari pihak Kejaksaan Agung untuk merealisasikan unit khusus pelanggaran HAM berat tersebut.

    Kendati demikian, detail teknis mengenai mekanisme kerja dan pembagian wewenang belum dipaparkan secara rinci. Implementasi kebijakan ini dipastikan akan berdampak pada perubahan regulasi lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Berat.

    "Teknisnya kita off dulu untuk menyampaikan bagaimana seperti apa, itu nanti di undang-undang revisi yang berikutnya. Karena konsekuensi dari perubahan undang-undang HAM ini, harus juga kita lakukan perubahan Undang-Undang 26 Tahun 2000," pungkas Pigai.

  • Trump Perintahkan Deklasifikasi Dokumen Rahasia UFO dan Kehidupan Alien

    Trump Perintahkan Deklasifikasi Dokumen Rahasia UFO dan Kehidupan Alien

    Langkah besar diambil Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menginstruksikan lembaga-lembaga federal untuk membuka tabir dokumen rahasia pemerintah terkait objek terbang tak dikenal (UFO) dan kehidupan ekstraterestrial. Kebijakan ini merespons tuntutan publik AS yang telah berlangsung selama puluhan tahun mengenai transparansi fenomena udara tak dikenal atau UAP.

    Melalui platform Truth Social pada Jumat (20/2/2026), Trump mengarahkan Menteri Perang beserta departemen terkait untuk mengidentifikasi dan merilis berkas-berkas mengenai kehidupan alien. Meski belum merinci apakah seluruh dokumen akan dibuka secara penuh untuk publik, ia menekankan pentingnya mengungkap informasi yang dianggapnya sangat kompleks namun krusial tersebut.

    Keputusan ini juga diwarnai ketegangan politik setelah Trump menuding mantan Presiden Barack Obama telah membocorkan informasi rahasia. Tudingan tersebut merujuk pada pernyataan Obama dalam sebuah podcast bersama Brian Tyler Cohen, di mana Obama mengonfirmasi keberadaan fenomena tersebut namun membantah adanya fasilitas bawah tanah di Area 51, Nevada.

    "Dia memberikan informasi rahasia, dia seharusnya tidak melakukan itu. Dia membuat kesalahan besar," ujar Trump kepada wartawan pada Kamis (19/2), merujuk pada komentar pendahulunya dari Partai Demokrat tersebut.

    Meskipun Trump mendorong pengungkapan dokumen, ia sendiri mengaku belum memiliki keyakinan pasti mengenai keberadaan makhluk luar angkasa. Hingga saat ini, bukti konkret mengenai kehidupan di luar Bumi memang belum pernah ditemukan secara resmi oleh otoritas keamanan Amerika Serikat.

    Catatan resmi Pentagon pada Maret 2024 juga menunjukkan hasil yang kontras dengan spekulasi publik. Laporan tersebut menegaskan tidak adanya bukti bahwa fenomena UAP berkaitan dengan teknologi luar angkasa. Mayoritas penampakan yang dilaporkan selama ini teridentifikasi sebagai objek konvensional seperti satelit, pesawat mata-mata, hingga balon cuaca.