Category: Politik

  • Denpasar Klarifikasi soal Penonaktifan PBI JK, Minta Maaf

    Denpasar Klarifikasi soal Penonaktifan PBI JK, Minta Maaf

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi pernyataannya terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK). Jaya Negara juga menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.

    Jaya Negara sebelumnya menyebut penonaktifan PBI JK terhadap 24.401 penerima manfaat PBI Desil 6-10 di Kota Denpasar adalah perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian mengakui kekeliruannya.

    Aturan yang dimaksud seharusnya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran efektif dan efisien," ujar Jaya Negara dalam keterangannya.

    Koordinasi dengan BPJS Kesehatan

    Jaya Negara menjelaskan, keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Poin C menyebutkan PBI Jaminan Kesehatan menggunakan Desil 1-5. Dinas Sosial Kota Denpasar melaporkan adanya penonaktifan terhadap penerima manfaat PBI Desil 6-10 sejumlah 24.401 di Kota Denpasar.

    Pemerintah Kota Denpasar berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar data yang dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali menggunakan dana APBD Kota Denpasar. Pemkot Denpasar berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penyelesaian penonaktifan BPJS PBI Kesehatan Desil 6-10.

    "Sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan di Kota Denpasar," imbuh Jaya Negara.

    Tanggapan Menteri Sosial

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya meminta Jaya Negara menarik pernyataan mengenai penonaktifan PBI JK. Gus Ipul menilai pernyataan Jaya Negara yang menyebut penonaktifan itu atas perintah Presiden Prabowo menyesatkan.

    "Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Ipul dalam siaran pers, Jumat (13/2).

    Berikut rincian data penerima manfaat PBI Desil 6-10 di Kota Denpasar yang terdampak penonaktifan:

    Desil Jumlah Penerima
    Desil 6 5.000
    Desil 7 6.000
    Desil 8 7.000
    Desil 9 3.000
    Desil 10 3.401

    Pemkot Denpasar terus berupaya memastikan warganya tetap mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

  • Medan: Setahun Menjabat, Lima Kepala Dinas Mundur, Bobby Nasution Buka-bukaan

    Medan: Setahun Menjabat, Lima Kepala Dinas Mundur, Bobby Nasution Buka-bukaan

    Medan – Satu tahun kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diwarnai pengunduran diri lima kepala dinas atau pejabat eselon II. Bobby Nasution menduga kinerja buruk menjadi penyebab para pejabat tersebut memilih mundur. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk mengungkap secara detail terkait kinerja para pejabat tersebut.

    Bobby Nasution dan Wagubsu Surya akan genap setahun menjabat pada 20 Februari 2026. Berikut daftar pejabat eselon II Pemprov Sumut yang mengundurkan diri di era Bobby-Surya:

    • Muhammad Rahmadani Lubis (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut)
    • Hasmirizal Lubis (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut)
    • Rajali (Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumut)
    • Fitra Kurnia (Kadis Perindag ESDM)
    • Hendra Dermawan Siregar (Kadis PUPR Sumut)

    Beragam alasan disampaikan para pejabat eselon II tersebut, mulai dari masalah kesehatan, melanjutkan pendidikan, merasa tidak bekerja maksimal, hingga ingin fokus dengan keluarga. Selain itu, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus juga mengundurkan diri karena tersandung kasus korupsi.

    Respons Bobby Nasution Terhadap Pengunduran Diri Pejabat

    Bobby Nasution memberikan beberapa pernyataan terkait mundurnya lima pejabat tersebut:

    "Kalau kepala dinasnya buruk ya mundur aja, nggak apa-apa," kata Bobby Nasution, Sabtu (14/2/2026).

    Bobby mengaku lebih memilih hasil kerja jajaran Pemprov Sumut yang baik daripada menjaga citra kepemimpinan yang dinilai kurang baik karena banyaknya kepala dinas yang mundur.

