Category: Politik

  • Presiden Prabowo Diskusi dengan APINDO di Hambalang Bahas Sektor Swasta

    Presiden Prabowo Diskusi dengan APINDO di Hambalang Bahas Sektor Swasta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat. Diskusi ini membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan tujuan pertemuan ini adalah memperkuat sinergi. Presiden Prabowo menerima banyak masukan tentang peran vital sektor swasta.

    Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka. Beliau banyak mendapat input dari pengusaha terkait peran swasta.

    "Itu kan, sebagaimana selalu kami sampaikan bahwa Bapak Presiden membuka ruang komunikasi dengan semua pihak dan alhamdulillah tadi malam beliau berkesempatan berdiskusi dengan para pengusaha. Di situ, apa namanya, beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pertemuan ini menyepakati pentingnya konsep Indonesia Incorporated. Sektor swasta harus kuat dan maju dalam menggerakkan perekonomian nasional.

    Pengembangan Sektor Padat Karya

    Pengusaha juga memberikan masukan untuk sektor padat karya. Fokusnya adalah meningkatkan daya saing industri tekstil, garmen, dan sepatu.

    Berikut adalah beberapa sektor padat karya yang dibahas dalam pertemuan:

    Sektor Industri Fokus Pengembangan Target
    Tekstil Peningkatan daya saing, inovasi produk Ekspansi pasar global
    Garmen Efisiensi produksi, kualitas ekspor Penguatan ekspor, penciptaan lapangan kerja
    Sepatu Inovasi desain, bahan baku lokal Penetrasi pasar internasional

    Prasetyo menambahkan, pengusaha dan pemerintah menyatukan persepsi. Ini penting dalam menghadapi kompetisi di tingkat global.

    "Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya, hanya mengandalkan captive market di dalam negeri. Sementara beberapa negara tetangga lain mengambil pangsa pasar tersebut. Sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," pungkas Prasetyo.

  • NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    Nahdlatul Ulama (NU), yang sukses menjadi jangkar Islam moderat di abad pertama, kini berada di persimpangan jalan. Organisasi ini dituntut menghadapi tantangan akselerasi zaman yang tak terhindarkan. NU harus beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya.

    NU, sebagai organisasi Islam terbesar, merasa tertatih-tatih merespons disrupsi zaman. Jargon lama 'NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana' kini dianggap usang. Jargon tersebut tidak lagi bermanfaat, bahkan cenderung menjadi pembenaran atas sikap ambivalen.

    Tantangan krusial pertama adalah relasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). NU seharusnya menempatkan PKB sebagai alat politik warga.

    Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada umat. Namun, relasi ini kerap terjebak pada konflik elit, saling serang, dan delegitimasi yang memanas, terutama menjelang Pemilu 2024.

    "Atas nama Khittah 1926, elit PBNU banyak yang salah tafsir dengan sudut yang sempit," kata sumber, menambahkan bahwa hal ini membuat PKB berjalan sendirian.

    Beberapa elit PBNU bahkan menjadi "penggembos" suara. Sementara itu, PKB yang merasa mandiri dan solid, hanya menonjolkan kepentingan elektoral dan perebutan kekuasaan.

    NU perlu kembali pada khittah sebagai pengawal moral. NU tidak perlu antipati pada PKB yang didirikan para masayikh NU sebagai wadah aspirasi warganya.

    Kesenjangan Digital dan Dakwah Moderat

    Tantangan berikutnya adalah kesenjangan digital. Dunia dakwah telah beralih ke layar kaca digital. Konten moderat seringkali kalah cepat dengan narasi ekstrem. Umat membutuhkan bimbingan agama yang instan namun mendalam.

    NU perlu proaktif memanfaatkan teknologi digital. Hal ini untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan Aswaja An-Nahdliyah. Penguatan literasi digital di kalangan nahdliyin dan pengembangan konten digital yang menarik perlu dilakukan.

    Secara keilmuan dan sanad, NU harus melahirkan "Ulama Digital." Ulama ini tidak hanya mahir bahtsul masail secara tekstual, tetapi juga cakap bahtsul masa'il kontemporer di dunia maya.

    Peningkatan Sumber Daya Manusia

    Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan NU sangat krusial. Hal ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan.

    Pendidikan transformatif, khususnya revitalisasi kurikulum pesantren dan LP Ma'arif NU, perlu memadukan penguasaan ilmu agama dengan literasi digital, sains, dan kewirausahaan. Tujuannya untuk menciptakan nahdliyin yang berdaya saing.

