Category: Politik

  • Skandal Epstein, Kejaksaan Paris Bentuk Tim Khusus

    Skandal Epstein, Kejaksaan Paris Bentuk Tim Khusus

    Kantor kejaksaan Paris mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mendalami skandal Epstein Files yang menyeret sejumlah nama tokoh publik.

    Tim yang beranggotakan para pengacara itu akan menganalisis berkas-berkas terkait terpidana kejahatan seksual, Jeffrey Epstein.

    Dilansir dari AFP, Minggu (15/2/2026), tim tersebut akan bekerja sama dengan jaksa dari unit kejahatan keuangan nasional dan kepolisian.

    Kantor kejaksaan Paris menyatakan akan membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan apa pun yang terkait dengan Epstein.

    Beberapa tokoh publik Prancis muncul dalam rilis terbaru Departemen Kehakiman AS tentang materi dari berkas Epstein. Meski begitu, kemunculan nama-nama tokoh dalam dokumen itu tidak serta merta mengindikasikan adanya pelanggaran hukum.

    Otoritas Prancis juga menyampaikan akan menyelidiki seorang diplomat yang namanya disebut berkali-kali dalam dokumen Jeffrey Epstein. Nama diplomat Prancis itu muncul dalam sejumlah email kepada Epstein.

    Penyelidikan Internal Diplomat Fabrice Aidan

    Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot telah meminta penyelidikan dilakukan terhadap seorang diplomat bernama Fabrice Aidan.

    Barrot mengaku telah meneruskan tuduhan yang menjerat Aidan kepada jaksa penuntut umum Prancis, dan meluncurkan penyelidikan internal.

    "Saya sangat terkejut," kata Barrot dalam pernyataannya, Rabu (11/2).

    Dia menyebut Aidan sebagai 'sekretaris utama urusan luar negeri yang sedang cuti karena alasan pribadi dan memegang beberapa posisi di sektor swasta'.

    Media Prancis melaporkan bahwa Fabrice Aidan melakukan korespondensi email dengan Epstein dari tahun 2010 hingga tahun 2017.

    Rincian Kasus Jeffrey Epstein

    Berikut rincian informasi mengenai Jeffrey Epstein:

    Informasi Detail
    Nama Lengkap Jeffrey Edward Epstein
    Tanggal Lahir 20 Januari 1954
    Tanggal Kematian 10 Agustus 2019
    Kasus Perdagangan seks anak di bawah umur

    Kemunculan nama dalam dokumen Epstein tidak mengindikasikan adanya kesalahan atau pelanggaran hukum. Kasus ini masih terus bergulir dan menyeret banyak nama.

  • Megawati Tunaikan Umrah, Momen Hangat Keluarga di Makkah

    Megawati Tunaikan Umrah, Momen Hangat Keluarga di Makkah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Rangkaian ibadah umrah ini diwarnai momen kebersamaan yang hangat bersama keluarga.

    Megawati bersama keluarga menunaikan ibadah umrah pada Sabtu (14/2/2026) sore waktu setempat. Ketua Umum PDIP itu didampingi putra dan putrinya, M Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Turut mendampingi Konsul Jenderal RI Jeddah, Yusron B Ambary, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi yang juga merupakan Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif).

    Megawati memulai ibadah umrah dengan mengambil mikat di Masjid Tan'im. Setibanya di Masjidil Haram melalui jalur Royal Guest House, Megawati menunaikan salat sunat sebelum salat Asar.

    Bersama keluarga, Megawati memulai rangkaian ibadah umrah yang dipandu oleh Ustaz Muhammad Hafidz Makmun. Zuhairi Misrawi memimpin doa selama proses tawaf.

    Megawati bersama kedua anaknya memanjatkan doa untuk keluarga dan bangsa Indonesia. Proses tawaf berlangsung khidmat.

    Tahalul dan Momen Haru

    Rangkaian ibadah umrah dilanjutkan dengan sai dan ditutup dengan tahalul atau mencukur rambut. Prananda dicukur rambutnya terlebih dahulu oleh Ustadz Muhammad Hafidz Makmun, kemudian Prananda mencukur rambut Megawati, Puan, dan Nancy Prananda.

    "Tolong rambut yang di belakang ya," kata Puan ke Prananda sambil tersenyum.

    Megawati membantu menyingkapkan kerudung Puan saat proses tahalul. Setelah itu, Prananda mencukur rambut istrinya.

