Category: Politik

  • Pengacara Jeffrey Epstein Desak CIA dan NSA Ungkap Koneksi Intelijen

    Pengacara Jeffrey Epstein Desak CIA dan NSA Ungkap Koneksi Intelijen

    Pengacara mendiang Jeffrey Epstein, pelaku kejahatan seks anak, secara resmi meminta Badan Intelijen Pusat (CIA) dan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat untuk merilis seluruh dokumen.

    Permintaan itu terkait potensi koneksi intelijen yang diduga melibatkan klien mereka. Langkah ini membuka kembali spekulasi tentang jaringan Epstein.

    Menurut laporan The Washington Post, pengacara yang mewakili harta warisan Epstein telah mengajukan permintaan resmi agar CIA dan NSA mengungkapkan setiap dokumen.

    Dokumen yang diminta berkaitan dengan hubungan operasional, afiliasi, koneksi intelijen, atau informasi intelijen yang disembunyikan terkait Epstein.

    Pengungkapan ini diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas dan jaringannya yang selama ini diselimuti misteri.

    Berikut adalah beberapa kejadian internasional menarik lainnya yang terjadi pada Selasa (10/2/2026):

    Negara/Pihak Isu Utama Tanggapan/Aksi
    AS (Donald Trump) Aneksasi Tepi Barat oleh Israel Tegas menentang langkah Israel
    Arab Saudi & Negara Muslim Kontrol Israel atas Tepi Barat Kecaman bersama, Israel tidak memiliki kedaulatan
    AS (Angkatan Laut) Pengerahan militer dekat Iran Pesawat pengintai P-8A Poseidon beroperasi dekat Iran
    Israel Serangan di Lebanon selatan Menewaskan 4 orang, termasuk 1 anak, target Hizbullah

    Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat

    Presiden AS Donald Trump menegaskan kembali penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Penegasan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperdalam kendali atas wilayah pendudukan tersebut.

    Kritikan global, termasuk dari Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki, menghujani Israel atas langkahnya.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan Trump menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel, sekutu dekat AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (10/2/2026).

    Kecaman Negara Muslim Terhadap Israel

    Arab Saudi dan sejumlah negara Arab serta mayoritas Muslim lainnya, termasuk Indonesia, mengecam langkah Israel memperdalam kendali atas Tepi Barat.

    Negara-negara tersebut menegaskan Tel Aviv tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Tepi Barat.

    Kecaman ini disampaikan dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir Al Arabiya dan Anadolu Agency, Selasa (10/2/2026).

    Pesawat Pengintai AS Dekat Iran

    Pesawat pengintai maritim P-8A Poseidon milik Angkatan Laut AS terdeteksi mengudara di dekat Iran, bahkan bolak-balik pekan ini.

    Deteksi pesawat pengintai ini bersamaan dengan pengerahan aset militer besar-besaran AS ke Timur Tengah, tepatnya di dekat Iran.

    Presiden AS Donald Trump pada akhir Januari lalu mengatakan bahwa 'armada besar' dan kapal-kapal 'sangat besar, sangat kuat' sedang berlayar ke Iran.

    Dia juga berharap AS tidak perlu menggunakan aset-aset militernya tersebut, saat Trump mempertimbangkan serangan terhadap Teheran.

    AS mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta tiga kapal penghancur rudal — USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy, dan USS Spruance — ke Laut Arab pada akhir Januari saat ketegangan dengan Iran meningkat.

    Dua kapal perang AS di antaranya terdeteksi berlayar di dekat Selat Hormuz, satu kapal lainnya di Laut Merah.

    Serangan Israel di Lebanon

    Pasukan Israel menewaskan empat orang, termasuk seorang anak, dalam serangannya di Lebanon selatan. Itu terjadi dalam dua serangan terpisah yang menurut militer Israel menargetkan anggota kelompok Hizbullah.

    Dilansir Al Arabiya dan Reuters, Selasa (10/2/2026), dalam insiden ketiga, pasukan Israel menangkap seorang pejabat dari al-Jamaa al-Islamiya, kelompok Sunni Lebanon, selama penggerebekan, Senin (9/2) waktu setempat.

    Militer Israel menggambarkannya sebagai 'teroris senior' dan mengatakan dia dipindahkan ke Israel untuk diinterogasi.

    Israel telah melakukan serangan reguler di Lebanon sejak perang tahun 2024 dengan Hizbullah, menewaskan sekitar 400 orang sejak gencatan senjata, menurut data dari sumber keamanan Lebanon.

  • TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    TNI Siap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Gaza, Fokus Bantuan Kemanusiaan

    Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang mempersiapkan pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina. Misi utama pasukan ini akan terfokus pada bantuan kemanusiaan.

    Selain itu, pasukan juga akan terlibat dalam upaya rekonstruksi wilayah serta menjaga stabilitas gencatan senjata. Hal ini ditegaskan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

    Juru bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menjelaskan komitmen Indonesia. Keterlibatan difokuskan pada aspek kemanusiaan.

    “Kalau untuk keterlibatan Indonesia sudah dijelaskan bahwa lebih fokus pada humanitarian (kemanusiaan), bantuan rekonstruksi, sama untuk mendukung gencatan senjata,” kata Vahd Nabyl Achmad Mulachela di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Meski demikian, Vahd belum dapat memberikan rincian mengenai jadwal pasti pengiriman pasukan tersebut. Jumlah personel juga belum final.

    “Kalau untuk proses persiapan, memang Indonesia melakukan persiapan tersebut. Mengenai timeline, ini belum ada yang definitif. Jumlah juga belum definitif,” ujarnya.

    Diskusi masih berlangsung terkait batasan keterlibatan. Indonesia tidak akan terlibat dalam misi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya.

    “Ya memang ada reservasi-reservasi dari kita untuk tidak terlibat dalam yang tidak sejalan dengan garis kita. Jadi itu yang saat ini memang pembahasannya berlangsung,” imbuhnya.