    "Kita lebih bagus dibilang seperti itu, tapi ada hasil kerjanya ya, dibandingkan sok mau paling betul tapi kinerjanya nggak ada, apa yang mau dibangun kalau mau kek gitu," ujarnya.

    Mantan Wali Kota Medan tersebut juga mengaku memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja masing-masing OPD. Ia siap membuka data kinerja para kadis yang mundur tersebut.

    "Ya tapi yang pasti saya sampaikan, kalau memang mau memberikan alasan apapun kita mempunyai penilaian masing-masing, kita di sini bukan mau menjatuhkan orang, bukan mau menilai orang baik atau buruk, tapi kalau kenapa mengundurkan diri 'ooo ini karena pengelolaan tidak bagus', nanti kita buka semua yang mundur-mundur ini nilainya kek mana," katanya.

    Ia juga menyebut hampir semua kinerja bawahannya yang mundur tersebut buruk. Menurutnya, keputusan mereka untuk mundur adalah bentuk kesadaran diri.

    "Hampir semua buruk (kinerja) semua yang mengundurkan diri, alhamdulillah tahu diri," tuturnya.

    Rincian Pengunduran Diri Pejabat Eselon II Pemprov Sumut

    Berikut rincian pengunduran diri pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut selama setahun terakhir:

    Nama Pejabat Jabatan Alasan Pengunduran Diri (Versi Pejabat)
    Muhammad Rahmadani Lubis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Tidak disebutkan secara spesifik
    Hasmirizal Lubis Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Tidak disebutkan secara spesifik
    Rajali Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sumut Tidak disebutkan secara spesifik
    Fitra Kurnia Kadis Perindag ESDM Tidak disebutkan secara spesifik
    Hendra Dermawan Siregar Kadis PUPR Sumut Tidak disebutkan secara spesifik
    Ilyas Sitorus Kadis Kominfo Sumut Kasus Korupsi

    Bobby Nasution menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan terus dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di Sumatera Utara berjalan optimal.

  • ATR/BPN Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah ke Pemprov DKI

    ATR/BPN Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah ke Pemprov DKI

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat hak atas tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sertifikat ini menjadi kunci pengamanan barang milik negara (BMN).

    Sertifikat yang diserahkan mencakup lahan seluas total 563,9 hektare. Aset yang disertifikatkan meliputi 2.837 ruas jalan, 691 gedung (seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga), 154 sarana pendidikan, 123 taman, 69 gedung, 39 kantor kelurahan/kecamatan, serta 17 eks rumah dinas.

    Penyerahan sertifikat ini menyelamatkan aset negara dengan total nilai mencapai Rp102 triliun.

    "Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertipikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp 102 triliun. Dengan adanya sertipikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp 102 triliun," ungkap Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (14/2/2026).

    Rencana Kerja Sama Selanjutnya

    Nusron menyatakan bahwa kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat. Salah satu rencana ke depan adalah penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.

    "Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara," ujarnya.

    Pemanfaatan Sertifikat oleh Pemprov DKI

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menambahkan bahwa seluruh sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan Jakarta.

    "Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertipikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik," jelas Pramono.

    Berikut rincian aset Pemprov DKI Jakarta yang disertifikatkan:

    Jenis Aset Jumlah
    Ruas Jalan 2.837
    Gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, Sarana Olahraga) 691
    Sarana Pendidikan 154
    Taman 123
    Kantor Kelurahan/Kecamatan 39
    Eks Rumah Dinas 17

    Dengan sertifikasi ini, Pemprov DKI Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset tersebut demi kemajuan kota.

  • Zulhas Rinci Skema Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan

    Zulhas Rinci Skema Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan penjelasan mengenai skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan.

    Zulhas menjelaskan, siswa muslim akan menerima makanan kering yang bisa dibawa pulang selama bulan puasa.

    "Pangan cukup, alhamdulillah. Jadi nanti kalau makan bergizi, di bulan suci Ramadan, bagi siswa yang Islam, yang muslim, ya, nanti disediakan makanan kering. Telur gitu, yang kering, roti, kurma, nanti dibawa pulang," ujar Zulhas dilansir detikNews, Sabtu (14/2/2026).

