Category: Politik

  • Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Menteri Dalam Negeri Portugal, Maria Lucia Amaral, telah mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil setelah Amaral menghadapi kritikan tajam terkait penanganan banjir yang melanda negara tersebut.

    Banjir yang disebabkan oleh badai parah telah melanda Portugal dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini memicu ketidakpuasan publik dan politisi.

    Kantor Kepresidenan Portugal mengumumkan langsung pengunduran diri Amaral. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (11/2/2026), seperti dilansir AFP via detikNews.

    Dalam keterangan resmi pemerintah, Amaral "merasa bahwa ia tidak memiliki kondisi pribadi dan politik yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya". Ia mundur dari jabatannya di tengah tekanan yang semakin meningkat.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri yang ditinggalkan Amaral akan diisi sementara oleh Perdana Menteri Luis Montenegro. Montenegro berasal dari kubu tengah-kanan.

    Pemerintahan Montenegro sendiri tidak luput dari kritik. Penanganan terhadap banjir dan angin kencang selama dua pekan terakhir dianggap kurang memadai.

    Bencana ini telah menyebabkan tujuh orang tewas. Kerugian ekonomi diperkirakan menembus empat miliar euro, atau sekitar 4,7 miliar dolar AS.

    “Pengunduran diri menteri dalam negeri adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menanggapi keadaan darurat ini,” kata Jose Luis Carneiro, Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, kepada pers Portugal setelah pengumuman.

    Dampak Cuaca Ekstrem dan Badai Beruntun

    Portugal sedang mengalami periode cuaca ekstrem yang semakin panjang dan intens. Fenomena ini, termasuk hujan deras dan gelombang panas, telah lama dikaitkan oleh para ilmuwan dengan pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia.

    Al Jazeera melaporkan, Portugal masih berjuang menghadapi dampak Badai Kristin. Badai ini menyebabkan puluhan ribu warga kehilangan listrik.

    Tak lama kemudian, Badai Leonardo menerjang pada awal pekan ini. Satu orang meninggal dunia selama Badai Leonardo di Portugal, dan sebanyak 1.100 orang dievakuasi di seluruh negeri.

    Institut Meteorologi Nasional Portugal (IPMA) menetapkan seluruh garis pantai dalam status siaga oranye. Ini akibat gelombang tinggi yang mencapai 13 meter.

    Delapan dari 18 distrik daratan utama, terutama di tengah dan selatan, juga kini berstatus siaga. Kondisi ini menunjukkan tingkat keseriusan ancaman.

    “Semua daerah aliran sungai berada di bawah tekanan berat, terutama Sungai Tagus di Lisbon dan Sungai Sado di selatan,” kata juru bicara Otoritas Perlindungan Sipil Nasional kepada AFP.

    Rincian Dampak Badai di Portugal

    Aspek Detail
    Korban Tewas 7 orang
    Kerugian Ekonomi 4 miliar euro (sekitar 4,7 miliar dolar AS)
    Warga Dievakuasi 1.100 orang (Badai Leonardo)
    Status Siaga Pantai Oranye (gelombang hingga 13 meter)
    Distrik Siaga Daratan 8 dari 18 distrik (terutama tengah dan selatan)
    Sungai Kritis Tagus (Lisbon), Sado (selatan)
  • TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini Jaksel, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini Jaksel, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar rapat pimpinan (Rapim) hari ini. Rapat di Balai Kartini, Jakarta Selatan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan, rapim ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, Presiden dan Panglima TNI telah memberikan arahan.

    "Hari ini kita melaksanakan Rapim, setelah ya memang beberapa kali saya sampaikan biasanya di tingkatan TNI-Polri yang diberikan juga diisi oleh Presiden, biasanya selalu diisi oleh Presiden. Dilanjutkan dengan di Mabes TNI, dan sekarang kami di tingkat Mabes AD. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI dan juga kami di Mabes AD," ujar Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli menegaskan, TNI AD akan mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya juga akan mengevaluasi sejumlah agenda yang telah berjalan.

    Program tersebut meliputi pembuatan jembatan hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    "Kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP Koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua akan terus kita tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik," katanya.

    Pemanfaatan Anggaran dan Kesejahteraan Prajurit

    Maruli juga mengungkapkan petunjuk Presiden terkait anggaran TNI AD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan fasilitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit.

    Dana digunakan untuk perbaikan kantor Koramil dan rumah prajurit. Selain itu, pemberian penghargaan bagi anggota berprestasi juga menjadi fokus utama.