    Puan kemudian memberi kecupan dan memeluk Megawati, diikuti oleh Prananda dan istri. Megawati pun tampak semringah.

    Berikut adalah daftar nama yang mendampingi Megawati dalam ibadah umrah:

    Nama Jabatan/Hubungan
    M Prananda Prabowo Putra
    Nancy Prananda Istri M Prananda Prabowo
    Puan Maharani Putri, Ketua DPR RI
    Yusron B Ambary Konsul Jenderal RI Jeddah
    Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri
    Zuhairi Misrawi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif)

    Usai rangkaian ibadah umrah selesai, Megawati berfoto bersama kedua anak dan menantunya.

  • NasDem Bahas Batas Kewenangan MKMK Jaga Etik Hakim MK

    NasDem Bahas Batas Kewenangan MKMK Jaga Etik Hakim MK

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyoroti batas kewenangan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menjaga kode etik hakim MK. Menurutnya, MKMK adalah garda terdepan penjaga etik hakim yang sedang menjabat.

    "Pasal 2 Ayat (1) Peraturan MK a quo menyebutkan secara tegas bahwa Majelis Kehormatan dibentuk untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, dan negarawan," kata Rudianto kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

    Rudianto menjelaskan, kompetensi absolut MKMK adalah menjadi barikade etik bagi hakim yang sedang menjabat. Ia menekankan MKMK tidak seharusnya membuka ruang pada proses atau perbuatan yang bersifat retroaktif sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi.

    Wakil Ketua Mahkamah Partai NasDem ini mengingatkan, jika MKMK tidak membatasi diri berdasarkan prinsip restraint of authority dan restraint of institution, tindakan tersebut justru berpotensi menjadi pembangkangan terhadap konstitusi.

    "MKMK seharusnya menjadi teladan terdepan dalam merefleksikan penghormatan, Kepatuhan, dan Ketertiban Berkonstitusi UUD NRI 1945 dan Jiwa Konstitusi sebagai Corong utama Penjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim MK," katanya.

    Amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024

    Lebih lanjut, Rudianto menegaskan MKMK sepatutnya mencermati kembali amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 tentang MKMK, khususnya terkait prinsip pelaksanaan tugas lembaga tersebut.

    "Prinsip inilah yang harus dipedomani dan dicerminkan oleh para anggota MKMK dalam menyikapi laporan masyarakat," ujar dia.

    Ia menegaskan, MKMK dibentuk sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, kode etik, dan perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama), bukan untuk menghakimi perbuatan sebelum seseorang menjadi hakim konstitusi atau menganulir keputusan pengangkatan yang bersumber dari mandat undang-undang maupun mandat konstitusi Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945.

    Pencegahan Konflik Kepentingan di MK

    Sebelumnya, MKMK memastikan Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak akan ikut bersidang apabila terdapat potensi konflik kepentingan dalam perkara yang sedang ditangani MK.

    Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan bahwa mekanisme pencegahan konflik kepentingan di MK sudah memiliki preseden dan dijalankan secara konsisten.

    Senada, Ketua MK Suhartoyo pun yakin Adies Kadir akan memosisikan diri sebagai hakim MK seutuhnya karena sudah keluar dari Partai Golkar. Dia mengungkit prinsip hakim MK, yakni independen dan tak terafiliasi.

    "Tapi seharusnya dengan beliau pernah menyatakan mundur dari partisipan itu, seharusnya sudah bagaimana memosisikan sebagai hakim MK dan hakim pada umumnya kan," kata Suhartoyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2).

    "Harus independen, mandiri, tidak lagi terafiliasi di mana-mana, ke konstitusi, hukum dan keadilan," lanjutnya.

    Berikut adalah ringkasan prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh anggota MKMK dalam menjalankan tugas:

    Prinsip Deskripsi
    Penghormatan terhadap Konstitusi MKMK harus menjunjung tinggi UUD NRI 1945 dan jiwa konstitusi.
    Independensi Anggota MKMK harus independen dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun.
    Ketidakberpihakan MKMK harus bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani laporan masyarakat.
    Objektivitas MKMK harus mendasarkan penilaian pada fakta dan bukti yang ada.
  • Megawati Soekarnoputri Umrah dan Panjatkan Doa di Makkah

    Megawati Soekarnoputri Umrah dan Panjatkan Doa di Makkah

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga di Makkah, Arab Saudi.