    Persiapan Matang TNI AD

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD telah mulai mempersiapkan pasukannya. Persiapan dilakukan untuk misi perdamaian di Gaza.

    Proses ini sejalan dengan koordinasi resmi dari Mabes TNI. Tujuannya adalah menentukan kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.

    “Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” kata Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

    Terkait jumlah personel yang akan diberangkatkan, Maruli menyebut angka tersebut masih perkiraan. Belum ada keputusan final.

    Angka ini masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI. Jumlah bisa mencapai ribuan personel.

    “Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.

    Profil Pasukan Perdamaian

    Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menjelaskan pihak TNI menunggu keputusan Presiden. Personel yang diberangkatkan memiliki pengalaman di misi perdamaian PBB.

    TNI memiliki pengalaman berharga dalam misi serupa.

    “Saya kira kita udah punya pengalaman ya, ada UNIFIL yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana, inilah nanti yang akan kita rekrut,” kata Tandyo, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2).

    Aspek Misi Detail Fokus
    Tujuan Utama Bantuan Kemanusiaan, Rekonstruksi, Gencatan Senjata
    Fase Persiapan Sedang Berlangsung
    Jumlah Personel Belum Definitif (Estimasi 5.000-8.000)
    Pengalaman Pasukan Pernah bertugas di misi perdamaian PBB (misal: UNIFIL)
    Status Keputusan Akhir Menunggu keputusan Presiden dan koordinasi Mabes TNI
  • Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Buckingham Akan Bantu Selidiki Pangeran Andrew Terkait Jeffrey Epstein

    Istana Kerajaan Inggris menyatakan kesiapannya untuk membantu Kepolisian dalam penyelidikan terhadap mantan Pangeran Andrew. Investigasi ini terkait dugaan hubungan Andrew dengan mendiang pelaku kejahatan seks AS, Jeffrey Epstein.

    Kepolisian Inggris sedang menelusuri klaim bahwa Andrew membagikan dokumen rahasia London kepada Epstein. Kepolisian Thames Valley mengonfirmasi penyelidikan ini pada Selasa (10/2/2026).

    Dugaan tersebut menyebut Andrew Mountbatten-Windsor, demikian ia kini dikenal, membagikan sejumlah dokumen rahasia. Hal ini terjadi saat ia menjabat sebagai utusan perdagangan Inggris.

    Andrew secara konsisten membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan Epstein. Bantahan ini diulang di tengah munculnya tuduhan baru.

    Istana Buckingham, melalui pernyataan resminya, menyatakan bahwa Raja Charles III sangat prihatin. Ini adalah respons terhadap tuduhan yang muncul terhadap adiknya, Andrew.

    Tanggung jawab untuk menanggapi tuduhan-tuduhan spesifik berada di tangan Mountbatten-Windsor sendiri, kata Istana Buckingham. Namun, Istana Buckingham mengindikasikan mereka akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan kepolisian mana pun.

    “Meskipun klaim spesifik yang dimaksud adalah tanggung jawab Tuan Mountbatten-Windsor sendiri, jika kami dihubungi oleh Kepolisian Thames Valley, kami siap mendukung mereka seperti yang Anda harapkan,” kata Istana Buckingham dalam pernyataannya.

    Istana Buckingham juga menegaskan kembali posisinya mengenai korban pelecehan seksual. “Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, pikiran dan simpati Yang Mulia telah, dan tetap bersama, para korban dari segala bentuk pelecehan.”

    Rilis Dokumen Epstein Ungkap Dugaan Baru

    Tuduhan terhadap Andrew mencuat setelah Departemen Kehakiman AS merilis kumpulan baru dokumen Epstein. Dokumen ini dirilis pada 30 Januari lalu dan memuat beberapa korespondensi yang mencurigakan.

    Salah satu email tertanggal 30 November 2010 menunjukkan Andrew meneruskan kepada Epstein 'laporan kunjungan untuk Vietnam, Singapura, Hong Kong, dan Shenzhen'. Laporan ini berkaitan dengan kunjungan resminya ke Asia Tenggara.

    Email terpisah pada Malam Natal tahun 2010 juga menunjukkan dugaan serupa. Andrew membagikan 'pengarahan rahasia soal peluang-peluang investasi yang terkait dengan rekonstruksi Provinsi Helmand di Afghanistan' kepada Epstein.

    Berikut adalah ringkasan timeline kasus Pangeran Andrew dan Jeffrey Epstein:

    Tahun Peristiwa Penting
    2010 Dugaan Andrew membagikan dokumen rahasia ke Epstein
    2019 Andrew mundur dari tugas kerajaan
    2022 Andrew selesaikan gugatan perdata Virginia Giuffre
    2024 Virginia Giuffre meninggal dunia
    2026 Kepolisian Inggris selidiki dugaan baru

    Andrew Mundur dari Tugas Kerajaan

    Andrew, yang kini berusia 65 tahun, telah mengundurkan diri dari tugas kerajaan sejak 2019. Keputusan ini diambil setelah hubungannya dengan Epstein terungkap ke publik.

    Dia juga melepaskan semua gelar kerajaannya, termasuk Duke of York. Pelepasan gelar ini terjadi saat tuduhan terhadapnya semakin meningkat.

    Pada 2022, Andrew menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan Virginia Giuffre. Wanita AS tersebut menuduh Epstein memperdagangkan dirinya kepada Andrew ketika ia berusia 17 tahun.

    Giuffre meninggal dunia tahun lalu, dengan memoarnya dirilis setelah dia berpulang. Memoar tersebut mencakup beberapa klaim spesifik yang melibatkan Andrew.

    Andrew selalu membantah tuduhan-tuduhan terhadapnya. Penyelesaian hukum dengan salah satu korban Epstein tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab atas klaim tersebut.

  • Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Jimmy Lai Divonis 20 Tahun Penjara di Hong Kong, Disebut Setara Hukuman Mati

    Pengadilan Hong Kong menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada aktivis demokrasi dan taipan media Jimmy Lai. Putusan ini disebut oleh sejumlah pakar hak asasi manusia sebagai "setara dengan hukuman mati" mengingat usia Lai yang sudah 78 tahun.