    "Setiap prajurit, kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota. Itu yang beliau garis bawahi," ujarnya.

    TNI AD akan terus mengapresiasi kinerja prajurit di lapangan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit akan terus dilakukan.

    "Kalau memang berprestasi baik di medan operasi maupun kegiatan-kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak, banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, gitu," ungkapnya.

    Prioritas Program TNI AD

    Berikut adalah beberapa program dan prioritas yang dibahas dalam Rapim TNI AD:

    Aspek Prioritas dan Program Tujuan
    Kebijakan Menurunkan arahan Presiden, Menhan, Panglima TNI Harmonisasi kebijakan di tingkat Mabes AD
    Program Fisik Pembuatan jembatan, infrastruktur Mendukung konektivitas dan pembangunan daerah
    Ekonomi Kerakyatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Meningkatkan perekonomian masyarakat
    Anggaran Perbaikan rumah, kantor Koramil Peningkatan fasilitas dan lingkungan kerja prajurit
    Kesejahteraan Penghargaan bagi prajurit berprestasi Meningkatkan motivasi dan moral prajurit
  • TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI AD Gelar Rapim di Balai Kartini, Bahas Arahan Presiden Prabowo dan Panglima TNI

    TNI Angkatan Darat (TNI AD) menggelar rapat pimpinan (Rapim) hari ini. Rapim TNI AD membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Rapim ini bertujuan menurunkan kebijakan dari berbagai tingkatan. Mulai dari Presiden, Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI, hingga Mabes AD.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan tujuan Rapim. Pertemuan ini berlangsung di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

    "Hari ini kita melaksanakan Rapim, setelah ya memang beberapa kali saya sampaikan biasanya di tingkatan TNI-Polri yang diberikan juga diisi oleh Presiden, biasanya selalu diisi oleh Presiden. Dilanjutkan dengan di Mabes TNI, dan sekarang kami di tingkat Mabes AD. Jadi bagaimana kita menurunkan kebijakan-kebijakan dari mulai Presiden, Menhan, Panglima TNI dan juga kami di Mabes AD," ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada wartawan di Balai Kartini, Jaksel, Rabu (11/2/2026).

    Maruli memastikan TNI AD akan mendukung program Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya akan mengevaluasi sejumlah agenda yang telah berjalan. Agenda tersebut meliputi pembangunan jembatan hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    "Kami meyakini masih banyak juga hal-hal yang akan menjadi program yang harus kita kerjakan bersama dengan didukung oleh Angkatan Darat khususnya. Jadi program-program yang berjalan seperti misalnya KDKMP Koperasi, bagaimana nanti pembuatan jembatan, bagaimana nanti KKRI, bagaimana nanti MBG, itu semua akan terus kita tingkatkan dan kita evaluasi supaya lebih baik," katanya.

    Pemanfaatan Anggaran dan Kesejahteraan Prajurit

    Presiden memberikan petunjuk terkait pemanfaatan anggaran TNI AD. Anggaran dialokasikan untuk perbaikan fasilitas dan kesejahteraan prajurit.

    "Setiap prajurit, kalau yang sudah dilakukan oleh Presiden sudah ada petunjuk pada saya bagaimana supaya anggaran-anggaran kita tepat sehingga kita alokasikan banyak untuk perbaikan rumah, perbaikan kantor Koramil, bagaimana juga pemberian penghargaan pada anggota. Itu yang beliau garis bawahi," ujarnya.

    Maruli menegaskan TNI AD akan mengapresiasi kinerja prajurit yang berprestasi. Upaya peningkatan kesejahteraan prajurit akan terus diusahakan.

    "Kalau memang berprestasi baik di medan operasi maupun kegiatan-kegiatan teritorial, bencana alam, itu diberikan penghargaan gitu. Jadi banyak, banyak juga yang kita penyampaian beliau untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, gitu," ungkapnya.

    Berikut rincian fokus arahan dan tindak lanjut TNI AD:

    Arahan/Program Tindak Lanjut
    Arahan Presiden Prabowo Subianto Dukungan penuh program, evaluasi agenda
    Arahan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Penurunan kebijakan di tingkat Mabes AD
    Pemanfaatan Anggaran Perbaikan rumah dinas, kantor Koramil, penghargaan prajurit
    Program Prioritas Peningkatan KDKMP, pembangunan jembatan, KKRI, MBG
    Kesejahteraan Prajurit Pemberian penghargaan, peningkatan fasilitas
  • Bhumjaithai Pertahankan Kekuasaan Usai Kuasai Pemilu Thailand

    Bhumjaithai Pertahankan Kekuasaan Usai Kuasai Pemilu Thailand

    Partai berkuasa Thailand, Bhumjaithai, berada di jalur untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini setelah mereka meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Ahad (08/02) lalu.

