Category: Politik

  • DPR RI Soroti Pemanfaatan Energi Panas Bumi Indonesia Belum Optimal

    DPR RI Soroti Pemanfaatan Energi Panas Bumi Indonesia Belum Optimal

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyoroti cadangan energi panas bumi atau geotermal Indonesia yang mencapai 23 ribu megawatt.

    Meski potensinya besar, pemanfaatan energi tersebut dinilai belum optimal. Saat ini, hanya sekitar 2.700 megawatt yang telah digunakan.

    "Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt," kata Putri Zulhas dalam program wawancara 'Eksklusif Update' dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Putri Zulhas menyatakan bahwa Indonesia baru menggunakan 12 persen dari total potensi cadangan energi panas bumi yang dimiliki. Ia merinci sejumlah tantangan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan energi ini.

    Tantangan utama adalah besarnya nilai investasi. Selain itu, ada risiko kegagalan pengeboran eksplorasi yang harus ditanggung investor.

    "Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

    "Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur. Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan," tambahnya.

    Tantangan Regulasi dan Infrastruktur

    Putri berharap adanya regulasi yang lebih transparan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Ia menginginkan geotermal menjadi salah satu investasi unggulan di Indonesia.

    Sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Hal ini menyebabkan perizinan melibatkan lintas kementerian.

    "Itu kan di tengah kawasan hutan, malah hutan lindung. Jadi perizinannya itu lintas kementerian. Ada kementerian kehutanan, lingkungan, SDM, dan sebagainya. Sehingga memang lingkungan harmonisasi, regulasi yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel itu benar-benar diperlukan. Dan ada juga sebetulnya tantangan mengenai infrastruktur listrik kita sendiri," kata Putri.

    Tantangan lain adalah ketersediaan jaringan transmisi listrik. Beberapa lokasi sumber panas bumi belum memiliki infrastruktur pendukung.

    "Jadi ada juga case-case di mana misalnya dikatakan di lokasi A itu ada sumber energi panas bumi tersebut. Tetapi jaringan transmisi listriknya belum ada. Nah, inilah makanya RUPTL itu 2026-2034 itu nanti akan ada pembangunan infrastruktur kelistrikan sejauh 48 ribu km. Investasi lagi besar lagi. Diharapkan nanti bisa mendukung salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi," imbuhnya.

    Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan sepanjang 48 ribu kilometer melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026-2034. Pembangunan ini diharapkan mampu mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

    Indikator Detail
    Cadangan Panas Bumi Indonesia 23.000 MW
    Pemanfaatan Saat Ini 2.700 MW
    Persentase Pemanfaatan 12%
    Target Pembangunan Infrastruktur Listrik (RUPTL 2026-2034) 48.000 KM
  • Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini krusial dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    Dukungan tersebut mencakup keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan arah kebijakan Presiden. Pesan ini disampaikan Tito saat pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden. Khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.

    Ia menyebut transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja, sebagai kata kunci utama. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat tata kelola negara yang baik.

    “Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan Ketahanan Nasional dan Kemandirian

    Dalam konteks global yang kompetitif, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini meliputi pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto disebut telah banyak melahirkan program yang mengarah pada penguatan ketahanan tersebut. Kemendagri memiliki peran strategis untuk mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan.

    Seluruh jajaran diminta memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah. Termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

    “Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

    Kebijakan Berorientasi Ekonomi Sosial Kerakyatan

    Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

    “Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

    Sinergi Kebijakan Daerah

    Tabel berikut menguraikan fokus utama kebijakan yang harus diselaraskan Kemendagri di daerah:

    Aspek Kebijakan Target Utama Peran Kemendagri
    Ekonomi Sosial Kerakyatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat, intervensi pasar Memastikan program prorakyat di daerah
    Ketahanan Nasional Pangan, energi, ekonomi Mengawal daerah agar sejalan dengan arah pusat
    Self-Reliance Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri Sosialisasi dan implementasi di tingkat daerah
    Transformasi Kerja Perubahan pola pikir dan cara kerja ASN Mendorong adaptasi dan inovasi

    Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan ini.

