Category: Politik

  • PDIP Jatim Minta Kader Respons Cepat Masalah Masyarakat Surabaya

    PDIP Jatim Minta Kader Respons Cepat Masalah Masyarakat Surabaya

    DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) menginstruksikan seluruh kader partai di berbagai tingkatan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap dinamika sosial dan merespons cepat persoalan masyarakat, khususnya di Surabaya.

    Menurut Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, partai tidak boleh lambat dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi warga, terutama di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi.

    "Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat, bukan sekadar menjadi penonton," kata Said saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu (14/2/2026).

    Said menyebut sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini antara lain meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), kepesertaan BPJS PBI yang tidak aktif, dampak bencana hidrometeorologi, kenaikan harga bahan pokok, bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, serta keluhan layanan publik.

    Konsolidasi Organisasi dan Sistem Respons Cepat

    Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum konsolidasi organisasi untuk memperkuat respons partai terhadap persoalan masyarakat di daerah.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan pihaknya meminta seluruh DPC membangun sistem respons cepat yang terintegrasi dengan fraksi DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan.

    "Penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif sebagai satu kesatuan gerak tiga pilar," ujar Deni.

    Call Center Tiga Pilar

    Sebagai langkah konkret, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP. Layanan ini dirancang sebagai pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses.

    Menurut Deni, setiap unsur tiga pilar yang meliputi pengurus DPC, anggota Fraksi PDIP DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah setempat, diwajibkan mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan masyarakat. Laporan yang masuk ditargetkan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif dalam waktu maksimal empat jam sejak diterima.

    Berikut target waktu penanganan laporan masyarakat:

    Jenis Laporan Target Waktu Tindak Lanjut
    Laporan Mendesak (DBD, Bencana) Maksimal 4 Jam
    Laporan Layanan Publik Maksimal 4 Jam

    Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat respons pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader partai di daerah.

  • Inggris Kerahkan Kapal Induk Hadapi Ancaman Rusia di Arktik

    Inggris Kerahkan Kapal Induk Hadapi Ancaman Rusia di Arktik

    Inggris akan mengerahkan kapal induknya ke Atlantik Utara tahun ini sebagai "unjuk kekuatan yang dahsyat" terhadap potensi ancaman Rusia di wilayah Arktik.

    Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, menyampaikan pengumuman ini pada Konferensi Keamanan Munich di Munich, Jerman. Pengerahan ini akan melibatkan kerja sama dengan Amerika Serikat, Kanada, dan sekutu NATO lainnya.

    Kelompok kapal perang yang dikerahkan akan terdiri dari kapal-kapal perang Angkatan Laut Kerajaan, jet F-35, dan helikopter dalam "Operasi Firecrest", menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris.

    Kementerian Pertahanan Inggris menjelaskan bahwa operasi ini bertujuan untuk mencegah agresi Rusia dan melindungi infrastruktur bawah laut yang vital. Pengerahan ini dipandang sebagai "unjuk kekuatan yang dahsyat".

    HMS Prince of Wales, kapal perang terbesar milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, akan menjadi pusat dari operasi ini. Pesawat-pesawat militer Amerika Serikat juga diperkirakan akan beroperasi dari kapal induk tersebut.

    Operasi ini melibatkan ribuan personel dari Angkatan Bersenjata Inggris.

    Peran dalam Misi Arctic Sentry NATO

    Pengerahan ini juga mencakup aktivitas dalam misi Arctic Sentry NATO. Misi ini bertujuan untuk memperkuat keamanan Aliansi di wilayah Arktik, di mana pencairan es laut membuka rute baru dan meningkatkan potensi ancaman dari aktivitas negara musuh.

    Prancis juga berencana untuk mengerahkan kelompok kapal induknya di wilayah tersebut pada tahun 2026.