    Kebijakan pemberian makanan kering ini khusus diberlakukan untuk siswa muslim. Sementara, siswa nonmuslim tetap mendapatkan program MBG di sekolah seperti biasa. Untuk santri di pondok pesantren, makanan akan didistribusikan saat waktu berbuka puasa.

    "Kalau yang tidak Islam, yang nonmuslim, dia makan, disediain makan. Kalau pondok, diberikannya pada waktu buka. Karena biasanya siang, diberikannya pada waktu buka, gitu," ucapnya.

    Penyaluran Bantuan Lainnya Tetap Berjalan

    Zulhas menegaskan bahwa perubahan skema MBG ini tidak akan mempengaruhi penyaluran bantuan bagi kelompok lain, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

    "Yang ibu hamil, balita, ibu menyusui, itu tetap tidak ada perubahan. Jadi yang berubah, yang muslim, diberi makanan kering," jelasnya.

    Rincian Skema Penyaluran MBG Selama Ramadan

    Berikut rincian skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan:

    Penerima Jenis Makanan Waktu Penyaluran
    Siswa Muslim Makanan Kering (telur, roti, kurma) Dibawa pulang
    Siswa Nonmuslim Makanan Bergizi Di sekolah
    Santri Pondok Pesantren Makanan Bergizi Saat berbuka puasa
    Ibu Hamil, Balita, Ibu Menyusui Bantuan sesuai program Tidak ada perubahan
  • Skandal Epstein Seret Pejabat, Dubes Norwegia Hingga Kepala Komunikasi PM Inggris Mundur

    Skandal Epstein Seret Pejabat, Dubes Norwegia Hingga Kepala Komunikasi PM Inggris Mundur

    Skandal yang melibatkan nama Jeffrey Epstein terus bergulir, menyeret sejumlah tokoh penting ke pusaran kontroversi. Akibatnya, beberapa pejabat tinggi terpaksa mengundurkan diri setelah nama mereka muncul dalam dokumen yang dirilis terkait kasus Epstein.

    Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Jumat (30/1) lalu mempublikasikan jutaan halaman dokumen baru terkait mendiang terpidana kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. Dokumen ini mencakup lebih dari tiga juta halaman dokumen, 2.000 video, dan 180.000 gambar. Sejumlah nama tokoh besar pun ikut terseret.

    Dubes Norwegia Mundur Akibat Skandal Epstein

    Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Yordania dan Irak, Mona Juul, mengundurkan diri dari jabatannya. Mona Juul, diketahui memainkan peran penting dalam negosiasi rahasia Israel-Palestina yang mengarah pada Perjanjian Oslo pada awal 1990-an.

    “Ini adalah keputusan yang tepat dan perlu. Kontak Juul dengan pelaku pelecehan yang dihukum, Epstein, telah menunjukkan kesalahan penilaian yang serius,” kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide dalam sebuah pernyataan pada Minggu (8/2), dilansir kantor berita AFP, Senin (9/2/2026).

    Kepala Komunikasi PM Inggris Ikut Mengundurkan Diri

    Tak hanya Mona Juul, Kepala Komunikasi Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, Tim Allan, juga mengundurkan diri usai tak kuat menghadapi tekanan. Pemerintahannya sendiri tengah bergulat dengan skandal dokumen Epstein. Kepala Staf PM Inggris, Morgan McSweeney, juga telah lebih dulu mengundurkan diri.

    “Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri agar tim baru di Downing Street dapat dibentuk,” kata Tim Allan dalam pernyataan singkat, kurang dari 24 jam setelah kepala staf Starmer juga mengundurkan diri, dilansir kantor berita AFP, Senin (9/2).

    Starmer menghadapi seruan dari politisi oposisi untuk mengundurkan diri atas penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Amerika Serikat. Diketahui Mandelson telah mempertahankan hubungan dengan pelaku kejahatan seksual Epstein setelah pengusaha AS itu dihukum pada tahun 2008.

