Category: Politik

  • Wali Kota Denpasar Minta Maaf Soal Pernyataan Penonaktifan PBI

    Wali Kota Denpasar Minta Maaf Soal Pernyataan Penonaktifan PBI

    Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan permintaan maaf terkait pernyataannya mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK). Permohonan maaf ini disampaikan setelah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendesak Jaya Negara untuk menarik pernyataan tersebut.

    Jaya Negara sebelumnya menyebut penonaktifan PBI JK terhadap 24.401 penerima manfaat PBI Desil 6-10 di Kota Denpasar sebagai perintah Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya keliru dan aturan yang dimaksud adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Sejujurnya sedikit pun tidak ada niat kami seperti itu. Maksud kami adalah Bapak Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN yang mana bertujuan meningkatkan akurasi data agar lebih tepat sasaran efektif dan efisien," ujar Jaya Negara dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).

    Jaya Negara menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 Poin C menyebutkan PBI Jaminan Kesehatan menggunakan Desil 1-5. Ia mengaku menerima laporan dari Dinas Sosial Kota Denpasar terkait penonaktifan penerima manfaat PBI Desil 6-10 sejumlah 24.401 jiwa.

    Pemerintah Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali data yang dinonaktifkan menggunakan dana APBD Kota Denpasar. Pemkot Denpasar berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penyelesaian penonaktifan BPJS PBI Kesehatan Desil 6-10.

    "Sehingga masyarakat kami tetap mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan di Kota Denpasar," imbuh Jaya Negara.

    Reaksi Menteri Sosial

    Sebelumnya, Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Jaya Negara menarik pernyataannya. Gus Ipul menilai pernyataan Jaya Negara yang mengaitkan penonaktifan dengan perintah Presiden Prabowo menyesatkan.

    "Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan," kata Ipul dalam siaran pers, Jumat (13/2/2026), dikutip dari detikNews.

    Menurut Ipul, tidak ada instruksi dari Presiden untuk menonaktifkan PBI JK. Ia meminta pernyataan tersebut segera dicabut dan disertai permintaan maaf kepada publik.

    "Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran," imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    Berikut adalah rincian penerima manfaat PBI yang dinonaktifkan di Kota Denpasar:

    Desil Jumlah Penerima
    6-10 24.401

    Pemerintah Kota Denpasar berupaya untuk segera menyelesaikan masalah ini agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.

  • Trump Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah, Iran dalam Tekanan

    Trump Kirim Kapal Induk ke Timur Tengah, Iran dalam Tekanan

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengiriman kapal induk kedua ke Timur Tengah. Langkah ini meningkatkan ancaman militer terhadap Iran di tengah negosiasi program nuklirnya.

    "Kapal itu akan segera berangkat," kata Trump kepada wartawan, Jumat (13/2) waktu setempat, menanggapi laporan pemindahan kapal induk USS Gerald R. Ford dari Karibia ke Timur Tengah.

    Putra Shah terakhir Iran, Reza Pahlavi, kembali menyerukan intervensi internasional untuk mendukung rakyat Iran. Tokoh oposisi yang tinggal di Amerika Serikat ini juga mendesak warga Iran di dalam dan luar negeri untuk melanjutkan demonstrasi menentang pemerintah.

    Reza Pahlavi, yang belum kembali ke Iran sejak revolusi Islam 1979, menyatakan bahwa Iran membutuhkan "faktor penyeimbang" untuk menggulingkan otoritas ulama.

    "Saya pikir banyak warga Iran di dalam dan luar negeri berharap intervensi yang akan menetralkan instrumen penindasan rezim akhirnya akan memberi kami kesempatan untuk solusi akhir," kata Pahlavi di Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (14/2/2026).

    Penembakan Pria Bersenjata Pisau di Paris

    Polisi Prancis menembak mati seorang pria bersenjata pisau di bawah Arc de Triomphe, Paris. Pria tersebut diduga mengancam petugas yang bertugas dalam seremoni di landmark kota tersebut.

    Pria itu ditembak beberapa kali oleh polisi pada Jumat (13/2) waktu setempat saat mengancam petugas selama seremoni penyalaan api di makam prajurit tak dikenal. Salah seorang petugas mengalami luka ringan akibat tusukan pisau sebelum petugas lain menembak pelaku. Pria itu juga membawa gunting.

    CEO Pelabuhan Dubai Mundur Akibat Skandal Epstein

    Sultan Ahmed bin Sulayem mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO DP World, perusahaan logistik yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Pengunduran diri ini terjadi di tengah tekanan terkait hubungannya dengan terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

    DP World mengumumkan pengunduran dirinya yang berlaku segera pada Jumat (13/2) waktu setempat. Essa Kazim ditunjuk sebagai ketua grup dan Yuvraj Narayan sebagai CEO baru. Foto Sulayem juga telah dihapus dari situs web perusahaan.

    Perubahan Rezim di Iran Menurut Trump

    Presiden AS Donald Trump berbicara tentang perubahan rezim di Iran. Dia menyatakan bahwa perubahan rezim di sana akan menjadi "hal terbaik yang bisa terjadi".

    "Sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi," kata Trump kepada wartawan di pangkalan militer Fort Bragg di Carolina Utara ketika ditanya apakah ia menginginkan "perubahan rezim" di Iran, Jumat (13/2) waktu setempat.

    Trump juga mengumumkan pengiriman kapal induk kedua ke Timur Tengah.

    "Jika kita tidak mencapai kesepakatan, kita akan membutuhkannya," cetusnya, Sabtu (14/2/2026).

    Berikut adalah rangkuman perkembangan terkait Iran:

    Isu Pernyataan/Tindakan
    Program Nuklir Negosiasi masih berlangsung
    Ancaman Militer AS Pengiriman dua kapal induk ke Timur Tengah
    Perubahan Rezim Trump menyebut sebagai "hal terbaik yang bisa terjadi"

    Situasi di Timur Tengah semakin tegang dengan langkah-langkah yang diambil oleh AS dan seruan perubahan di internal Iran.