    Inggris Harus Siap Berperang

    Starmer menekankan pentingnya kesiapan Inggris untuk menghadapi potensi konflik. Dia menyatakan bahwa Rusia telah menunjukkan agresi dan Inggris harus mampu mencegah agresi tersebut, bahkan jika itu berarti siap untuk berperang.

    "Kita harus mampu mencegah agresi, dan, ya, jika perlu, kita harus siap berperang," ujarnya.

    Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa pengerahan ini akan memperkuat daya cegah NATO di tengah meningkatnya ancaman Rusia di kawasan tersebut.

    Dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan 30 persen kapal angkatan laut Rusia yang berpotensi mengancam perairan Inggris.

    Peningkatan Aktivitas Angkatan Laut Rusia

    Berikut data peningkatan aktivitas angkatan laut Rusia yang mengancam perairan Inggris:

    Data ini menunjukan peningkatan aktivitas yang signifikan dan menjadi dasar pertimbangan Inggris dalam meningkatkan kesiagaan.

    Periode Peningkatan Aktivitas
    Dua Tahun Terakhir 30%

    "Pengerahan ini akan mencakup aktivitas di bawah misi Arctic Sentry NATO, yang diluncurkan minggu ini, memperkuat keamanan Aliansi di wilayah di mana pencairan es laut membuka rute baru dan meningkatkan ancaman dari aktivitas negara musuh," kata kementerian tersebut.

  • Yogyakarta: Banser Deklarasi Dukung Polri di Bawah Presiden

    Yogyakarta: Banser Deklarasi Dukung Polri di Bawah Presiden

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka apel Banser yang digelar PP GP Ansor di Yogyakarta. Dalam apel tersebut, anggota Banser mendeklarasikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah presiden.

    Apel yang diikuti 5.000 anggota Banser dari DIY, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur ini menjadi bagian dari kegiatan Latihan Instruktur (LI) II, Kursus Pelatih (Suspelat) II, dan Latihan Instruktur (LI) MDS Rijalul Ansor.

    Kapolri menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas, kedisiplinan, dan kualitas sumber daya manusia. Ia menyinggung peran dan dedikasi Banser, Ansor, dan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    "Saya apresiasi atas perjuangan Banser, Ansor, dan NU atas dedikasi dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Saya harap kita bisa menjaga kemerdekaan dan meraih cita-cita bangsa Indonesia," ujar Kapolri, dalam keterangannya.

    Stabilitas Nasional dan Peran Indonesia di Kancah Global

    Kapolri menyoroti dinamika global yang memanas dan dampaknya pada keamanan dalam negeri. Ia menekankan perlunya menjaga stabilitas nasional dan peran aktif Indonesia dalam menjaga situasi global agar aman, stabil, dan damai.

    "Indonesia harus berperan aktif ikut menjaga situasi global agar tetap aman, stabil, dan damai. Sebagai bangsa besar dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," ujar Kapolri.

    Kapolri mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung program pemerintah dan mengelola sumber daya alam secara optimal. Ia menegaskan hal itu membutuhkan kemampuan serta rasa tanggung jawab tinggi dari seluruh elemen bangsa.

    "Kita harus bersama-sama mendukung program pemerintah serta mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dibutuhkan kecakapan, kemampuan, integritas, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh elemen bangsa," ucapnya.

    Harapan GP Ansor dan Sinergi dengan Polri

    Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin berharap pelatihan ini dapat mencetak kader yang handal untuk kepentingan bangsa dan agama. Ia pun mengungkap perlunya kekompakan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menghadapi tantangan ke depan.

    "Kita menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Dinamika sosial, perkembangan teknologi, hingga potensi konflik di tengah masyarakat menuntut kita untuk semakin solid, saling percaya, dan saling menguatkan," ujarnya.

    Addin menyebut Polri dan Banser memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan. Ia memastikan akan terus bersinergi dengan Polri mewujudkan tujuan tersebut.

    "Banser sebagai garda terdepan dalam menjaga ulama dan kegiatan keagamaan, serta Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, memiliki tujuan yang sama," lanjutnya.