    CEO DP World Mengundurkan Diri

    Terbaru, Sultan Ahmed bin Sulayem mundur dari jabatannya sebagai CEO raksasa logistik DP World yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Keputusan itu diambilnya setelah meningkat tekanan terkait hubungannya dengan terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

    DP World mengumumkan pengunduran dirinya, "berlaku segera", pada hari Jumat (13/2) waktu setempat.

    Berikut adalah daftar pejabat yang mengundurkan diri terkait skandal Epstein:

    Nama Pejabat Jabatan Alasan Pengunduran Diri
    Mona Juul Duta Besar Norwegia untuk Yordania dan Irak Kontak dengan Jeffrey Epstein
    Tim Allan Kepala Komunikasi Kantor PM Inggris Tekanan terkait skandal Epstein
    Sultan Ahmed bin Sulayem CEO DP World Hubungan dengan Jeffrey Epstein

    DP World, yang selama ini mengelola terminal pelabuhan di enam benua dan memainkan peran penting dalam infrastruktur perdagangan global, berada di bawah tekanan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir dari bisnis-bisnis yang bekerja sama dengannya usai dianggap terkait dengan skandal Epstein.

  • Megawati Umrah di Makkah, Panjatkan Doa Hindar Fitnah

    Megawati Umrah di Makkah, Panjatkan Doa Hindar Fitnah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memanjatkan doa-doa khusus saat melaksanakan ibadah umrah bersama keluarganya. Salah satu doa yang dipanjatkan adalah permohonan agar dijauhkan dari fitnah dan orang-orang yang memiliki kedengkian.

    Doa tersebut disampaikan saat proses tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, pada Sabtu (14/2/2026) sore waktu setempat. Pembacaan doa dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tunisia yang juga Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif), Zuhairi Misrawi.

    "Jika ada orang iri dan dengki, terangi jiwa dan pikiran orang-orang dengki itu dengan kebenaran informasi tentang ibu kami," kata Zuhairi memimpin doa rombongan umrah keluarga Megawati.

    Putra dan putri Megawati, yaitu M Prananda Prabowo beserta istrinya Nancy Prananda dan Puan Maharani, turut mendampingi. Hadir juga Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, dan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah.

    Permohonan Perlindungan dan Pembukaan Hati

    Megawati bermunajat agar diberikan perlindungan dari fitnah dan orang jahat. Dia juga menyampaikan harapan agar mereka yang memiliki perasaan atau sikap negatif dibukakan hati dan pikirannya.

    "Ya Allah, jauhkan ibu kami tercinta, Prof DR Megawati Soekarnoputri, dari semua fitnah yang tak bertanggung jawab. Jagalah beliau dari semua musibah. Jika ada orang jahat, halangi semua niat dan tindakan jahatnya terhadap ibu kami tercinta," kata Zuhairi yang diikuti rombongan umrah.

    Doa untuk Kekuatan dan Kecerdasan

    Selain itu, Zuhairi juga memohon agar Megawati selalu diberikan kemampuan untuk memimpin partai dan menjaga ideologi Pancasila.

    "Limpahkan padanya kekuatan spiritual agar beliau mampu menjaga ideologi Pancasila, kuatkan pikirannya agar beliau tidak salah membuat keputusan, terangi jiwanya dengan cahaya ilmu yang Engkau turunkan dari langit agar beliau selalu menunjukkan kecerdasannya," imbuh Zuhairi.

