Category: Politik

  • Willy Aditya Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Pusat Pembinaan Napi

    Willy Aditya Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Pusat Pembinaan Napi

    Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi transformasi Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Apresiasi disampaikan usai meninjau fasilitas pembinaan narapidana (napi) yang dikembangkan Ditjenpas Kemenkumham.

    Willy menyatakan sangat terkesan dengan perubahan signifikan di Nusakambangan. Ia menilai fasilitas yang ada telah menerapkan sistem pembinaan modern dan produktif.

    "Kami bersyukur diajak Pak Menteri, Pak Dirjen, dan jajaran untuk langsung… tak hanya melihat, tapi lebih tepatnya memeriksa di setiap sudut yang ada di Nusakambangan ini. Kami sangat apa ya, sangat terkesan," kata Willy di Sarana Edukasi dan Asimilasi (SAE) Lapas Terbuka, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (10/2/2026).

    Willy menyoroti KUHP baru yang memperkenalkan sanksi alternatif berupa kerja sosial untuk pelaku tindak pidana ringan. Ia mendukung Pulau Nusakambangan menjadi lokasi praktik kerja sosial tersebut.

    "Ini benar-benar Pak Menteri punya tangan dingin. Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) juga di satu sisi selain KUHP, kekuatannya adalah kerja sosial atau hukuman pidana sosial. Di sini tidak perlu kita berdiskursus tapi sudah langsung berpraktik," ujar Willy.

    Willy menambahkan, kerja sosial di Nusakambangan dapat meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan. "Kami tadi sempat berdiskusi di perjalanan sama Pak Menteri, mungkin juga untuk meningkatkan produktivitas kedaulatan pangan di sini, yang KS (kerja sosial) mungkin juga bisa kita rekomendasikan nanti untuk ditaruh di sini," tambah dia.

    Kunjungan Kerja Panja Pemasyarakatan

    Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Nusakambangan bertujuan melihat transformasi pemasyarakatan. Panja Pemasyarakatan ingin mengetahui penerapan KUHP dan KUHAP baru serta semangat Asta Cita.

    "Kami dari Komisi XIII, khususnya Panitia Kerja Pemasyarakatan, yang sudah berjalan, memang setelah raker kami kemudian melihat ada beberapa catatan. Pertama, bagaimana transformasi pemasyarakatan sesuai dengan KUHAP yang baru," tutur Willy.

    Transformasi ini juga selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Yang kedua adalah bagaimana sesuai dengan Asta Cita presiden Prabowo yaitu yang pertama adalah memajukan demokrasi, hak asasi manusia dan Pancasila. Ini yang kemudian kami terus membangun kebijakan pengawasan yang senapas dengan Asta Cita," sambung Willy.

    Willy dan Wakil Ketua Komisi XIII Dewi Asmara memimpin delapan anggota Panja Pemasyarakatan. Anggota yang ikut antara lain Marinus Gea, Rapidin Simbolon, Maruli Siahaan, Prana Putra Soh E, Yanuar Arif Wibowo, Mafirion, Edison Sitorus, dan Raja Faisal.

    Nusakambangan, Pulau Kemandirian dan Ketahanan Pangan

    Sejak awal menjabat, Menteri Hukum dan HAM Agus mencanangkan transformasi Nusakambangan. Pulau ini diubah menjadi pusat kemandirian, ketahanan pangan, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Beberapa fasilitas yang dikembangkan termasuk lokasi produksi batako, paving block, dan material bangunan. Bahan bakunya berasal dari residu pembakaran batu bara (FABA) PLTU Adipala.

    Menteri Agus juga menginstruksikan Ditjenpas untuk mengolah lahan tidur. Lahan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan napi di berbagai bidang.

    Berikut adalah beberapa balai latihan kerja dan kegiatan yang dikembangkan di Nusakambangan:

    Jenis Balai Latihan Kerja Kegiatan Ketahanan Pangan
    Pengolahan Sampah Peternakan Ayam Petelur
    Pupuk Kandang Peternakan Bebek
    Pelintingan Rokok Peternakan Domba
    Konveksi Budidaya Ikan Nila
    Budidaya Anggrek Budidaya Udang Vaname
    Lahan Budidaya Anggur Budidaya Belut/Sidat
    Lahan Budidaya Melon Sawah Padi
    Bengkel Pengolahan Tepung dan Beras Mocaf Ladang Jagung

    Pembinaan napi di Pulau Nusakambangan dijadikan percontohan untuk seluruh lapas di Indonesia. Tujuannya agar narapidana memiliki kesadaran positif untuk menjadi produktif. Hal ini membekali mereka keterampilan saat kembali ke masyarakat.

  • DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen untuk Keamanan Laut

    DPR Setujui Hibah Kapal Patroli Jepang Senilai 1,9 Miliar Yen untuk Keamanan Laut

    Komisi I DPR RI menyetujui Indonesia menerima hibah 1,9 miliar Yen Jepang dari Pemerintah Jepang. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan kapal patroli melalui program Official Security Assistance (OSA) Jepang TA 2025.

    Nilai hibah yang setara dengan sekitar empat unit kapal patroli ini akan memperkuat keamanan perairan Indonesia. Keputusan ini dicapai setelah rapat tertutup antara Komisi I DPR dan perwakilan pemerintah di kompleks parlemen Jakarta.

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menjelaskan bahwa hibah serupa juga telah diterima Indonesia pada tahun 2024. Saat itu, Indonesia mendapat dua kapal patroli senilai 1 miliar Yen Jepang.

    "Tahun lalu kita mendapatkan dua kapal senilai 1 miliar Japan Yen. Tahun ini, 2025 yang lalu, dirapatkan tadi, kita juga mendapatkan 1,9 miliar Japan Yen. Ini tadi kita rapat dengan Komisi I DPR RI, pada intinya pemerintah dan DPR setuju untuk menerima hibah dari Pemerintah Jepang tersebut," kata Donny, Selasa (10/2/2026).

    Donny menambahkan, dana hibah tahun ini bisa digunakan untuk membeli tiga hingga empat unit kapal patroli. Kapal-kapal ini memiliki spesifikasi panjang 14 meter, lebar 5 meter, dan kecepatan hingga 40 knot.

    Perolehan kapal tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan pengamanan perairan Indonesia secara signifikan. Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pengadaan ini, sehingga sangat menguntungkan negara.

    "Kita tinggal menerima, memang peralatan yang ada secukupnya untuk non-kombatan. Kemudian berikutnya dari aspek hubungan luar negeri, ini akan mempererat hubungan kerja sama kita dengan Jepang," ungkapnya.

    Spesifikasi Kapal Patroli Hibah

    Berikut adalah rincian spesifikasi kapal patroli yang akan diterima Indonesia melalui hibah Jepang:

    Spesifikasi Detail
    Panjang 14 meter
    Lebar 5 meter
    Kecepatan Maksimal 40 knot
    Fungsi Patroli non-kombatan

    Rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, TNI, dan kepala staf TNI membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Rapat tersebut digelar tertutup untuk publik.

    Pihak pemerintah dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, bersama para wakil kepala staf dari tiga matra. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.

  • Penyelidik Korea Selatan Gerebek Markas Intelijen Nasional terkait Dugaan Insiden Drone Korut

    Penyelidik Korea Selatan Gerebek Markas Intelijen Nasional terkait Dugaan Insiden Drone Korut

    Penyelidik Korea Selatan menggerebek markas badan intelijen negara pada Selasa (10/2) waktu setempat. Penggeledahan ini berkaitan dengan penyelidikan dugaan keterlibatan pemerintah dalam insiden drone yang ditembak jatuh di wilayah Korea Utara awal tahun ini.

    Korea Utara menuduh Seoul menerbangkan drone tersebut ke area Kaesong pada Januari lalu. Mereka bahkan merilis foto-foto yang diduga menunjukkan puing-puing drone yang ditembak jatuh itu.

    Otoritas Korea Selatan awalnya membantah adanya keterlibatan pemerintah. Presiden Lee Jae Myung bahkan mengatakan hal itu sama saja "melepaskan tembakan ke Korea Utara."

    Namun otoritas Seoul, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026), mengatakan pihaknya sedang menyelidiki tiga tentara aktif. Seorang karyawan badan intelijen Korea Selatan juga turut diselidiki terkait insiden tersebut.

    Para penyelidik dari satuan tugas gabungan militer-polisi menggerebek 18 lokasi fokus investigasi. Lokasi tersebut termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Badan Intelijen Nasional.