  • PANFest 2026 Pamerkan 12.000 Hidangan Lokal di GBK

    PANFest 2026 Pamerkan 12.000 Hidangan Lokal di GBK

    Partai Amanat Nasional (PAN) menyelenggarakan festival 'PANFest 2026' di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat. Acara ini memamerkan total 12.000 menu hidangan lokal.

    PANFest mengusung tema 'Bangsa Sehat, Bumi Kuat, Pangan Hebat'. Panitia mencatat, festival ini diikuti oleh 1.500 peserta.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI sekaligus Waketum PAN, Putri Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pangan lokal sebagai pemersatu bangsa.

    "Yang kita lakukan hari ini bukan sekadar festival. Ini cara PAN menunjukkan bahwa pangan itu menyatukan. Dari 19 dapil dan 1 PIA kita hadirkan 12.000 sajian pangan nusantara. Artinya apa? Indonesia ini kaya. Tinggal bagaimana kita serius menjaga, memperkuat, dan memberi nilai tambah pada pangan lokal kita," ujar Putri Zulkifli Hasan, Sabtu (14/2/2026).

    Rangkaian Kegiatan Edukatif dan Hiburan

    PANFest diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, hiburan, hingga pembagian doorprize. Putri menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan adalah dua aspek penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat.

    "Kita sengaja bikin formatnya pasar rakyat dan potluck, supaya terasa gotong royongnya. Ada talkshow urban farming, ada isu lingkungan, ada syukuran panen, sampai aksi bersih-bersih. Jadi pesannya jelas ini bukan cuma seremoni, tapi ajakan untuk bergerak bersama," ungkap Putri.

    Harapan Kebijakan Pangan yang Berpihak

    Putri berharap fraksi PAN di DPR RI dapat mendorong kebijakan pangan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga mendukung kelompok tani, UMKM, dan generasi muda yang tertarik pada sektor ini.

    "Sebagai anggota Fraksi PAN di DPR, kami ingin kebijakan pangan tidak hanya bicara produksi. Tapi juga keberpihakan pada petani, UMKM pangan, dan generasi muda yang mulai masuk ke sektor ini. Pangan itu fondasi. Kalau pondasinya kuat, bangsa ini juga kuat," pungkas Putri.

    Berikut rincian peserta yang mengikuti PANFest 2026:

    Keterangan Jumlah
    Total Menu Hidangan Lokal 12.000
    Peserta 1.500
    Daerah Pemilihan (Dapil) 19
    PIA 1

    Syukuran Panen Raya dan Aksi Bersih-Bersih

    Acara ini juga dimeriahkan dengan syukuran panen raya dan pemotongan tumpeng yang dihadiri oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, beserta kader PAN lainnya. Sebagai penutup, dilakukan aksi bersih-bersih bersama sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan.

  • Jamintel Kejagung Minta Kajari Dukung Tata Kelola Dana Desa

    Jamintel Kejagung Minta Kajari Dukung Tata Kelola Dana Desa

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, menekankan pentingnya tata kelola keuangan dana desa yang baik. Menurutnya, hal ini merupakan wujud dukungan terhadap program Asta Cita poin ke-6 Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk mendukung tata kelola keuangan dana desa, salah satunya melalui kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Saya ingin tata kelola keuangan desa baik dari APBN maupun APBD itu bisa dibantu, disupport, dibimbing oleh para Kajari, kalau memang sudah seperti itu para Kajari, itu artinya itu bisa membangun atau mendukung program-program Asta Citanya presiden, Asta Cita ke-6 yaitu membangun dana desa membangun dari bawah,” kata Reda Manthovani, Sabtu (14/2/2026).

    Hal tersebut disampaikan saat acara sosialisasi pelaksanaan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) serta pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Dalam acara ini dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kejari dengan DPC Abpednas di Sumut.

    Selain tata kelola keuangan desa, Reda juga meminta para Kajari untuk mendukung program replanting peremajaan sawit rakyat (PSR). Menurutnya, dukungan terhadap program pemerintah pusat ini sangat penting.

    “Selain dari tata kelola keuangan desa ini, ada juga program-program pemerintah ini yang juga harus didukung dan disukseskan, seperti misalnya saya dapat informasi ada replanting PSR, itu tolong dibimbing, tolong dibina karena itu juga salah satu program pemerintah pusat,” ucapnya.

    Penanganan Preventif Melalui Inspektorat

    Reda menginstruksikan agar penanganan kesalahan dalam pengelolaan dana desa dilakukan secara preventif melalui Inspektorat terlebih dahulu. Namun, jika langkah ini tidak membuahkan hasil, maka pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan.

    “Kalau memang ada kesalahan diingatkan saja, misalnya juga nanti ada peran oknum kepala desa yang ternyata atau perangkatnya menyalahgunakan keuangan ataupun yang kaitannya dengan replanting PSR tadi itu kalau memang sudah masalah diserahkan dulu kepada Inspektorat, ada Inspektorat di Pemprov atau di Pemkab masing-masing, serahkan dulu berikan mereka kesempatan untuk mempertanggungjawabkan atau memperbaikinya, kecuali memang sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan secara program ya harus pertanggungjawaban secara pindana, ya dahulukanlah preventif,” ujarnya.

    Kerjasama Kejari dan Abpednas se-Sumut

    Penandatanganan kerja sama antara Kejari dan DPC Abpednas se-Sumut menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Kajari diharapkan dapat membina Abpednas di wilayah masing-masing.

    “Karena kalau hubungannya bagus, kinerjanya bagus, bisa mendukung pemerintahan. Jadi masyarakat Sumatera Utara bisa lebih sejahtera, itu juga keberhasilan dari Kejaksaan Negeri, jadi jangan berpikir saat ini bahwa Kejaksaan ini hanya nangani perkara pidana, karena di Kejaksaan pun ada bidang intelijen,” sebutnya.

