Category: Politik

  • PKB Bidik Kursi Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2029

    PKB Bidik Kursi Gubernur Jawa Timur di Pilkada 2029

    DPW PKB Jawa Timur (Jatim) optimistis dapat meraih kursi Gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2029 mendatang. Target ini dicanangkan seiring dengan persiapan memenangkan Pileg 2029 di wilayah tersebut.

    Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, menyatakan bahwa seluruh partai politik memiliki target yang sama, termasuk PKB. Terlebih jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD.

    “Seluruh partai punya target yang sama, bukan hanya PKB saya pikir semua menarget untuk bisa mengambil posisi Jatim 1 (Gubernur Jatim) apalagi nanti ketika kebijakan sudah diambil terkait dengan pemilihan oleh DPRD pasti banyak yang berminat,” kata Halim usai Muskerwil PKB Jatim di Surabaya, Sabtu (14/2/2026).

    Gus Halim, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kunci untuk meraih kursi Gubernur Jatim adalah dengan memenangkan Pileg 2029. PKB Jatim menargetkan 60% suara dari kalangan milenial hingga generasi Z.

    “Kita sudah menyiapkan diri untuk menyongsong 60 persen pemilik suara dari kelompok Milenial, Gen Z, dan Gen Alpha. Kita tahu pengurus PKB Jatim saat ini muda-muda, ada Sekretaris DPW yang baru, ada Bendahara DPW yang baru, dan teman-teman lain yang muda-muda yang kita rekrut untuk lebih mendinamisir partai, lebih gerak dikit lagi supaya tantangan ke depan yang DPW PKB hadapi bisa ditangani dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

    Fokus pada Pemilih Muda

    Strategi khusus disiapkan untuk menarik suara dari generasi Z dan generasi Alpha, meskipun detailnya dirahasiakan agar tidak ditiru oleh partai lain.

    “Bagaimana strateginya raih suara anak muda 60 persen? nggak mungkin kita sampaikan, nanti khawatir ditiru partai lain tetapi yang pasti akan punya strategi khusus untuk menarik Gen Z dan menyongsong Generasi Alpha. Sekarang kan Generasi Alpha belum, tapi Gen Z,” tambahnya.

    Pemilihan Gubernur oleh DPRD

    Selain itu, Halim menegaskan dukungannya agar pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD provinsi, bukan lagi secara langsung. Menurutnya, cara ini akan lebih akuntabel.

    “Karena itu akan lebih akuntabel dibanding dipilih oleh rakyat langsung apalagi Jawa Timur atau provinsi itu tidak punya wilayah. Wilayah keluar dari teman-teman saya di DPRD Jawa Timur, saya bilang nggak punya wilayah. Keluar dari Gedung DPRD Jatim itu miliknya Surabaya. Ke Utara dikit masuk Gresik. Makanya sangat layak kalau kemudian Gubernur dipilih oleh DPRD,” tegasnya.

    Pengurus Muda PKB Jatim

    DPW PKB Jawa Timur kini diperkuat oleh jajaran pengurus baru yang relatif muda. Hal ini diharapkan dapat memberikan energi baru bagi partai.

    “Hari ini DPW PKB Jawa Timur dengan pasukan yang baru, yang relatif muda-muda, sudah bisa melaksanakan pengukuhan sekaligus musyawarah kerja dan diakhiri dengan orientasi politik khusus untuk pengurus DPW PKB 2026-2031.

    Tentu kita punya target-target khusus, langkah-langkah khusus, dan strategi khusus yang berbeda dengan periode sebelumnya, apalagi kebanyakan pengurus DPW yang baru diisi anak-anak muda dan sukses menambah kursi,” tandasnya.