    Megawati mengambil mikat di Masjid Tan'im atau dikenal dengan Masjid Aisyah yang berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Rombongan bertolak dari hotel tempat menginap pada Sabtu (14/2/2026).

    Putra dan Putri Megawati yaitu, Ketua DPP PDIP, M Prananda Prabowo, bersama istri Nancy Prananda serta putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut mendampingi.

    Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Agama (non-aktif) juga ikut mendampingi.

    Setelah mengambil mikat, Megawati dan rombongan menuju Royal Guest House sebagai pintu masuk ke dalam Masjidil Haram. Ketua Umum PDIP itu menunaikan salat Asar terlebih dahulu dan selanjutnya melaksanakan rangkaian ibadah umrah.

    Zuhairi Misrawi mengatakan umrah Megawati bersama keluarga pada tahun ini bersamaan dengan momen menjelang ibadah puasa Ramadan.

    "Sebab itu, umrah kali ini sangat bermakna dan mempunyai arti penting dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan," kata Zuhairi.

    Doa untuk Keluarga dan Bangsa

    Gus Mis menyampaikan Megawati bersama keluarga juga memanjatkan doa untuk keluarga yang telah wafat dan untuk bangsa Indonesia.

    "Ibu Megawati dan keluarga bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dan kearifan dalam berjuang dan membangun negeri tercinta," ujar Gus Mis.

    "Puncaknya, dalam umrah tahun ini, Megawati berdoa khusus untuk Bung Karno, Ibu Fatmawati, Taufiq Kiemas, Surindro Supjarso, keluarga besar PDI Perjuangan, dan bangsa Indonesia," sambung dia.

    Profil Singkat Tokoh

    Berikut adalah tabel yang berisi profil singkat tokoh yang disebutkan dalam berita ini:

    Nama Jabatan
    Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP
    M Prananda Prabowo Ketua DPP PDIP
    Puan Maharani Ketua DPR RI
    Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Luar Negeri
    Zuhairi Misrawi Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ketua DPP PDIP Bidang Agama (non-aktif)

    Megawati beserta keluarga khusyuk dalam menjalankan ibadah umrah serta mendoakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia.

  • Menlu AS Sebut PBB Tak Berdaya Selesaikan Konflik Gaza

    Menlu AS Sebut PBB Tak Berdaya Selesaikan Konflik Gaza

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak efektif dalam menyelesaikan konflik global saat ini. Ia bahkan menyatakan PBB tidak mampu menyelesaikan perang di Gaza, Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rubio dalam Konferensi Keamanan Munich, seperti dilansir AFP, Sabtu (14/2/2026). Rubio menyoroti peran PBB dalam menangani berbagai konflik di dunia.

    “Perserikatan Bangsa-Bangsa masih memiliki potensi luar biasa untuk menjadi alat kebaikan di dunia,” katanya.

    Namun, Rubio berpendapat bahwa PBB saat ini hampir tidak memiliki peran dalam menyelesaikan konflik. Ia menyerukan reformasi lembaga-lembaga global.

    “Tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa, saat ini, dalam masalah-masalah paling mendesak yang ada di hadapan kita, PBB tidak memiliki jawaban dan hampir tidak berperan,” katanya.

    Secara spesifik, Rubio mengkritik ketidakmampuan PBB dalam menangani perang di Gaza.

    “PBB tidak dapat menyelesaikan perang di Gaza,” ujarnya.

    Berikut ini data perkiraan dampak konflik terhadap warga sipil:

    Wilayah Perkiraan Jumlah Pengungsi Akses Air Bersih Ketersediaan Layanan Kesehatan
    Gaza Utara >500,000 Terbatas Sangat Terbatas
    Gaza Selatan >1,000,000 Tergantung Bantuan Terbatas

    Rubio menyerukan tindakan nyata dari komunitas internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan mencari solusi damai yang berkelanjutan.

  • Pemerintah Pusat Dorong Transformasi Ekonomi Perbatasan Papua

    Pemerintah Pusat Dorong Transformasi Ekonomi Perbatasan Papua

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    Menurutnya, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

    Prioritas Pembangunan Perbatasan Papua

    Ribka menjelaskan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

    Untuk optimalisasi pembangunan perbatasan, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

    Ia menekankan, kunjungan kerja bersama DPR RI tersebut menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama mengingat status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus).

    “Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.