    Revitalisasi Format Dakwah

    Dakwah NU selama milenium pertama sering mengandalkan panggung dan gebyar seremonial. Format dakwah ini banyak diisi dengan agenda ritual tradisi. Dakwah NU perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

    Selain melestarikan tradisi, dakwah juga harus fokus pada pemberdayaan umat, edukasi yang mencerahkan, dan solusi persoalan kontemporer. Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan konten dakwah menjadi penting.

    Akses Kesehatan dan Jaringan Sosial-Ekonomi

    NU perlu membuka akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga. NU mendatang perlu menjadikan isu kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial sebagai target utama.

    Misalnya, membangun klinik NU minimal di setiap kecamatan. NU juga harus memastikan pengawalan program BPJS bagi warga miskin sebagai prioritas utama.

    Struktur ekonomi jamaah yang masih lemah membuat NU rentan terhadap polarisasi. Kemandirian NU bukan lagi wacana, melainkan keharusan untuk memberdayakan ekonomi melalui digitalisasi UMKM. Jika tidak, "sarung" yang menjadi simbol kebersahajaan berisiko tertinggal.

    Berikut adalah ringkasan beberapa tantangan utama yang dihadapi NU di abad kedua:

    Tantangan Fokus Utama Solusi Potensial
    Relasi PBNU-Partai Politik Konflik elit, kepentingan elektoral Kembali ke Khittah, partai sebagai alat umat
    Kesenjangan Digital Kalah cepat dengan narasi ekstrem Literasi digital, Ulama Digital, konten moderat
    Peningkatan SDM Kualitas pendidikan dan keterampilan Revitalisasi kurikulum, pelatihan vokasional
    Revitalisasi Dakwah Fokus ritual, kurang pemberdayaan Pemberdayaan umat, solusi kontemporer, digitalisasi
    Akses Kesehatan & Ekonomi Layanan kesehatan, kemandirian ekonomi Klinik NU, pengawalan BPJS, digitalisasi UMKM

    Wacana tentang Islam Nusantara dan Fiqih Peradaban perlu menyentuh bumi. Hal ini dengan kontekstualisasi dan internalisasi di tengah kebutuhan umat. Wacana ini harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret.

    Program tersebut harus menyentuh kebutuhan riil nahdliyin di akar rumput. NU di abad kedua membutuhkan keberanian untuk berinovasi, beradaptasi, dan kembali fokus pada pemberdayaan umat.

    Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tradisi harus dipertahankan, namun visi misi harus diperbarui sesuai kaidah al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Prinsip ini berarti perlu menyeimbangkan pelestarian warisan (akidah/amaliyah) dengan kemajuan modernisasi (IPTEK).

    Milenium kedua adalah era di mana NU diuji untuk menjadi "pelayan umat." NU tidak hanya menyentuh aspek ukhrawi, tetapi juga menjawab permasalahan duniawi, yaitu politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan literasi digital. Ini harus menjadi program prioritas PBNU mendatang, siapapun nahkodanya.

  • Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memilih untuk tidak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berada dalam ranah kewenangannya.

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman, dilansir detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Proses pencopotan ini menggunakan alat las dan gergaji, dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass.

    Selain pencopotan gambar, Pemprov Jabar juga memiliki rencana untuk mengganti slogan lama 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'. Slogan baru ini akan diterapkan di sejumlah ruang publik di Jawa Barat.

    Berikut adalah perbandingan antara slogan lama dan baru:

    Aspek Slogan Lama Slogan Baru
    Identitas Jabar Juara Jabar Istimewa
    Lokasi Penerapan Berbagai ruang publik Berbagai ruang publik
    Tujuan Mencerminkan prestasi Mencerminkan keistimewaan

    Pergantian slogan ini menandai era baru kepemimpinan di Jawa Barat. Perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan nuansa segar dalam komunikasi publik pemerintah provinsi.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, memberikan pandangannya terkait pencopotan ini. Menurut Ronny, peristiwa ini justru menjadi momentum baik.

    Ronny menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik. Ia berpendapat bahwa pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang publik.

    "Kalau saya pribadi, memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Pernyataan Ronny menyoroti pentingnya substansi kerja daripada representasi visual. Publik diharapkan lebih fokus pada hasil kerja nyata pejabat.

  • Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan tersebut.

    Keputusan Israel memicu gelombang kecaman global. Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki termasuk di antara pihak yang mengkritik keras langkah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi sikap Trump. Informasi ini disampaikan kepada Reuters pada Selasa (10/2/2026).

    "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel, dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata pejabat Gedung Putih itu pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Penegasan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2). Mereka menyetujui langkah-langkah untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Langkah ini bertujuan memperkuat kendali Tel Aviv, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Detail Perubahan Regulasi Israel

    Langkah-langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan peraturan yang melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat.