    Deklarasi Dukungan dan Konsolidasi Internal

    Di akhir acara, pengurus GP Ansor dan sejumlah anggota Banser memberikan dukungan agar Polri tetap berada di bawah presiden.

    "Bersama Polri jaga kamtibmas, siap dukung Polri di bawah presiden," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi internal organisasi Banser/Ansor untuk memperkuat soliditas, sistem komando, serta kesiapsiagaan kader dalam mendukung stabilitas nasional. Sinergitas Banser-Polri yang ditegaskan dalam kegiatan memperkuat legitimasi Banser sebagai mitra strategis dalam menjaga toleransi dan keutuhan NKRI.

    Berikut rincian jumlah peserta apel Banser:

    Wilayah Jumlah Peserta
    DIY 1500
    Jawa Tengah 2000
    Jawa Timur 1500
  • ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah DKI Selamatkan Aset Rp 102 Triliun

    ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah DKI Selamatkan Aset Rp 102 Triliun

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.922 sertifikat hak atas tanah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sertifikat ini diklaim mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp 102 triliun.

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah menjadi kunci utama dalam mengamankan barang milik negara (BMN). Penerbitan sertifikat ini bertujuan untuk mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.

    "Alhamdulillah, hari ini tugas dan amanat dari Bapak Gubernur DKI Jakarta terkait permohonan sertifikat tanah bisa kita selesaikan. Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp 102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp 102 triliun," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).

    Nusron menyatakan bahwa kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat. Salah satu agenda kerja sama selanjutnya adalah penyerahan sertifikat tanah wakaf yang direncanakan pada bulan Ramadan mendatang.

    "Semoga kerja sama ini langgeng dan kita bisa sama-sama mengamankan aset-aset negara," ujarnya.

    Detail Aset yang Disertifikatkan

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima sertifikat dengan total luas tanah mencapai 563,9 hektare (ha). Aset-aset yang disertifikatkan meliputi berbagai fasilitas dan infrastruktur penting di Jakarta.

    Berikut rincian aset yang disertifikatkan:

    Jenis Aset Jumlah
    Ruas Jalan 2.837
    Gedung (Karang Taruna, Balai Rakyat, Sarana Olahraga) 691
    Sarana Pendidikan 154
    Taman 123
    Gedung 69
    Kantor Kelurahan/Kecamatan 39
    Eks Rumah Dinas 17

    Pramono Anung menegaskan bahwa seluruh sertifikat yang diterima akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan Jakarta.

    "Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertipikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik," jelas Pramono.

  • Kapolri Apresiasi Apel Banser di Yogyakarta, Dukung Polri di Bawah Presiden

    Kapolri Apresiasi Apel Banser di Yogyakarta, Dukung Polri di Bawah Presiden

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri apel Banser yang diselenggarakan oleh PP GP Ansor di Yogyakarta. Dalam apel tersebut, anggota Banser menyatakan dukungan kepada Polri di bawah kepemimpinan presiden.

    Apel berlangsung di SPN Selopamioro Polda DIY, Sabtu (14/2/2026), diikuti oleh 5.000 anggota Banser dari DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari Latihan Instruktur (LI) II, Kursus Pelatih (Suspelat) II, dan Latihan Instruktur (LI) MDS Rijalul Ansor.

    Apresiasi Kapolri untuk Banser dan NU

    Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, kedisiplinan, dan kualitas sumber daya manusia. Kapolri juga menyinggung peran serta dedikasi Banser, Ansor, dan Nahdlatul Ulama dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    "Saya apresiasi atas perjuangan Banser, Ansor dan NU atas dedikasi dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Saya harap kita bisa menjaga kemerdekaan dan meraih cita-cita bangsa Indonesia," ujar Kapolri, dalam keterangannya.