    Wamendagri berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

    Hal itu, menurut dia, agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

    DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan

    Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

    Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten, serta berbagai instansi terkait.

    Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II juga meninjau langsung kondisi PLBN Skouw untuk memetakan kendala di lapangan secara nyata.

    Panitia Khusus DPR RI untuk Perbatasan

    Rifqinizamy mengungkapkan, kompleksitas permasalahan di perbatasan memerlukan penanganan lintas sektor yang lebih luas.

    Oleh karena itu, pihaknya berencana meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

    Berikut adalah ringkasan fokus utama dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Skouw:

    Fokus Tujuan
    Pemetaan Kendala Mengidentifikasi masalah nyata di lapangan.
    Koordinasi Lintas Sektor Meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait.
    Percepatan Penyelesaian Masalah Mencari solusi untuk persoalan di wilayah perbatasan.

    Peningkatan status menjadi Pansus diharapkan dapat memberikan penanganan yang lebih komprehensif dan efektif terhadap isu-isu perbatasan.

  • Ketua PDIP NTB Rachmat Hidayat Dorong Kader Muda Lombok Timur Maju 2029

    Ketua PDIP NTB Rachmat Hidayat Dorong Kader Muda Lombok Timur Maju 2029

    Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat memberikan sinyal akan menjadi periode terakhirnya memimpin partai berlambang banteng di Bumi Gora. Rachmat mendorong kader muda partai untuk tampil pada Pemilu 2029.

    Hal tersebut diungkapkan Rachmat saat Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDIP Lombok Timur, Sabtu (14/2/2026). Rachmat mengingatkan kader PDIP hingga tingkat ranting untuk selalu bersama rakyat.

    "Ini periode terakhir saya. Saya akan keliling kecamatan di seluruh Lombok Timur dan juga Pulau Lombok. Saya ingin memastikan PAC dan ranting hidup, bergerak, dan benar-benar bersama rakyat," ujar Rachmat dalam keterangannya.

    Rachmat yang belum lama dikukuhkan sebagai Ketua DPD PDIP NTB oleh Ketum Megawati Soekarnoputri ini akan mengakhiri periode lima tahun kepemimpinannya pada 2030.

    Rachmat mengatakan dirinya tidak masalah melepas estafet kepemimpinan partai kepada kader muda. Ia menilai pemberdayaan kader-kader muda menjadi mesin utama partai.

    "Zamannya anak muda. Mereka independen, cerdas, dan kritis. Kalau kita tidak mendekati mereka dari sekarang, kita akan tertinggal," ujar Rachmat.

    Jangan Ratapi Kejayaan Masa Lalu

    Rachmat mengingatkan kejayaan masa lalu partai bukan untuk diratapi, melainkan dijadikan bahan bakar perjuangan. Menurutnya, kunci kebangkitan ada pada konsistensi kader untuk turun langsung ke rakyat.

    "Jangan hanya pandai bicara di forum, temui rakyat, dengarkan keluhan mereka, dekati tokoh masyarakat. Partai ini hidup kalau kadernya hidup di tengah rakyat," ucap Rachmat.

    Sejarah PDIP di Lombok Timur

    Ketua DPC PDIP Lombok Timur Ahmad Sukro dalam laporannya menyinggung posisi historis Lombok Timur dalam perjalanan PDIP di NTB. Sukro mendorong kader banteng di Lombok Timur untuk meneruskan perjuangan para pendahulu partai.

    "Di sinilah sejarah itu dibangun. Jangan sampai kita membuat malu perjuangan para pendahulu. Lombok Timur harus jadi sesuatu yang berbeda dibanding DPC lainnya," ujar Sukro.

    Berikut ini adalah perkiraan jadwal Pemilu berdasarkan tahapan yang ada:

    Tahapan Waktu Pelaksanaan
    Pendaftaran Partai Politik Agustus 2027
    Verifikasi Partai Politik September – Desember 2027
    Penetapan Partai Peserta Pemilu Januari 2028
    Pendaftaran Calon Legislatif April 2028
    Kampanye September 2028 – Februari 2029
    Pemungutan Suara Maret 2029

    Jadwal ini bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keputusan KPU.

  • Kemenag Gabungkan Hisab dan Rukyat Tetapkan Awal Ramadhan 2026

    Kemenag Gabungkan Hisab dan Rukyat Tetapkan Awal Ramadhan 2026

    Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan menggunakan satu metode tunggal, antara hisab atau rukyat, dalam menentukan awal Ramadhan 1447 Hijriah.