    Hal ini bertujuan agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Menteri Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dalam rapat tersebut.

    Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dilaporkan telah mencapai hampir separuh dari target yang ditetapkan. Trenggono mengungkapkan bahwa tahap pertama telah merampungkan 65 titik.

    “Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” kata Trenggono usai rapat terbatas (ratas) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Trenggono menambahkan bahwa progres pembangunan telah mencapai 50 persen dari tahap pertama. Dia berharap proyek ini dapat segera diselesaikan.

    “Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di…,” ujar Trenggono.

    “65 titik,” tambahnya.

    Integrasi Program Pemerintah

    Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, turut membenarkan bahwa rapat tersebut fokus pada pembahasan kampung nelayan. BP Taskin bertugas merangkai sejumlah program pemerintah dengan proyek Kampung Nelayan Merah Putih.

    Budiman menjelaskan lembaganya merangkai beberapa program pemerintah dengan proyek kampung nelayan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem terpadu.

    “Tentang kampung-kampung nelayan, terutama kampung-kampung nelayan industri perikanan untuk rakyat. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi, dan tadi kami juga menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau; dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” sebut Budiman.

    Dalam rapat terbatas tersebut, hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BP Taskin yang sempat menyampaikan laporan. Keterbatasan waktu menjadi kendala bagi kementerian lain untuk ikut berbicara.

    “Tadi ada beberapa kementerian, namun waktu terbatas, jadi tidak bisa lebih banyak lagi bicara. Cuma cukup dua tadi, dari Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan dan BP Taskin saja sementara tadi itu,” imbuhnya.

    Berikut adalah tabel ringkasan progres dan fokus pembahasan rapat:

    Aspek Detail
    Topik Rapat Progres Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
    Target Progres Hampir separuh (50%) dari tahap 1
    Jumlah Titik Tahap 1 65 titik
    Kementerian Terlibat KKP, BP Taskin
    Tujuan BP Taskin Merangkai program strategis pemerintah (makan bergizi gratis, perumahan) dengan kampung nelayan
  • Indonesia Respons Tegas Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump

    Indonesia Respons Tegas Israel Gabung Dewan Perdamaian Trump

    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memberikan respons tegas. Hal ini terkait masuknya Israel ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Dewan tersebut diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

    Indonesia menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen. Komitmen RI adalah memperjuangkan perdamaian dan menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina.

    Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menekankan partisipasi Indonesia. Forum tersebut bukanlah bentuk pengakuan politik atau normalisasi hubungan.

    "Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang, Kamis (12/2/2026).

    Kemlu menegaskan siapa pun negara yang bergabung dalam badan tersebut. Hal itu tidak akan mengubah sikap dasar Indonesia yang menjunjung tinggi hukum internasional. Termasuk juga solusi dua negara.

    Yvonne menyebut Indonesia pada posisi menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil.

    "Keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ungkapnya.

    Pentingnya Keterlibatan Pihak Berkonflik

    Indonesia memandang, untuk mencapai perdamaian nyata. Keterlibatan pihak-pihak yang sedang berkonflik memang diperlukan.

    Oleh karena itu, sebut Yvonne, Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan rakyat Palestina dalam forum tersebut.

    "Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ungkap Yvonne.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace:

    Aspek Penjelasan
    Mandat Utama Stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza.
    Dasar Hukum Sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
    Tujuan Keikutsertaan Mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan kepentingan Palestina terakomodasi.
    Sikap Terhadap Israel Tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik atau legitimasi kebijakan.

    "Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina," imbuhnya.

  • Kapolri Tegaskan Polri Wujudkan Civilian Police di Bogor

    Kapolri Tegaskan Polri Wujudkan Civilian Police di Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam membangun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menginginkan Polri menjadi institusi civilian police yang mengedepankan pendekatan sipil dan pelayanan publik.

    Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam pembukaan retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Sigit mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh elemen bangsa.

    Komitmen Polri sebagai Civilian Police

    "Bapak Presiden sering menyampaikan kita adalah bangsa yang sangat besar, apa pun perbedaan kita sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak dan kita harus bahu-membahu. Dan ini dibuktikan pada saat Kokam membersamai Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas beberapa waktu yang lalu," kata Sigit.