    Hakim menyatakan Jimmy Lai bersalah atas tuduhan praktik kolusi dan penerbitan publikasi yang dianggap melawan pemerintah. Kasus ini menjadi sorotan internasional terkait kebebasan berekspresi di Hong Kong.

    Dokumen ringkasan putusan hakim menyatakan, "Setelah mempertimbangkan tindakan kriminal yang serius dan berat… pengadilan memutuskan bahwa total hukuman yang pantas bagi Jimmy dalam perkara ini adalah 20 tahun penjara." Ini menandai babak baru dalam perjuangan Jimmy Lai.

    Hakim menjelaskan, Jimmy Lai telah menjalani dua tahun masa tahanan sejak 2020. Oleh karena itu, ia masih harus menyelesaikan 18 tahun sisa masa hukumannya di penjara.

    Setelah putusan dibacakan, Jimmy Lai terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Momen tersebut dilaporkan oleh kantor berita Associated Press.

    Namun, sebelum memasuki ruang pengadilan, menurut Associated Press, wajahnya terlihat tegang. Beberapa orang yang melihatnya bahkan dilaporkan menangis.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan banding, Robert Pang, pengacara Jimmy Lai, menjawab singkat, "tidak ada komentar." Ini menunjukkan ketidakpastian langkah hukum selanjutnya.

    Hukum Keamanan Nasional dan Konsekuensinya

    Jimmy Lai dikenal sebagai kritikus keras pemerintah Cina. Ia divonis berdasarkan Hukum Keamanan Nasional yang diberlakukan Cina pada 2020, beriringan dengan maraknya protes pro-demokrasi di Hong Kong.

    Hukum ini menargetkan kelompok oposisi pro-demokrasi dan segala aktivitas yang dianggap subversif, separatis, teroris, atau berkolaborasi dengan kekuatan asing. Penerapannya memicu kekhawatiran global.

    Selain Jimmy Lai, pendiri harian Apple Daily juga ditahan. Mereka dianggap melanggar Hukum Keamanan Nasional yang kontroversial ini.

    Pada tahun 2008, Jimmy Lai pernah masuk dalam kategori 40 orang terkaya versi Forbes, dengan kekayaan HK$1,2 miliar atau sekitar Rp2,3 triliun. Namun, aset dan sahamnya dibekukan pada 2021, menyebabkan perusahaannya, Next Digital, tutup.

    Di pengadilan, Jimmy Lai menyebut dirinya "tahanan politik." Ia menyadari perjuangannya menjaga demokrasi tidak akan berakhir baik bagi dirinya, namun menganggap pengorbanan tersebut sebagai hal yang "terhormat."

    Dukungan Keluarga dan Kondisi Kesehatan

    Seluruh keluarga inti Jimmy Lai, termasuk keenam anaknya, terus memberikan dukungan kepadanya. Mereka tetap setia mendampingi dalam masa sulit ini.

    "Ayah kami adalah ayah yang kuat. Mentalnya masih kuat tapi fisiknya melemah," kata Claire, anak Jimmy Lai, sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

    Menurut Claire, Jimmy Lai mengalami masalah kesehatan tulang punggung dan pinggang, diabetes, jantung, dan tekanan darah yang lebih tinggi dibanding setahun sebelumnya. Kondisi ini memperparah kekhawatiran atas hukumannya.

    Kecaman Internasional atas Putusan

    Uni Eropa (UE) mengkritisi putusan hakim terhadap Jimmy Lai dan meminta agar ia segera dibebaskan. Mereka menekankan pentingnya kebebasan pers.

    "Persekusi politis terhadap Jimmy, mantan petinggi Apple Daily, dan jurnalis telah mencoreng reputasi Hong Kong," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Uni Eropa.

    "Uni Eropa meminta otoritas Hong Kong untuk mengembalikan kebebasan pers, salah satu pilar keberhasilan sebagai pusat bisnis internasional, dan berhenti memerkusi (menganiaya) jurnalis."

    Jimmy Lai saat ini berkewarganegaraan Inggris. Namun, Hong Kong dan Cina tidak mengenal sistem dua kewarganegaraan, dan Beijing memperlakukan Jimmy layaknya warga negara Cina.

    Sekretaris Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyatakan bahwa dengan kondisi kesehatan Jimmy Lai yang lemah, hukuman tersebut "setara dengan hukuman penjara seumur hidup."

    "Saya merasa khawatir dengan kesehatan Jimmy dan lagi-lagi saya minta otoritas Hong Kong untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya dan membebaskannya atas dasar kemanusiaan, sehingga ia bisa kembali berkumpul bersama keluarga," kata Yvette Cooper.

    Jerman juga menyuarakan kekhawatirannya terkait hukuman tersebut. Kanselir Friedrich Merz akan berkunjung ke Cina dalam waktu dekat.

    Juru bicara pemerintah Jerman belum menyatakan apakah Merz akan menyinggung kasus tersebut. Sementara itu, juru bicara Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, telah menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan Jimmy Lai dan meminta "otoritas Hong Kong untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan."

    Perbandingan Hukuman dan Status Jimmy Lai

    Aspek Keterangan
    Usia Jimmy Lai 78 tahun
    Lama Hukuman 20 tahun penjara
    Tuduhan Utama Praktik kolusi, publikasi melawan pemerintah
    Dasar Hukum Hukum Keamanan Nasional Cina 2020
    Status Kewarganegaraan Inggris (diperlakukan Cina sebagai warga negara Cina)
    Kondisi Kesehatan Masalah tulang punggung & pinggang, diabetes, jantung, tekanan darah tinggi

    Pemimpin global termasuk Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, begitu juga dengan kelompok sayap kanan, telah mengecam putusan bersalah terhadap Jimmy Lai.

    Keir Starmer menyinggung kasus Jimmy Lai secara lebih detail ketika bertemu dengan pemimpin Cina Xi Jinping pada Januari 2026.