    Peraturan baru juga membuka catatan kepemilikan tanah. Selain itu, memungkinkan pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, seperti Hebron.

    Wewenang tersebut kini beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi Tepi Barat memerlukan persetujuan pemerintah kota dan otoritas Israel.

    Berdasarkan pengaturan terbaru, otorisasi hanya diperlukan dari Tel Aviv. Keputusan ini memicu penolakan dari berbagai negara.

    Kecaman Internasional

    Pada Senin (9/2), para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim berkumpul. Mereka mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan Israel.

    Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki.

    Mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki."

    Pihak yang Mengecam Alasan Kecaman
    Uni Eropa Pelanggaran hukum internasional
    Inggris Merusak prospek perdamaian
    Arab Saudi Aneksasi wilayah pendudukan
    Qatar Melanggar hak rakyat Palestina
    Turki Tindakan ilegal dan provokatif
    Indonesia Tidak sesuai dengan resolusi PBB
    Yordania Ancaman terhadap stabilitas kawasan
  • Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengusulkan peniadaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Permintaan ini berlaku selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dek Fadh telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina.

    Permintaan tersebut disampaikan dalam paparan di hadapan pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Dek Fadh menjelaskan bahwa sistem barcode BBM subsidi saat ini memicu antrean panjang. Antrean kendaraan, termasuk alat berat, dilaporkan mencapai 3-4 kilometer. Kondisi ini menyulitkan operasional dan aktivitas masyarakat.

    "Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," kata Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    "Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan foto antrean.

    Provinsi Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pascabencana. Empat kabupaten bahkan masih dalam status tanggap darurat. Keempat kabupaten tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta Aceh Tengah-Bener Meriah.

    "Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," tambahnya.

    Daftar Pimpinan MPR dan Pejabat yang Hadir

    Kunjungan pimpinan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri sejumlah tokoh penting. Berikut adalah daftar pimpinan dan pejabat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut:

    Jabatan Nama
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Anggota Fraksi Sonny Tri Danaparamita
    Anggota Fraksi Ferdiansyah
    Anggota Fraksi Robert Rouw
    Anggota Fraksi Chusnunia
    Anggota Fraksi Anton Sukartono Suratto
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara
    Kepala BPOM Taruna Ikrar
    Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
    Plt Sekjen MPR Siti Fauziah
    Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan

    Sejumlah staf khusus juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.

  • Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Baleg DPR Gelar Rapat Evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat penting bersama seluruh pimpinan Komisi I hingga Komisi XIII DPR. Rapat ini fokus pada evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang telah ditetapkan pada Desember 2025 lalu.

    Rapat strategis tersebut dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/206). Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memimpin jalannya pertemuan tersebut.

    "Undangan ini memiliki bobot yang sangat berat karena bukan komisi-komisi yang hadir, tapi ketua ketua maupun pimpinan komisi-komisinya, itu bobotnya berat," kata Bob mengawali rapat, Selasa (10/2/206).

    Bob Hasan menjelaskan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi prolegnas secara berkala. Ia meminta seluruh komisi di DPR untuk melaporkan perkembangan RUU yang sedang dibahas. Evaluasi ini dilakukan sesuai Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2019.

    "Evaluasi terhadap prolegnas dilakukan secara berkala, Pasal 28 Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2019 untuk menilai efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan keadaan, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap RUU dalam prolegnas mencerminkan prioritas legislasi nasional dan mampu menjawab persoalan hukum dengan tepat dan terukur," ucap Bob.

    "Terkait hal tersebut, Baleg mengundang Komisi I hingga Komisi XIII untuk dapat menyampaikan laporan perkembangan RUU Prioritas Tahun 2026 yang menjadi tugasnya sesuai prolegnas prioritas tahun 2026 itu sendiri," lanjutnya.

    Perkembangan RUU Prioritas

    Politikus Partai Gerindra tersebut juga merinci perkembangan terkini RUU yang telah dilaporkan seluruh komisi kepada Baleg DPR. Terdapat tujuh RUU yang kini resmi menjadi usulan DPR.

    "Berdasarkan status terkini sebanyak 7 RUU telah resmi menjadi RUU usul DPR, terdiri dari 5 RUU prioritas dan 2 RUU kumulatif terbuka," jelas Bob.

    Selain itu, tiga RUU sedang dalam tahap harmonisasi. Sementara itu, lima RUU telah memasuki tahap pembicaraan tingkat 1, dengan rincian empat RUU prioritas dan satu RUU kumulatif terbuka.