    Sigit menjelaskan bahwa konsep civilian police berarti polisi yang beradab tanpa kesewenang-wenangan. Namun, Polri tetap harus menunjukkan ketegasan terukur dalam menghadapi ancaman terhadap ketertiban masyarakat.

    "Kita tentu ingin menjadi civilian police, namun juga kita memiliki ketegasan pada saat kita harus menghadapi tantangan terhadap bahaya yang berdampak pada keteraturan sosial terhadap peradaban," ucapnya.

    Ketegasan tersebut harus dilakukan secara terukur dan proporsional. Doktrin utama Polri, 'to serve and protect', yakni melayani sekaligus melindungi masyarakat, harus ditanamkan kepada seluruh jajaran.

    "Maka Polri juga harus bisa tegas namun terukur. Karena doktrin kita adalah to serve and protect, jadi kita melindungi dan melayani. Jadi itu yang tentunya terus kita tanamkan," jelas Sigit.

    Prinsip 'to serve and protect' adalah fundamental dalam menjaga kepercayaan publik.

    Aspek Deskripsi
    Pendekatan Sipil dan pelayanan
    Tindakan Tegas namun terukur dan proporsional
    Doktrin Utama Melindungi dan Melayani
    Target Stabilitas Kamtibmas
  • Putri Zulkifli Hasan Dorong Hilirisasi Nikel Indonesia, Termasuk Industri Baterai di Karawang

    Putri Zulkifli Hasan Dorong Hilirisasi Nikel Indonesia, Termasuk Industri Baterai di Karawang

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mendorong penuh upaya hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel, hingga ke tahap industri baterai di Tanah Air. Hal ini menindaklanjuti potensi cadangan nikel di Indonesia yang sangat melimpah.

    Indonesia dikenal memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Angka cadangan nikel di Indonesia disebut mencapai 5,3 hingga 5,9 miliar ton.

    "Hilirisasi energi tentu sangat penting, kita contohnya nih Indonesia itu memiliki reserve nikel terbesar di dunia. Kalau saya tidak salah sekitar 5,3 sampai 5,9 miliar ton. Itu terbesar 50 persen lebih dari reserve di seluruh dunia. Tetapi apabila hanya dalam bentuk nikel tidak diolah, tentu nilai ekonominya akan jauh lebih kecil," kata Putri dalam program wawancana ekslusif dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).

    Hilirisasi di bidang nikel merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Kebijakan ini dinilai relevan dengan tren penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik.

    "Inilah yang menjadi salah satu program prioritasnya pemerintah untuk melakukan hilirisasi mineral khususnya untuk nikel. Nah ini sebetulnya relevan sekali dengan kita sekarang yang berada masa-masa menuju energi bersih ya kan. Salah satunya dengan penggunaan mobil listrik yang mana sekarang juga menjadi tren gitu," ujar Putri.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menyoroti peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia. Data nasional menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

    "Kalau kita lihat data nasional, sekarang penjualan mobil listrik tahun 2025 saja itu naiknya sudah di angka 113 persen, kenaikannya. Kalau secara nasional mobil listrik itu kalau saya tidak salah 11 sampai 12 persen," tambahnya.

    Rencana Produksi Baterai Kendaraan Listrik di Karawang

    Putri berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan. Ia juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun fasilitas produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat.

    Proyek ini akan mencakup seluruh proses dari hulu hingga hilir, dengan salah satu produk utamanya adalah baterai untuk kendaraan listrik.

    "Jadi nanti ada keseluruhan dari hulu hingga ke hilirnya. Di Karawang, Jabar. Salah satu produk yang akan dihasilkan adalah produk baterai itu sendiri untuk mobil EV," tutur Putri.

    Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi. Namun juga menjadikan Indonesia sebagai produsen penting di pasar lokal, bahkan eksportir ke pasar Asia Tenggara.