    Aspek Target PKB Jatim
    Pilkada 2029 Meraih kursi Gubernur Jawa Timur
    Pileg 2029 Memenangkan Pileg di Jawa Timur
    Suara Pemilih Muda Meraih 60% suara dari milenial dan Gen Z

    Dengan strategi yang disiapkan dan komposisi pengurus yang didominasi anak muda, PKB Jatim optimis menghadapi tantangan politik ke depan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

  • Fraksi PKB Dorong Pembenahan Program PBI-JK

    Fraksi PKB Dorong Pembenahan Program PBI-JK

    Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan dukungan terhadap perbaikan pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Hal ini sejalan dengan hasil rapat bersama pimpinan dan Komisi IX DPR. Menurutnya, program ini adalah manifestasi kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan masyarakat yang kurang mampu.

    Neng Eem menegaskan bahwa PBI-JK bukan hanya kebijakan sosial, melainkan amanat konstitusi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    "Bagi Fraksi, program PBI-JK ini merupakan amanat dari dua pasal di UUD 1945 loh. Pertama, Pasal 28H ayat 1. Kedua, Pasal 34 ayat 2 dan 3 UUD 1945. Jelas itu tertulis, Pemerintah wajib menjalankan," tegas Neng Eem dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

    Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa akses layanan kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

    Selain itu, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

    Pasal 34 ayat (3) menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    "Jadi program PBI-JK yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, merupakan implementasi langsung dari pasal-pasal tersebut," lanjut Neng Eem yang juga Wakil Sekjen DPP PKB ini.

    Penguatan Pelaksanaan Program di Lapangan

    Fraksi PKB MPR mengingatkan bahwa pelaksanaan program PBI-JK di lapangan perlu terus diperkuat. Hal ini mencakup validasi data penerima manfaat, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan keberlanjutan pembiayaan.

    Berikut rincian pasal UUD 1945 yang menjadi landasan program PBI-JK:

    Pasal UUD 1945 Isi Pasal
    Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
    Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
    Pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

    Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijaga agar hak konstitusional masyarakat benar-benar terpenuhi dan kasus nonaktifnya status PBI-JK tidak terulang kembali.

  • Jamintel Warning Kajari Sumut: Jangan Peras Kepala Desa!

    Jamintel Warning Kajari Sumut: Jangan Peras Kepala Desa!

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memberikan peringatan keras kepada para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut). Ia meminta agar Kajari tidak melakukan praktik menakut-nakuti atau memeras kepala desa (Kades) beserta perangkatnya.

    Reda menegaskan bahwa Kades dan perangkat desa memiliki saluran pelaporan langsung ke Jamintel melalui aplikasi Jaga Desa. Ia mencontohkan beberapa kasus yang telah ditangani.

    "Bidang intelijen seperti miniaturnya kejaksaan, di situ ada bidang yang menangani perkara seperti Pidsus, sebelum masuk ke Pidsus kita biasanya Kajari-Kajari unsur intelijen dulu, ada yang ngurusin tangkap-tangkap orang DPO, maka di sini biasanya para Kajari-Kasi Intel sudah takut sama bidang intelijen, takutnya diambil, karena kemarin sudah ada yang kita amankan oknum karena ya nakut-nakutin kepala desa, itu saya nggak suka itu, karena kepala desa sekarang bisa langsung laporan ke Jamintel, ini saya warning teman-teman saya ini, Pak Gubernur, Pak Kajati," kata Reda Manthovani, Sabtu (14/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Reda saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kejari dengan DPC Abpednas di Sumut.

    Reda mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa contoh kasus di Sumut dan wilayah lain terkait oknum Kajari yang melakukan kriminalisasi terhadap Kades.

    "Sudah ada contoh ini, bukan cuma di sini (Sumut), ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi, yang mempersulit, mengkriminalisasi kepala desa, ya oknum lah minta-minta uang, meras, segala macam," ujarnya.

    Ia juga meminta dukungan dari BPD untuk menyadarkan Kades dan perangkatnya agar tata kelola keuangan desa dapat berjalan dengan baik.