    Reda menekankan agar Kejari tidak hanya fokus pada penanganan perkara pidana, tetapi juga mengedepankan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

    “Kejaksaan Negeri jangan terlalu fokus, memang itu pokok pidana utama kita Kajari-Kajari adalah memang penanganan perkara, penuntutan, tapi jangan dilupakan tadi masalah tugas utama lainnya di bidang kemasyarakatan terlebih Presiden Prabowo saat ini selalu mengedepankan programnya terhadap masyarakat kelas bawah, membangun dari bawah, membangun dari desa untuk menciptakan masyarakat Indonesia sejahtera,” tuturnya.

    Berikut adalah contoh program yang dapat didukung Kajari dalam tata kelola dana desa:

    Program Deskripsi Tujuan
    Pengembangan Infrastruktur Desa Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat desa.
    Peningkatan Kapasitas SDM Desa Pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dan masyarakat. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pembangunan desa.
    Pengembangan Ekonomi Lokal Dukungan terhadap UMKM, pertanian, perikanan, dan potensi ekonomi desa lainnya. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
  • Ma’ruf Amin Kagumi Visi Kebangsaan KH Abdul Wahab Hasbullah di Jakarta

    Ma’ruf Amin Kagumi Visi Kebangsaan KH Abdul Wahab Hasbullah di Jakarta

    Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin, menyampaikan kekagumannya terhadap sosok almarhum KH Abdul Wahab Hasbullah. Menurut Ma'ruf, Kiai Wahab adalah ulama dengan visi kebangsaan yang tinggi dan kecintaan mendalam pada negara.

    Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara bedah buku tentang Kiai Wahab di Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026). Ia menyebut Kiai Wahab sebagai sosok ulama yang langka.

    "Jadi saya kira ini sesuatu yang, ulama tapi punya visi kebangsaan, cinta negara. Nah ini luar biasa," ujar Ma'ruf Amin.

    Ma'ruf Amin menekankan bahwa Kiai Wahab memiliki pandangan jauh ke depan. Ia mengidentifikasi Kiai Wahab sebagai ulama yang alim, negarawan, politisi, organisator, dan pejuang.

    "Kita tidak bisa, berhari-hari pun tidak akan selesai kalau menceritakan beliau. Pasti panjang, karena beliau itu tokoh sulit dicari padanannya," ujar Ma'ruf.

    "Tapi saya hanya melihat beberapa yang mungkin sedikit saja, karena bicara Kiai Wahab itu banyak aspeknya, banyak seginya, tidak mungkin kita bisa menguasai. Saya hanya melihatnya beliau itu orang yang berpikir visioner ke depan dan responsif terhadap keadaan," tambahnya.

    Pelopor Tashwirul Afkar

    Ma'ruf Amin juga menyoroti peran Kiai Wahab sebagai pelopor Tashwirul Afkar, sebuah pemetaan pemikiran yang dianggap luar biasa.

    "Dalam rangka saya menyebutnya itu Tausi'un Nadhar, memperluas cakrawala pandangan terhadap afkar, berbagai pemikiran yang mungkin waktu itu sedang berkembang untuk kemudian direspon. Dan itu luar biasa, selain beliau itu punya pandangan ke depan, tapi situasi ketika itu justru di zaman penjajahan," ucapnya.

    Ia mencontohkan keberanian Kiai Wahab dalam menyikapi kebijakan pendidikan di masa penjajahan. Pendirian Nahdlatut Tujjar, sebagai upaya membangkitkan para pedagang, juga mendapat pujian.

    "Jadi karena dalam gerakan itu perlu pembiayaan dan tidak mungkin mendapatkan akses dari pemerintah Belanda, maka dibangunlah para pengusaha supaya bisa membiayai secara mandiri untuk gerakan-gerakannya. Ini menurut saya luar biasa, pikirannya luar biasa," ujarnya.

    Kontribusi dalam Pendirian NU

    Ma'ruf Amin mengapresiasi kontribusi besar Kiai Wahab dalam mendirikan Nahdlatul Ulama (NU), menyebutnya sebagai sosok penggerak utama.

    "Dan terakhir tentu lahirnya Nahdlatul Ulama, karena ada juga perubahan cara berpikir keagamaan. Karena ketika itu terjadi adanya munculnya apa yang kita sebut cara berpikir yang sangat tekstualis ya, Fikrah Tekstualiyyah," ujarnya.

    "Kalau menurut Imam Al-Farabi itu cara berpikir Al-Jumud alal Manqulat, yaitu statis pada teks-teks saja. Gerakan kembali ke Quran dan Hadits dan menghilangkan pendapat-pendapat bermadzhab ya. Ini muncul di Saudi, di Timur Tengah, yaitu tekstualisme," imbuhnya.

    Referensi NU Menghadapi Tantangan Masa Depan

    Ma'ruf Amin meyakini bahwa pola pikir Kiai Wahab dapat menjadi referensi berharga bagi NU dalam menghadapi tantangan 100 tahun kedua organisasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa situasi saat ini jauh lebih kompleks, dengan munculnya radikalisme dan pemikiran ekstrem yang mengancam stabilitas keagamaan.

    "Nah, 100 tahun ke depan, kalau kita melihat keadaan sekarang, tentu tidak lebih mudah, justru lebih gampang dari yang dulu. Sekarang ini tentu lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam menghadapi 100 tahun kedua Nahdlatul Ulama, saya kira pola pikir yang dikembangkan oleh Hadratussyaikh Kiai Wahab Hasbullah ini, ini bisa menjadi rujukan kita," ujar Ma'ruf.

    "Dan untuk menjaga paham Ahlussunnah wal Jamaah, saya kira situasi sekarang bukan lagi hanya yang tekstualisme, liberalisme, bahkan sudah rasionalisme, bahkan juga munculnya belakangan apa yang namanya radikalisme ya, khawarij gaya baru itu juga muncul sekarang ini," sambung Ma'ruf.

    Inspirasi dari Buku tentang Kiai Wahab

    Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa buku tulisan Kiai Mu'min tentang pola pikir, kiprah, dan kehidupan Kiai Wahab dapat memberikan inspirasi bagi generasi penerus.

    "Oleh karena itu tulisan Pak Mu'min ini, Kiai Mu'min ini tentang Kiai Wahab, ini saya kira satu penulisan buku yang menurut saya luar biasa dan bisa menginspirasi kita semua ya, untuk melahirkan kembali 'Wahab-Wahab Hasbullah' abad kedua Nahdlatul Ulama," ujarnya.

    Berikut ini beberapa poin penting dari pemikiran KH. Abdul Wahab Hasbullah:

    Aspek Deskripsi
    Visi Kebangsaan Memiliki pandangan jauh ke depan dan cinta tanah air.
    Tashwirul Afkar Memelopori pemetaan pemikiran untuk memperluas cakrawala pandangan.
    Nahdlatut Tujjar Mendirikan organisasi untuk membangkitkan perekonomian pedagang.
    Pendirian NU Berperan aktif dalam pendirian Nahdlatul Ulama.
    Pola Pikir Menjadi referensi bagi NU dalam menghadapi tantangan zaman.
  • Asia Tenggara Batasi Hukuman Mati, Menuju Penghapusan Total?

    Asia Tenggara Batasi Hukuman Mati, Menuju Penghapusan Total?

    Pemerintahan di Asia Tenggara, mulai dari Vietnam hingga Malaysia dan Indonesia, semakin mempersempit ruang bagi implementasi hukuman mati. Meski perlahan, negara-negara ini mulai bergerak menuju penghapusan total hukuman kontroversial tersebut.

    Saat ini, hanya Kamboja, Filipina, dan Timor-Leste yang telah menghapus hukuman mati secara hukum. Namun, delapan dari 11 negara Asia Tenggara masih memberlakukannya.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar negara menetapkan moratorium de facto atas pelaksanaan eksekusi mati. Sejumlah legislasi baru juga disahkan, sehingga vonis mati tak lagi otomatis dijatuhkan untuk kejahatan tertentu.

    Uni Eropa menjadikan isu penghapusan hukuman mati sebagai salah satu agenda utama diplomasi hak asasi manusia. Mereka mendukung resolusi moratorium di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengangkat isu tersebut dalam dialog politik, dan mendukung advokasi masyarakat sipil.

    Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, menyatakan Uni Eropa mulai menuai hasil di beberapa negara dalam mengurangi jenis kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati.

    "Uni Eropa perlahan tapi pasti mulai menuai hasil di beberapa negara, setidaknya dalam mengurangi jenis kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati," ujar Phil Robertson kepada DW.

    Robertson menambahkan bahwa belum jelas apakah kemajuan ini akan bertahan dan Uni Eropa sebaiknya tidak lengah.

    Pada 2025, Majelis Nasional Vietnam memangkas delapan jenis tindak pidana dari daftar kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, jumlahnya menyusut dari 18 menjadi 10 delik. Reformasi itu juga mengatur agar vonis mati untuk delapan tindak pidana tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup.

    Langkah itu disebut sebagai bagian dari reformasi hukum, yang juga mempermudah kerja sama internasional dalam kasus korupsi dan ekstradisi. Meski demikian, Vietnam tetap memperlakukan data vonis dan eksekusi mati sebagai rahasia negara.

    Malaysia Hapus Pidana Mati Otomatis

    Di Malaysia, pada 2023, pemerintah menghapus pidana mati otomatis. Hakim kini memiliki keleluasaan lebih besar untuk menjatuhkan hukuman penjara dalam perkara yang sebelumnya berujung pada vonis mati. Pada November 2025, pemerintah Malaysia membentuk kelompok kerja peninjauan kebijakan untuk mengkaji penghapusan total hukuman mati, dengan proses kerja dijadwalkan mulai awal 2026.

    Indonesia di Persimpangan Jalan

    Indonesia berada di persimpangan. Jika pada 2026 tak ada eksekusi, Indonesia akan tercatat sebagai negara abolisionis de facto, setelah menunda pelaksanaan hukuman mati selama 10 tahun berturut-turut.

    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menempatkan hukuman mati sebagai pidana khusus yang bersifat ultimum remedium—opsi terakhir. Hakim juga diberi pilihan menjatuhkan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan perbaikan dan perilaku baik, vonis mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup.

    Di Thailand, pemerintah pada akhir 2024 menolak usulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang meminta penghapusan hukuman mati. Eksekusi terakhir di negara itu berlangsung pada 2018.

    Seorang juru bicara Uni Eropa yang enggan disebutkan namanya mengatakan dialog yang dilakukan berkontribusi pada langkah ke arah yang benar, setidaknya di sejumlah negara Asia Tenggara.

    "Kami percaya dialog yang kami lakukan berkontribusi pada langkah ke arah yang benar, setidaknya di sejumlah negara Asia Tenggara," ujar seorang juru bicara Uni Eropa.

    Juru bicara tersebut menambahkan, proses menuju penghapusan total memang memerlukan waktu, tetapi setiap langkah kecil berarti. Tekanan menuju tujuan itu juga berarti.

    Namun, ia menegaskan kekhawatiran atas meningkatnya eksekusi di Asia Tenggara, khususnya untuk pelanggaran narkotika yang marak dalam beberapa tahun terakhir.

    "Kejahatan narkotika tidak memenuhi standar minimum 'kejahatan paling serius' dalam hukum hak asasi manusia internasional, yang merujuk pada tindak pidana dengan tingkat keseriusan ekstrem dan melibatkan pembunuhan dengan sengaja," katanya.

    Singapura Jadi Anomali

    Singapura menjadi anomali di kawasan. Kirsten Han, jurnalis dan pegiat anti hukuman mati asal Singapura, menilai negara-kota itu sangat antusias menggandakan penerapan hukuman mati dan melaksanakan eksekusi dengan jumlah yang mengkhawatirkan.

    Tahun ini saja, sudah tiga eksekusi dilaksanakan. Han tidak melihat tanda-tanda mereka akan melambat.

    Tahun lalu, Singapura mengeksekusi 17 orang—angka tertinggi sejak 2003. Mayoritas kasus terkait perdagangan narkotika, umumnya melibatkan jumlah di atas ambang batas yang ditetapkan undang-undang.

    Pada Desember 2025, Pengadilan Tinggi Singapura menolak gugatan konstitusional terhadap kewajiban pidana mati untuk sejumlah tindak pidana narkotika yang diajukan keluarga terpidana dan pegiat abolisionis. Kerangka hukum pun tetap utuh.

    Pemerintah Singapura kerap merujuk pada survei opini publik yang menunjukkan dukungan luas terhadap hukuman mati. Namun studi 2016 dari National University of Singapore menemukan pengetahuan publik tentang praktik hukuman mati tergolong terbatas: 62 persen responden mengaku mengetahui "sedikit" atau "tidak sama sekali" mengenai penerapannya.

    Uni Eropa berulang kali mengkritik penggunaan hukuman mati oleh Singapura. Pada Januari lalu, bersama Norwegia, Swiss, dan Inggris, Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan agar pemerintah Singapura menghentikan eksekusi yang akan dilaksanakan dan mengarah pada abolisionisme.

    "Hukuman mati tidak sejalan dengan hak hidup yang tidak dapat dicabut dan larangan mutlak atas perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat," demikian isi pernyataan tersebut.

    Menurut Han, pernyataan semacam itu tidak banyak berdampak, terlebih media lokal jarang memberitakannya.

    "Saya tidak bisa memberi tahu negara lain apa yang harus dilakukan—dan saya sadar betul betapa cepatnya pemerintah Singapura menuduh aktivis 'mengundang campur tangan asing'—tetapi saat ini rasanya kebijakan luar negeri berbasis nilai sedang langka," ujar Han.

    Singapura kerap menanggapi kritik eksternal dengan menegaskan hak kedaulatannya untuk menentukan sistem hukum sesuai konteks nasional dan kepentingan publik.

    Pada 2024, Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara atas resolusi yang menyerukan moratorium global atas penggunaan hukuman mati. Sebanyak 131 negara anggota mendukung moratorium, 21 abstain, dan 36 menolak. Singapura termasuk dalam kelompok yang memilih "tidak".

    Singapura juga termasuk negara yang mendorong dimasukkannya amandemen yang menekankan "hak kedaulatan semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri, termasuk menentukan sanksi hukum yang sesuai."

    Progres Penghapusan Hukuman Mati di Asia Tenggara

    Kendati demikian, selain Singapura, tren umum di Asia Tenggara bergerak ke arah pembatasan ruang lingkup hukuman mati, meski sebagian besar negara yang masih mempertahankannya belum melangkah hingga penghapusan total.

    Robertson menilai pemerintah Asia Tenggara masih bermain tarik-ulur alih-alih menunjukkan tekad sungguh-sungguh untuk mengakhiri penggunaan hukuman mati untuk selamanya.

    "Masih bermain tarik-ulur alih-alih menunjukkan tekad sungguh-sungguh untuk mengakhiri penggunaan hukuman mati untuk selamanya," kata Robertson.

    Oleh karena itu, Robertson menekankan bahwa negara-negara abolisionis seperti Australia dan anggota Uni Eropa harus menekan lebih keras agar pemerintah Asia Tenggara menunjukkan komitmen politik yang nyata.

    Status Hukuman Mati di Negara Asia Tenggara

    Negara Status Hukuman Mati
    Kamboja Dihapuskan secara hukum
    Filipina Dihapuskan secara hukum
    Timor-Leste Dihapuskan secara hukum
    Vietnam Masih berlaku, namun mengurangi jenis tindak pidana
    Malaysia Menghapus pidana mati otomatis
    Indonesia Abolisionis de facto jika tidak ada eksekusi hingga 2026
    Thailand Menolak usulan penghapusan
    Singapura Tetap memberlakukan hukuman mati secara aktif
    Myanmar Masih memberlakukan hukuman mati
    Laos Masih memberlakukan hukuman mati
    Brunei Darussalam Masih memberlakukan hukuman mati

    Data di atas menunjukkan adanya pergerakan yang beragam terkait hukuman mati di Asia Tenggara. Beberapa negara telah menghapuskannya, sementara yang lain masih mempertahankan atau bahkan meningkatkan penerapannya.

  • PPP Targetkan 39 Kursi DPR pada Pemilu 2029 di Bali

    PPP Targetkan 39 Kursi DPR pada Pemilu 2029 di Bali

    Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasang target tinggi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang. Partai berlambang Ka'bah ini menargetkan perolehan 39 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, PPP menyatakan tetap mendukung arah politik Presiden Prabowo Subianto.

    Target dan dukungan ini terungkap dalam acara Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PPP yang berlangsung di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Bali, Sabtu (14/2/2026). Acara ini dihadiri oleh 900 anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia.

    "Jadi kami memang ingin mengembalikan perolehan suara pada (Pemilu) 2014, yaitu 39 kursi. Berat memang, tidak ringan. Tapi itu akan kami lakukan semaksimal mungkin," ujar Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

    Selain membahas target Pemilu 2029, Bimteknas ini juga membahas tiga poin penting lainnya. Pertama, menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

    "Ini harus selaras agar memiliki suatu efisiensi yang besar dari kebijakan-kebijakan yang nanti kemudian terimplementasi dari arah dan tujuannya. Jadi kita menyamakan ini," imbuh Mardiono.

    Kedua, menyatukan persepsi dan arah perjuangan partai. Mardiono mengatakan anggota DPRD dari Fraksi PPP memiliki tugas politik sekaligus tugas kepartaian yang harus tetap membawa aspirasi rakyat.

    Ketiga, menyatukan arah perjuangan menuju Pemilu 2029.

    Dukungan PPP untuk Prabowo

    Mardiono menyebut PPP berkomitmen mendukung arah politik Presiden Prabowo dengan alasan program yang dijalankan pro rakyat.

    "Karena kan sudah kita ketahui bahwa program-program Presiden Pak Prabowo Subianto dalam pemerintahan kali ini adalah program yang sangat pro rakyat. Semua ditujukan untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

    Tantangan Pemilu 2029

    Di sisi lain, Mardiono juga menyoroti tantangan yang dihadapi partainya dalam Pemilu 2029. Salah satunya dalam upaya merebut suara pemilih dari generasi milenial dan generasi Z yang jumlahnya diperkirakan mencapai 60-70 persen.

    "Sehingga ini sudah ada pola pikir yang berubah antara dari generasi ke generasi. Kami sebagai insan politik harus mengikuti semuanya," pungkasnya.

    Berikut target kursi DPR yang ingin dicapai PPP:

    Tahun Pemilu Target Kursi
    2029 39
    2014 39 (perolehan suara)

    PPP menyadari bahwa mencapai target ini bukanlah hal yang mudah. Namun, partai berlambang Ka'bah ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraihnya.

  • Gaji PPPK 2026 Tidak Naik Otomatis, Ini Penjelasan Kementerian PANRB

    Gaji PPPK 2026 Tidak Naik Otomatis, Ini Penjelasan Kementerian PANRB

    Isu kenaikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026 menjadi perhatian khusus di kalangan pegawai pemerintah, terutama bagi PPPK paruh waktu. Harapan akan peningkatan penghasilan di tahun mendatang santer terdengar.

    Namun, regulasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak secara eksplisit menjamin kenaikan gaji secara otomatis.

    Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 justru menekankan mekanisme penyesuaian yang didasarkan pada kemampuan anggaran masing-masing instansi. Artinya, tidak ada kenaikan serentak secara nasional seperti yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.

    Dengan demikian, informasi mengenai kenaikan gaji PPPK tahun 2026 tidak dapat digeneralisasi. Setiap instansi memiliki potensi untuk menerapkan kebijakan yang berbeda, sesuai dengan kondisi keuangan yang dimilikinya.

    Dalam aturan terbaru, PPPK paruh waktu tetap diakui sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat pengangkatan mereka dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerja.

    Perbedaannya terletak pada sistem penggajian. PPPK paruh waktu belum secara otomatis mengikuti sistem penggajian nasional seperti yang berlaku bagi PPPK penuh waktu.

    Kebijakan ini hadir sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu, sehingga mereka tetap dapat bekerja tanpa kehilangan sumber penghasilan.

    Penentuan Gaji PPPK Paruh Waktu

    Berbeda dengan PPPK penuh waktu yang memiliki standar tabel gaji tetap, besaran gaji PPPK paruh waktu untuk tahun 2026 akan ditetapkan oleh masing-masing instansi.

    Melansir dari KaltimPost, berikut adalah prinsip-prinsip yang mendasari penentuan gaji PPPK paruh waktu:

    • Nominal gaji disepakati dalam perjanjian kerja.
    • Disesuaikan dengan kemampuan anggaran instansi atau lembaga.
    • Tidak boleh lebih kecil dari penghasilan saat masih berstatus honorer.
    • Dapat mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah setempat.

    Melalui mekanisme ini, besaran gaji PPPK paruh waktu berpotensi berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

    Mekanisme Kerja PPPK Paruh Waktu

    Karena berstatus paruh waktu, sistem kerja yang diterapkan berbeda dengan ASN penuh waktu. Berikut adalah mekanisme kerja yang berlaku bagi PPPK paruh waktu:

    • Waktu kerja lebih singkat atau fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
    • Gaji tetap dibayarkan setiap bulan.
    • Durasi kontrak paling sedikit 1 tahun.
    • Perjanjian kerja dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
    • Penilaian dilakukan secara berkala melalui evaluasi kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

    Dengan skema ini, PPPK paruh waktu memiliki pola kerja yang lebih fleksibel, namun tetap terikat oleh kontrak resmi.

    Hak Dasar PPPK Paruh Waktu

    Meskipun berstatus paruh waktu, pegawai tetap memperoleh hak dasar sebagai ASN. Penetapan identitas kepegawaian dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Adapun hak-hak yang diperoleh meliputi:

    • Nomor Induk Pegawai (NIP).
    • Kepesertaan BPJS Kesehatan.
    • BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
    • Kesempatan memperoleh tunjangan keluarga, sesuai kebijakan masing-masing daerah.

    Dengan demikian, meskipun tidak bekerja penuh waktu, PPPK tetap mendapatkan perlindungan dan hak dasar sebagai aparatur negara.

    Tidak Ada Kenaikan Gaji Otomatis

    Hal penting yang seringkali keliru dipahami adalah tidak adanya sistem kenaikan gaji otomatis dalam skema ini.

    Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa:

    • Besaran gaji paling sedikit setara dengan penghasilan saat masih berstatus non-ASN.
    • Penyesuaian gaji hanya dimungkinkan apabila kemampuan anggaran instansi mengalami peningkatan.
    • Tidak tersedia mekanisme kenaikan gaji berkala seperti yang berlaku bagi ASN penuh waktu.

    Oleh sebab itu, anggapan bahwa gaji PPPK 2026 akan naik secara nasional tidak sepenuhnya tepat.

    Peluang Meningkatkan Pendapatan

    Satu-satunya kesempatan untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan beralih status menjadi PPPK penuh waktu.

    Persyaratannya meliputi:

    • Tersedianya formasi jabatan.
    • Kondisi anggaran instansi yang mencukupi.
    • Penilaian kinerja pegawai yang baik.
    • Adanya usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

    Artinya, kualitas dan konsistensi kinerja menjadi faktor utama yang menentukan prospek karier PPPK paruh waktu.