    "Menunjukkan kepada dunia bahwa Beijing akan menempuh langkah-langkah luar biasa untuk membungkam mereka yang memperjuangkan kebebasan-kebebasan fundamental," kata Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Marco Rubio menyebut hukuman itu sebagai "akhir yang tidak adil dan tragis," sambil menyerukan pemberian "pembebasan bersyarat atas dasar kemanusiaan" untuk Jimmy Lai.

    Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand juga menyatakan bahwa Ottawa "kecewa" atas putusan tersebut dan menyerukan "pembebasan segera atas dasar kemanusiaan."

    Dampak terhadap Kebebasan Pers di Hong Kong

    Banyak pihak memandang vonis terhadap Jimmy Lai sebagai simbol penurunan kebebasan pers di Hong Kong. Kasus ini memperkuat kekhawatiran global.

    Nathan Law, aktivis pro-demokrasi Hong Kong dan mantan politisi yang kini menjadi eksil di Inggris, mengatakan kepada DW bahwa otoritas Hong Kong telah menjatuhkan hukuman yang "menghancurkan" bagi taipan media tersebut.

    "Dua puluh tahun benar-benar di luar imajinasi siapa pun. Ini pada dasarnya setara dengan hukuman seumur hidup bagi Jimmy yang berusia 78 tahun," kata Nathan Law.

    "Putusan ini menimbulkan kesedihan mendalam bagi warga Hong Kong, karena kami percaya pada visi kebebasan pers serta kemampuan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan bersikap kritis terhadap pemerintah Cina."

    Dalam sebuah pernyataan, Direktur Human Rights Watch untuk Asia, Elaine Pearson, mengatakan hukuman "keras" terhadap Jimmy Lai tersebut "efektifnya merupakan hukuman mati, skala hukuman ini tidak adil dan kejam."

    Amnesty International menyebut kasus ini sebagai "tonggak kelam dalam transformasi Hong Kong dari sebuah kota yang berjalan di bawah naungan supremasi hukum menjadi kota yang dikuasai dengan ketakutan."

    Sementara itu, CEO Committee to Protect Journalists, Jodie Ginsberg, menegaskan bahwa "supremasi hukum di Hong Kong telah hancur sepenuhnya."

    "Putusan yang sangat mengagetkan ini ibarat paku terakhir di peti mati kebebasan pers di Hong Kong," kata Jodie Ginsberg. Ia menyerukan agar komunitas internasional perlu bersama-sama mendesak agar Jimmy Lai dibebaskan.

    Reporters Without Borders (RSF) menyatakan bahwa vonis terhadap taipan media tersebut "akan bergema jauh melampaui Jimmy. Mengirimkan sinyal tegas mengenai masa depan kebebasan pers di wilayah itu."

    Posisi Hong Kong merosot ke peringkat 140 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025 versi RSF. Saat itu, organisasi kebebasan media tersebut mengatakan bahwa mereka belum pernah menyaksikan "kemerosotan yang begitu tajam dan cepat dalam catatan kebebasan pers di sebuah negara atau wilayah."

  • DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Terkait Dugaan Terima Suap Pilkada 2024

    DKPP Pecat Ketua KPU Kota Bogor M Habibi Terkait Dugaan Terima Suap Pilkada 2024

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Muhammad Habibi dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Habibi terbukti menerima uang dan berupaya memenangkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut 5, Raendi Rayendra dan Eka Maulana, pada Pilkada 2024.

    Putusan tersebut tercantum dalam amar putusan 205-PKE-DKPP/XI/2025 yang dikutip pada Selasa (10/2/2026). Sanksi Pemberhentian Tetap diberlakukan terhitung sejak putusan dibacakan.

    DKPP menyatakan, Habibi melanggar kode etik karena menerima gratifikasi dari Raendi-Eka pada Pilkada 2024. Pihak DKPP juga menyebut Habibi tidak menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara sah.

    "Artinya Teradu tidak bertanggung jawab selaku Penyelenggara Pemilu untuk dimintai jawaban atas aduan yang didalilkan kepada Teradu," ujar DKPP.

    Pengadu, yang merupakan anggota PPK Kecamatan Bogor Tengah saat Pilkada 2024, menerima pesan WhatsApp dari Habibi. Pesan itu meminta pengadu datang ke rumah Habibi untuk pertemuan.

    Dalam pertemuan itu, Habibi meminta pengadu mengoordinasikan 10 anggota PPK untuk membantu pemenangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana. Komunikasi antara keduanya berlanjut melalui WhatsApp.

    Pada 6 November 2024, Habibi kembali menghubungi pengadu dan meminta pengadu mengambil uang operasional sebesar Rp 10.000.000 di rumahnya.

    Keesokan harinya, 7 November 2024, Habibi dan beberapa anggota PPK bertemu membahas mekanisme pemenangan pasangan calon tersebut. Pertemuan ini juga disertai pembagian dana operasional awal kepada anggota PPK yang hadir, masing-masing Rp 500.000.

    Selain itu, anggota PPK diminta membuat data tim penyelenggara (PPK, PPS, dan KPPS) yang akan dilibatkan. DKPP menyebut teradu menyerahkan uang Rp 33.000.000 sebagai dana operasional kepada pengadu.

    Pengadu kemudian bertemu dengan anggota PPK lain untuk membahas alokasi anggaran, yakni Rp 1.500.000 untuk PPS dan Rp 150.000 untuk setiap pemilih.

    "Bahwa berdasarkan keterangan Pengadu dalam sidang pemeriksaaan, pada tanggal 14 November 2024 Pengadu menyerahkan data tambahan yang sebelumnya dinyatakan kurang oleh Teradu. Setelah menyerahkan data tersebut, Teradu memberi uang sejumlah Rp 150.000.000 kepada Pengadu untuk operasional pemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Nomor Urut 5 atas nama dr Raendi Rayendra dan Eka Maulana pada Pilkada Tahun 2024, dengan membuat format data yaitu nomor DPT, nama Lengkap, dan Nomor TPS," ujar DKPP.