    "Karena saya di sini bersama jajaran dari Intelijen bahkan meminta dukungan BPD Abpednas ini untuk menyadari kepala desa dan perangkatnya agar tata kelola keuangan itu bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

    Kajari Nakal Bisa Dilaporkan Langsung ke Jamintel

    Usai kegiatan, Reda menjelaskan lebih detail bahwa peringatan tersebut ditujukan kepada Kajari yang nakal. Kades dan perangkatnya dapat melaporkan langsung ke Jamintel tanpa sepengetahuan Kajati.

    "Kajari yang nakal, segala macam, nakuti-nakutin ingin kriminalisasi kepala desa atau perangkatnya, mereka bisa laporan langsung ke Jamintel dalam aplikasi Jaga Desa, Kajati juga nggak tahu itu mereka lapor ke saya," jelasnya.

    Kasus Kajari Padang Lawas

    Salah satu contoh kasus adalah mantan Kajari Padang Lawas, Soemarlin Halomoan Ritonga, Kasi Intel Kejari Palas, Ganda Nahot Manalu, dan seorang Staf TU Intel yang diamankan Kejagung. Soemarlin bahkan telah dicopot dari jabatannya.

    "Iya (termasuk Kajari Padang Lawas), sudah diamankan di Kejaksaan Agung, sudah ada penggantinya, makanya kita amanin karena itu ada oknum-oknum yang harus kita selesaikan masalahnya," tuturnya.

    Berikut daftar sanksi yang diberikan kepada oknum pejabat kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran:

    Nama Pejabat Jabatan Tindakan Pelanggaran Sanksi
    Soemarlin Halomoan Ritonga Mantan Kajari Padang Lawas Diduga melakukan pemerasan terhadap kepala desa Dicopot dari jabatan
    Ganda Nahot Manalu Kasi Intel Kejari Palas Terlibat dalam tindakan pemerasan Diamankan Kejagung
    [Nama Staf] Staf TU Intel Kejari Palas Terlibat dalam tindakan pemerasan Diamankan Kejagung

    Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang melibatkan aparaturnya, terutama yang merugikan masyarakat desa.

  • PPP Optimistis Raih Kembali Kursi Parlemen di Pemilu 2029

    PPP Optimistis Raih Kembali Kursi Parlemen di Pemilu 2029

    Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono optimistis partainya dapat mengembalikan perolehan kursi di parlemen pada Pemilu 2029. Hal ini disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP di Discovery Hotel Bali.

    Mardiono menjelaskan Bimtek ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, juga untuk menyatukan arah perjuangan partai.

    "Bimtek ini untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar efisien dan sejalan dengan arah serta tujuan kebijakan," kata Mardiono dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

    Bimtek ini juga diarahkan untuk menyatukan persepsi kader terhadap garis perjuangan partai yang berorientasi pada aspirasi rakyat.

    "Di bidang politik, kita menyatukan persepsi arah perjuangan partai. Tugas kepartaian harus membawa aspirasi rakyat," ujarnya.

    Mardiono menyebut penyamaan persepsi tersebut menjadi bagian dari konsolidasi PPP dalam menghadapi Pemilu 2029.

    "Yang terakhir, ini untuk menyatukan arah perjuangan menuju Pemilu 2029. Tiga hal itu menjadi agenda penting Bimtek," tuturnya.

    Ia menambahkan Bimtek merupakan agenda rutin partai yang dilaksanakan tiga kali setahun. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan kebijakan, baik antar level pemerintahan maupun kebijakan politik partai.

    Target PPP Kembalikan Perolehan Kursi

    Dalam kesempatan itu, Mardiono juga mengungkapkan target PPP untuk mengembalikan perolehan kursi seperti pada Pemilu 2014.

    "Kita ingin mengembalikan kursi seperti yang kita raih pada 2014," katanya.

    Secara khusus, PPP menargetkan kembali meraih 39 kursi di DPR RI.

    "Kita ingin kembali seperti Pemilu 2014 yaitu 39 kursi. Berat memang, tetapi akan kita lakukan semaksimal mungkin. Bimtek ini menjadi miqot kita untuk berangkat kembali," pungkas Mardiono.

