Category: Politik

  • Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemprov DKI Jakarta Tindak Lanjuti Surat Edaran Kemendagri Soal Korve Rutin

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memastikan akan menindaklanjuti rencana surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Edaran tersebut terkait pelaksanaan kerja bakti atau korve rutin di lingkungan pemerintahan. Program itu rencananya dijalankan setiap Selasa dan Jumat.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI pada prinsipnya akan menjalankan setiap kebijakan pusat yang dinilai baik dan bermanfaat. Hal ini termasuk edaran soal korve.

    “Untuk korve tadi juga diingatkan Pak Wagub dan kita pasti akan menindaklanjuti. Pokoknya hal yang baik dari Pemerintah Pusat pasti kita akan jalankan,” kata Pramono usai Rapat Pimpinan (Rapim) Paripurna di Balai Kota Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menilai, Jakarta relatif sudah memiliki sistem yang berjalan, baik dari sisi infrastruktur maupun tata kelola. Namun, kegiatan kerja bakti tetap dinilai penting. Ini untuk menjaga lingkungan sekaligus membangun kedisiplinan bersama.

    Inisiatif Kemendagri

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda). Edaran itu berisi instruksi bersih-bersih lingkungan dan olahraga setiap Selasa dan Jumat. Bersih-bersih serentak akan dilakukan di lingkungan kantor pemda hingga daerah.

    “Nah ini, hari Selasa dan Jumat saya akan mengeluarkan surat edaran sebagai hari… tidak hanya hari olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan korve di daerah masing-masing, baik di lingkungan kantornya maupun juga di lingkungan daerahnya,” kata Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Tito menginginkan adanya bersih-bersih serentak tidak hanya di lingkungan pemprov, tetapi juga seluruh dinas, kecamatan, hingga desa. Hal ini salah satu upaya mewujudkan ASRI, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.

    “Jadi ada korve serentak, mulai dari provinsi, dinas-dinasnya, kemudian kabupaten/kota dengan dinas-dinasnya, kecamatan, desa. Kalau itu semua dilakukan bersih-bersih, ya negara kita akan jauh lebih baik,” ujarnya.

    Jadwal Pelaksanaan Korve

    Berikut adalah rincian jadwal dan area pelaksanaan korve rutin yang diinisiasi oleh Kemendagri:

    Hari Pelaksanaan Jenis Kegiatan Lingkup Pelaksanaan
    Setiap Selasa Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
    Setiap Jumat Olahraga dan Kerja Bakti (Korve) Lingkungan kantor pemda hingga daerah
  • Ghislaine Maxwell Tolak Jawab Pertanyaan DPR AS Soal Kasus Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell Tolak Jawab Pertanyaan DPR AS Soal Kasus Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell, mantan kekasih dan kaki tangan terpidana kejahatan seks Jeffrey Epstein, menolak menjawab pertanyaan anggota parlemen Amerika Serikat (AS). Penolakan ini terjadi dalam sesi tanya jawab pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Maxwell dimintai keterangan melalui tautan video dari penjara tempatnya ditahan. Komite Pengawasan DPR AS, yang dikuasai Partai Republik, sedang menyelidiki hubungan Epstein dengan tokoh berpengaruh.

    Penyelidikan juga mencakup penanganan informasi terkait tindak kejahatan Epstein. Maxwell dipanggil untuk bersaksi setelah kumpulan dokumen baru kasus Epstein dirilis pada 30 Januari lalu.

    Maxwell, yang sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara karena memperdagangkan anak perempuan kepada Epstein, menggunakan haknya. Ia menolak menjawab berdasarkan Amandemen Kelima Konstitusi AS.

    Amandemen ini melindungi individu dari pengakuan yang memberatkan diri sendiri. Maxwell menolak menjawab pertanyaan apa pun dari anggota Komite Pengawasan DPR AS.

    Pengacara Ghislaine Maxwell, David Markus, menyatakan kliennya siap berbicara sepenuhnya dan sejujurnya. Namun, hal itu akan dilakukan jika diberikan pengampunan oleh Presiden Donald Trump.

    “Hanya dia yang dapat memberikan penjelasan lengkap mengenai tindakan Epstein,” kata Markus dalam sebuah pernyataan.

    “Beberapa orang mungkin tidak menyukai apa yang mereka dengar, tetapi kebenaran itu penting. Misalnya, baik Presiden Trump maupun Presiden Bill Clinton tidak bersalah atas pelanggaran apa pun. Hanya Nona Maxwell yang dapat menjelaskan mengapa, dan publik berhak atas penjelasan itu,” ucapnya.

    Departemen Kehakiman AS merilis jutaan halaman dokumen terkait penyelidikan Epstein. Dokumen tersebut mencakup 38.000 kali penyebutan nama Trump dalam lebih dari 5.300 berkas, menurut peninjauan New York Times.

    Partai Demokrat menuduh Maxwell memanfaatkan kesaksiannya sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan pengampunan dari Trump. Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, dari Partai Republik mengatakan ia tidak mempercayai Maxwell pantas mendapatkan pengampunan.

    Tanggapan Komite DPR AS

    “Sayangnya, hari ini dia memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki setiap warga Amerika, pertanyaan yang sangat penting dalam penyelidikan ini, dan dia memilih untuk menggunakan haknya berdasarkan Amandemen Kelima,” kata Comer.

    Jadwal Kesaksian Lain dalam Investigasi Epstein

    Selain Maxwell, Komite Pengawasan DPR AS menjadwalkan lima kesaksian lainnya. Kesaksian ini merupakan bagian dari investigasi dokumen Epstein. Berikut jadwalnya:

    Tokoh Penting Jabatan/Keterangan Tanggal Kesaksian
    Les Wexner Miliarder & Pendiri Victoria's Secret 18 Februari
    Bill Clinton Mantan Presiden AS 26 Februari
    Hillary Clinton Mantan Ibu Negara & Mantan Menteri Luar Negeri AS 27 Februari
    Akuntan Epstein (Tidak Disebutkan Nama) 11 Maret
    Pengacara Epstein (Tidak Disebutkan Nama) 19 Maret

    Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jaringan dan aktivitas Jeffrey Epstein.

  • Kapolri Buka Rapim Polri 2026 di TMII Jakarta Timur, Siap Kawal Rencana Kerja Pemerintah

    Kapolri Buka Rapim Polri 2026 di TMII Jakarta Timur, Siap Kawal Rencana Kerja Pemerintah

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Pembukaan Rapim ini digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Dalam arahannya, Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Acara ini dihadiri 272 personel dari berbagai jajaran.

    Prosesi pembukaan Rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri. Dia didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Tema Rapim Polri 2026 adalah 'Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026'. Personel yang hadir meliputi Pejabat Utama Mabes Polri dan para Kapolda.

    Perwakilan dari Kompolnas juga turut serta dalam agenda tahunan penting ini.

    Jenderal Sigit menjelaskan bahwa Rapim Polri 2026 menindaklanjuti arahan Presiden. Beberapa arahan tersebut menjadi tugas pokok Polri dalam mendukung kerja pemerintah.

    "Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    "Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses," sambungnya.

    Program yang menjadi fokus antara lain percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG dan ketahanan pangan (jagung).

    Selain itu, hilirisasi sampah menjadi energi juga menjadi perhatian utama. Polri juga bertugas mengawal ekonomi.

    Pengawalan ekonomi mencakup pencegahan kebocoran anggaran negara. Penjagaan stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' juga ditekankan.

    Stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Ramadan, dijamin melalui Satgas Pangan.

    Narasumber dan Fokus Diskusi

    Rapim Polri 2026 menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yaitu penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.

    Pada Sesi I, materi dipaparkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.

    Sesi Topik Utama Narasumber Kunci
    Sesi I Penguatan Ekosistem Pangan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
    Sesi II Kedaulatan Energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

    Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir. Mereka memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.