    Sisanya, sebanyak 38 RUU masih dalam tahap penyusunan di DPR, 11 RUU di pemerintah, dan 1 RUU di DPD.

    Status RUU Prolegnas Prioritas 2026

    Berikut adalah rincian status terkini RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang dilaporkan kepada Baleg DPR:

    Status RUU Jumlah Keterangan
    Resmi RUU Usul DPR 7 5 Prioritas, 2 Kumulatif Terbuka
    Tahap Harmonisasi 3
    Pembicaraan Tingkat 1 5 4 Prioritas, 1 Kumulatif Terbuka
    Tahap Penyusunan (DPR) 38
    Tahap Penyusunan (Pemerintah) 11
    Tahap Penyusunan (DPD) 1
  • Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan akan menindaklanjuti rencana surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Edaran tersebut terkait pelaksanaan kerja bakti atau korve rutin di lingkungan pemerintahan. Program itu rencananya dijalankan setiap Selasa dan Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI pada prinsipnya akan menjalankan setiap kebijakan pusat yang dinilai baik dan bermanfaat. Hal ini termasuk edaran soal korve.

    “Untuk korve tadi juga diingatkan Pak Wagub dan kita pasti akan menindaklanjuti. Pokoknya hal yang baik dari Pemerintah Pusat pasti kita akan jalankan,” kata Pramono usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menilai, Jakarta relatif sudah memiliki sistem yang berjalan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola. Namun, kegiatan kerja bakti tetap dinilai penting. Ini untuk menjaga lingkungan sekaligus membangun kedisiplinan bersama.

    Inisiatif Kemendagri

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda). Edaran itu berisi instruksi bersih-bersih lingkungan dan olahraga setiap Selasa dan Jumat. Bersih-bersih serentak akan dilakukan di lingkungan kantor pemda hingga daerah.

    “Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari… tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya,” kata Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Tito menginginkan adanya bersih-bersih serentak tidak hanya di lingkungan pemprov, tetapi juga seluruh dinas, kecamatan, hingga desa. Hal ini salah satu upaya mewujudkan ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.

    “Jadi ada korve serentak, mulai dari provinsi, dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik,” ujarnya.

    Jadwal Pelaksanaan Korve

    Berikut adalah rincian jadwal dan area pelaksanaan korve rutin yang diinisiasi oleh Kemendagri:

    Hari Pelaksanaan Jenis Kegiatan Lingkup Pelaksanaan
    Setiap Selasa Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
    Setiap Jumat Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
  • Ghislaine Maxwell Tolak Jawab Pertanyaan DPR AS Soal Kasus Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell Tolak Jawab Pertanyaan DPR AS Soal Kasus Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell, mantan kekasih dan kaki tangan terpidana kejahatan seks Jeffrey Epstein, menolak menjawab pertanyaan anggota parlemen Amerika Serikat (AS). Penolakan ini terjadi dalam sesi tanya jawab pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Maxwell dimintai keterangan melalui tautan video dari penjara tempatnya ditahan. Komite Pengawasan DPR AS, yang dikuasai Partai Republik, sedang menyelidiki hubungan Epstein dengan tokoh berpengaruh.

    Penyelidikan juga mencakup penanganan informasi terkait tindak kejahatan Epstein. Maxwell dipanggil untuk bersaksi setelah kumpulan dokumen baru kasus Epstein dirilis pada 30 Januari lalu.

    Maxwell, yang sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara karena memperdagangkan anak perempuan kepada Epstein, menggunakan haknya. Ia menolak menjawab berdasarkan Amandemen Kelima Konstitusi AS.

    Amandemen ini melindungi individu dari pengakuan yang memberatkan diri sendiri. Maxwell menolak menjawab pertanyaan apa pun dari anggota Komite Pengawasan DPR AS.

    Pengacara Ghislaine Maxwell, David Markus, menyatakan kliennya siap berbicara sepenuhnya dan sejujurnya. Namun, hal itu akan dilakukan jika diberikan pengampunan oleh Presiden Donald Trump.

    “Hanya dia yang dapat memberikan penjelasan lengkap mengenai tindakan Epstein,” kata Markus dalam sebuah pernyataan.

    “Beberapa orang mungkin tidak menyukai apa yang mereka dengar, tetapi kebenaran itu penting. Misalnya, baik Presiden Trump maupun Presiden Bill Clinton tidak bersalah atas pelanggaran apa pun. Hanya Nona Maxwell yang dapat menjelaskan mengapa, dan publik berhak atas penjelasan itu,” ucapnya.