    Berikut perolehan kursi PPP pada Pemilu 2009 dan 2014:

    Pemilu Jumlah Kursi
    2009 37
    2014 39

    Bimtek Nasional Fraksi PPP diikuti oleh seluruh anggota Fraksi PPP di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sebelumnya, PPP telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11-12 Februari 2026 di Makassar yang menjadi rangkaian konsolidasi partai.

  • PPP Gelar Bimteknas di Bali, Bahas Penguatan Peran DPRD

    PPP Gelar Bimteknas di Bali, Bahas Penguatan Peran DPRD

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) dengan tema Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa. Acara ini berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, pada Sabtu (14/2/2026) dan dihadiri oleh 900 anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia.

    Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menekankan pentingnya anggota DPRD dari Fraksi PPP untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Bimteknas ini membahas tiga poin utama yang krusial bagi partai.

    Pertama, strategi partai untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama.

    "Ini harus selaras agar memiliki suatu efisiensi yang besar dari kebijakan-kebijakan yang nanti kemudian terimplementasi dari arah dan tujuannya. Jadi kita menyamakan ini," ujar Mardiono.

    Kedua, Bimteknas bertujuan untuk menyatukan persepsi dan arah perjuangan partai. Setiap anggota DPRD Fraksi PPP memiliki tugas politik dan kepartaian untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

    Target Pemilu 2029

    Ketiga, kegiatan ini juga menyatukan arah perjuangan partai dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. PPP berkomitmen untuk mendukung arah politik Presiden Prabowo Subianto karena program-programnya dinilai pro rakyat.

    "Kita ketahui bahwa program-program Presiden Pak Prabowo Subianto dalam pemerintahan kali ini adalah program yang sangat pro rakyat. Semua ditujukan untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian poin penting yang dibahas dalam Bimteknas PPP:

    Poin Bahasan Tujuan
    Penyelarasan Kebijakan Menciptakan efisiensi dalam implementasi kebijakan pusat dan daerah.
    Penyatuan Persepsi Memastikan kesamaan arah perjuangan partai di seluruh tingkatan.
    Arah Perjuangan Pemilu 2029 Memantapkan dukungan terhadap program pro rakyat Presiden Prabowo.

    Dengan Bimteknas ini, PPP berupaya memperkuat peran anggota DPRD dalam mengawal kepentingan rakyat dan pembangunan bangsa, serta mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

  • Zulhas Umumkan Mekanisme Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan Jakarta

    Zulhas Umumkan Mekanisme Makan Bergizi Gratis Saat Ramadan Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan mekanisme pembagian program makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Siswa muslim di Jakarta akan menerima makanan kering untuk dibawa pulang.

    “Pangan cukup, alhamdulillah. Jadi nanti kalau makan bergizi, di bulan suci Ramadan, bagi siswa yang Islam, yang muslim, ya, nanti disediakan makanan kering. Telur gitu, yang kering, roti, kurma, nanti dibawa pulang,” ujar Zulhas kepada wartawan di Senayan, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

    Zulhas menambahkan bahwa siswa nonmuslim tetap akan mendapatkan MBG di sekolah. Sementara itu, santri akan menerima makanan saat waktu berbuka puasa.

    “Kalau yang tidak Islam, yang non-muslim, dia makan, disediain makan. Kalau pondok, diberikannya pada waktu buka. Karena biasanya siang, diberikannya pada waktu buka, gitu,” ucapnya.

    Tidak Ada Perubahan untuk Ibu Hamil dan Balita

    Zulhas memastikan bahwa tidak ada perubahan mekanisme untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka tetap akan menerima MBG seperti biasa.

    “Yang ibu hamil, balita, ibu menyusui, itu tetap tidak ada perubahan. Jadi yang berubah, yang muslim, diberi makanan kering,” jelasnya.