    Dengan hampir seluruh tempat pemungutan suara melaporkan hasil hingga Senin (09/02) pagi, Komisi Pemilihan Umum menunjukkan partai konservatif pro-kemapanan itu memenangkan 193 kursi dari total 500 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

    Perolehan tersebut jauh melampaui pesaing terdekatnya, Partai Rakyat berhaluan reformis yang didukung pemilih muda, yang diproyeksikan meraih 116 kursi.

    Pheu Thai, partai milik klan Shinawatra yang pernah mendominasi politik Thailand, diperkirakan finis di posisi ketiga dengan 76 kursi.

    Hari-hari, bahkan berminggu-minggu, negosiasi antara Bhumjaithai dan calon mitra koalisi diperkirakan akan menyusul. Tujuannya membentuk pemerintahan dengan mayoritas kursi.

    Ini dilakukan sebelum Komisi Pemilihan Umum mengesahkan hasil resmi dan Raja Thailand melantik perdana menteri serta kabinet.

    Analis politik Punchada Sirivunnabood menilai performa Bhumjaithai melampaui ekspektasi. Hal ini tak lepas dari kemampuannya memanfaatkan gelombang nasionalisme yang dipicu sengketa perbatasan Thailand dengan Kamboja.

    Persaingan klaim teritorial kedua negara Asia Tenggara itu, yang telah berlangsung puluhan tahun, memanas menjadi bentrokan bersenjata tahun lalu. Bentrokan tersebut memaksa ratusan ribu warga sipil mengungsi dan menewaskan puluhan tentara di kedua pihak.

    Hanya tiga bulan setelah berkuasa, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, pemimpin Bhumjaithai, memicu pemilu dengan membubarkan parlemen pada Desember lalu. Saat itu, dukungan publik terhadap pendekatan kerasnya dalam sengketa tersebut tengah mencapai puncak.

    “Bhumjaithai menggunakan itu untuk mendongkrak dukungan selama kampanye,” kata Punchada, profesor sekaligus dekan ilmu sosial di Universitas Mahidol.

    Ia menyebut banyak pemilih kemungkinan terkesan dengan figur-figur yang dipilih partai. Terutama untuk memimpin kementerian kunci, termasuk perdagangan dan keuangan, setelah mengambil alih kekuasaan pada September.

    Langkah itu membantu Bhumjaithai merespons keinginan pemilih akan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Sejak pembatasan pandemi berakhir, pertumbuhan Thailand tertahan di kisaran 2%.

    Angka ini tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga yang melaju lebih kencang.

    Penunjukan figur-figur di kementerian strategis memang membantu membingkai ulang Bhumjaithai sebagai partai teknokrat, kata Duncan McCargo, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura.

    Namun, menurut dia, keberhasilan partai itu lebih banyak ditopang pengulangan strategi. Strategi yang dulu dipakai mantan perdana menteri sekaligus patron Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, untuk menyapu kemenangan pada awal 2000-an.

    Kala itu, ujar McCargo, Thaksin meyakinkan politisi di berbagai daerah. Sering kali dari klan keluarga besar atau baan yai yang memiliki jaringan patronase kuat untuk berpindah partai.

    “Itulah yang mereka lakukan kali ini,” kata McCargo tentang Bhumjaithai. “Mereka merekrut banyak kandidat yang punya peluang menang—mantan anggota parlemen atau pejabat lokal berpengaruh—lalu mendukung mereka secara sangat strategis dengan pendanaan besar agar peluang kemenangannya maksimal.”

    Sejumlah legislator dari partai lain, termasuk Pheu Thai, memang membelot ke Bhumjaithai menjelang pemilu.

    Berikut perbandingan perolehan kursi beberapa partai dalam pemilu Thailand:

    Partai Perolehan Kursi (Proyeksi) Tahun Kemenangan Sebelumnya
    Bhumjaithai 193 –
    Partai Rakyat 116 151 (2023, sebagai Move Forward)
    Pheu Thai 76 –

    Keterpurukan Partai Rakyat

    Jika Bhumjaithai melampaui ekspektasi, Partai Rakyat justru tampil di bawah perkiraan. Survei opini menjelang pemilu menempatkan Partai Rakyat bersaing ketat bahkan unggul atas Bhumjaithai.