    Keputusan ini diambil menjelang pelaksanaan Sidang Isbat yang akan menetapkan awal bulan Ramadhan 2026.

    Pemerintah memilih pendekatan integrasi atau penggabungan kedua metode sebagai dasar penetapan awal Ramadhan.

    Langkah ini dilakukan untuk menjaga akurasi ilmiah sekaligus merespons dinamika perbedaan pandangan yang ada di masyarakat terkait penentuan awal Ramadhan.

    Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026.

    Regulasi itu mengatur penggunaan metode hisab dan rukyat secara terpadu dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Abu menyebut pemerintah mengambil solusi al-jam'u wa at-taufiq atau jalan tengah, guna mengompromikan dua pendekatan yang selama ini kerap memunculkan perbedaan.

    "Pemerintah berikhtiar mengintegrasikan metode hisab dan rukyat dalam penentuan posisi hilal awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah secara cermat. Sidang Isbat menjadi wadah ilmiah dan musyawarah mufakat dalam penentuan awal bulan tersebut," ujar Abu Rokhmad dikutip dari situs Kemenag, Rabu (11/2/2026).

    Abu Rokhmad menjelaskan, metode hisab berbasis perhitungan matematis dan astronomis. Sementara itu, rukyat dilakukan melalui pengamatan visual hilal.

    Menurut Kemenag, kedua metode ini memiliki landasan dalil masing-masing sehingga tidak relevan untuk dipertentangkan.

    Ia memaparkan, metode hisab memiliki isyarat dalam Alquran. Sementara itu, rukyat merupakan praktik Rasulullah SAW dan para sahabat, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

    Sidang Isbat, lanjut Abu, menjadi forum untuk mempertemukan hasil perhitungan hisab dengan konfirmasi rukyat dari para saksi di berbagai titik pemantauan.

    "Kemenag ingin mengedukasi masyarakat, bukan mempertajam perbedaan. Pemerintah ingin memberi pemahaman bahwa perbedaan metode memiliki implikasi yang melibatkan banyak sektor," tutur Abu.

    Kepastian Hukum dan Efisiensi Anggaran

    Selain pertimbangan syariah, Kemenag juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penetapan awal Ramadhan.

    Kepastian tersebut berdampak pada operasional perkantoran, layanan publik, perbankan, hingga pengaturan ruang publik.

    Menurut Abu, Sidang Isbat menjadi instrumen negara untuk mengakomodasi kebutuhan umat sekaligus menjaga ketertiban umum.

    "Implikasi ini membutuhkan kehadiran negara dalam mengakomodasi kepentingan dan kemaslahatan bersama," katanya.

    Menanggapi isu efisiensi anggaran, Abu membantah anggapan bahwa pelaksanaan Sidang Isbat memboroskan dana negara.

    Ia menyebut pemantauan hilal di 96 titik dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak yang membiayai proses tersebut secara mandiri.

    "Kami tegaskan itu tidak benar. Pelaksanaannya mengedepankan efisiensi anggaran," kata Abu.

    Sidang Isbat 17 Februari 2026

    Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17 Februari 2026.

    Sidang akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta dan dipimpin langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat: pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal, musyawarah membahas hasil pemantauan hilal (rukyatul hilal) untuk kemudian diumumkan penetapan awal puasa Ramadan kepada masyarakat.

    Pihak yang Hadir dalam Sidang Isbat

    Sidang isbat akan dihadiri berbagai pihak, antara lain Duta Besar negara sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kemudian, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, pakar falak dari berbagai ormas Islam, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, dan Tim Hisab Rukyat Kemenag.

    Data Hisab

    Berdasarkan perhitungan hisab, ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB.

    Posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di bawah ufuk, dengan ketinggian berkisar -2° 24 menit 42 detik hingga -0° 58 menit 47 detik, serta sudut elongasi 0° 56 menit 23 detik hingga 1° 53 menit 36 detik.

    Data ini sesuai dengan kriteria visibilitas yang digunakan (seperti MABIMS), sehingga hilal belum memenuhi syarat terlihat secara teoritis.