    Berikut daftar nama tokoh penting yang ikut serta dalam rombongan umrah:

    Nama Jabatan
    Prof DR Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 RI
    M Prananda Prabowo Putra Megawati
    Nancy Prananda Istri M Prananda Prabowo
    Puan Maharani Putri Megawati
    Zuhairi Misrawi Dubes RI untuk Tunisia, Ketua DPP PDIP (non-aktif)
    Yusron B Ambary Konsul Jenderal RI Jeddah
    Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri
  • Pramono Anung Larang Sahur On The Road di Jakarta Selama Ramadan

    Pramono Anung Larang Sahur On The Road di Jakarta Selama Ramadan

    Gubernur DKI Jakarta, Ir. Pramono Anung, SE., melarang kegiatan sahur on the road (SOTR) selama bulan Ramadan. Kebijakan ini diambil untuk mencegah potensi kerawanan dan tawuran yang mungkin timbul.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama selama bulan Ramadan. Larangan SOTR merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan hal tersebut.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," kata Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Pendekatan yang digunakan adalah evaluasi dampak langsung dari kegiatan di lapangan. Sahur bersama yang tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum masih diperbolehkan. Namun, tindakan tegas akan diambil jika kegiatan tersebut berujung pada konvoi liar atau bentrokan.

    Larangan Sweeping Ormas

    Selain larangan SOTR, Pramono Anung juga menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak diperbolehkan melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga suasana damai dan rukun selama bulan puasa.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Saat ini, rangkaian perayaan di Jakarta masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari. Setelah itu, suasana kota akan beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri.

    Langkah Pemprov DKI Jakarta Sambut Ramadan

    Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan ibadah selama Ramadan berjalan tertib. Menanggapi pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono Anung menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau seluruh ormas dan elemen masyarakat untuk tidak melakukan sweeping atau razia mandiri terhadap warung makan selama Ramadan. Pemilik usaha makan diminta untuk memasang tirai di warung mereka.

    "Kami mengimbau kepada seluruh ormas dan elemen masyarakat agar tidak melakukan sweeping atau razia mandiri," kata Stafsus Gubernur Jakarta, Chico Hakim, kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).

    Chico Hakim menjelaskan bahwa penegakan aturan operasional usaha selama puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum, bukan ormas atau kelompok masyarakat.

    "Penegakan aturan atau pengawasan terkait operasional usaha selama puasa adalah wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum (seperti Satpol PP, Dishub, atau kepolisian sesuai perda terkait), bukan ormas atau kelompok masyarakat secara sepihak," ujarnya.

    "Aksi sweeping semacam itu berpotensi menimbulkan kegaduhan, melanggar ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan semangat Ramadan sebagai bulan suci yang penuh rahmat," sambungnya.

    Pemprov DKI Jakarta juga meminta para pemilik warung makan untuk memasang tirai sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muslim yang sedang berpuasa.

    "Pemprov DKI melalui instansi terkait mengimbau pemilik warung makan atau restoran untuk memasang tirai atau penutup agar aktivitas makan di siang hari tidak terlihat secara terang-terangan dari luar (sebagai bentuk penghormatan kepada yang berpuasa)," tuturnya.

    Selain itu, pemilik usaha juga diingatkan untuk menjaga ketertiban dan menghindari kerumunan.

    "Menjaga ketertiban dan tidak menimbulkan kerumunan yang mengganggu," imbuh dia.

    Imbauan dan Aturan Terkait Ramadan di Jakarta

    Berikut adalah poin-poin penting terkait imbauan dan aturan selama bulan Ramadan di Jakarta:

    Sebelum melihat tabel, mari simak lagi pernyataan tegas dari Gubernur DKI Jakarta terkait keamanan selama bulan Ramadan.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegas Pramono Anung.

    Poin Keterangan
    Larangan Sahur on the Road (SOTR) Untuk mencegah kerawanan dan tawuran.
    Larangan Sweeping Ormas Menjaga suasana damai dan rukun.
    Imbauan Pemasangan Tirai Warung makan diminta memasang tirai sebagai bentuk penghormatan.
    Penegakan Aturan Wewenang pemerintah dan aparat penegak hukum.

    Dengan adanya larangan SOTR dan sweeping ormas, diharapkan bulan Ramadan di Jakarta dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan penuh kedamaian.