    Namun, selain tertinggal cukup jauh, 116 kursi yang diproyeksikan mereka raih masih jauh dari 151 kursi yang dimenangkan pada 2023 saat masih bernama Move Forward.

    McCargo menilai pada 2023 partai itu mampu menawarkan kontras tajam. Yaitu antara agenda pelonggaran peran militer dalam politik dan kepemimpinan Perdana Menteri saat itu, Prayuth Chan-ocha.

    Prayuth Chan-ocha adalah seorang jenderal yang memimpin kudeta militer 2014.

    “Namun kali ini tak ada lagi perbedaan setegas itu yang bisa dimainkan Partai Rakyat,” ujarnya. “Pesan-pesannya menjadi jauh lebih kabur. Apa yang sebenarnya mereka lawan tidak lagi begitu jelas, karena perbedaan kuasi-ideologis yang tegas pada pemilu sebelumnya kini terasa jauh lebih redup.”

    Punchada menambahkan sebagian pendukung Partai Rakyat juga kecewa atas keputusan partai mendukung pencalonan Anutin sebagai perdana menteri di parlemen pada September lalu, setelah runtuhnya pemerintahan sebelumnya.

    Kekecewaan itu diperparah penangkapan dua kandidat mereka. Satu atas dugaan pencucian uang dan satu lagi atas dugaan keterlibatan dalam perjudian daring ilegal.

    Tantangan Pembentukan Koalisi dan Perubahan Konstitusi

    Dengan pemilu usai, Bhumjaithai kini berfokus membangun koalisi yang cukup besar. Tujuannya untuk menguasai sedikitnya 250 kursi.

    Angka ini adalah yang dibutuhkan guna memenangkan pemungutan suara di DPR dan mengembalikan Anutin ke kursi perdana menteri. Dalam konferensi pers pada Ahad malam, Anutin menolak menyebut calon mitra koalisi.

    Namun para analis menilai kandidat terkuat adalah Klatham. Partai konservatif serupa yang jika digabungkan kursinya akan cukup untuk mengamankan posisi Anutin.

    Perbedaan ideologis diperkirakan membuat Bhumjaithai dan Partai Rakyat sulit bersatu, sehingga kubu reformis berpotensi berada di oposisi.

    Hubungan politik Bhumjaithai dengan Pheu Thai juga sarat sejarah pahit. Namun, jika keduanya mampu berdamai, kata Punchada, kehadiran Pheu Thai dalam koalisi akan membuat pemerintahan berikutnya jauh lebih stabil dibandingkan periode belakangan ini.

    Thailand telah memiliki tiga pemerintahan dalam tiga tahun terakhir.

    Dalam pemungutan suara yang sama, pemilih juga ditanya apakah pemerintah perlu mulai menyusun amendemen terhadap konstitusi 2017. Konstitusi ini disahkan rezim militer Prayuth.

    Hasil awal menunjukkan dukungan sekitar dua banding satu. Pihak yang mendorong amendemen, termasuk Partai Rakyat, menilai konstitusi memberi terlalu banyak kewenangan kepada lembaga yang disebut independen.

    Lembaga-lembaga independen ini seperti Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan kehendak rakyat.

    Para pengkritik lembaga-lembaga tersebut menuduh mereka memainkan peran penting selama dua dekade terakhir. Tujuannya dalam menggagalkan sejumlah partai dan pemerintahan yang dianggap mengancam cengkeraman kelompok konservatif, pro-militer, dan monarki atas kekuasaan.

    Namun dengan pemerintahan konservatif di bawah pimpinan Bhumjaithai yang akan mengawal proses tersebut, upaya perubahan konstitusi diperkirakan akan mandek, kata Siripan Nogsuan Sawasdee, profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn.

    “Saya pikir Bhumjaithai tidak berniat mengamendemen konstitusi, sehingga mereka akan menunda prosesnya semaksimal mungkin,” ujarnya.

    Setiap draf amendemen masih harus disetujui dalam dua referendum tambahan. Dan kemungkinan juga oleh sedikitnya sepertiga anggota majelis tinggi atau Senat.

    Secara resmi, senator tidak berafiliasi dengan partai politik. Namun Bhumjaithai pernah dituduh merekayasa pemilihan Senat tahun lalu agar kandidat yang mereka dukung menang—tuduhan yang dibantah partai tersebut.

    Menurut Siripan, kondisi itu membuat kecil kemungkinan amendemen yang menantang kemapanan pendukung Bhumjaithai akan lolos hingga tahap akhir.