    Stabilitas Nasional dan Peran Aktif Indonesia

    Kapolri menyoroti dinamika global yang berdampak pada keamanan dalam negeri. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

    "Indonesia harus berperan aktif ikut menjaga situasi global agar tetap aman, stabil, dan damai. Sebagai bangsa besar dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia," ujar Kapolri.

    Dukungan Program Pemerintah dan Pengelolaan SDA

    Kapolri mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program pemerintah dan mengelola sumber daya alam secara optimal. Hal ini memerlukan kemampuan serta rasa tanggung jawab tinggi dari seluruh elemen bangsa.

    "Kita harus bersama-sama mendukung program pemerintah serta mengelola sumber daya alam yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, dibutuhkan kecakapan, kemampuan, integritas, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari seluruh elemen bangsa," ucapnya.

    Harapan GP Ansor dan Kekompakan Bangsa

    Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, berharap pelatihan ini dapat menghasilkan kader yang handal. Ia juga menekankan perlunya kekompakan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi tantangan ke depan.

    "Kita menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah ringan. Dinamika sosial, perkembangan teknologi, hingga potensi konflik di tengah masyarakat menuntut kita untuk semakin solid, saling percaya, dan saling menguatkan," ujarnya.

    Sinergi Banser dan Polri

    Addin menyebut bahwa Polri dan Banser memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Ia memastikan akan terus bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan tujuan tersebut.

    "Banser sebagai garda terdepan dalam menjaga ulama dan kegiatan keagamaan, serta Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, memiliki tujuan yang sama," lanjutnya.

    Di akhir acara, pengurus GP Ansor dan anggota Banser menyampaikan dukungan kepada Polri.

    "Bersama polri jaga kamtibmas, siap dukung Polri di bawah presiden," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

    Kehadiran Pejabat dan Momentum Konsolidasi

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Kapolda DIY Irjen Anggoro Sukartono, dan Kasatkornas Banser Syafiq Syauqi. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi internal organisasi Banser/Ansor untuk memperkuat soliditas dan kesiapsiagaan kader.

    Tabel: Daftar Pejabat yang Hadir

    Berikut adalah daftar beberapa pejabat yang hadir dalam Apel Banser di SPN Selopamioro:

    Nama Pejabat Jabatan
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo Kapolri
    Komjen Yuda Gustawan Kabaintelkam Polri
    Irjen Anggoro Sukartono Kapolda DIY
    Syafiq Syauqi Kasatkornas Banser
    Abdul Halim Muslih Bupati Bantul

    Sinergitas Banser-Polri yang ditegaskan dalam kegiatan ini memperkuat legitimasi Banser sebagai mitra strategis dalam menjaga toleransi dan keutuhan NKRI.

  • Ma’ruf Amin Tanggapi Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian

    Ma’ruf Amin Tanggapi Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian

    Wakil Presiden ke-13 RI, Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, memberikan tanggapan terkait langkah diplomasi terbaru pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

    Ma'ruf Amin menjelaskan komitmen politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina sejak 1955.

    "Ya yang penting itu begini, kita itu kan tetap punya target kita atau politik luar negeri kita di dalam masalah Palestina. Dari sejak tahun 55 kita menghendaki agar Palestina merdeka. Yang kedua, kita sudah mendukung kesepakatan di PBB adanya Two-State Solution," kata Ma'ruf Amin di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).

    Ma'ruf Amin menilai tidak masalah jika forum Board of Peace mengarah pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, yang terpenting adalah prosesnya selaras dengan prinsip yang ditekankan Indonesia.

    "Jadi sepanjang mengarah ke sana, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah tinggal lagi apakah forum ini membawa ke sana apa tidak. Nah itu perlu pengkajian, saya kira perlu pembahasan," ujarnya.

    Kehadiran Presiden Prabowo di Rapat Perdana

    Indonesia telah resmi bergabung ke Board of Peace bersama tujuh negara muslim lainnya. Organisasi ini diinisiasi oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Rapat perdana Board of Peace akan digelar pada 19 Februari mendatang.