  • Megawati Panjatkan Doa untuk Indonesia di Tanah Suci Mekkah

    Megawati Panjatkan Doa untuk Indonesia di Tanah Suci Mekkah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memanjatkan doa untuk Indonesia saat menunaikan ibadah umrah menjelang bulan suci Ramadan. Ketua Umum PDIP tersebut berdoa agar Indonesia tetap rukun dan terhindar dari perpecahan.

    Ibadah umrah Megawati dijalankan bersama keluarga di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (14/2/2026). Dalam rangkaian umrahnya, Megawati tidak hanya membacakan bacaan lazim, tetapi juga menyampaikan doa-doa khusus yang dibacakan dalam setiap putaran tawaf.

    Ibadah umrah Megawati bersama keluarga ini dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafidz Makmun. Sementara Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, bertindak sebagai pemimpin doa.

    Doa untuk Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa

    Dalam doanya, Zuhairi Misrawi memohon kepada Allah SWT agar meridhoi jalan demokrasi yang dipilih Indonesia untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga bermunajat agar Indonesia selalu diberikan kebijaksanaan dan kemuliaan.

    Gus Mis, sapaan akrab Zuhairi Misrawi, turut memanjatkan doa agar Indonesia yang kaya akan sumber daya alam mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pancasila diharapkan menjadi pemersatu bangsa Indonesia.

    "Sejahterakanlah rakyat kami, bahagiakan kami, satukan terus kami di bawah Pancasila, yang di bawahnya kami bertekad untuk terus bersatu meski kami berbeda-beda," kata Gus Mis yang diikuti oleh Megawati bersama keluarga.

    Selain itu, Gus Mis juga mendoakan agar Indonesia tetap bersatu dan dijauhkan dari perpecahan.

    "Pertahankan kesatuan negeri kami, terus persatukan kami dalam persaudaraan, jauhkan kami dari perpecahan dan adu domba," ujar Gus Mis.

    Rombongan umrah Megawati juga memanjatkan doa agar bangsa Indonesia selalu menemukan jalan perdamaian di tengah konflik yang terjadi di berbagai negara lain. Megawati dan keluarga juga berdoa agar bangsa Indonesia selalu diberikan rezeki yang berlimpah.

    "Suburkan negeri kami. Turunkan banyak rejeki dari langit buat rakyat kami. Jauhkan kami dari setiap perpecahan, sekecil apa pun perpecahan itu, ya Allah, ya Rahman," ucap doa rombongan umrah Megawati yang dibacakan Gus Mis.

    Megawati Tamu Kerajaan Arab Saudi

    Dalam ibadah umrah ini, Megawati hadir sebagai tamu kerajaan Arab Saudi dan menunaikan tawaf di lantai dua Masjidil Haram. Pengaturan ini merupakan permintaan langsung dari pihak kerajaan agar Megawati dapat menjalankan tawaf dan sai dengan nyaman serta khusyuk. Kebijakan ini diambil mengingat padatnya jemaah di Masjidil Haram menjelang bulan suci Ramadan.

    Tokoh Jabatan
    Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 RI
    Zuhairi Misrawi Dubes RI untuk Tunisia
    Muhammad Hafidz Makmun Ustaz

    Permintaan tersebut dikabulkan demi kenyamanan Megawati dalam beribadah.

  • Skandal Epstein, Kejaksaan Paris Bentuk Tim Khusus

    Skandal Epstein, Kejaksaan Paris Bentuk Tim Khusus

    Kantor kejaksaan Paris mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mendalami skandal Epstein Files yang menyeret sejumlah nama tokoh publik.

    Tim yang beranggotakan para pengacara itu akan menganalisis berkas-berkas terkait terpidana kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

    Dilansir dari AFP, Minggu (15/2/2026), tim tersebut akan bekerja sama dengan jaksa dari unit kejahatan keuangan nasional dan kepolisian.

    Kantor kejaksaan Paris menyatakan akan membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan apa pun yang terkait dengan Epstein.

    Beberapa tokoh publik Prancis muncul dalam rilis terbaru Departemen Kehakiman AS tentang materi dari berkas Epstein. Meski begitu, kemunculan nama-nama tokoh dalam dokumen itu tidak serta merta mengindikasikan adanya pelanggaran hukum.