    “Saya tidak punya banyak harapan untuk amendemen konstitusi saat ini,” katanya.

  • Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB

    Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB

    Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini diberikan atas upaya Setjen DPD RI memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan. Ini menjadi fondasi utama dalam perjuangan aspirasi daerah.

    Prestasi ini merupakan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung. Dampak tersebut terasa pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI.

    Birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat penting. Dengan ini, DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal.

    Kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung dengan efektivitas penyerapan. Ini juga berdampak pada pengelolaan dan perjuangan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional.

    “Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI,” kata Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol. Mohammad Iqbal, Rabu (11/2/2026).

    “Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini kami maknai sebagai penguatan fondasi kelembagaan. Pelayanan publik yang bersih dan akuntabel adalah kunci agar aspirasi daerah dapat disalurkan dan diperjuangkan secara kredibel oleh DPD RI,” ucap Iqbal.

    Karakteristik Pelayanan Publik Setjen DPD RI

    Setjen DPD RI memiliki karakter pelayanan publik yang khas dan unik. Seluruh layanannya diarahkan untuk mendukung kerja keanggotaan DPD RI.

    Ini meliputi fungsi legislasi, pengawasan, hingga penguatan hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural.

    Dampaknya harus terasa pada kualitas kerja kelembagaan dan masyarakat daerah. Aspirasi mereka diperjuangkan melalui DPD RI.

    “Reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI harus terasa dampaknya, bukan hanya di internal organisasi, tetapi juga oleh masyarakat daerah yang aspirasinya diperjuangkan melalui DPD RI,” ujar Mohammad Iqbal.

    Capaian WBK ini menjadi pijakan penting untuk mendorong konsistensi integritas. Ini berlaku di seluruh unit kerja Setjen DPD RI. Tanpa sistem pelayanan profesional dan berintegritas, kepercayaan publik sulit dibangun berkelanjutan.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam reformasi birokrasi Setjen DPD RI:

    Aspek Reformasi Dampak yang Diharapkan
    Peningkatan Transparansi Membangun kepercayaan publik, mengurangi potensi KKN
    Akuntabilitas Pelayanan Menjamin layanan sesuai prosedur, responsif terhadap keluhan
    Efisiensi Birokrasi Mempercepat proses, menghemat sumber daya
    Integritas Sumber Daya Manusia Menciptakan budaya kerja antikorupsi

    Komitmen Berkelanjutan untuk Integritas

    Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, WBK bukanlah titik akhir. Ini merupakan komitmen berkelanjutan menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Kepercayaan publik terhadap DPD RI sangat ditentukan oleh kualitas dukungan kelembagaan. Karena itu, WBK bukan titik akhir, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan,” tutup Iqbal.

    Predikat Wilayah Bebas Korupsi ini merupakan yang pertama kali diraih oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi Setjen DPD RI.

    Diharapkan ini menjadi pengungkit penguatan tata kelola serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan ini menopang peran DPD RI sebagai penyalur aspirasi daerah di tingkat nasional.

    Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini diselenggarakan dalam kegiatan ZI dan SAKIP Award 2025 di Aula Gedung KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (11/2).

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini secara langsung menyerahkan penghargaan. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Biro Protokol Hubungan Masyarakat dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma.

  • Pemerintah dan DPR Bahas Dua Calon Dewan Pengawas INA di Jakarta

    Pemerintah dan DPR Bahas Dua Calon Dewan Pengawas INA di Jakarta

    Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah memulai pembahasan terkait Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Dua nama calon profesional kini bersaing untuk posisi strategis tersebut.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto akan memiliki kewenangan penuh untuk memilih anggota dewan pengawas INA. DPR RI akan segera berkirim surat kepada Presiden Prabowo.

    "Suratnya nanti dikembalikan ke presiden, dengan arahan terserah presiden mau pilih satu atau dua atau mengulang proses Panselnya. Kita akan tanyakan ke presiden," kata Purbaya usai rapat konsultasi calon Anggota Dewas INA. Rapat berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Dua calon Anggota Dewas INA yang tengah menjadi sorotan adalah Fauzi Ichsan dan Michael Tjoajadi. Keduanya dikenal memiliki latar belakang yang kuat di sektor keuangan, membawa pengalaman yang relevan untuk posisi tersebut.

    Fauzi Ichsan dikenal sebagai praktisi ekonomi dan keuangan yang memiliki rekam jejak luas. Pengalaman profesionalnya mencakup berbagai posisi penting di beberapa perusahaan dan lembaga.