    Berikut adalah data penjualan mobil listrik di Indonesia:

    Tahun Peningkatan Penjualan Pangsa Pasar Nasional
    2025 113% 11-12%

    "Nah pentingnya apa? ya itu tadi selain menambahkan nilai keekonomian harapannya kita Indonesia bisa menjadi produsen untuk pangsa pasar lokal dan kalau bisa ke depannya menjadi eksportir misalnya untuk pasar Asia Tenggara," imbuhnya.

  • China Geram, Sebut Presiden Taiwan ‘Penghasut Perang’

    China Geram, Sebut Presiden Taiwan ‘Penghasut Perang’

    Pemerintah China melontarkan kemarahan besar terhadap Presiden Taiwan, Lai Ching-te. Beijing secara terang-terangan menyebut Lai sebagai "penghasut perang".

    Kecaman ini muncul pada hari Kamis (12/2) menyusul pernyataan Lai Ching-te. Ia memperingatkan bahwa Beijing berpotensi menargetkan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, jika berhasil menguasai Taiwan.

    Dalam wawancara perdananya dengan AFP sejak menjabat Mei 2024, Lai Ching-te mengemukakan kekhawatirannya. Ia yakin China akan menjadi "lebih agresif" jika mengambil alih Taiwan.

    Lai memperingatkan bahwa ambisi ekspansionis China akan mengarah ke Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

    Kementerian Luar Negeri China bereaksi keras, menuduh Lai memprovokasi agresi. Mereka menegaskan Lai Ching-te adalah "penghasut perang."

    "Pernyataan Lai Ching-te sekali lagi mengungkap sifat pro-kemerdekaan yang keras kepala, sepenuhnya membuktikan bahwa ia adalah perusak perdamaian, pencipta krisis, dan penghasut perang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dalam konferensi pers, Kamis (12/2/2026).

    "Apa pun yang dikatakan atau dilakukan Lai Ching-te, hal itu tidak dapat mengubah fakta sejarah dan hukum bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China," cetusnya.

    Klaim China atas Taiwan

    China mengklaim Taiwan sebagai bagian integral dari wilayahnya. Beijing tidak segan mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.

    Taiwan sendiri adalah negara yang berpemerintahan sendiri, memiliki sistem politik dan ekonomi yang terpisah dari daratan utama China.

    Dalam wawancara AFP, Lai menjelaskan jika China merebut Taiwan. Beijing akan "lebih agresif, merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan tatanan internasional berbasis aturan."

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai.

    Berikut adalah beberapa negara yang masuk dalam Kawasan Indo-Pasifik, menurut definisi geografis yang banyak digunakan:

    Wilayah Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand
    Oseania Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji

    "Negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik, dengan dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," ujarnya.

  • Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Saleh menilai bahwa sejumlah kewenangan Dewas saat ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan penting terkait keuangan haji.

    Usulan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti adanya tugas Dewas yang bukan sekadar pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah operasional.

    Saleh menemukan bahwa beberapa tugas Dewas cenderung bersifat eksekutif alih-alih pengawasan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan memperlambat proses kerja BPKH.

    "Kelihatannya memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dewas itu kelihatannya memang ada beberapa aspek dari tugas-tugas Dewas itu yang sifatnya bukan pengawasan, tapi lebih pada sifatnya eksekutif," kata Saleh.

    Dia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan atas rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran, hingga penempatan investasi. Menurutnya, hal tersebut terlalu luas dan berisiko menghambat kinerja BPKH.

    "Saya setuju kalau dari sisi jumlah keanggotaan Dewas mungkin boleh ditambah, tapi kewenangannya ditertibkan," ujarnya.

    Penertiban kewenangan ini menjadi krusial agar tidak ada tumpang tindih pengawasan antara Dewas, DPR, dan Kementerian Haji. Saleh berpendapat bahwa beberapa persetujuan yang diambil Dewas seharusnya menjadi domain lembaga lain.

    "Salah satu di antaranya itu tadi, mereka jangan ikut masuk lagi pada unsur-unsur yang menyentuh wilayah eksekutif pengelolaan keuangan ini. Contoh, kewenangan persetujuan atas Renstra Ranker anggaran, itu mereka nggak perlu ikut," sambungnya.