    Presiden Prabowo Subianto disebut akan menghadiri rapat perdana tersebut.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, saat dimintai konfirmasi.

    Peran Aktif Indonesia dalam Board of Peace

    Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan kehadiran Prabowo menjadi penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal, terutama dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

    "Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," tuturnya.

    Aspek Prioritas Indonesia di Board of Peace
    Perlindungan Warga sipil di wilayah konflik
    Pemulihan Rekonstruksi Gaza pasca konflik
    Perdamaian Solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina

    Dengan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace, diharapkan kontribusi aktif dalam mewujudkan perdamaian di Palestina dapat terus ditingkatkan.

  • Menlu AS Kritik PBB: Nyaris Tak Berperan Selesaikan Konflik!

    Menlu AS Kritik PBB: Nyaris Tak Berperan Selesaikan Konflik!

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat, Marco Rubio, mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menyebutnya "nyaris tidak berperan" dalam menyelesaikan berbagai konflik. Rubio juga menyerukan reformasi lembaga-lembaga global.

    Rubio menyampaikan kritikannya pada Konferensi Keamanan Munich di Munich, Jerman.

    "Perserikatan Bangsa-Bangsa masih memiliki potensi luar biasa untuk menjadi alat kebaikan di dunia," katanya, Sabtu (14/2/2026).

    "Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa, saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan nyaris tidak berperan. PBB tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza," cetus Menlu AS itu.

    Revitalisasi Hubungan AS-Eropa

    Rubio juga membahas hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Washington berkeinginan untuk merevitalisasi aliansi transatlantik agar Eropa yang kuat dapat membantu AS dalam misinya untuk "pembaruan" global.

    Pernyataan ini muncul setelah ketegangan dalam hubungan AS-Eropa, dipicu oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait Greenland dan sikapnya yang meremehkan sekutu-sekutu Washington.

    "Kami tidak berusaha untuk berpisah, tetapi untuk merevitalisasi persahabatan lama dan memperbarui peradaban terbesar dalam sejarah manusia," kata Rubio.

    "Yang kami inginkan adalah aliansi yang diperbarui," imbuhnya.

    "Kami ingin Eropa menjadi kuat," kata Rubio, seraya menambahkan bahwa benua itu dan AS "adalah milik bersama."

    Visi Masa Depan AS

    Amerika Serikat akan "didorong oleh visi masa depan yang membanggakan, berdaulat, dan vital seperti masa lalu peradaban kita," ujarnya.

    "Kami berharap dapat melakukan ini bersama Anda, teman-teman kami di Eropa," pungkasnya.

    Berikut adalah perbandingan peran beberapa organisasi internasional dalam penyelesaian konflik:

    Perbandingan Peran Organisasi Internasional dalam Konflik

    Organisasi Peran Umum Contoh Kasus
    PBB Mediator, penjaga perdamaian, penyalur bantuan kemanusiaan Konflik di Timur Tengah, Afrika
    Uni Eropa Diplomasi, sanksi ekonomi, bantuan pembangunan Konflik di Ukraina, Balkan
    NATO Intervensi militer (dengan mandat PBB), pencegahan konflik Konflik di Afghanistan, Kosovo

    Rubio menekankan pentingnya kerjasama antara AS dan Eropa untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

  • Pemprov DKI Larang Ormas Razia Rumah Makan Selama Ramadhan

    Pemprov DKI Larang Ormas Razia Rumah Makan Selama Ramadhan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan larangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk melakukan razia atau sweeping rumah makan selama bulan Ramadhan tahun ini.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat berada di Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), Jakarta, pada Sabtu (14/2/2026).

    Larangan tersebut diberlakukan dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan kerukunan di wilayah Ibu Kota selama bulan suci Ramadhan.

    Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa bulan Ramadhan harus berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif bagi seluruh warga.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban di Jakarta selama bulan Ramadhan.