    DKPP juga mengungkapkan Habibi meminta pengadu mengambil uang Rp 3,7 miliar dari seseorang di Bogor. Habibi kemudian mengambil Rp 500 juta dengan alasan pengamanan.

    Uang sisa Rp 3,2 miliar dimasukkan ke dalam 1.500 amplop, masing-masing berisi Rp 2.000.000, sehingga total Rp 3.000.000.000. Sisa Rp 200.000.000 diserahkan kepada seseorang bernama Novi.

    Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Pengadu, Altisan Sumampouw, anggota PPK Kecamatan Bogor Timur pada Pilkada 2024. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada pemilih, dengan instruksi untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5.

    Tindakan Habibi, pengadu, dan saksi pengadu yang berstatus PPK ini terbukti tidak netral dan melanggar hukum.

    "DKPP berpendapat tindakan Pengadu dan Saksi Pengadu tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika, terlebih Pengadu melibatkan banyak penyelenggara Pemilu lainnya yang seharusnya menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu DKPP perlu mengingatkan agar KPU lebih selektif lagi dalam merekrut penyelenggara pemilu adhoc, yang mampu menjaga integritas," ujar DKPP.

    Hasil Pilkada Kota Bogor 2024

    Sebagai informasi, Pilkada Kota Bogor dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, Dedie A Rachim dan Jenal Mutaqin. Keduanya telah dilantik dan bertugas sebagai Wali Kota Bogor.

    Sementara, pasangan Raendi Rayendra dan Eka Maulana, yang disebut DKPP memberi uang ke Habibi, meraih 71.736 suara. Suara mereka menempatkan mereka di posisi ketiga dalam Pilkada Kota Bogor.

    Alokasi Dana Operasional Pemenangan Pasangan Calon

    Pihak Penerima Jumlah (IDR) Keterangan
    Anggota PPK (awal) 500.000 Per orang yang hadir
    Dana Operasional Pengadu 10.000.000 Pertemuan awal
    Dana Operasional Pengadu 33.000.000 Tahap selanjutnya
    Anggaran PPS 1.500.000 Per PPS
    Anggaran Pemilih 150.000 Per pemilih
    Dana Operasional Pemenangan 150.000.000 Setelah penyerahan data tambahan
    Novi 200.000.000 Sisa uang setelah amplop
    Amplop Pemilih 3.000.000.000 1.500 amplop @ Rp 2.000.000
  • Cadangan Emas Jerman di AS: Aman dari Campur Tangan Trump?

    Cadangan Emas Jerman di AS: Aman dari Campur Tangan Trump?

    Bertepatan di ruang bawah tanah Federal Reserve (Fed) di New York, Amerika Serikat (AS), tersimpan berton-ton cadangan emas milik Jerman. Pertanyaan besar kini muncul: apakah aset berharga ini aman dari potensi campur tangan pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump?

    Perdebatan mengenai kemungkinan pemulangan batangan emas tersebut ke Jerman semakin memanas, memicu pembahasan di kalangan politisi dan ahli ekonomi.

    Cadangan emas ini merupakan milik Deutsche Bundesbank, bank sentral Jerman. Fungsinya krusial untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara tersebut. Meskipun Parlemen Jerman (Bundestag) dapat membahas masa depan dan pengamanan cadangan ini, keputusan akhir mengenai lokasi penyimpanan tetap berada di tangan Bundesbank.

    Lokasi Penyimpanan Cadangan Emas Jerman

    Brankas Federal Reserve di New York menjadi fasilitas penyimpanan emas negara terbesar di dunia, menampung hingga 6.000 ton emas. Bank sentral Jerman melaporkan total cadangan emasnya mencapai 3.350 ton.

    Sekitar 37% atau 1.236 ton emas Jerman, senilai sekitar 160 miliar euro (Rp3.202 triliun), disimpan di Fed New York. Sebanyak 13% berada di Bank of England di London, dan sisa 50% tersimpan di Bundesbank di Frankfurt.

    Jerman menempati posisi kedua negara dengan cadangan emas terbanyak setelah AS yang memiliki 8.133 ton. Berikut adalah daftar 10 negara dengan cadangan emas terbanyak:

    No. Negara Cadangan Emas (Ton)
    1 Amerika Serikat 8.133
    2 Jerman 3.350
    3 Italia 2.451
    4 Prancis 2.437
    5 Rusia 2.326
    6 Cina 2.304
    7 Swiss 1.039
    8 India 880,2
    9 Jepang 846
    10 Turki 644,3

    Indonesia berada jauh di luar peringkat 25 besar. Menurut Bloomberg Tech, bank sentral Indonesia memiliki sekitar 80 ton cadangan emas yang disimpan di dalam negeri.

    Mengapa Banyak Emas Jerman di AS?

    Cadangan ini berawal dari sistem moneter dunia Bretton Woods yang diterapkan pada tahun 1944. Sistem yang diprakarsai AS ini menetapkan nilai tukar tetap semua mata uang terhadap dolar AS. Jerman bergabung pada tahun 1952.

    Selama 'keajaiban ekonomi' era 1950-an dan 1960-an, surplus ekspor Jerman dalam bentuk dolar ditukarkan dengan emas. Demi kemudahan dan efisiensi biaya, emas tersebut langsung disimpan di AS.

    Selain itu, selama Perang Dingin, alasan keamanan menjadi pertimbangan utama: emas disimpan jauh dari jangkauan Uni Soviet.

    Risiko Penyimpanan Emas di Luar Negeri

    Penyimpanan cadangan emas di luar negeri berpotensi memiliki risiko. Venezuela menjadi salah satu contoh nyata. Dalam keadaan darurat, hanya emas di brankas domestik yang dapat diakses langsung.

    Pada tahun 2018, Bank of England menolak akses pemerintah Caracas terhadap cadangan emas Venezuela di London. Hal ini disebabkan oleh sanksi keuangan terhadap rezim Presiden Maduro.