    Politikus PAN ini menekankan pentingnya hal tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Terutama karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Renstra dan Ranker BPKH.

    "Bukankah Renstra dan Ranker itu setiap waktu sudah disampaikan juga ke DPR gitu? Kalau semua kewenangan ini diambil oleh Dewas, DPR itu nggak perlu ngapa-ngapain itu. Kita dipilih oleh rakyat ini, dan uang yang kita awasi itu uang rakyat, jemaah lagi. Ya karena itu, ini menurut saya jangan masuk di situ. Kurangi," katanya.

    Selain itu, Saleh juga menyoroti peran Dewas dalam persetujuan penempatan investasi. Menurutnya, Dewas sebaiknya fokus pada pengawasan, bukan penentuan keputusan investasi.

    "(Kemudian) persetujuan penempatan investasi, ya jangan ikut di situ juga. Bapak ngawasi aja benar nggak investasinya. Ada kongkalikong nggak. Betul nggak itu akan aman di sana, itu bisa. Tapi kalau Bapak menentukan ini boleh, nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, itu. Apa itu? Kalau gitu ya badan penyelenggara ini nggak perlu kita dudukkan di situ, Bapak aja yang duduk sendiri," sambungnya.

    Berikut perbandingan kewenangan Dewas BPKH berdasarkan usulan Saleh Daulay:

    Kewenangan Saat Ini Usulan Kewenangan Saleh Daulay Keterangan
    Persetujuan Renstra Fungsi Pengawasan Menghindari tumpang tindih dengan DPR
    Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Fungsi Pengawasan Fokus pada kepatuhan, bukan penentuan
    Persetujuan Penempatan Investasi Fungsi Pengawasan Mengawasi integritas dan keamanan investasi
    Jumlah Keanggotaan Dewas Boleh Ditambah Tetap dengan kewenangan yang ditertibkan

    Penguatan BPKH dan Perubahan Jabatan

    Lebih lanjut, Saleh juga menilai kewenangan BPKH perlu diperkuat. Ia menyebut posisi badan pelaksana saat ini terkesan kurang berdaya atau tidak punya kewenangan dalam struktur yang ada.

    "Ada beberapa unsur yang saya kira perlu diperkuat di mereka ini. Ya kan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan investasi yang lebih menguntungkan kepada jemaah, tetapi dengan catatan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

    Selain itu, Saleh mengusulkan adanya penguatan struktur organisasi. Ia mengusulkan Kepala BPKH diubah menjadi Direktur Utama untuk meningkatkan citra dan wibawa lembaga.

    "Kalau ketemu orang, 'Apa jabatan Bapak?' 'Saya Kepala Badan ini'. Nggak keren, ya kan? Ketemu dengan Dirut BUMN, 'Bapak pangkatnya apa?' 'Aku Dirut', ya kan? 'Kamu apa?' 'Aku cuman Badan, Pak, ya, Kepala Badan'. Ya nggak? Beda ya kan? Betul kan? Image-nya itu lho," ujarnya.

    Menurutnya, perubahan jabatan menjadi Direktur Utama akan memberikan kesan lebih dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH sebagai pengelola dana haji yang mencapai Rp 180 triliun.

    "Kita ganti namanya jadi Dirut. Direktur Utama atau apa yang sejenis lebih keren dari situ. Supaya punya wibawa datang ke DPR kita bisa marah-marahin sedap juga. Ini kalau yang dimarahi cuman Kepala Badan begitu bagaimana. Ah cuman Kepala Badan aja nggak berani dia katanya kan. Tapi kalau Dirut, wah Dirut lho ini ah kan keren, Rp 180 triliun," tuturnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 34 pejabat administrator. Pelantikan ini berlangsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Tito Karnavian menegaskan pentingnya loyalitas dan prestasi dalam menjalankan setiap tugas. Pesan ini disampaikan kepada 49 pejabat yang baru dilantik.

    Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menyatakan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari dinamika organisasi.

    Tujuannya adalah mewujudkan kinerja yang semakin baik di lingkungan Kemendagri. Tito juga berjanji akan rutin mengevaluasi kinerja para pejabat yang dilantik.

    “Ini jabatan sementara pasti akan ada akhirnya juga, jadi saya akan mengevaluasi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Tuntutan Presiden dan Kebutuhan Tim Solid

    Tito Karnavian membutuhkan tim yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas Kemendagri. Ia juga mengemban tugas lain, yaitu Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Selain itu, Tito juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Berbagai tugas tersebut memerlukan dukungan tim yang solid agar hasilnya optimal.

    “Rekan-rekan yang dilantik tolong buktikan, rekan-rekan mampu untuk membantu saya dan kemudian saya juga minta jangan terjebak dalam rutinitas,” kata Tito.

    Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menuntut dirinya untuk bekerja secara maksimal. Presiden memiliki kecepatan tinggi dalam bekerja.

    “Jadi saya juga harus bekerja super tinggi, dan saya juga memerlukan tim pendukung saya juga bekerja super cepat, super tinggi juga,” ucap Tito.

    Teori Tenda Kelompok dan Kinerja Baik

    Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya kinerja baik jajaran Kemendagri. Ia menyampaikan analogi 'tenda kelompok' atau group tent theory.

    Menurutnya, Kemendagri ibarat tenda yang melindungi seluruh anggotanya. Tenda ini memberikan penghidupan, status, dan kehormatan bagi anggotanya.

    Tenda dapat berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Jika ada anggota yang tidak menopang, tenda tersebut bisa roboh.

    Oleh karena itu, ia menekankan agar para pejabat mampu menopang tenda tersebut melalui kinerja yang baik. Hal ini penting agar tenda tetap berdiri kokoh.

    Jabatan Jumlah Pejabat Dilantik
    Pimpinan Tinggi Pratama 15
    Administrator 34
    Total 49

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir turut hadir dalam pelantikan tersebut. Hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

  • Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Peringatkan Ancaman China di Indo-Pasifik

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi ancaman ekspansi China di kawasan Indo-Pasifik. Ia menegaskan bahwa negara-negara di wilayah tersebut dapat menjadi sasaran berikutnya jika Beijing berhasil merebut pulau itu.

    Pernyataan ini disampaikannya seraya ia bersikeras pada perlunya Taiwan untuk secara dramatis memperkuat pertahanannya.

    Dalam wawancara pertamanya dengan kantor berita global sejak menjabat pada Mei 2024, Lai menyatakan keyakinannya. Ia yakin parlemen Taiwan akan menyetujui anggaran tambahan US$40 miliar untuk mendanai pembelian pertahanan penting.

    Pembelian ini termasuk senjata dari Amerika Serikat. Padahal, Presiden China Xi Jinping telah memperingatkan Washington agar tidak menjual senjata ke Taiwan.

    Namun, Lai mengatakan Amerika Serikat akan mendukung Taiwan. "Tidak perlu menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dengan Beijing," ujarnya.

    China mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengancam akan menggunakan kekerasan untuk membawa pulau yang berpemerintahan sendiri itu di bawah kendalinya.

    Dampak Ekspansi China

    Lai menegaskan jika China merebut Taiwan, Beijing akan menjadi lebih agresif. Hal ini dinilai merusak perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, serta tatanan internasional berbasis aturan.

    "Jika Taiwan dianeksasi oleh China, ambisi ekspansionis China tidak akan berhenti di situ," kata Lai kepada AFP dalam wawancara eksklusif di Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, negara-negara berikutnya yang terancam adalah Jepang, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. "Dampak yang pada akhirnya akan mencapai Amerika dan Eropa," katanya.

    Kawasan Indo-Pasifik

    Kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah strategis global yang mencakup berbagai negara. Kawasan ini memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi yang signifikan.

    Sub-Kawasan Contoh Negara
    Asia Timur Korea Selatan, Korea Utara, Jepang
    Asia Selatan India, Pakistan, Bangladesh
    Asia Tenggara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam
    Oseania Australia, Selandia Baru, Negara Kepulauan Pasifik

    Area ini memiliki jalur pelayaran vital dan sumber daya alam melimpah. Sehingga menjadikannya fokus utama persaingan geopolitik global saat ini.