    Otoritas Prancis juga menyampaikan akan menyelidiki seorang diplomat yang namanya disebut berkali-kali dalam dokumen Jeffrey Epstein. Nama diplomat Prancis itu muncul dalam sejumlah email kepada Epstein.

    Penyelidikan Internal Diplomat Fabrice Aidan

    Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot telah meminta penyelidikan dilakukan terhadap seorang diplomat bernama Fabrice Aidan.

    Barrot mengaku telah meneruskan tuduhan yang menjerat Aidan kepada jaksa penuntut umum Prancis, dan meluncurkan penyelidikan internal.

    "Saya sangat terkejut," kata Barrot dalam pernyataannya, Rabu (11/2).

    Dia menyebut Aidan sebagai 'sekretaris utama urusan luar negeri yang sedang cuti karena alasan pribadi dan memegang beberapa posisi di sektor swasta'.

    Media Prancis melaporkan bahwa Fabrice Aidan melakukan korespondensi email dengan Epstein dari tahun 2010 hingga tahun 2017.

    Rincian Kasus Jeffrey Epstein

    Berikut rincian informasi mengenai Jeffrey Epstein:

    Informasi Detail
    Nama Lengkap Jeffrey Edward Epstein
    Tanggal Lahir 20 Januari 1954
    Tanggal Kematian 10 Agustus 2019
    Kasus Perdagangan seks anak di bawah umur

    Kemunculan nama dalam dokumen Epstein tidak mengindikasikan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum. Kasus ini masih terus bergulir dan menyeret banyak nama.

  • Megawati Tunaikan Umrah, Momen Hangat Keluarga di Makkah

    Megawati Tunaikan Umrah, Momen Hangat Keluarga di Makkah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Rangkaian ibadah umrah ini diwarnai momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga.

    Megawati bersama keluarga menunaikan ibadah umrah pada Sabtu (14/2/2026) sore waktu setempat. Ketua Umum PDIP itu didampingi putra dan putrinya, M Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Turut mendampingi Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi yang juga merupakan Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif).

    Megawati memulai ibadah umrah dengan mengambil mikat di Masjid Tan'im. Setibanya di Masjidil Haram melalui jalur Royal Guest House, Megawati menunaikan salat sunat sebelum salat Asar.

    Bersama keluarga, Megawati memulai rangkaian ibadah umrah yang dipandu oleh Ustaz Muhammad Hafidz Makmun. Zuhairi Misrawi memimpin doa selama proses tawaf.

    Megawati bersama kedua anaknya memanjatkan doa untuk keluarga dan bangsa Indonesia. Proses tawaf berlangsung khidmat.

    Tahalul dan Momen Haru

    Rangkaian ibadah umrah dilanjutkan dengan sai dan ditutup dengan tahalul atau mencukur rambut. Prananda dicukur rambutnya terlebih dahulu oleh Ustadz Muhammad Hafidz Makmun, kemudian Prananda mencukur rambut Megawati, Puan, dan Nancy Prananda.

    "Tolong rambut yang di belakang ya," kata Puan ke Prananda sambil tersenyum.

    Megawati membantu menyingkapkan kerudung Puan saat proses tahalul. Setelah itu, Prananda mencukur rambut istrinya.

    Puan kemudian memberi kecupan dan memeluk Megawati, diikuti oleh Prananda dan istri. Megawati pun tampak semringah.

    Berikut adalah daftar nama yang mendampingi Megawati dalam ibadah umrah:

    Nama Jabatan/Hubungan
    M Prananda Prabowo Putra
    Nancy Prananda Istri M Prananda Prabowo
    Puan Maharani Putri, Ketua DPR RI
    Yusron B Ambary Konsul Jenderal RI Jeddah
    Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri
    Zuhairi Misrawi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif)

    Usai rangkaian ibadah umrah selesai, Megawati berfoto bersama kedua anak dan menantunya.