    "Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping'," kata Pramono, Sabtu (14/2/2026).

    Ia menekankan bahwa bulan Ramadhan seharusnya disambut dengan kedamaian serta semangat menjaga kerukunan antarwarga.

    Pramono menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, dirinya memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi tetap stabil, terlebih Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

    Ia menilai momentum Ramadhan seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan potensi konflik sosial.

    Menurut dia, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.

    "Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," ujarnya.

    Persiapan Pemprov DKI Jakarta

    Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai agenda untuk menyambut Ramadhan dan Idul Fitri agar berjalan tertib dan aman.

    Penguatan kegiatan keagamaan juga menjadi bagian dari persiapan tersebut.

    Ia berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga suasana tetap damai sehingga pelaksanaan Ramadhan di Jakarta berlangsung nyaman bagi semua pihak.

    Berikut agenda kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta selama bulan Ramadhan:

    Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi
    Safari Ramadhan Minggu ke-2 dan ke-3 Ramadhan Masjid di seluruh wilayah DKI Jakarta
    Pesantren Kilat Sepanjang bulan Ramadhan Sekolah dan lembaga pendidikan
    Bazar Ramadhan Minggu ke-1 hingga ke-4 Ramadhan Lokasi strategis di tiap wilayah

    Selain agenda di atas, Pemprov DKI Jakarta juga akan meningkatkan pengawasan terhadap tempat hiburan dan restoran untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan selama bulan Ramadhan.

  • Zulhas Ungkap 27 Perintah Prabowo: Pantau Program Makan Bergizi Gratis

    Zulhas Ungkap 27 Perintah Prabowo: Pantau Program Makan Bergizi Gratis

    Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan dirinya mendapatkan 27 perintah dari Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait peninjauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara PANFest di Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026).

    Zulhas menyoroti masalah kekurangan gizi yang dialami banyak anak-anak di Indonesia.

    "Banyak sekali anak-anak kita yang makannya kurang gizi, banyak. Ada yang telur dibelah delapan, ada yang tahu tempe, ada yang nggak ada, ini pakai garam doang, ada yang pakai kecap," ujar Zulhas dalam sambutannya.

    Menurutnya, swasembada pangan akan membantu pemenuhan gizi anak-anak. Program MBG adalah langkah konkret untuk memastikan asupan gizi yang baik bagi anak-anak.

    "Oleh karena itu, kalau kita sudah swasembada pangan, ikan banyak, protein banyak, telur banyak, ayam banyak, beras banyak, kita kasih makan anak-anak Indonesia. Namanya MBG, ya, makan bergizi gratis. Sekarang anak-anak SMP sudah tahu chicken teriyaki. Uh, saya keliling terus," ucapnya.

    Tugas Menko Pangan dan Kunjungan Lapangan

    Zulhas berbagi pengalamannya sebagai Menko Pangan, yang harus melaksanakan banyak tugas.

    "Ini yang ngomong Menko Pangan. Ya, tanggung jawabnya banyak, dapat 27 perintah dari Bapak Presiden. Saya masih bisa turun satu hari 12 sampai 18 acara. Tuh, sampai kurus badannya tuh. Bisa turun ke rakyat 18, sampai 12 sampai 18 acara. Ini karena setengah hari, saya dapat 5 acara. Kalau sampai sore, 12," ucapnya.

    Kunjungan program MBG penting untuk memastikan keamanan dan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi anak-anak. Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekonomi desa melalui koperasi desa.

    "Apa yang saya kunjungi? Anak-anak penerima MBG, aman nggak? Ya kan? Petani-petani kita bagaimana pendapatannya sekarang? Nelayan, kampung nelayan sudah dibangun apa belum? Ya. Kita akan membangun setiap desa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, namanya Kopdes. Kita cek tiap desa, sudah dibangun apa belum," jelasnya.