    Paparan Internal dan Penutupan

    Kapolri dan Wakapolri juga menyampaikan paparan internal Polri. Paparan ini bertujuan mendukung, mengamankan, dan menyukseskan RKP 2026.

    Beberapa pejabat tinggi Polri turut mengisi materi. Di antaranya adalah Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat dan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga memberikan paparan. Rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel.

    Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore hari. Penutupan ditandai dengan penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), TNI, serta para kepala staf TNI. Agenda rapat membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

    Rapat pembahasan tersebut berlangsung tertutup dari publik. Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Sejumlah pihak pemerintah dan militer hadir dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, hadir mewakili pihak pemerintah. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Turut hadir pula para wakil kepala staf dari tiga matra TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga nampak menghadiri rapat penting ini.

    Utut Adianto secara resmi membuka rapat dengan menyatakan statusnya tertutup untuk umum.

    "Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Utut membuka rapat.

    Utut menjelaskan alasan rapat ini digelar secara tertutup. Salah satu alasannya karena adanya pembahasan strategis yang memerlukan kerahasiaan.

    "Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup," ungkapnya.

    Berikut adalah daftar peserta rapat penting tersebut:

    Instansi/Lembaga Perwakilan yang Hadir
    Komisi I DPR RI Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono
    Kementerian Pertahanan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto
    TNI Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita Para Wakil Kepala Staf (Tiga Matra)
    Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan
  • Sidang Sengketa Ijazah Presiden Jokowi Ditunda di KIP Jakarta

    Sidang Sengketa Ijazah Presiden Jokowi Ditunda di KIP Jakarta

    Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta menunda sidang putusan sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sidang yang sedianya digelar hari ini, Selasa (10/2/2026), batal dilaksanakan.

    Penundaan ini disampaikan Syamsuddin Alimsyah dari kubu Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Ia memberikan pernyataan pers di gedung KIP, Jakarta.

    Sidang putusan sengketa salinan ijazah Jokowi seharusnya dimulai pukul 11.00 WIB. Namun, penundaan mendadak diumumkan oleh KIP.

    Alasan penundaan tersebut belum dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pemohon.

    Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

    Sengketa informasi ini diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman. Ketiganya tergabung dalam kelompok Bonjowi.

    Mereka meminta salinan ijazah Jokowi. Permintaan juga mencakup dokumen akademik pendukung proses perkuliahan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ketidakterbukaan Dokumen UGM

    Tim pemohon menyoroti ketidakterbukaan sejumlah dokumen akademik dari UGM. Mereka menilai ada inkonsistensi penjelasan.

    UGM menyatakan sebagian arsip tidak tersedia. Hal ini dikarenakan usia dokumen yang sudah lama. Namun, pemohon meragukan alasan tersebut.

    Berikut poin-poin utama tuntutan Bonjowi terkait sengketa ijazah Jokowi:

    Pihak Pemohon Tuntutan Utama Klaim UGM Penilaian Pemohon
    Leony Lidya Salinan Ijazah Jokowi Arsip Tidak Tersedia Inkonsistensi Penjelasan
    Lukas Luwarso Dokumen Akademik Pendukung Usia Dokumen Lama Meragukan Alasan
    Herman Keterbukaan Informasi – Perlu Audit Menyeluruh

    "Ada inkonsistensi dalam penjelasan tersebut," kata Syamsuddin Alimsyah, Selasa (10/2/2026).

  • Andre Rosiade Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Padang

    Andre Rosiade Dorong Percepatan Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Padang

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kunjungan ini bertujuan memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan tepat waktu dan aman hukum. Andre juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah pembebasan lahan.

    Flyover Sitinjau Lauik merupakan proyek besar lintas pemerintahan. Andre menjelaskan, proyek ini diperjuangkan sejak masa Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto. Tahap pertama proyek ini bernilai hampir Rp 2,8 triliun.

    Proyek ini direncanakan berlanjut ke tahap kedua dengan nilai lebih dari Rp 3 triliun. Pembiayaan seluruhnya berasal dari APBN Direktorat Jenderal Bina Marga. Keberadaan flyover ini diharapkan memperlancar jalur transportasi di Sumatera Barat.

    “Proyek ditargetkan sudah fungsional pada Oktober 2027. Kepastian lahan menjadi kunci utama agar pembangunan dan investasi tidak kembali terhambat,” kata Andre Rosiade, Selasa (10/2/2026).

    Andre mengapresiasi sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, BPN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumbar. Sinergi ini krusial dalam mengawal proses pembebasan lahan yang sering menjadi kendala.

    Rombongan meninjau titik awal Flyover Panorama Sitinjau Lauik 1. Titik ini merupakan bagian paling krusial dari jalur Padang-Solok yang dikenal rawan kecelakaan. Kepala Kanwil BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi turut hadir.

    Hadir pula Kepala Kejati Sumbar Muhibbudin dan Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi. Jajaran Pemprov dan Pemko Padang juga ikut serta dalam peninjauan lokasi. Peninjauan ini menunjukkan komitmen berbagai pihak.

    Pendampingan Hukum dan Penyelesaian Lahan

    Kepala Kejati Sumbar Muhibbudin menegaskan komitmen pendampingan hukum. Hal ini untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Pendampingan ini juga mencegah timbulnya persoalan hukum di kemudian hari.

    Muhibbudin mengakui bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan utama. Namun, ia optimistis masalah ini dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi yang intensif. Kejati siap memfasilitasi rapat koordinasi.

    Rapat koordinasi awal April akan diselenggarakan untuk mempercepat penyelesaian proyek flyover. Kejati juga siap mendukung rencana pembangunan jalan tol ke depan. Percepatan ini vital untuk pertumbuhan daerah.

    “Kalau ini cepat selesai, kita lanjut ke tahap duanya,” katanya.

    Progres dan Fasilitas Pendukung Flyover Sitinjau Lauik

    Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi menyampaikan progres Flyover Sitinjau Lauik sesuai tahapan. Target fungsional proyek tetap pada Oktober 2027. Selain pekerjaan utama, BPJN menyiapkan fasilitas pendukung keselamatan.

    Fasilitas pendukung tersebut berupa rest area dan lajur penyelamat. Fasilitas ini akan dibangun di Panorama 2 yang memiliki turunan ekstrem. Rest area direncanakan berfungsi sebagai titik pengecekan rem kendaraan.

    Terkait lahan, sebagian kawasan hutan telah mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Administrasi lahan masyarakat sekitar 10 hektare ditargetkan rampung pada Maret. Ini akan mengakselerasi pekerjaan fisik di lapangan.

    Instansi Terlibat Peran Kunci
    Komisi VI DPR RI Pengawasan & Dukungan Legislasi
    Forkopimda Sumbar Koordinasi & Pengamanan Daerah
    Kejaksaan Tinggi Sumbar Pendampingan Hukum
    BPN/ATR Sumbar Pengadaan Lahan
    Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Pelaksana Proyek
    Pemprov Sumbar Dukungan Administrasi & Daerah
    Pemko Padang Dukungan Administrasi & Daerah

    “Keberhasilan Panorama 1 akan dilanjutkan ke Panorama 2 untuk memperkuat jalur logistik Padang-Solok-Sawahlunto hingga Jambi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” katanya.

    Andre Rosiade menegaskan bahwa sinergi akan terus diperkuat hingga tahap kedua proyek. Ia menekankan Flyover Sitinjau Lauik bukan sekadar infrastruktur. Proyek ini adalah jalur keselamatan, logistik, dan masa depan ekonomi Sumatera Barat.

  • Pengacara Mendiang Jeffrey Epstein Minta CIA dan NSA Buka Dokumen Rahasia

    Pengacara Mendiang Jeffrey Epstein Minta CIA dan NSA Buka Dokumen Rahasia

    Pengacara mendiang Jeffrey Epstein, terpidana kasus kejahatan seks anak, secara resmi mengajukan permintaan kepada Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) dan Badan Keamanan Nasional (NSA). Permintaan tersebut berisi rilis semua dokumen yang berkaitan dengan potensi koneksi intelijen yang melibatkan klien mereka.

    Langkah ini dilaporkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, pada Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (10/2/2026). Permintaan ini memperkuat spekulasi tentang kemungkinan koneksi Epstein dengan dinas intelijen.

    Pengacara yang mewakili harta warisan Epstein secara resmi meminta CIA dan NSA untuk mengungkapkan dokumen. Dokumen tersebut diharapkan menunjukkan hubungan operasional, afiliasi, atau informasi intelijen tersembunyi kliennya.

    Epstein ditemukan tewas di sel tahanan di New York saat menunggu sidang kasus perdagangan seks anak. Kematiannya ditetapkan sebagai bunuh diri, namun memicu spekulasi dan konspirasi selama bertahun-tahun.

    Hubungan luas Epstein dengan orang-orang kaya dan berpengaruh di dunia menjadikannya isu politik sensitif. Ia dicurigai sempat menjadi mata-mata Israel dan bergabung dengan intelijen AS semasa hidupnya.

    Permintaan resmi ini diajukan berdasarkan Undang-undang Kebebasan Informasi (FOIA). Tujuannya adalah mencari dokumen yang menunjukkan apakah Epstein memiliki hubungan terbuka atau diakui dengan lembaga intelijen tersebut, serta keberadaan dokumen rahasia atau tidak rahasia mengenai dirinya.

    Respons FOIA sebelumnya dari CIA, termasuk permintaan pada tahun 1999 dan 2011, tidak menemukan bukti afiliasi terbuka. Namun, CIA menolak mengonfirmasi atau menyangkal keberadaan materi rahasia apa pun.

    NSA juga tidak mengonfirmasi atau membantah keberadaan dokumen relevan dalam permintaan terkait. Alasannya adalah kekhawatiran akan potensi bahaya terhadap keamanan nasional serta perlindungan sumber dan metode intelijen.

    Informasi sebelumnya mengenai Jeffrey Epstein dan Lembaga Intelijen:

    Tahun Lembaga Intelijen Tindakan/Tanggapan
    1999 CIA Tidak menemukan bukti afiliasi terbuka, menolak konfirmasi/penyangkalan materi rahasia.
    2011 CIA Tidak menemukan bukti afiliasi terbuka, menolak konfirmasi/penyangkalan materi rahasia.
    Sebelumnya NSA Tidak mengonfirmasi/membantah dokumen relevan (alasan keamanan nasional).

    Interaksi dengan Direktur CIA William Burns

    Permintaan resmi ini diajukan setelah kumpulan dokumen Epstein yang baru dirilis Departemen Kehakiman AS pada 30 Januari lalu. Dokumen tersebut mengungkapkan interaksi masa lalu antara Epstein dan Direktur CIA William Burns.

    William Burns menjabat sebagai Direktur CIA periode Maret 2021 hingga Januari 2025. Saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri AS pada tahun 2014, menurut dokumen pemerintah AS, Burns telah menjadwalkan serangkaian pertemuan dengan Epstein.

    Pertemuan tersebut termasuk makan siang di sebuah firma hukum di Washington dan pertemuan di rumah Epstein di New York. Juru bicara Burns mengatakan bahwa dia "sangat menyesal pernah bertemu" dengan Epstein.

    "…sangat menyesal pernah bertemu," kata Juru bicara Burns. Ia juga menegaskan bahwa semua kontak telah diputus setelah Burns mengetahui tentang hukuman pidana Epstein atas kasus prostitusi anak pada tahun 2008 lalu.