    Simulasi Gaji PPPK Paruh Waktu (Ilustrasi)

    Berikut adalah tabel simulasi perkiraan gaji PPPK paruh waktu di berbagai daerah. Perlu dicatat bahwa angka ini bersifat ilustratif dan dapat berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing instansi dan UMP/UMK yang berlaku.

    Daerah UMP/UMK (2024) Perkiraan Gaji PPPK Paruh Waktu
    Jakarta Rp 5.067.381 Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000
    Surabaya Rp 4.790.562 Rp 2.300.000 – Rp 3.300.000
    Medan Rp 3.764.000 Rp 1.800.000 – Rp 2.800.000
    Makassar Rp 3.434.722 Rp 1.600.000 – Rp 2.600.000

    Kebijakan terbaru menegaskan bahwa gaji PPPK 2026 tidak mengalami kenaikan secara otomatis. Sistem yang diterapkan bersifat fleksibel dan menyesuaikan kemampuan keuangan masing-masing instansi.

    Bagi PPPK paruh waktu, menjaga performa kerja serta memanfaatkan peluang formasi menjadi langkah penting untuk naik ke status penuh waktu dengan penghasilan yang lebih baik.

    Gaji PPPK 2026 tidak mengalami kenaikan otomatis secara nasional.

  • Hindu Bela Pemilik Toko Muslim di Kotdwar, Dipuji Sebagai Ikon Sekuler

    Hindu Bela Pemilik Toko Muslim di Kotdwar, Dipuji Sebagai Ikon Sekuler

    "Nama saya Mohammad Deepak." Empat kata ini mengantarkan Deepak Kumar menjadi sosok terkenal dan pahlawan di India. Pria Hindu ini menuai pujian sebagai "ikon India sekuler" dan "teladan pluralisme" setelah membela seorang pemilik toko Muslim.

    Namun, di saat bersamaan, ia menghadapi protes keras, dituduh sebagai pengkhianat agama Hindu, dan menerima ancaman pembunuhan. Insiden yang menyeretnya ke pusaran perhatian terjadi di Kotdwar, Uttarakhand, pada 26 Januari 2026.

    Peristiwa ini menjadi viral setelah rekaman videonya beredar luas. Video itu memperlihatkan Deepak berdebat dengan aktivis Bajrang Dal, kelompok Hindu garis keras yang kerap terlibat dalam aksi persekusi terhadap Muslim.

    Deepak, 42 tahun, mengaku berada di toko temannya saat melihat sekitar enam pemuda mencemooh Vakeel Ahmed, pemilik toko pakaian Baba School Dress and Matching Centre. Mereka memaksa Ahmed menghapus kata "Baba" dari nama tokonya yang telah berdiri selama 30 tahun.

    "Baba" adalah sebutan umum untuk tokoh agama, ayah, atau kakek di India, baik oleh umat Hindu maupun Muslim. Namun, aktivis Bajrang Dal bersikeras bahwa "Baba" di Kotdwar identik dengan Siddhabali Baba, kuil dewa Hanuman. Mereka menganggap seorang Muslim tidak berhak menggunakannya dalam nama toko.

    Anak Ahmed terdengar memohon agar diberi waktu. Namun, para pemuda itu menolak. Deepak kemudian mendekat. "Saya tertarik melihat kerumunan di depan toko," ujarnya kepada BBC Hindi. "Bukankah Muslim juga warga negara India?" tanyanya dalam video.

    Deepak mengaku terlibat secara spontan. "Saya tidak suka pemuda-pemuda ini berbicara kasar kepada seorang pria tua. Mereka menargetkannya karena agamanya. Mereka menargetkan kaum Muslim."

    Ahmed, 68 tahun, merasa terbantu dengan kehadiran Deepak. "Kami takut. Mereka bisa melakukan apa saja untuk memaksakan kehendak mereka."

    Setelah diadang Deepak, aktivis Bajrang Dal menanyakan namanya. "Dengan memperkenalkan diri sebagai Mohammad Deepak, saya ingin memberi tahu mereka bahwa saya orang India. Bahwa ini adalah India dan setiap orang berhak tinggal di sini, terlepas dari agamanya," tegasnya.

    Terkejut dengan nama unik tersebut, kelompok itu pergi. Namun, beberapa hari kemudian, lebih dari 150 pendukung Bajrang Dal berdemonstrasi di depan gym milik Deepak.

    Polisi menerima laporan terhadap "beberapa orang tak dikenal" atas pengaduan Ahmed. Mereka juga menerima laporan terhadap Deepak setelah pengaduan dari dua aktivis Hindu.

    Aksi Deepak menuai pujian luas. Rahul Gandhi, anggota parlemen Partai Kongres, menyebutnya sebagai "pahlawan India" yang "berjuang untuk konstitusi dan kemanusiaan."

    Deepak menyebarkan "cinta di pasar kebencian," tulisnya di X. "Kita membutuhkan lebih banyak Deepak, mereka yang tidak tunduk, tidak takut, dan yang berdiri teguh dengan konstitusi."

    Sebuah artikel di Indian Express menyatakan bahwa video tersebut memberikan "banyak harapan." "Kata-kata Deepak menjadi suntikan semangat dalam masyarakat yang sering dikuasai kebencian dan intoleransi. Kata-katanya mengingatkan kita bahwa ini adalah 'India yang sebenarnya', di mana setiap orang berhak hidup dan bernapas sesuka hati, dan menamai toko mereka sesuka hati," tulis laporan itu.

    Banyak orang menyatakan solidaritas dan memuji Deepak di media sosial. Ponselnya tak berhenti berdering, dan ia menjadi incaran jurnalis serta warga. Pengikutnya di Instagram melonjak, dan video pendek yang ia bagikan pada 29 Januari meraih lebih dari lima juta likes.

    Dalam video itu, ia menyatakan: "Saya bukan seorang Hindu, saya bukan seorang Muslim, saya bukan seorang Sikh, saya bukan seorang Kristen. Pertama dan terpenting, saya adalah seorang manusia."