    Untuk melengkapi data hisab, Kemenag melaksanakan rukyatul hilal di 96 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Data Posisi Hilal di Indonesia

    Berikut adalah data posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia saat matahari terbenam menjelang Ramadhan 1447 H:

    Wilayah Ketinggian Hilal Sudut Elongasi
    Seluruh Indonesia -2° 24 menit 42 detik hingga -0° 58 menit 47 detik 0° 56 menit 23 detik hingga 1° 53 menit 36 detik

    Data tersebut menunjukkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia saat matahari terbenam berada di bawah ufuk, sehingga hilal belum memenuhi syarat untuk terlihat secara teoritis berdasarkan kriteria visibilitas yang digunakan.

  • PPP Bali Gelar Bimtek Nasional, Mardiono Tekankan Peran Fraksi DPRD

    PPP Bali Gelar Bimtek Nasional, Mardiono Tekankan Peran Fraksi DPRD

    Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menekankan pentingnya peran Fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawal persatuan dan pembangunan bangsa.

    Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Fraksi PPP yang mengangkat tema "Penguatan Peran DPRD dalam Mengawal Persatuan dan Pembangunan Bangsa" di Discovery Hotel Bali.

    Menurut Mardiono, anggota DPRD dari Fraksi PPP memegang peranan penting tidak hanya bagi tata kelola pemerintahan daerah saat ini, tetapi juga dalam menentukan posisi dan kekuatan PPP dalam kontestasi nasional menyongsong Pemilu 2029.

    Sebagai partai yang lahir dari semangat persatuan umat, PPP memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh kader yang duduk di DPRD mampu menjadi teladan etika politik, perekat persatuan sosial, serta jembatan antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah daerah.

    "Seluruh kader PPP di DPRD harus tampil sebagai teladan etika politik, menjadi perekat persatuan sosial, dan menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah daerah. Peran Fraksi PPP di DPRD tidak hanya penting bagi tata kelola daerah hari ini, tetapi juga menentukan masa depan PPP dalam kontestasi nasional ke depan," ujar Mardiono, Sabtu (14/2/2026).

    Mardiono juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana ditekankan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, pesan tersebut sangat relevan dengan tugas dan fungsi DPRD.

    "Tidak ada percepatan pembangunan tanpa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Dan tidak ada pemerataan kesejahteraan tanpa orkestrasi program lintas level pemerintahan," kata Mardiono.

    Sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP), Mardiono meminta seluruh kader PPP yang saat ini duduk di DPRD untuk menjadi jembatan sinergi kebijakan.

    "Kader PPP di DPRD harus memastikan program nasional diterjemahkan secara efektif di daerah, sekaligus menyuarakan kebutuhan riil daerah ke tingkat pusat," tutur Mardiono.

    Komitmen Dukung Program Prioritas Presiden

    Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Mardiono menegaskan komitmen PPP untuk mendukung dan mengawal keberhasilan program prioritas Presiden yang berpihak kepada rakyat.

    Program tersebut di antaranya program ketahanan pangan, program makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, program pemeriksaan kesehatan gratis, serta program koperasi desa Merah Putih.

    Mardiono menegaskan Fraksi PPP di DPRD memiliki peran strategis untuk mengawal pelaksanaan program-program tersebut di daerah.

    "Peran Fraksi PPP adalah memastikan seluruh program itu berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan melalui dukungan regulasi daerah, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang konstruktif," jelas Mardiono.

    Peningkatan Kapasitas Kader

    Lebih lanjut, Mardiono menyebut Bimtek Nasional Fraksi PPP menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas teknokratis kader agar mampu mengawal pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

    "Bimtek ini penting untuk memperkuat kapasitas teknokratis kader, sehingga mampu mengawal pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan," ucap Mardiono.

    Sinkronisasi Fraksi dan Partai

    Dalam kesempatan tersebut, Mardiono juga menekankan pentingnya sinkronisasi gerak antara Fraksi PPP di DPRD dengan garis perjuangan partai.

    Menurutnya, fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan publik.

    "Fraksi bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan tangan partai dalam arena kebijakan. Karena itu, konsistensi ideologis, disiplin organisasi, dan soliditas fraksi harus terus diperkuat," tegas Mardiono.

    Melalui Bimtek Nasional ini, Mardiono berharap para anggota DPRD dari PPP memperoleh penguatan terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus mampu meningkatkan komunikasi politik serta penguatan peran sebagai wakil rakyat di daerah.

