Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyoroti cadangan energi panas bumi atau geotermal Indonesia yang mencapai 23 ribu megawatt.
Meski potensinya besar, pemanfaatan energi tersebut dinilai belum optimal. Saat ini, hanya sekitar 2.700 megawatt yang telah digunakan.
"Lagi-lagi nih, Indonesia itu ternyata salah satu negara yang memiliki cadangan panas bumi terbesar. Kalau saya tidak salah, ini karena bicara data, sekitar 23 ribu megawatt. Cadangan kita. Salah satu yang terbesar. Tetapi dari 23 ribu sekian megawatt tersebut, yang digunakan baru 2.700 megawatt," kata Putri Zulhas dalam program wawancara 'Eksklusif Update' dengan detikcom, Kamis (12/2/2026).
Putri Zulhas menyatakan bahwa Indonesia baru menggunakan 12 persen dari total potensi cadangan energi panas bumi yang dimiliki. Ia merinci sejumlah tantangan utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan energi ini.
Tantangan utama adalah besarnya nilai investasi. Selain itu, ada risiko kegagalan pengeboran eksplorasi yang harus ditanggung investor.
"Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan nilai investasinya yang memang cukup besar. Bukan hanya nilai investasinya yang besar, tapi di situ juga ada resiko yang nggak kalah besar. Karena kalau kita mau tahu ada berapa cadangan panas bumi di suatu lokasi, kita harus melakukan pengeboran eksplorasi dulu," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
"Nah, kalau eksplorasinya gagal, itu menjadi salah satu risiko dari pengusaha tersebut. Jadi mungkin itu yang menyebabkan investor akhirnya banyak yang maju dan mundur. Yang kedua juga tantangannya ada pada regulasi. Jadi kebanyakan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi itu ada di kawasan hutan," tambahnya.
Tantangan Regulasi dan Infrastruktur
Putri berharap adanya regulasi yang lebih transparan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Ia menginginkan geotermal menjadi salah satu investasi unggulan di Indonesia.
Sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas bumi berada di kawasan hutan, bahkan hutan lindung. Hal ini menyebabkan perizinan melibatkan lintas kementerian.
"Itu kan di tengah kawasan hutan, malah hutan lindung. Jadi perizinannya itu lintas kementerian. Ada kementerian kehutanan, lingkungan, SDM, dan sebagainya. Sehingga memang lingkungan harmonisasi, regulasi yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel itu benar-benar diperlukan. Dan ada juga sebetulnya tantangan mengenai infrastruktur listrik kita sendiri," kata Putri.
Tantangan lain adalah ketersediaan jaringan transmisi listrik. Beberapa lokasi sumber panas bumi belum memiliki infrastruktur pendukung.
"Jadi ada juga case-case di mana misalnya dikatakan di lokasi A itu ada sumber energi panas bumi tersebut. Tetapi jaringan transmisi listriknya belum ada. Nah, inilah makanya RUPTL itu 2026-2034 itu nanti akan ada pembangunan infrastruktur kelistrikan sejauh 48 ribu km. Investasi lagi besar lagi. Diharapkan nanti bisa mendukung salah satunya untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi," imbuhnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan sepanjang 48 ribu kilometer melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2026-2034. Pembangunan ini diharapkan mampu mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
| Indikator | Detail |
|---|---|
| Cadangan Panas Bumi Indonesia | 23.000 MW |
| Pemanfaatan Saat Ini | 2.700 MW |
| Persentase Pemanfaatan | 12% |
| Target Pembangunan Infrastruktur Listrik (RUPTL 2026-2034) | 48.000 KM |