    Departemen Kehakiman AS merilis jutaan halaman dokumen terkait penyelidikan Epstein. Dokumen tersebut mencakup 38.000 kali penyebutan nama Trump dalam lebih dari 5.300 berkas, menurut peninjauan New York Times.

    Partai Demokrat menuduh Maxwell memanfaatkan kesaksiannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan pengampunan dari Trump. Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, dari Partai Republik mengatakan ia tidak mempercayai Maxwell pantas mendapatkan pengampunan.

    Tanggapan Komite DPR AS

    “Sayangnya, hari ini dia memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki setiap warga Amerika, pertanyaan yang sangat penting dalam penyelidikan ini, dan dia memilih untuk menggunakan haknya berdasarkan Amandemen Kelima,” kata Comer.

    Jadwal Kesaksian Lain dalam Investigasi Epstein

    Selain Maxwell, Komite Pengawasan DPR AS menjadwalkan lima kesaksian lainnya. Kesaksian ini merupakan bagian dari investigasi dokumen Epstein. Berikut jadwalnya:

    Tokoh Penting Jabatan/Keterangan Tanggal Kesaksian
    Les Wexner Miliarder & Pendiri Victoria's Secret 18 Februari
    Bill Clinton Mantan Presiden AS 26 Februari
    Hillary Clinton Mantan Ibu Negara & Mantan Menteri Luar Negeri AS 27 Februari
    Akuntan Epstein (Tidak Disebutkan Nama) 11 Maret
    Pengacara Epstein (Tidak Disebutkan Nama) 19 Maret

    Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jaringan dan aktivitas Jeffrey Epstein.

  • Kapolri Buka Rapim Polri 2026 di TMII Jakarta Timur, Siap Kawal Rencana Kerja Pemerintah

    Kapolri Buka Rapim Polri 2026 di TMII Jakarta Timur, Siap Kawal Rencana Kerja Pemerintah

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Pembukaan Rapim ini digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Dalam arahannya, Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Acara ini dihadiri 272 personel dari berbagai jajaran.

    Prosesi pembukaan Rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri. Dia didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Tema Rapim Polri 2026 adalah 'Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026'. Personel yang hadir meliputi Pejabat Utama Mabes Polri dan para Kapolda.

    Perwakilan dari Kompolnas juga turut serta dalam agenda tahunan penting ini.

    Jenderal Sigit menjelaskan bahwa Rapim Polri 2026 menindaklanjuti arahan Presiden. Beberapa arahan tersebut menjadi tugas pokok Polri dalam mendukung kerja pemerintah.

    "Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    "Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses," sambungnya.

    Program yang menjadi fokus antara lain percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG dan ketahanan pangan (jagung).

    Selain itu, hilirisasi sampah menjadi energi juga menjadi perhatian utama. Polri juga bertugas mengawal ekonomi.

    Pengawalan ekonomi mencakup pencegahan kebocoran anggaran negara. Penjagaan stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' juga ditekankan.

    Stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Ramadan, dijamin melalui Satgas Pangan.

    Narasumber dan Fokus Diskusi

    Rapim Polri 2026 menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yaitu penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.

    Pada Sesi I, materi dipaparkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.

    Sesi Topik Utama Narasumber Kunci
    Sesi I Penguatan Ekosistem Pangan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
    Sesi II Kedaulatan Energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

    Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir. Mereka memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.

    Paparan Internal dan Penutupan

    Kapolri dan Wakapolri juga menyampaikan paparan internal Polri. Paparan ini bertujuan mendukung, mengamankan, dan menyukseskan RKP 2026.

    Beberapa pejabat tinggi Polri turut mengisi materi. Di antaranya adalah Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat dan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga memberikan paparan. Rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel.

    Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore hari. Penutupan ditandai dengan penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), TNI, serta para kepala staf TNI. Agenda rapat membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

    Rapat pembahasan tersebut berlangsung tertutup dari publik. Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Sejumlah pihak pemerintah dan militer hadir dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, hadir mewakili pihak pemerintah. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Turut hadir pula para wakil kepala staf dari tiga matra TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga nampak menghadiri rapat penting ini.

    Utut Adianto secara resmi membuka rapat dengan menyatakan statusnya tertutup untuk umum.

    "Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Utut membuka rapat.

    Utut menjelaskan alasan rapat ini digelar secara tertutup. Salah satu alasannya karena adanya pembahasan strategis yang memerlukan kerahasiaan.

    "Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup," ungkapnya.

    Berikut adalah daftar peserta rapat penting tersebut:

    Instansi/Lembaga Perwakilan yang Hadir
    Komisi I DPR RI Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono
    Kementerian Pertahanan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto
    TNI Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita Para Wakil Kepala Staf (Tiga Matra)
    Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan