Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti kasus suap importasi barang palsu dan ilegal yang melibatkan PT Blue Ray sebagai perantara di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Maman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap konsisten dalam penindakan hukum.
"Saya mengapresiasi kepada para penegak hukum khususnya KPK dan kita berharap agar KPK bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum," ujar Maman di Kementerian Investasi/Hilirisasi dan BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Menurut Maman, banjirnya barang impor dari luar negeri sangat meresahkan UMKM. Hal ini karena derasnya arus impor yang masuk membuat UMKM tidak mampu bersaing dari segi harga.
Insentif pemerintah, termasuk modal, akan sia-sia jika pasar tidak dapat menyerap produk UMKM. Ia membeberkan data selisih ekspor-impor antara Indonesia dan China yang mencolok.
"Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100. Di catatan ekspor di Cina, melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada gap 800 yang tidak tercatat secara resmi. Berarti kan dia suka-sukanya saja kasih harga," terang Maman.
Selain barang tidak tercatat, Maman juga menyoroti praktik under-invoicing. Praktik ini memalsukan nilai faktur agar pajak yang dibayarkan lebih rendah dari seharusnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Maman telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya, lanjut Maman, berkomitmen untuk membenahi jajaran DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
"Pak presiden juga mengatakan itu coba, kalau dalam beberapa pesan dari pak presiden catatan under-invoicing ini kan masuk dalam kategori juga yang under-invoicing. Jadi, semua catatan-catatan yang tidak resmi itu masuk ke dalam secara ilegal," terang Maman.
Skema Suap dan Jalur Importasi
Dampak barang impor murah tidak hanya memukul ekonomi, tapi juga merembet ke masalah sosial serius. Maman menyebut banyak pelaku UMKM terjerat masalah keluarga akibat tidak mampu menutupi modal belanja.
"Kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, (tetapi) dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana impact-nya. Jadi, saya pikir yuk udah saatnya kita setop permainan ini," imbuh ia.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap adanya kesepakatan pada Oktober 2025. Kesepakatan itu melibatkan Kasi Intel Bea dan Cukai Orlando Hamonangan dan Kasubdit Intel Bea dan Cukai Sisprian Subiaksono.
Mereka diduga bersepakat dengan pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan. Tujuannya adalah mengatur jalur importasi barang ke Indonesia.
KPK menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur dua jenis jalur pengawasan barang impor. Ada jalur hijau tanpa cek fisik dan jalur merah dengan cek fisik.
"Selanjutnya, FLR (pegawai Bea Cukai Filar) menerima perintah dari ORL (Orlando) untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%," ujar Asep dikutip detikNews.
| Pihak Terlibat |
Peran |
| Maman Abdurrahman |
Menteri UMKM |
| PT Blue Ray |
Perantara Kasus Suap |
| Orlando Hamonangan |
Kasi Intel Bea dan Cukai |
| Sisprian Subiaksono |
Kasubdit Intel Bea dan Cukai |
| John Field |
Pemilik PT Blueray |
| Andri |
Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray |
| Dedy Kurniawan |
Manajer Operasional PT Blueray |