    "Jadikan seluruh pengetahuan yang diperoleh dalam forum ini sebagai bekal untuk bekerja lebih efektif di daerah masing-masing dalam mengantarkan kesejahteraan rakyat," tutup Mardiono.

    Sebelumnya, PPP telah menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 11-12 Februari 2026. Agenda tersebut kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Nasional sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai, sekaligus memantapkan kesiapan kader dalam menyongsong Pemilu 2029.

    Berikut adalah program prioritas presiden yang didukung PPP:

    Program Deskripsi
    Ketahanan Pangan Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat.
    Makan Bergizi Gratis Pemberian makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.
    Sekolah Rakyat Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis Penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
    Koperasi Desa Merah Putih Pengembangan koperasi di desa-desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
  • Indonesia Siapkan Ribuan Tentara untuk Stabilisasi Gaza

    Indonesia Siapkan Ribuan Tentara untuk Stabilisasi Gaza

    Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana pengiriman ribuan personel TNI untuk bergabung dengan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa tugas personel Indonesia akan terbatas dan spesifik, sesuai dengan mandat yang ditetapkan pemerintah dan disepakati bersama ISF.

    Indonesia menekankan bahwa partisipasi dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional, berlandaskan mandat Dewan Keamanan PBB Resolusi 2803 (2025), prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta hukum internasional.

    Kemlu menjelaskan pokok-pokok pembatasan tindakan militer TNI (national caveats) saat bertugas dalam operasi internasional. Mandat yang diberikan bersifat non-combat dan non-demiliterisasi. Artinya, Indonesia tidak terlibat dalam misi tempur atau demiliterisasi.

    Mandat Indonesia berfokus pada kemanusiaan, meliputi perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina. Pasukan perdamaian RI juga tidak akan berhadapan dengan pihak mana pun.

    “Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis Kemlu.

    Penggunaan Kekuatan Terbatas

    Penggunaan kekuatan TNI akan sangat terbatas. Kemlu RI menyampaikan bahwa kekuatan hanya diperbolehkan untuk membela diri (self-defense) dan mempertahankan mandat, dilakukan secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, dan sesuai dengan hukum internasional serta Rules of Engagement.

    Area penugasan TNI di Gaza juga dibatasi secara khusus, hanya di wilayah Gaza yang merupakan bagian integral dari Palestina. Persetujuan dari otoritas Palestina menjadi prasyarat utama sebelum penempatan personel.

    “Deployment hanya dapat dilakukan dengan consent dari otoritas Palestina, sebagai prasyarat mendasar,” lanjut keterangan Kemlu RI.

    Penolakan Perubahan Demografi

    Indonesia menolak segala bentuk perubahan demografi dan relokasi paksa. Pemerintah Indonesia menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina.

    “Indonesia secara konsisten menolak segala upaya perubahan demografi maupun pemindahan atau relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun,” kata Kemlu.

    “Partisipasi Indonesia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri bangsa Palestina. Dapat dihentikan kapan saja,” lanjutnya.

    Indonesia akan mengakhiri partisipasi jika pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

    Pemerintah Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati.

    “Partisipasi dan kehadiran personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun,” kata Kemlu.

    Respons Hamas

    Kelompok milisi Hamas telah merespons rencana pengiriman ribuan tentara Indonesia sebagai bagian dari ISF di Jalur Gaza.

    Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan bahwa wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza. Hamas juga meminta agar tugas pasukan diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.

    ISF adalah pasukan keamanan dan penjaga perdamaian multinasional yang diamanatkan PBB. Pasukan ini dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang dirancang AS serta disepakati oleh Israel dan Hamas pada akhir 2025.

    Rincian Rencana Perdamaian Gaza

    Berikut rincian rencana perdamaian Gaza yang melibatkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF):

    Aspek Detail
    Mandat ISF Pasukan keamanan dan penjaga perdamaian multinasional di bawah PBB
    Area Operasi Jalur Gaza, dengan fokus di perbatasan (menurut Hamas)
    Tugas Utama Mencegah agresi militer, mengawasi gencatan senjata, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi
    Anggota ISF Multinasional, termasuk potensi kontribusi dari Indonesia
    Dasar Hukum Mandat Dewan Keamanan PBB, hukum internasional

    Pemerintah Indonesia menyatakan tengah bersiap mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza, sebagai anggota pasukan perdamaian.

    Indonesia diyakini akan menjadi negara pertama yang berkontribusi untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), sesuai dengan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.