    "Ya, saya turun ke daerah 4 hari, satu minggu. Satu hari keliling 12 sampai 18 acara. Ini Menko Pangan lho, yang sibuknya banyak, kerjaannya banyak. Jadi kalau anggota DPR enggak sempat turun, keterlaluan kata Rhoma Irama. Terlalu! Betul enggak?," imbuhnya.

    Fokus Kerja Zulkifli Hasan Sebagai Menko Pangan

    Berikut adalah rangkuman fokus kerja Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya terkait dengan pangan:

    Tabel: Fokus Kerja Menko Pangan Zulkifli Hasan

    Area Fokus Tujuan
    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Memastikan keamanan dan kandungan gizi makanan bagi anak-anak
    Pendapatan Petani Meningkatkan kesejahteraan petani
    Pembangunan Kampung Nelayan Mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah pesisir
    Koperasi Desa (Kopdes) Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap desa
  • CPNS 2026 Prioritaskan Fresh Graduate, Pemerintah Siapkan Regenerasi Birokrasi

    CPNS 2026 Prioritaskan Fresh Graduate, Pemerintah Siapkan Regenerasi Birokrasi

    Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), memberi sinyal kuat terkait pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026.

    Menteri PANRB Rini Widyantini mengungkapkan pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lulusan baru (fresh graduate) dalam rekrutmen CPNS mendatang. Langkah ini merupakan strategi untuk mempercepat regenerasi birokrasi dan memenuhi kebutuhan talenta muda yang adaptif terhadap transformasi digital.

    CPNS 2026 diproyeksikan membuka ruang seluas-luasnya bagi fresh graduate, berbeda dengan periode seleksi sebelumnya yang lebih banyak dialokasikan untuk penataan tenaga honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah sangat peduli terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi lulusan baru di sektor publik.

    Jadwal dan Formasi Belum Diumumkan

    Meskipun sinyal pembukaan telah diberikan, hingga awal Februari 2026 pemerintah belum mengumumkan jadwal pendaftaran resmi maupun jumlah formasi yang akan dibuka. Kementerian PANRB masih dalam tahap penghitungan kebutuhan pegawai secara nasional. Proses ini sangat bergantung pada usulan data dari masing-masing kementerian dan lembaga.

    Setiap instansi diminta untuk segera memetakan kebutuhan pegawainya guna memastikan formasi yang dibuka tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Ini menjadi kabar gembira bagi mahasiswa tingkat akhir dan mereka yang baru menyelesaikan studi.

    Waspada Informasi Palsu

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap informasi palsu. Beredar video informasi pendaftaran CPNS yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan pernyataan pejabat publik.

    BKN menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait tahapan seleksi, jadwal, dan persyaratan hanya akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

    Masa tunggu ini dapat dimanfaatkan para calon pelamar, khususnya fresh graduate, untuk mempersiapkan diri, baik dari sisi dokumen administratif maupun pemahaman materi tes. Masyarakat diminta bersabar dan tidak mudah tergiur informasi dari sumber yang tidak jelas, sembari menunggu pengumuman resmi setelah sinkronisasi kebutuhan pegawai selesai.

    Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS 2026

    Berikut adalah beberapa hal yang bisa dipersiapkan oleh calon peserta CPNS 2026:

    Aspek Persiapan Detail
    Dokumen Administrasi Siapkan berkas seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen lain yang dipersyaratkan. Pastikan semua dokumen valid dan sesuai dengan ketentuan.
    Materi Tes Pelajari materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
    Kesehatan Jaga kesehatan fisik dan mental. Persiapkan diri untuk menghadapi tahapan seleksi yang mungkin melibatkan tes kesehatan.
    Informasi Resmi Pantau terus informasi resmi dari website Kementerian PANRB dan BKN agar tidak ketinggalan pengumuman penting.

    Dengan persiapan matang, diharapkan para fresh graduate dapat bersaing secara optimal dalam seleksi CPNS 2026.