    "Satuan tugas tersebut mengatakan akan secara menyeluruh menetapkan kebenaran di balik insiden drone tersebut. Hal ini dilakukan melalui analisis materi yang disita dan penyelidikan yang ketat terhadap para tersangka," demikian pernyataan otoritas Korea Selatan.

    Tersangka Sipil dan Dugaan Keterlibatan Mantan Presiden

    Tiga warga sipil telah didakwa atas dugaan terlibat dalam skandal drone. Salah satu dari mereka secara terbuka mengaku bertanggung jawab atas insiden ini.

    Individu tersebut mengaku bertindak demikian untuk mendeteksi tingkat radiasi. Tujuannya adalah memantau fasilitas pengolahan uranium Pyongsan di Korea Utara.

    Mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang kini mendekam di penjara atas kasus darurat militer, juga diadili. Ia dituduh secara ilegal mengirimkan drone ke Korea Utara.

    Tindakan tersebut diduga bertujuan membantu menciptakan dalih. Dalih tersebut untuk penetapan darurat militer pada akhir tahun 2024 lalu.

    Upayanya untuk menggulingkan pemerintah sipil menggunakan darurat militer berujung kegagalan. Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya pada April tahun itu.

    Pihak Terlibat Status Keterangan
    Penyelidik Korea Selatan Aktif Menggerebek 18 lokasi, termasuk Badan Intelijen Nasional.
    Presiden Lee Jae Myung Menjabat Awalnya membantah keterlibatan pemerintah dalam insiden drone.
    Tiga Tentara Aktif Tersangka Sedang diselidiki terkait insiden drone.
    Satu Karyawan Badan Intelijen Tersangka Sedang diselidiki terkait insiden drone.
    Tiga Warga Sipil Didakwa Diduga terlibat dalam skandal drone, satu telah mengaku.
    Mantan Presiden Yoon Suk Yeol Tersangka Diadili atas dugaan pengiriman drone ilegal untuk dalih darurat militer.
  • Prabowo Pertimbangkan Hadiri Rapat Dewan Perdamaian Trump di AS

    Prabowo Pertimbangkan Hadiri Rapat Dewan Perdamaian Trump di AS

    Presiden Prabowo Subianto belum mengambil keputusan terkait kehadiran dalam rapat perdana Board of Peace yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi bahwa undangan rapat tersebut telah diterima oleh pemerintah Indonesia.

    Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela menjelaskan bahwa Presiden masih mempertimbangkan undangan tersebut. Hal ini disampaikan di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Nabyl, surat undangan rapat perdana Board of Peace sudah diterima dan diperiksa oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Namun, keputusan final mengenai kehadiran Presiden Prabowo masih belum dibuat.

    "Sebagaimana disampaikan oleh Pak Mensesneg bahwa memang kita menerima undangan tersebut, tapi Bapak Presiden masih belum memutuskan, masih mempertimbangkan," kata Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Jadi surat undangannya sudah diterima, sudah dicek Pak Mensesneg, tapi belum diputuskan," sambungnya.

    Nabyl juga menyatakan belum dapat memastikan kemungkinan delegasi lain mewakili Prabowo. Ia menjelaskan bahwa pihak tuan rumah rapat, dalam hal ini AS, biasanya memiliki preferensi tersendiri mengenai siapa yang dapat hadir.

    "Itu selain kita yang menentukan, biasanya tuan rumah itu juga punya preferensi, tidak bisa diwakilkan atau nggak, seperti itu. (Undangan itu) Kepada kepala negara," ujarnya.

    Konfirmasi dari Mensesneg

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi penerimaan undangan rapat perdana Board of Peace. Rapat ini direncanakan akan berlangsung pada 19 Februari.

    Prasetyo membenarkan adanya undangan tersebut saat bertemu wartawan. Namun, ia juga belum bisa memastikan kehadiran Presiden Prabowo.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Pras kepada wartawan, Senin (9/2).

    Harapan Penandatanganan Tarif Dagang

    Apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk hadir, Mensesneg Prasetyo Hadi berharap kesempatan ini dapat sekaligus dimanfaatkan. Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi momen penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia.

    Indonesia saat ini masih menantikan jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan tersebut. Harapan ini menunjukkan adanya agenda ganda yang ingin dicapai Indonesia.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Agenda Status Keterangan
    Undangan Rapat Board of Peace Diterima Presiden Prabowo belum memutuskan kehadiran
    Penandatanganan Tarif Dagang AS-Indonesia Menunggu Jadwal Diharapkan bisa terlaksana bersamaan
    Perwakilan Delegasi Belum Pasti Tergantung preferensi tuan rumah
  • Skor IPK Indonesia Anjlok 3 Poin pada 2025, Terlempar dari 100 Besar

    Skor IPK Indonesia Anjlok 3 Poin pada 2025, Terlempar dari 100 Besar

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2025 tercatat anjlok tiga poin. Angka ini berada di posisi 34, mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

    Penurunan skor tersebut membawa Indonesia keluar dari jajaran 100 besar negara dengan IPK terbaik. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 99.

    Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, mengonfirmasi data tersebut pada Selasa (10/2/2026).

    "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian.

    Ferdian menambahkan bahwa penurunan tiga poin pada skor IPK berdampak pada merosotnya peringkat Indonesia sebanyak 10 posisi.

    "Jadi skornya ada penurunan tiga poin, peringkatnya turun 10 peringkat," jelas Ferdian.

    Perbandingan dengan Negara Lain

    Perolehan skor IPK ini menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara Afrika, seperti Aljazair dan Sierra Leone.

    Indonesia juga memiliki skor yang sama dengan negara tetangga ASEAN, Laos. Berikut adalah perbandingan skor IPK antarnegara ASEAN:

    Skor IPK Negara-negara ASEAN

    Penurunan IPK ini menjadi sorotan utama dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya perbaikan harus segera dilakukan untuk meningkatkan persepsi publik terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

    Negara Peringkat Skor
    Singapura 3 84
    Malaysia 52 52
    Timor Leste 53 44
    Vietnam 81 41
    Indonesia 109 34
    Laos 109 34
    Thailand 116 33
    Filipina 120 32
    Kamboja 163 20
    Myanmar 169 16
  • Baleg DPR RI Setujui Tambahan RUU Prioritas 2026, Penyiaran dan Hukum Acara Perdata Masuk Daftar

    Baleg DPR RI Setujui Tambahan RUU Prioritas 2026, Penyiaran dan Hukum Acara Perdata Masuk Daftar

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menuntaskan pembahasan evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pertemuan ini juga mencakup pengambilan keputusan terkait RUU tambahan dan pengganti.

    Rapat penting tersebut berlangsung di ruang Baleg DPR RI, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, memimpin jalannya sidang.

    Awalnya, para pimpinan Komisi di DPR memaparkan progres pembahasan RUU prioritas masing-masing. Kemudian, Komisi I DPR dan Komisi III DPR mengajukan tambahan RUU ke dalam daftar prioritas 2026.

    Komisi I DPR secara spesifik mengusulkan RUU tentang Penyiaran sebagai tambahan. Sementara itu, Komisi III DPR mengusulkan RUU Hukum Acara Perdata.

    Selain itu, Komisi XIII DPR turut mengusulkan perubahan dalam daftar RUU prioritas 2026. Mereka mengusulkan penggantian RUU Grasi dan RUU Pelaksanaan Pidana Mati dengan RUU Profesi Kurator.

    Persetujuan RUU Tambahan dan Pengganti

    Bob Hasan kemudian mengajukan pertanyaan terkait persetujuan RUU tambahan dan pengganti tersebut. Para pimpinan Komisi yang hadir secara bulat menyetujuinya.

    "Saya perlu kembali simpulkan, karena perlu dapatkan persetujuan atas permintaan beberapa pimpinan komisi di samping memang terkait omnibus dan beberapa perubahan nama terkait nomenklatur baru karena ada kumulatif terbuka, yaitu Komisi I tambahan RUU Prioritas 2026 yaitu RUU Penyiaran, kedua Komiisi III DPR RUU Hukum Acara Perdata yang awalnya usul inisiatif pemerintah menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, ketiga Komisi XIII RUU Grasi dan RUU Pelaksanaan Pidana Mati diganti dan diubah prioritasnya di 2026 menjadi RUU Profesi Kurator. Apakah dapat disetujui?" tanya Bob Hasan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab para pimpinan Komisi DPR yang hadir secara serentak.

    Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas 2026

    Berikut adalah ringkasan perubahan dan penambahan RUU yang disetujui dalam rapat Baleg DPR RI:

    Komisi Pengusul Jenis Perubahan RUU Lama (Jika Ada) RUU Baru/Tambahan
    Komisi I DPR Tambahan RUU Prioritas – RUU Penyiaran
    Komisi III DPR Tambahan RUU Prioritas – RUU Hukum Acara Perdata
    Komisi XIII DPR Perubahan RUU Prioritas RUU Grasi dan RUU Pelaksanaan Pidana Mati RUU Profesi Kurator
  • Donald Trump Kembali Hina Jurnalis Perempuan Soal Epstein

    Donald Trump Kembali Hina Jurnalis Perempuan Soal Epstein

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuai kontroversi setelah melontarkan komentar pedas terhadap seorang jurnalis perempuan. Insiden ini terjadi saat sang jurnalis melontarkan pertanyaan mengenai Jeffrey Epstein.

    Trump menyebut jurnalis tersebut sebagai 'reporter terburuk' dan mengkritik ekspresinya yang disebut 'tidak pernah tersenyum'. Media tempat jurnalis itu bekerja bahkan disebut harus malu memiliki sosok seperti dia.

    Pernyataan kontroversial Trump tersebut sontak menjadi viral dan mengundang kecaman dari berbagai pihak. Meski demikian, sikap ini tidak menyurutkan semangat jurnalis untuk terus memburu berita darinya.

    Sebagai kepala negara adidaya, Trump adalah 'news maker' penting yang selalu menjadi incaran media. Kehadirannya selalu dinantikan, baik dalam konferensi pers maupun kesempatan lainnya.

    Perilaku Trump kerap dikaitkan dengan egonya yang tinggi. Ia bahkan disebut mengabaikan dan melanggar hukum internasional.

    Norma kehidupan, termasuk profesi jurnalis yang disegani politisi, berani ditabraknya. Ini mengindikasikan bahwa insiden serupa akan terus terulang di masa depan.

    Trump sebagai Aktor Populis

    Gaya komunikasi Trump yang kurang akrab dengan jurnalis menunjukkan ia bukan hanya ber-ego tinggi, tetapi juga seorang politisi berhaluan populisme. Aktor populis kerap menyerang media massa.

    Aktor populis di berbagai negara, termasuk Eropa, melabeli media besar sebagai musuh. Di Konoha, media disebut 'antek asing'.

    Media massa dianggap mengganggu ambisi dan kepentingan aktor populis. Sebagai pilar demokrasi, kontrol media dirasa mengganggu kenyamanan.

    Walaupun tidak diberangus, media massa akan distigma dengan label-label buruk. Ini bertujuan agar masyarakat mengiyakan tuduhan tersebut.

    Trump dan aktor populis lainnya tidak mempercayai media massa. Mereka memilih menggunakan platform lain, seperti media sosial, untuk menyuarakan kepentingan dan ambisinya.

    Melalui media sosial, mereka merasa lebih leluasa karena minim kontrol dan etika. Media sosial menjadi sarana tanpa sensor yang disukai untuk mengumbar kebencian.

    Tantangan Komunikasi ala 'Bawang Tebal'

    Namun, seiring waktu, Trump juga bermusuhan dengan salah satu platform media sosial. Akunnya diblokir karena hasutan berlebihan, meskipun banyak unggahan provokatif di media sosial.

    Sifat kaku dan egois Trump membuat banyak pihak kesulitan berkomunikasi dengannya. Dalam teori komunikasi penetrasi sosial, digambarkan seperti bawang berlapis-lapis.

    Untuk komunikasi yang cair, seseorang harus melewati lapisan-lapisan bawang. Mulai dari yang dangkal hingga ke inti yang intim.

    Trump digambarkan sebagai 'bawang tebal' yang sulit ditembus. Bahkan jurnalis yang dikenalnya selama 10 tahun pun belum mampu mencairkan hubungan.

    Berikut adalah beberapa insiden terkait gaya komunikasi dan kontroversi Donald Trump:

    Tahun Insiden Keterangan Singkat
    2016 Komentar tentang Megyn Kelly Menyerang jurnalis Fox News, Megyn Kelly, selama debat presiden.
    2017 Label 'Musuh Rakyat' untuk media Sering menyebut media sebagai 'musuh rakyat' atau 'berita palsu'.
    2018 Pembatasan akses Jim Acosta Mencabut akses pers jurnalis CNN, Jim Acosta, ke Gedung Putih.
    2020 Penyerangan terhadap jurnalis di kampanye Beberapa jurnalis dilecehkan atau diserang oleh pendukung Trump.

    Sifat ego yang tinggi, gaya politik populisme, dan komunikasi yang buruk membuat Trump bermasalah dalam berinteraksi. Ini berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, maupun bernegara.

    Berbagai skandal yang melibatkan Trump bahkan dibawa ke pengadilan. Pemimpin Eropa, sekutunya, kerap kewalahan menghadapi gaya khas yang dibawa Trump.

    Hubungan baik yang terjalin antara Presiden Amerika Serikat dengan media massa dan pemimpin dunia lainnya diharapkan dapat kembali mesra. Ini bisa terjadi setelah Trump tidak lagi menjabat atau mampu mengubah gaya politik dan komunikasinya.

  • Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau akrab disapa Dek Fadh, mengusulkan 500 ribu iuran BPJS warga Aceh dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini menyusul kondisi Aceh sebagai daerah bencana. Sebelumnya, biaya BPJS 500 ribu jiwa tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia berharap usulan ini dapat segera disetujui.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa 500.000 jiwa warga Aceh selama ini BPJS-nya ditanggung oleh APBA. Selebihnya ditanggung oleh APBN. Namun, akibat bencana, pihaknya mengusulkan pengalihan ini.

    “Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500.000 jiwa yang ditanggung dengan dana APBA Pak, dana daerah Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN,” kata Dek Fadh dalam paparannya, Selasa (10/2/2026).

    Ia menegaskan bahwa secara aturan, daerah bencana memang diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung APBN. Pihaknya akan menyerahkan surat usulan tersebut kepada pimpinan MPR RI.

    “Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui,” ujarnya.

    Fokus utama pemerintah Aceh saat ini adalah penanganan dampak bencana. Pembiayaan BPJS 500 ribu jiwa warga Aceh melalui APBN diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    “Karena untuk mengingat mereka yang 500.000 orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat,” ucap Dek Fadh.

    Ia menambahkan, “Ada 500.000 jiwa Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500.000 jiwa Pak.”

    Kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh

    Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi.

    Berikut daftar pimpinan dan tokoh penting yang hadir dalam kunjungan tersebut:

    Pimpinan MPR RI yang hadir meliputi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Jabatan Nama Tokoh
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kepala BPOM Taruna Ikrar

    Turut hadir pula pimpinan dari semua fraksi, yakni Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta sejumlah staf khusus.

  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

    PNU memuji kepemimpinan Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Kontribusi beliau dalam kepemimpinan perempuan dan pelayanan publik dianggap luar biasa serta inspiratif.

    Dalam pidato ilmiahnya, Megawati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam. Gelar ini dimaknai bukan sebagai pencapaian pribadi semata, namun sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan di seluruh dunia.

    Megawati menceritakan pengalamannya memimpin Indonesia setelah era reformasi. Momen tersebut menyentuh perasaannya hingga meneteskan air mata.

    Penganugerahan gelar ini turut membawa kebahagiaan bagi keluarga besar Megawati. Putra-putrinya, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani, terlihat memeluk dan mencium Megawati usai acara penganugerahan berlangsung.

    Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan selamat atas pemberian gelar doktor kehormatan ini. Aziz mengatakan gelar dari PNU ini merupakan yang pertama diberikan kepada tokoh non-Saudi, menunjukkan pengakuan internasional.

    Penerima Gelar Kehormatan PNU

    PNU memberikan gelar doktor kehormatan sebagai bentuk penghargaan. Umumnya diberikan kepada tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi signifikan di bidangnya.

    Penerima Kontribusi Keterangan
    Megawati Soekarnoputri Kepemimpinan perempuan, pelayanan publik Presiden perempuan pertama Indonesia
    Tokoh Non-Saudi Berbagai bidang Pertama kali diberikan PNU

    Penganugerahan ini menyoroti peran penting Megawati dalam memajukan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di kancah global. PNU, sebagai kampus perempuan terbesar di dunia, mengakui perjuangan tersebut.