    Berikut rincian target penerima program makan bergizi gratis:

    Target Penerima Mekanisme
    Siswa Muslim Makanan kering (telur, roti, kurma) dibawa pulang
    Siswa Nonmuslim Makan di sekolah
    Santri Diberikan saat waktu berbuka puasa
    Ibu Hamil, Menyusui, Balita Tidak ada perubahan

    Dengan mekanisme ini, pemerintah berupaya memastikan program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh target penerima, termasuk selama bulan Ramadan, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing kelompok.

  • Sultan HB X Ingatkan Pembangunan Gunungkidul Tak Perlu Bali-sentris

    Sultan HB X Ingatkan Pembangunan Gunungkidul Tak Perlu Bali-sentris

    Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi pernyataan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, GKR Mangkubumi, terkait pembangunan di Gunungkidul.

    Sultan HB X menegaskan bahwa Jogja dan Bali memiliki perbedaan mendasar dan tidak perlu dibandingkan dalam konteks pembangunan.

    "Ya kita tidak usah diperbandingkan dengan Bali. Kan memang beda Jogja sama Bali," kata Sultan kepada wartawan usai menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus KADIN Kabupaten/Kota se-DIY di Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan, Bantul, Sabtu (14/2/2026).

    Menurut Ngarsa Dalem, perbedaan antara Jogja dan Bali sangat jelas terlihat dari aspek kultur dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, Sultan menekankan pentingnya memegang teguh dan melestarikan kebudayaan Jogja.

    "Ya kota wisata, tapi kan culture masyarakatnya kan memang beda. Jadi tidak usah membanding-bandingkan. Jogja ya untuk Jogja sendiri," ucapnya.

    Sultan juga membuka pintu bagi investor yang berminat menanamkan modal di DIY, khususnya di sektor pariwisata.

    "Ya terserah investor kalau itu (mau menanamkan modal di sektor pariwisata atau tidak)," ujarnya.

    Kekhawatiran Kadin DIY Akan Bali-isasi Jogja

    Ketua Umum Kadin DIY, GKR Mangkubumi, sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait banyaknya investor yang masuk ke Jogja dengan konsep pembangunan yang meniru Bali.

    "Nah, kok terus sepertinya lama-lama Jogja itu di-Bali-kan, gitu. Sedangkan kita ini punya ciri khas tersendiri, karakter sendiri, pantainya berbeda dengan Bali," katanya.

    Aturan Investasi di Pantai DIY

    Mangkubumi menjelaskan bahwa karakter pantai di DIY berbeda dengan Bali, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan. Ia menegaskan bahwa pantai di DIY adalah milik masyarakat dan pembangunan oleh investor harus mematuhi aturan yang berlaku.

    "Kalau di Bali kan bisa dikuasai, dimiliki lah. Nah, di Jogja tidak bisa, Pantai di Jogja itu tidak bisa, karena pantai adalah milik masyarakat, kalau membangun itu sudah ada aturannya sendiri, mengikuti ukuran sempadan pantai yang ada," ucapnya.

    Kadin DIY Terbuka untuk Investor

    Mangkubumi menegaskan bahwa Kadin DIY sangat terbuka terhadap investasi, namun dengan catatan bahwa pembangunan harus selaras dengan budaya Jogja.

    "Kami itu welcome (terbuka) untuk investor di bidang pariwisata umumnya, karena memang Jogja ini selain pendidikan juga pariwisata dan banyak sekali kawasan-kawasan yang memang belum dibuka," ujarnya.

    "Monggo, kita welcome, tapi tentunya kembali lagi bahwa pembangunan ataupun masuk ke Jogja ini ya ayo mengikuti karakter dan budaya yang ada di Jogja. Jogja ojo di-Bali-kan lah, gitu," lanjut Mangkubumi.

    Peran Serta Masyarakat dalam Pariwisata

    Mangkubumi menekankan pentingnya kolaborasi antara investor dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di DIY, mengingat banyaknya pelaku UMKM di sepanjang pantai.

    "Nah, teman-teman kabupaten yang memiliki wilayah pantai monggo lah kita bersama-sama menjaga, kita welcome terhadap investor. Tapi juga kita selaku tuan rumah kita yang punya kewenangan memilih dan memilah," katanya.

    "Dan tentunya dalam memilih dan memilah itu kita harus bisa memahami investor yang masuk itu bersama-sama membangun ekonomi untuk DIY, tapi juga bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya," imbuh Mangkubumi.

    Perbandingan Potensi Wisata DIY dan Bali

    Berikut perbandingan potensi wisata yang dimiliki oleh DIY dan Bali:

    Aspek DIY Bali
    Jenis Wisata Budaya, Sejarah, Alam, Kuliner Pantai, Budaya, Alam, Hiburan
    Karakteristik Pantai Pantai selatan dengan ombak besar, dikelola masyarakat Pantai berpasir putih, banyak dikelola investor
    Fokus Pengembangan Pariwisata berkelanjutan, pelestarian budaya Pariwisata massal, pengembangan resort

    Pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata di DIY diharapkan dapat terus bersinergi untuk mengembangkan potensi wisata yang ada, dengan tetap menjaga keunikan dan identitas budaya Jogja.

  • China Peringatkan AS: Jangan Campuri Urusan Taiwan!

    China Peringatkan AS: Jangan Campuri Urusan Taiwan!

    Pemerintah China melayangkan peringatan keras kepada Amerika Serikat terkait isu Taiwan. Beijing menegaskan agar AS tidak terlibat dalam urusan Taiwan, karena tindakan tersebut berpotensi memicu konfrontasi langsung dengan China.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi, menyampaikan peringatan ini dalam Konferensi Keamanan Munich di Jerman. Ia menyatakan bahwa AS mungkin akan mengadopsi kebijakan yang "menghasut dan berkomplot untuk memecah belah China melalui Taiwan, melanggar garis merah China".

    "Ini sangat mungkin menyebabkan konfrontasi antara China dan Amerika Serikat," katanya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (14/2/2026).

    China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

    Posisi Amerika Serikat

    Amerika Serikat selama ini menjadi pendukung utama Taiwan, termasuk memasok senjata. Taiwan sangat bergantung pada dukungan AS dalam menghadapi potensi konflik dengan China.

    Hubungan China-Jepang

    Dalam kesempatan yang sama, Wang Yi juga menyinggung hubungan Beijing dengan Tokyo yang mengalami ketegangan sejak Perdana Menteri Sanae Takaichi menjabat.

    "Rakyat Jepang tidak boleh lagi membiarkan diri mereka dimanipulasi atau ditipu oleh kekuatan sayap kanan, atau oleh mereka yang berupaya menghidupkan kembali militerisme," kata Wang.

    "Semua negara pencinta damai harus mengirimkan peringatan yang jelas kepada Jepang: jika Jepang memilih untuk kembali ke jalan ini, mereka hanya akan menuju kehancuran diri sendiri," tandasnya.

    Perbandingan Kekuatan Militer China dan Taiwan

    Berikut adalah perbandingan singkat kekuatan militer antara China dan Taiwan:

    Aspek China Taiwan
    Personel Militer Aktif 2.035.000 163.000
    Tank 5.250 1.120
    Pesawat Tempur 1.600+ 300+
    Kapal Perusak 40+ 4
  • Zulhas Gencarkan Program Sejahtera Nelayan dengan Tambak dan Desa Nelayan

    Zulhas Gencarkan Program Sejahtera Nelayan dengan Tambak dan Desa Nelayan

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan komitmennya untuk menggencarkan program kesejahteraan nelayan tahun ini. Rencana tersebut meliputi pembangunan 20.000 hektare tambak dan 2.000 desa nelayan.

    Pernyataan ini disampaikan Zulhas dalam acara PANFest di Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026). Zulhas menekankan bahwa nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi yang signifikan di Indonesia.

    “Jadi petani kita yang miskin itu, 30% yang miskin itu: satu petani, dua peternak, tiga nelayan. Tuh yang paling miskin. Lah itu yang kita urusin, agar tidak miskin lagi. Setuju nggak? Nah, sekarang yang beras atau karbohidrat sudah aman, sudah surplus. Tahun ini kita mau bikin sejahtera nelayan,” ujar Zulhas dalam sambutannya.