    Bank of England juga menghadapi ketidakjelasan mengenai pihak berwenang Venezuela yang dapat memberi instruksi terkait penyimpanan emas. Pada awal 2019, pemerintah Inggris, sejalan dengan AS dan sebagian Uni Eropa, mengakui Juan Guaidó sebagai presiden sementara Venezuela. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum apakah instruksi dari pemerintahan Maduro dapat dipatuhi.

    Risiko Cadangan Emas Jerman di AS

    Para ahli terbelah dalam menilai risiko ini. Banyak yang mendukung pemulangan cadangan emas karena menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah AS.

    Stefan Rie, ahli strategi pasar modal dari Acatis, mengungkapkan kekhawatirannya.

  • Iran Bersedia Kurangi Pengayaan Uranium Jika AS Cabut Semua Sanksi

    Iran Bersedia Kurangi Pengayaan Uranium Jika AS Cabut Semua Sanksi

    Teheran menyatakan kesiapan untuk "mengencerkan" kadar uraniumnya yang sangat diperkaya. Syaratnya, Amerika Serikat (AS) harus mencabut semua sanksi yang dikenakan terhadap Iran.

    Pernyataan ini muncul setelah perundingan nuklir antara kedua negara kembali dilanjutkan. Pembicaraan tersebut sempat terhenti pasca perang Iran dan Israel tahun lalu, sebelum dilanjutkan pada 6 Februari.

    Mohammad Eslami, Kepala Badan Energi Atom Teheran, menyampaikan pernyataan ini. Dikutip oleh kantor berita resmi IRNA News Agency pada Senin (9/2) waktu setempat, seperti dilansir AFP, Selasa (10/2/2026).

    "Sebagai kesimpulan, menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan pengenceran kadar uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen… Kepala Organisasi Energi Atom mengatakan bahwa hal ini bergantung apakah semua sanksi akan dicabut sebagai imbalannya," demikian seperti dilaporkan IRNA News Agency.

    Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah pencabutan itu mencakup semua sanksi terhadap Iran. Atau hanya sanksi yang dikenakan oleh AS saja yang menjadi syaratnya.

    Pengenceran uranium yang diperkaya berarti mencampurnya dengan bahan campuran. Tujuan tindakan ini adalah untuk mengurangi level pengayaan uranium tersebut. Dengan demikian, produk akhirnya tidak melebihi ambang batas pengayaan yang telah ditetapkan.

    Sebelum insiden pemboman fasilitas-fasilitas nuklir Teheran oleh AS dan Israel pada Juni tahun lalu. Iran telah memperkaya uranium hingga 60 persen.

    Angka ini jauh melebihi batas 3,67 persen yang diizinkan. Batas tersebut didasarkan pada perjanjian nuklir tahun 2015, yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

    Kekhawatiran Senjata Nuklir

    Negara-negara Barat, di bawah kepemimpinan AS, mencurigai Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Teheran.

    Menurut badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Iran adalah satu-satunya negara. Yakni yang tidak memiliki senjata nuklir, namun memperkaya uranium hingga 60 persen.

    Pasokan uranium yang sangat diperkaya seberat 400 kilogram milik Iran, sebelum perang melawan Israel berkecamuk tahun lalu, tidak diketahui jelas lokasinya. Inspektur nuklir PBB terakhir kali mencatat lokasinya pada 10 Juni 2025 lalu.

    Pasokan tersebut berpotensi memungkinkan Iran memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir. Ini bisa terjadi jika pengayaan uranium mencapai 90 persen.

    Sikap AS dan Iran Terhadap Pengayaan Uranium

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyerukan larangan total pengayaan uranium bagi Iran. Kondisi ini tidak dapat diterima oleh Teheran.

    Iran menganggap situasi tersebut sangat tidak menguntungkan. Bahkan lebih buruk daripada perjanjian nuklir tahun 2015 yang sebelumnya berlaku.

    Iran mempertahankan haknya untuk memiliki program nuklir sipil. Hal ini didasarkan pada ketentuan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

    Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Teheran dan 190 negara lainnya.

    Tabel Perbandingan Tingkat Pengayaan Uranium

    Berikut adalah perbandingan tingkat pengayaan uranium yang pernah dicapai Iran dengan batas yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir 2015.

    Tingkat Pengayaan Keterangan
    60% Tingkat pengayaan Iran sebelum Juni tahun lalu
    3,67% Batas yang diizinkan berdasarkan perjanjian nuklir 2015
    90% Tingkat yang berpotensi memproduksi bom nuklir

    Dalam perundingan nuklir terbaru di Oman pada 6 Februari lalu. Iran menolak seruan AS untuk menghentikan pengayaan uranium, menurut seorang diplomat regional yang berbicara kepada Reuters.

    Diplomat itu menuturkan bahwa Iran bersedia membahas "level dan kemurnian" pengayaan uranium. Atau alternatifnya, konsorsium regional sebagai solusi.

  • Kemhan Akan Latih 4.000 ASN Jadi Komcad Mulai April

    Kemhan Akan Latih 4.000 ASN Jadi Komcad Mulai April

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan memulai pelatihan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pada bulan April. Program ini merupakan bagian dari upaya Kemhan untuk memperkuat pertahanan negara dengan melibatkan sumber daya manusia dari berbagai kementerian/lembaga.

    Kemhan telah meminta 49 kementerian/lembaga (K/L) untuk mengirimkan nama-nama ASN yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan menyatakan harapan untuk menjadikan seluruh ASN sebagai Komcad di masa depan.

    Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan, target awal adalah 4.000 ASN dari 49 K/L. Pelatihan diperkirakan akan dimulai sekitar akhir bulan depan atau April 2026.

    “Kita akan harapannya bisa menjadikan seluruh ASN Komcad, tapi ini di awal ini kita akan mulai dengan 4.000 ASN yang akan kita didik Komcad dari semua kementerian, 49 K/L itu kita sudah minta,” kata Donny Ermawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    “Mungkin nanti di akhir bulan depan kira-kira mungkin ya, April mungkin kira-kira akan kita mulai nanti ya,” tambahnya.

    Donny menambahkan, nama-nama ASN yang diajukan oleh kementerian/lembaga akan melalui proses seleksi terlebih dahulu. Pelatihan tersebut direncanakan berlangsung selama sekitar dua bulan.

    “Saya rasa ini akan sejalan dengan tugas mereka di ASN ya. Ini kan hanya sekitar dua bulan mereka mendapatkan pelatihan Komcad ini, setelah itu mereka kembali lagi melaksanakan tugas sebagai ASN. Jadi tidak ada halangan ataupun konflik dari tugas-tugas mereka nantinya,” tuturnya.

    Detail Pelatihan dan Dasar Hukum

    Menteri Pertahanan Sjafrie sebelumnya menyampaikan, pelatihan Komcad bagi 4.000 ASN Jakarta akan fokus pada semester pertama 2026. ASN yang berusia 18 hingga 35 tahun akan diberikan pelatihan dasar militer.

    “Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang,” kata Sjafrie dilansir Antara.

    Program Komcad ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2019 secara spesifik mengatur tentang siapa yang dapat menjadi Komcad.

    Aspek Keterangan
    Jumlah ASN Dilatih 4.000
    Target Awal ASN dari 49 Kementerian/Lembaga
    Perkiraan Mulai April 2026
    Durasi Pelatihan Sekitar 2 bulan
    Usia Peserta 18-35 tahun
    Lokasi Fokus Kementerian di Jakarta (semester I 2026)
    Dasar Hukum UU Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (2)

    Komponen Cadangan adalah bentuk pengabdian sukarela dalam usaha pertahanan negara. Sebagai warga negara Indonesia, ASN secara hukum termasuk dalam kategori warga negara yang dapat menjadi bagian Komponen Cadangan sesuai ketentuan tersebut.

  • IPK Indonesia Turun ke Angka 34, Sejajar dengan Nepal

    IPK Indonesia Turun ke Angka 34, Sejajar dengan Nepal

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kini mencapai angka 34. Perolehan ini menempatkan Indonesia sejajar dengan Nepal, yang juga menghadapi isu korupsi mengakar.

    Manajer Program TII, Ferdian Yazid, mengungkapkan bahwa Nepal tahun lalu sempat mengalami demonstrasi politik. Hal itu disebabkan praktik korupsi yang kuat di sektor publik.

    Dengan nilai 34, peringkat Indonesia merosot tajam ke posisi 109. Angka ini sama dengan capaian tahun lalu, menunjukkan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

    Ferdian menjelaskan sembilan sumber data menjadi penentu skor IPK Indonesia. Dari total data tersebut, dua kategori mengalami penurunan signifikan.

    Kategori pertama adalah IMD World Competitiveness. Peneliti bertanya kepada para pebisnis mengenai persepsi suap dan korupsi di Indonesia.

    Skor IPK Indonesia pada tahun 2025 di kategori ini hanya 26. Angka tersebut turun 19 poin dari tahun 2024 yang mencapai 45.

    "Para responden dari pebisnis ini banyak menjawab korupsi itu semakin banyak di Indonesia tahun 2025," jelas Ferdian, Selasa (10/2/2026).

    Kategori berikutnya yang menunjukkan penurunan adalah Bertelsmann Foundation Transform Index. Kategori ini berfokus pada efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap pidana korupsi.

    Sejumlah pakar menjadi responden dalam kategori ini. Pada tahun 2025, Indonesia meraih angka 39.

    Skor itu turun sembilan poin dari tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan persepsi negatif dari para pakar.

    "Ini menunjukkan persepsi pakar yang menjadi responden Indonesia ini sistem (pencegahan korupsi dan penegakan hukum) Indonesia masih tidak efektif," tutur Ferdian.

    Perbandingan dengan Negara Lain

    Skor IPK 34 menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara Afrika. Di kawasan ASEAN, Indonesia menyamai Laos.

    Namun, Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura. Singapura meraih skor IPK 84, menunjukkan perbedaan signifikan.

    Negara Skor IPK 2025 Keterangan
    Indonesia 34 Sejajar dengan Nepal dan Laos
    Nepal 34 Pernah mengalami demonstrasi politik akibat korupsi
    Laos 34 Sejajar dengan Indonesia di ASEAN
    Singapura 84 Jauh meninggalkan Indonesia
    Aljazair 34 Salah satu negara Afrika dengan skor sama
    Malawi 34 Salah satu negara Afrika dengan skor sama
    Sierra Leone 34 Salah satu negara Afrika dengan skor sama

    "Berikut skor CPI negara lain yang memiliki skor yang sama. Jadi ada beberapa negara Afrika misalnya Aljazair, Malawi, Sierra Leone. Indonesia juga memiliki skor yang sama dengan negara tetangga Asean, Laos," kata Ferdian.

  • Ketua MPR Ungkap Curhat Gubernur Aceh Soal Bencana Banjir Bandang

    Ketua MPR Ungkap Curhat Gubernur Aceh Soal Bencana Banjir Bandang

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap curahan hati Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengenai penanganan bencana di Aceh. Mualem mengibaratkan bencana banjir pada akhir November 2025 seperti tsunami kedua.

    Kunjungan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2/2026) untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Gubernur Aceh. Muzani menyampaikan bahwa Mualem telah menceritakan betapa beratnya beban yang ditanggung Provinsi Aceh.

    "Ini tsunami kedua, Pak'. Itu istilah yang diucapkan oleh beliau kepada kami," kata Ahmad Muzani di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Mualem Muzakir Manaf banyak menyampaikan persoalan terkait bencana Aceh. Ia mendorong pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi seperti saat penanganan pascatsunami 2004.

    "Dan waktu itu saya sudah berkunjung ke sini, di awal, tidak lama setelah kunjungan itu Pak Mualem bertemu saya dan menyampaikan banyak persoalan, banyak masalah," ujar Muzani.

    Selain itu, Mualem juga menyoroti minimnya keuangan daerah untuk menanggung beban bencana. Persoalan ketiga adalah kebutuhan hunian sementara bagi para pengungsi.

    "Yang keempat, perlunya dipikirkan masa depan mereka yang tidak lagi memiliki pekerjaan, termasuk anak-anak sekolah dan seterusnya," tambah Muzani.

    Berikut adalah ringkasan aspirasi yang disampaikan Gubernur Aceh:

    No. Aspirasi Utama Keterangan
    1. Pembentukan Badan Rekonstruksi Mencontoh penanganan pascatsunami 2004
    2. Dukungan Keuangan Daerah Mengatasi minimnya anggaran bencana
    3. Penyediaan Hunian Sementara Bagi warga terdampak dan pengungsi
    4. Jaminan Masa Depan Korban Pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan

    Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemulihan Infrastruktur

    Muzani menyatakan, semua aspirasi Mualem langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, sakit Aceh adalah sakit Indonesia, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

    "Ketika kami menyampaikan kepada Mualem bahwa semangatnya bagi kami MPR, semangat pertama apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang juga menusuk hati kami semua di Jakarta. Aceh adalah bagian Negara Republik Indonesia, Aceh adalah bagian dari NKRI, dan sakit Aceh adalah sakit kami, bencana Aceh adalah bencana kami," kata Muzani.

    Pemerintah berkomitmen penuh dalam upaya penanganan dan pemulihan Aceh. Muzani bersyukur 99 persen listrik di Aceh sudah menyala kembali.

    "Tadi disampaikan oleh Pak Tito (Mendagri) sudah hampir, sudah 99% listrik di Aceh nyala. Tinggal beberapa puluh desa yang belum nyala itu pun karena lokasinya yang sangat jauh, memerlukan kesabaran, tapi petugas PLN dengan kesabarannya, dengan kekuatannya akan terus memulihkan seluruh kelistrikan yang ada di Aceh," ungkap Muzani.

    Pemulihan pelayanan kesehatan juga terus dilakukan. Presiden Prabowo bertekad membangun kembali Aceh dengan segala daya dan kekuatan yang ada.

    Pesan Presiden dan Tradisi Ramadan

    "Itu disampaikan dalam banyak pidato beliau, baik pidato dalam terbatas di rapat kabinet ataupun dalam pidato dalam rapat pusat-daerah di pusat daerah yang dilakukan secara terbuka. Dan dalam banyak kesempatan beliau terbuka bahwa Aceh harus kita bangun kembali jauh lebih bagus dari sebelumnya," kata Muzani.

    Sebelum keberangkatan ke Aceh, Muzani bertemu Presiden Prabowo. Presiden menitipkan salam hormat untuk masyarakat Aceh.

    Mualem juga mengutarakan beban masyarakat Aceh menghadapi bulan Ramadan. Tradisi Meugang di Aceh menjadi salah satu perhatiannya.

    "Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai sebuah pikiran ketika kami bertemu dengan Mualem, yang dipikirkan oleh Mualem bagaimana masyarakat Aceh menghadapi bulan puasa," beber Muzani.

    Dukungan Terhadap Usulan Daerah

    MPR berkomitmen mendukung pemulihan Aceh. Muzani bertanya kepada Mualem tentang prioritas utama yang harus didukung oleh MPR.

    "Saya bertanya kepada Mualem, kemampuan kami di MPR sangat terbatas tapi kami terus-menerus mendapatkan support dari kanan-kiri, tapi apa yang harus dipilih oleh Bapak Gubernur. Akhirnya yang dipilih oleh Gubernur adalah yang pertama-tama dulu ini yang kita cari," tutur Muzani.

    Muzani menanggapi usulan peniadaan barcode pembelian BBM subsidi di Aceh. Ia akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong usulan tersebut.

    "Kami menurut Pak Tito persoalan ini tidak terlalu rumit, insyaallah tidak ada masalah," sebut Muzani.

    Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Badan Anggaran DPR. Koordinasi ini terkait usulan 500 ribu pemegang kartu BPJS subsidi warga Aceh agar ditanggung APBN.

    "Undang-undang memungkinkan ini ditanggung oleh APBN. Hanya ini perlu kita bicarakan bersama baik dengan otoritas BPJS ataupun dengan Menteri Kesehatan dan tentu saja Badan Anggaran di DPR. Ini pentingnya kita semua," kata Muzani.

    Bantuan dan Pembangunan Infrastruktur Permanen

    Bantuan untuk warga Aceh di sejumlah desa belum tersalurkan. Hal ini karena akses jembatan dan jalan yang terputus.

    Muzani berharap Kementerian PUPR akan membangun jembatan sementara di sejumlah wilayah Aceh menjadi permanen usai lebaran. Kementerian PUPR juga sedang fokus pada pemulihan di Sumatera Barat, Aceh Utara, dan Aceh.

    "Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu setelah ini mungkin setelah lebaran barangkali sudah mulai dilakukan pembangunan yang lebih permanen oleh kementerian PUPR, karena kementerian PUPR di Jakarta juga sangat konsentrasi dan waktunya digunakan untuk melakukan pemulihan di Sumatera Barat, Aceh Utara dan tentu saja Aceh," ujarnya.

    Presiden Prabowo selalu membahas progres penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam setiap rapat kabinet. MPR RI hari ini memberikan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah untuk warga Aceh.

    "Dan itu dorongan kuat dari Bapak Presiden dalam setiap rapat kabinet meskipun membahas ekonomi tapi selalu membahas tentang persoalan tiga provinsi ini untuk segera dilakukan percepatan pemulihan," ujarnya.

    Pimpinan MPR Kunjungi Aceh

    Pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026) sebagai bentuk dukungan nyata. Pimpinan yang hadir adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Turut hadir pimpinan dari semua fraksi yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, Anton Sukartono Suratto. Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan dan sejumlah staf khusus juga ikut serta.