  • Bambang Soesatyo Tegaskan Penguatan Regulasi Dana Desa, Alokasi 2025 Capai Rp 71 Triliun

    Bambang Soesatyo Tegaskan Penguatan Regulasi Dana Desa, Alokasi 2025 Capai Rp 71 Triliun

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan urgensi penguatan regulasi pengelolaan dana desa. Hal ini penting agar dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Penguatan regulasi juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Bamsoet memandang dana desa sebagai instrumen fiskal strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

    Pada tahun 2025, alokasi dana desa diperkirakan mencapai sekitar Rp 71 triliun. Oleh karena itu, pengelolaannya harus difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga desa.

    Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah melampaui Rp 600 triliun. Dana ini telah mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa.

    Namun, Bamsoet juga mengakui adanya persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana. Masalah ini perlu dibenahi secara serius.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menguji sekaligus menjadi co-promotor sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur, Meida Rachmawati. Sidang ini juga dihadiri Prof. Dr. Faisal Santiago, Dr. KMS Herman, dan Dr. Ahmad Redi sebagai penguji.

    “Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah sudah melampaui Rp 600 triliun. Dana sebesar ini telah mendorong pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa. Namun kita juga harus jujur melihat bahwa masih ada persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana yang perlu dibenahi secara serius,” ujar Bamsoet, Selasa (10/2/26).

    Pola Alokasi dan Keadilan Sosial

    Bamsoet menilai pola pengalokasian dana desa yang seragam antar desa tidak lagi relevan. Kondisi sosial ekonomi desa sangat beragam, menuntut pendekatan regulasi yang lebih peka.

    Perbedaan tingkat kemiskinan, keterisolasian wilayah, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan memerlukan penyesuaian regulasi.

    “Regulasi dana desa ke depan harus berpijak pada keadilan sosial. Desa dengan kemiskinan ekstrem, wilayah terpencil, serta keterbatasan akses layanan dasar harus memperoleh porsi yang lebih proporsional. Dana desa harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kemandirian masyarakat,” kata Bamsoet.

    Berikut adalah beberapa data terkait alokasi dan dampak dana desa:

    Tahun Alokasi Dana Desa (Estimasi) Jumlah BUMDes Terbentuk
    2015-2024 > Rp 600 Triliun > 60.000
    2025 Rp 71 Triliun Belum Tersedia

    Tata Kelola dan Pengawasan Dana Desa

    Selain alokasi, Bamsoet juga menyoroti tata kelola dan pengawasan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan perlunya penguatan regulasi.

    Peningkatan kapasitas aparatur desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harus berjalan beriringan.

    “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Digitalisasi perencanaan dan pelaporan keuangan desa sudah menunjukkan hasil positif, tetapi harus diikuti dengan penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi perangkat desa. Setiap rupiah dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkas Bamsoet.

  • Menteri UMKM Maman Abdurrahman Soroti Peran PT Blue Ray dalam Kasus Suap Importasi Barang Ilegal

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman Soroti Peran PT Blue Ray dalam Kasus Suap Importasi Barang Ilegal

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti kasus suap importasi barang palsu dan ilegal yang melibatkan PT Blue Ray sebagai perantara di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Maman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap konsisten dalam penindakan hukum.

    "Saya mengapresiasi kepada para penegak hukum khususnya KPK dan kita berharap agar KPK bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum," ujar Maman di Kementerian Investasi/Hilirisasi dan BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Maman, banjirnya barang impor dari luar negeri sangat meresahkan UMKM. Hal ini karena derasnya arus impor yang masuk membuat UMKM tidak mampu bersaing dari segi harga.

    Insentif pemerintah, termasuk modal, akan sia-sia jika pasar tidak dapat menyerap produk UMKM. Ia membeberkan data selisih ekspor-impor antara Indonesia dan China yang mencolok.

    "Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100. Di catatan ekspor di Cina, melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada gap 800 yang tidak tercatat secara resmi. Berarti kan dia suka-sukanya saja kasih harga," terang Maman.