    Zulhas menyoroti bahwa seringkali ikan hasil tangkapan nelayan terbuang percuma karena tidak terjual atau membusuk.

    “Tahun ini, kita akan bangun 20.000 hektare tambak, ya, 2.000 desa nelayan. Dulu orang nelayan kalau ngambil ikan, harus dijual. Kata Pak Simon kalau di Maluku, kalau nggak ada yang beli dibuang lagi ikannya. Sudah dapat ikan, dibuang, karena kalau tidak, busuk. Ya kan? Betul?” tuturnya.

    Pembangunan Infrastruktur Pendukung

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Zulhas menjelaskan rencana pembangunan pabrik es dan fasilitas cold storage di desa-desa nelayan. Tujuannya adalah agar nelayan dapat menyimpan hasil tangkapan lebih lama dan menjaga kualitas ikan.

    “Nah, sekarang kita bangun 2.000 desa nelayan, di situ kita bangun pabrik es. Di situ kita kasih cold storage. Kita kasih perahu. Jadi nanti nelayan, kalau tidak ada pembeli, ikannya dikasih es, bisa ditaruh di cold storage, tahan 3 bulan, 6 bulan. Sehingga nanti harga ikan akan bagus, naik, diharapkan nelayan-nelayan kita bisa sejahtera,” jelasnya.

    Berikut adalah rincian program yang akan dijalankan:

    Program Target
    Pembangunan Tambak 20.000 Hektare
    Pembangunan Desa Nelayan 2.000 Desa
    Pembangunan Pabrik Es Di setiap desa nelayan
    Penyediaan Cold Storage Di setiap desa nelayan

    Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang memadai, diharapkan harga ikan dapat stabil dan meningkatkan pendapatan nelayan.

    Komitmen PAN untuk Nelayan

    Zulhas menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung kesejahteraan nelayan, apalagi PAN saat ini mendapat kepercayaan dari Prabowo.

    “Itulah kerjaan PAN, kerjaan Partai Amanat Nasional yang sekarang dipercaya oleh Pak Prabowo, saudara sekalian,” tutupnya.

  • PDIP Jatim Minta Kader Respons Cepat Masalah Masyarakat Surabaya

    PDIP Jatim Minta Kader Respons Cepat Masalah Masyarakat Surabaya

    DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) menginstruksikan seluruh kader partai di berbagai tingkatan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap dinamika sosial dan merespons cepat persoalan masyarakat, khususnya di Surabaya.

    Menurut Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, partai tidak boleh lambat dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi warga, terutama di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi.

    "Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat, bukan sekadar menjadi penonton," kata Said saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu (14/2/2026).

    Said menyebut sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini antara lain meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif, dampak bencana hidrometeorologi, kenaikan harga bahan pokok, bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, serta keluhan layanan publik.

    Konsolidasi Organisasi dan Sistem Respons Cepat

    Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum konsolidasi organisasi untuk memperkuat respons partai terhadap persoalan masyarakat di daerah.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan pihaknya meminta seluruh DPC membangun sistem respons cepat yang terintegrasi dengan fraksi DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan.

    "Penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif sebagai satu kesatuan gerak tiga pilar," ujar Deni.

    Call Center Tiga Pilar

    Sebagai langkah konkret, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP. Layanan ini dirancang sebagai pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

    Menurut Deni, setiap unsur tiga pilar yang meliputi pengurus DPC, anggota Fraksi PDIP DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah setempat, diwajibkan mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat. Laporan yang masuk ditargetkan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif dalam waktu maksimal empat jam sejak diterima.

    Berikut target waktu penanganan laporan masyarakat:

    Jenis Laporan Target Waktu Tindak Lanjut
    Laporan Mendesak (DBD, Bencana) Maksimal 4 Jam
    Laporan Layanan Publik Maksimal 4 Jam

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat respons pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader partai di daerah.