    Ia pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk. Fauzi Ichsan juga memiliki pengalaman sebagai Dewan Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG), PT Manulife Asset Management Indonesia, dan PT AKR Tbk. Selain itu, ia pernah mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2020.

    Di sisi lain, Michael Tjoajadi memiliki pengalaman panjang di industri pengelolaan investasi. Karirnya telah berlangsung sejak tahun 1991, menunjukkan dedikasi dan keahlian di bidang tersebut.

    Michael bergabung dengan PT Schroders Investment Management Indonesia pada tahun 1996. Ia kemudian berhasil mencapai posisi Presiden Direktur di perusahaan tersebut. Sebelum itu, ia juga pernah memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

    Berikut adalah ringkasan profil singkat kedua calon Dewan Pengawas INA:

    Nama Calon Latar Belakang & Pengalaman Relevan
    Fauzi Ichsan Praktisi ekonomi dan keuangan, Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk, Dewan Komisaris IFG, Manulife Asset Management Indonesia, PT AKR Tbk, Kepala Eksekutif LPS (2015-2020)
    Michael Tjoajadi Pengalaman industri pengelolaan investasi sejak 1991, Presiden Direktur PT Schroders Investment Management Indonesia (sejak 1996), Manajer Investasi BII Lend Lease
  • Andi Gani Nena Wea Kembali Pimpin ATUC, Dorong Solidaritas Buruh ASEAN

    Andi Gani Nena Wea Kembali Pimpin ATUC, Dorong Solidaritas Buruh ASEAN

    Serikat buruh dari negara-negara Asia Tenggara berkumpul di Jakarta. Mereka menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN Trade Union Council (ATUC) pada 10-11 Februari 2026 di Hotel Gran Melia. Pertemuan ini membahas isu-isu utama yang dihadapi pekerja kawasan.

    Isu-isu tersebut meliputi upah layak, perlindungan kerja, dan praktik union busting. Para pimpinan konfederasi buruh ASEAN menekankan penguatan kerja sama lintas negara. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan. Solidaritas buruh ASEAN diperlukan agar posisi pekerja semakin kuat menghadapi tekanan dunia kerja.

    "Kepercayaan ini adalah amanah besar. Saya akan mendorong solidaritas buruh ASEAN agar semakin kuat, memperjuangkan upah layak, perlindungan kerja, serta melawan praktik union busting di seluruh kawasan," tegas Andi Gani, Rabu (11/2/2026).

    Selain isu ketenagakerjaan, forum juga menyinggung kondisi stabilitas dan demokrasi di kawasan. Andi Gani mencontohkan situasi di Myanmar serta dinamika hubungan antarnegara. Termasuk Kamboja dan Thailand, yang dinilai perlu disikapi dengan menjaga persatuan serikat pekerja.

    "Kita melihat contoh positif bagaimana rekan-rekan dari konfederasi buruh Thailand dan Kamboja tetap kompak dan bersatu dalam membesarkan ASEAN TUC. Ini menjadi kekuatan kita bersama," ujarnya.

    ASEAN TUC diharapkan menjadi wadah bersama pekerja Asia Tenggara. Wadah ini penting untuk memperjuangkan kepentingan buruh sekaligus menjaga perdamaian kawasan.

    "Harapannya ASEAN TUC tetap menjadi tonggak persatuan pekerja Asia Tenggara, perdamaian kawasan tetap terjaga, dan solidaritas terus diperkuat untuk melawan setiap bentuk pelanggaran kemanusiaan yang masih terjadi di kawasan ASEAN," tutur Andi Gani.

    Daftar Pimpinan ATUC Periode 2026-2031

    Berikut adalah susunan pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031:

    Jabatan Nama Asal Negara
    Presiden Andi Gani Nena Wea Indonesia
    Senior Vice President Dato Halim Malaysia
    Sekretaris Jenderal Raymond Mendoza Filipina

    Andi Gani Nena Wea kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dengan dukungan pimpinan konfederasi buruh ASEAN. Posisi Senior Vice President diisi Presiden Konfederasi Buruh Malaysia (MTUC) Dato Halim. Sementara itu, Sekretaris Jenderal dijabat Raymond Mendoza dari Filipina.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal ASEAN TUC Ruben Torres. Hadir pula Director ILO Office Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh, serta Secretary General ITUC-AP Shoya Yoshida. ASEAN TUC adalah konfederasi serikat pekerja dari seluruh negara anggota ASEAN yang berdiri sejak 1983. Organisasi ini mewakili lebih dari 20 juta pekerja di kawasan.

  • PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Wamenkopolkam Minta Jadi Acuan Partai Lain di Kuta

    PKS Raih Skor Tertinggi IIPP 2025, Wamenkopolkam Minta Jadi Acuan Partai Lain di Kuta

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025. PKS meraih skor 71, melampaui rata-rata nasional. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus berharap capaian PKS bisa menjadi contoh bagi partai lain.

    Freidrich menyampaikan, partai politik lain dapat menjadikan upaya PKS sebagai acuan untuk meningkatkan integritas. Penilaian ini disampaikan saat konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Capaian IIPP 2025.

    Rakornas tersebut diselenggarakan di Kuta, Badung, pada Rabu (11/2/2026). Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola secara berkelanjutan untuk kualitas demokrasi.

    Pencapaian PKS dengan skor 71 ini merupakan yang tertinggi di antara partai yang dinilai. Freidrich menjelaskan bahwa hasil ini bukan tolok ukur kinerja mutlak bagi partai lain.

    Namun, langkah-langkah PKS dinilai dapat menjadi pembelajaran. "Tentunya kita berharap parpol yang lain bisa melihat apa yang dilakukan PKS sehingga mendapatkan nilai tertinggi," ujarnya.

    Freidrich juga mengingatkan partai politik yang belum masuk parlemen. Mereka dapat memanfaatkan variabel dan elemen riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai persiapan.

    Komitmen PKS Tingkatkan Integritas

    Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan penghargaan ini memotivasi partainya. PKS akan terus berbenah dan memperbaiki organisasi.

    "Kami tidak mudah puas apalagi tadi secara indeks rata-rata mengalami penurunan secara total dan ini menurut saya harus kita kuatkan lagi karena integritas partai politik, tata kelola yang baik itu adalah salah satu faktor kunci untuk merawat kepercayaan publik," jelas Kholid.

    Kholid meyakini dukungan publik yang kuat melahirkan pemimpin berkualitas. Baik di tingkat nasional maupun daerah.

    "Dua tahun ini kita mendapatkan indeks tertinggi di 2024 dan 2025 tentu kita tidak boleh berpuas diri. Kami berpesan kepada seluruh pengurus di tingkat pusat, wilayah, daerah, penghargaan ini adalah sebuah evaluasi buat kami," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Kholid berharap IIPP terus meningkat setiap tahun. Peningkatan indeks integritas akan berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia.

    Partai Politik Objek Fundamental Demokrasi

    Freidrich Paulus menegaskan partai politik merupakan objek fundamental dalam demokrasi modern. "Gagasan ini menunjukkan bahwa partai politik bukan sekadar pertemuan politik, melainkan juga objek fundamental dalam demokrasi modern," kata Freidrich.

    Peningkatan indeks integritas partai politik menjadi agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    Penguatan tata kelola partai politik merupakan bagian integral reformasi politik. Tujuannya mewujudkan partai modern, mandiri, dan fungsional.

    Freidrich menyimpulkan, partai politik modern diharapkan mampu menjalankan demokrasi berkualitas. "Pada akhirnya, partai politik yang modern mandiri dan integritas diharapkan mampu menjalankan demokrasi berkualitas tidak hanya secara substantif dalam menghadirkan manfaat nyata bagi tercapainya visi Indonesia Sejahtera tahun 2045," pungkas Freidrich.

    Berikut adalah rincian skor IIPP 2025:

    Entitas/Elemen Skor Kategori
    PKS 71 Berintegritas Tinggi
    IIPP Nasional 61,2 Berintegritas Sedang
    Keuangan Partai Politik 44,5 Kurang Berintegritas
    Kode Etik >60 Berintegritas Sedang
    Demokrasi Internal >60 Berintegritas Sedang
    Kaderisasi >60 Berintegritas Sedang
    Rekrutmen >60 Berintegritas Sedang

    Secara nasional, IIPP berada pada kategori sedang. Skornya mencapai 61,2. Elemen keuangan partai politik masuk kategori kurang berintegritas dengan skor 44,5. Elemen lainnya seperti kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, dan rekrutmen berada pada kategori berintegritas sedang, dengan skor di atas 60.

  • Konsulat AS Surabaya Sampaikan Duka Cita Wafatnya Ketua DPRD Adi Sutarwijono

    Konsulat AS Surabaya Sampaikan Duka Cita Wafatnya Ketua DPRD Adi Sutarwijono

    Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS) di Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono. Ucapan belasungkawa tersebut dimuat dalam surat resmi bertanggal 11 Februari 2026.

    Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Ir. H. Armudji, M.H. Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Christopher Green, menyampaikan belasungkawa atas nama Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya.

    Ucapan duka ini mencerminkan penghormatan komunitas diplomatik internasional terhadap almarhum. Adi Sutarwijono dikenal sebagai figur penting dalam pemerintahan Kota Surabaya.

    Christopher Green menulis dalam surat tersebut, "Atas nama Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, ijinkan saya menyampaikan kesedihan yang mendalam dan turut bela sungkawa atas wafatnya Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya. Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan di masa yang sulit ini."

    Ucapan belasungkawa ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi serta kontribusi Adi Sutarwijono. Kontribusinya terlihat dalam kehidupan pemerintahan dan demokrasi di Kota Surabaya.

    Profil Adi Sutarwijono

    Adi Sutarwijono, yang akrab disapa Mas Awi, menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Ia juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

    Selama kariernya, Mas Awi dikenal sebagai sosok yang tenang, komunikatif, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan politik. Pendekatan dialogis selalu menjadi ciri khasnya.

    Latar belakangnya sebagai wartawan membentuk karakter kepemimpinan yang terbuka. Ia juga responsif terhadap aspirasi publik. Di bawah kepemimpinannya, DPRD Kota Surabaya aktif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    Fungsi-fungsi tersebut mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Surabaya. Kehilangan Adi Sutarwijono dirasakan luas, tidak hanya oleh keluarga dan kolega.

    Masyarakat Surabaya juga merasa kehilangan sosok pemimpin yang bersahaja dan berkomitmen pada pengabdian. Dedikasinya meninggalkan jejak penting bagi kota tersebut.

    Tanggapan PDIP Jawa Timur

    Sementara itu, Ketua Bappilu DPD PDIP Jatim, Didik Prastiono, mengucapkan terima kasih atas ucapan belasungkawa dari Konjen AS di Surabaya.

    "Ucapan duka tersebut mencerminkan penghormatan komunitas diplomatik internasional terhadap almarhum yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur penting dalam pemerintahan Kota Surabaya," tandas Didik Prastiono.

    Peran Adi Sutarwijono di Surabaya

    Jabatan Periode Kontribusi Utama
    Ketua DPRD Kota Surabaya (Informasi tidak tersedia di teks asli) Mendukung pembangunan, peningkatan pelayanan publik.
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya (Informasi tidak tersedia di teks asli) Menjembatani kepentingan politik melalui dialog.
    Wartawan (Informasi tidak tersedia di teks asli) Membentuk karakter kepemimpinan terbuka dan responsif.
  • DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    Polemik debat terbuka antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengenai anggaran pembuatan kapal mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta agar para menteri membenahi pola komunikasi internal kabinet. Debat tersebut sebelumnya terjadi di media sosial.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terstruktur di lingkungan kabinet. Tujuannya agar tidak memicu polemik di ruang publik.

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," sambungnya.

    Menurut Alex, masalah inti bukanlah koordinasi yang buruk antar kementerian. Ia menilai persoalan ada pada informasi yang tidak utuh saat disampaikan di forum publik.

    "Sepertinya ini bukan masalah koordinasi tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik," ujarnya.

    Perdebatan ini mencuat setelah Menkeu Purbaya mempertanyakan anggaran kapal. Anggaran dari Kemenkeu disebut sudah cair, tetapi industri galangan belum menerima pesanan.

    Spekulasi Reshuffle Kabinet

    Menanggapi isu reshuffle kabinet yang muncul di tengah polemik ini, Alex berharap jika ada pergantian menteri, hal itu berdasarkan substansi.

    Pergantian menteri harus demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena persoalan di media sosial. Hal ini disampaikan Alex Indra Lukman.

    "Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini," tuturnya.

    Kronologi Debat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tudingan itu terkait anggaran kapal yang disebut sudah cair.

    Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan anggaran kapal sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu perihal pencairan anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikFinance, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan.

    Kerja sama pembangunan kapal dilakukan dengan Inggris. Dana ini bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tuduhan Menkeu Purbaya

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya terlihat heran KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Kementerian/Lembaga Isu Terkait Klarifikasi
    Kementerian Keuangan Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan Menteri KP diminta mengecek sumber dana
    Kementerian Kelautan dan Perikanan Anggaran berasal dari pinjaman luar negeri (Inggris) Bukan dana internal Kemenkeu yang dimaksud
    DPR RI (Komisi IV) Pola komunikasi internal kabinet perlu dibenahi Hindari polemik terbuka di publik