    Konsekuensi Keberanian Deepak

    Deepak kini berusaha beradaptasi dengan popularitasnya. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Saya tidak pernah berpikir masalah ini akan menjadi sebesar ini. Tapi sekarang sudah menjadi berita nasional," katanya.

    Namun, keberaniannya memiliki konsekuensi. Deepak menerima kecaman dan pesan-pesan kasar di media sosial.

    Ia juga menerima ancaman pembunuhan. Pada hari Rabu, ia mengunggah rekaman salah satu panggilan telepon ancaman di X. "Bajrang Dal seharusnya tidak membiarkanmu lolos. Aku akan memberimu pelajaran dalam waktu dekat," kata penelepon itu.

    Deepak mengatakan perhatian ini membuat keluarganya "trauma". "Mereka takut. Dan saya sekarang berada di bawah tekanan mental yang besar."

    Gym miliknya kini sepi, menimbulkan kekhawatiran finansial. "Dulu, lebih dari 150 orang datang berlatih di sini setiap hari. Jumlah itu sekarang menyusut menjadi 15. Banyak orang tidak datang karena takut," ungkap Deepak.

    Dukungan Mengalir untuk Deepak

    Anggota parlemen oposisi John Brittas mengunjungi Deepak dan menyebutnya sebagai "mercusuar harapan dalam perjuangan melawan komunalisme Hindutva."

    Saat berita tentang kesulitan keuangan Deepak menyebar, orang-orang dari seluruh India menawarkan untuk membelikan keanggotaan gym-nya. Jurnalis Joy Das menulis, "Kita tidak bisa membiarkan orang baik kalah."

    Tabel: Perbandingan Reaksi Publik terhadap Aksi Deepak

    Berikut adalah perbandingan reaksi publik terhadap tindakan Mohammad Deepak:

    Jenis Reaksi Contoh Dampak
    Pujian dan Dukungan Rahul Gandhi menyebutnya "pahlawan India", banyak netizen menyatakan solidaritas Meningkatkan popularitas dan kesadaran akan isu pluralisme
    Kecaman dan Ancaman Dituduh pengkhianat agama, menerima ancaman pembunuhan Menimbulkan trauma pada keluarga, tekanan mental, dan penurunan pendapatan
    Dukungan Finansial Banyak orang menawarkan untuk membeli keanggotaan gym Potensi membantu memulihkan kondisi keuangan gym

    Terlepas dari ancaman dan kekhawatiran, Deepak menegaskan akan tetap melawan ketidakadilan. "Jika kita tetap diam hari ini, besok anak-anak kita juga akan belajar untuk diam," pungkasnya.

  • Jamintel Awasi Dana Desa di Sumut, Gandeng BPD

    Jamintel Awasi Dana Desa di Sumut, Gandeng BPD

    Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) untuk mengawasi penggunaan dana desa. Upaya ini melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    Reda menyampaikan hal ini saat sosialisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan pelantikan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPD dan DPC seluruh Sumut di Kantor Gubernur. Acara ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Kejari dan DPC Abpednas di Sumut.

    Reda menjelaskan bahwa kepala desa mempertanggungjawabkan keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan aplikasi Dana Desa dari Kemendagri. Ia menekankan pentingnya penguasaan aplikasi Dana Desa bagi Kajari dan Asintel untuk memantau laporan keuangan desa.

    Namun, Reda mengakui bahwa Kajari mungkin kesulitan memverifikasi pertanggungjawaban hanya melalui Siskeudes. Oleh karena itu, peran BPD menjadi krusial untuk memantau implementasi program di lapangan.

    "Di sinilah perannya Kepala Kejari ini karena ini kan agak sulit karena pertanggungjawabannya hanya memang melalui Siskeudes atau rilnya bagaimana di lapangan, oleh karena itu Kajari-Kajari ini butuh bantuan dari BPD karena BPD ini kan merencanakan dari awal program di desa dan juga nanti bisa menginformasikan melihat apakah memang yang ada di Siskeudes ini memang benar-benar ril dibangun di desanya masing-masing," ujarnya.

    Manfaatkan Peran Strategis BPD

    Kajari diminta untuk memanfaatkan dan bekerjasama dengan BPD, mengingat peran BPD sejak awal dalam merancang pembangunan desa bersama kepala desa.

    "Manfaat itu kolega BPD, kerjasamakan dengan baik, mereka ini adalah unsur terdepan dalam menjaga tata kelola keuangan desa, di mana para anggota BPD ini yang awalnya dengan kepala desa merancang pembangunan di desa, saya harapkan para Kajari bina ini teman-teman BPD jangan diganggu karena mereka bisa langsung laporan ke Jamintel tanpa diketahui Asintel pun nggak tahu itu, Kajati nggak tahu karena langsung laporan ke saya, ada di sistem," sebutnya.

    Tujuan Pengawasan Dana Desa

    Reda menuturkan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik. Ia meminta Kajari untuk membimbing BPD dalam proses tersebut.

    "Saya ingin tata kelola keuangan desa baik dari APBN maupun APBD itu bisa dibantu, disupport, dibimbing oleh para Kajari," tuturnya.

    Berikut ini adalah gambaran umum alur pengawasan dana desa yang melibatkan berbagai pihak:

    Tahapan Pihak Terlibat Aktivitas
    Perencanaan Kepala Desa, BPD Merancang program pembangunan desa
    Pelaksanaan Kepala Desa, Perangkat Desa Melaksanakan program sesuai perencanaan
    Pengawasan Internal BPD Memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan
    Pengawasan Eksternal Kajari, Kejaksaan Tinggi, Jamintel Melakukan audit dan investigasi jika ada indikasi penyimpangan
    Pertanggungjawaban Kepala Desa Menyusun laporan keuangan melalui Siskeudes

    Dengan sinergi antara Kejari dan BPD, diharapkan pengelolaan dana desa di Sumatera Utara menjadi lebih transparan dan akuntabel.