    Selain barang tidak tercatat, Maman juga menyoroti praktik under-invoicing. Praktik ini memalsukan nilai faktur agar pajak yang dibayarkan lebih rendah dari seharusnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Maman telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya, lanjut Maman, berkomitmen untuk membenahi jajaran DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    "Pak presiden juga mengatakan itu coba, kalau dalam beberapa pesan dari pak presiden catatan under-invoicing ini kan masuk dalam kategori juga yang under-invoicing. Jadi, semua catatan-catatan yang tidak resmi itu masuk ke dalam secara ilegal," terang Maman.

    Skema Suap dan Jalur Importasi

    Dampak barang impor murah tidak hanya memukul ekonomi, tapi juga merembet ke masalah sosial serius. Maman menyebut banyak pelaku UMKM terjerat masalah keluarga akibat tidak mampu menutupi modal belanja.

    "Kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, (tetapi) dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana impact-nya. Jadi, saya pikir yuk udah saatnya kita setop permainan ini," imbuh ia.

    Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap adanya kesepakatan pada Oktober 2025. Kesepakatan itu melibatkan Kasi Intel Bea dan Cukai Orlando Hamonangan dan Kasubdit Intel Bea dan Cukai Sisprian Subiaksono.

    Mereka diduga bersepakat dengan pemilik PT Blueray John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray Andri, serta Manajer Operasional PT Blueray Dedy Kurniawan. Tujuannya adalah mengatur jalur importasi barang ke Indonesia.

    KPK menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur dua jenis jalur pengawasan barang impor. Ada jalur hijau tanpa cek fisik dan jalur merah dengan cek fisik.

    "Selanjutnya, FLR (pegawai Bea Cukai Filar) menerima perintah dari ORL (Orlando) untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%," ujar Asep dikutip detikNews.

    Pihak Terlibat Peran
    Maman Abdurrahman Menteri UMKM
    PT Blue Ray Perantara Kasus Suap
    Orlando Hamonangan Kasi Intel Bea dan Cukai
    Sisprian Subiaksono Kasubdit Intel Bea dan Cukai
    John Field Pemilik PT Blueray
    Andri Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray
    Dedy Kurniawan Manajer Operasional PT Blueray
  • DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi permohonan pertimbangan calon duta besar (dubes) dari negara-negara sahabat untuk Indonesia.

    Selain itu, DPR juga menerima Surpres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan. Hal ini diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang memimpin rapat, membacakan sejumlah Surpres yang telah diterima oleh lembaga legislatif tersebut.

    Salah satu Surpres, dengan Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, berisi permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari berbagai negara untuk Republik Indonesia.

    “Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara untuk Republik Indonesia,” kata Saan.

    Saan Mustopa menjelaskan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

    DPR juga telah menerima Surpres mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Perkoperasian.

    “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti, dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

    Pembahasan Calon Duta Besar Negara Sahabat

    Setelah rapat paripurna, Saan Mustopa menjelaskan bahwa calon duta besar yang dimaksud berasal dari negara lain yang diajukan untuk disetujui bertugas di Indonesia.

    Namun, terkait jumlah negara sahabat yang mengajukan calon dubes, Saan menyatakan akan dirapatkan terlebih dahulu.

    “Ini bukan dubes kita yang ke negara luar ya, ini di negara sahabat, negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia,” kata Saan.

    “Jadi, nanti saya cek dulu ada berapa negara sahabat yang mau nanti dirapat-konsultasikan,” tambahnya.

    Saan Mustopa menegaskan, bahwa pembahasan ini khusus untuk duta besar dari negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia, bukan sebaliknya.

    “Jadi bukan yang dari Indonesia ke luar negeri tapi yang negara sahabat yang akan menjadi duta besar di Indonesia,” jelasnya.

    Berikut rincian Surpres yang diterima DPR RI:

    Nomor Surpres Tanggal Perihal
    R 03 15 Januari 2026 Permohonan Pertimbangan Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara untuk RI
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Kepulauan
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Perkoperasian