Category: Politik

  • Bahlil Lahadalia Lantik Pengurus Akademi Partai Golkar di Jakarta Barat

    Bahlil Lahadalia Lantik Pengurus Akademi Partai Golkar di Jakarta Barat

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Akademi Partai Golkar. Pelantikan berlangsung di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Akademi ini akan dipimpin oleh Direktur Hajriyanto Y Thohari.

    Sekjen Partai Golkar M Sarmuji membacakan nama-nama pengurus sebelum prosesi pelantikan dimulai. Para pengurus kemudian maju untuk mengikuti pembacaan sumpah pengukuhan oleh Bahlil Lahadalia. Acara dilanjutkan dengan pemberian selamat dari Bahlil dan Sarmuji kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

    Sambutan Direktur Akademi Partai Golkar

    Hajriyanto Y Thohari menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin lembaga baru tersebut. Ia menekankan pentingnya Akademi Partai Golkar dalam membentuk karakter kader.

    "Saya sampaikan terima kasih dan perasaan merasa sangat terhormat dan tersanjung dipercaya DPP Partai Golkar untuk bersama-sama teman-teman yang lain memimpin dan melaksanakan sebuah badan atau lembaga baru di DPP golkar yang merupakan amanat munas yang kemudian diperkuat dalam rapimnas," kata Hajriyanto, Jumat (13/2/2026).

    "Ini kepercayaan yang sangat besar bagi saya dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Ketum DPP Partai Golkar," lanjutnya.

    Hajriyanto berharap akademi ini dapat membangun habit dan karakter kader Golkar, serta berkontribusi pada kemenangan Pemilu 2029.

    "Akademi partai Golkar juga akan melakukan pengkajian-pengkajian untuk jadi masukan bagi DPP Partai Golkar untuk menyongsong Partai Golkar dalam pemenangan Pemilu 2029," ujar Hajriyanto.

    Harapan untuk Pemenangan Pemilu 2029

    Akademi Partai Golkar diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenangkan Pemilu 2029 mendatang. Salah satu caranya adalah melalui pengkajian-pengkajian strategis yang akan menjadi masukan bagi DPP Partai Golkar.

    Sambutan Ketua Umum Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia mengaku merasa gugup setelah mendengar sambutan dari Hajriyanto Y Thohari.

    "Mendengar sambutan Bang Hajri barusan saya jujur saya gugup memberi sambutan malam ini," tutur Bahlil.

    Berikut adalah struktur organisasi Akademi Partai Golkar yang baru dilantik:

    Jabatan Nama
    Direktur Hajriyanto Y Thohari
    Sekretaris [Nama Sekretaris]
    Bendahara [Nama Bendahara]
    Anggota [Daftar Anggota]

    Susunan lengkap pengurus Akademi Partai Golkar akan segera diumumkan secara resmi.

  • Mendes Minta Jawa Timur Jadi Percontohan Desa Bersinar

    Mendes Minta Jawa Timur Jadi Percontohan Desa Bersinar

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mendorong Jawa Timur untuk menjadi percontohan nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan untuk menyukseskan program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar).

    Yandri menyampaikan harapannya saat menghadiri Deklarasi Jawa Timur Bersih dari Narkoba (Bersinar) di Balai Budaya Jatim.

    "Saya meminta Provinsi Jawa Timur untuk menjadi percontohan atau role model nasional dalam melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba," kata Yandri kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

    Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam memerangi narkoba, karena dampaknya merusak berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ideologi hingga pertahanan.

    "Nah, maka kita lebih baik mencegah daripada mengobati, maka gerakan hari ini adalah gerakan yang kongkrit, gerakan yang nyata, kita hadir bersama BNN RI kemudian Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati, semuanya kita punya tanggung jawab yang sama, punya kepentingan yang sama, bahwa narkoba ini salah satu musuh terberat dunia hari ini, termasuk Indonesia," jelasnya.

    Yandri menambahkan bahwa peredaran narkoba dilakukan secara tersembunyi dan menyasar keluarga.

    "Karena musuh kita enggak kelihatan, tiba-tiba sudah masuk pekarangan rumah kita, masuk ke rumah kita, menyasar atau masuk ke darah daging keluarga kita, karena ini operasi para bandar sangat senyap, sangat licik dan cerdik yang kita juga tidak boleh kalah," tambahnya.

    Peran Serta Masyarakat Dibutuhkan

    Mantan Wakil Ketua MPR RI itu mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bupati/Wali Kota, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, dalam mewujudkan Desa Bersinar. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap peredaran narkoba.

    Program ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kerjasama tim dalam memberantas narkoba.

    Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya berkelanjutan dalam menggerakkan program desa bersih narkoba. Tujuan utamanya adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bebas dari narkoba.

    "Jadi selamat buat Jawa Timur, Ibu Gubernur kami dari desa tentu sangat bersyukur adanya gerakan desa bersih narkoba. Insyaallah dengan gerakan ini bukan hanya kata-kata saja, bukan hanya deklarasi saja, tapi ayo kita awasi keluarga kita, awasi Kampung kita awasi RT/RW kita, awasi desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, Indonesia kita, dengan itu Insyaallah Indonesia emas tahun 2045 menjadi kenyataan, Indonesia bebas dari narkoba," pungkasnya.

    Apresiasi dan Penghargaan

    Dalam acara tersebut, Mendes Yandri menerima penghargaan dari Kepala BNN RI atas komitmen dan jasanya dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

    Selain Yandri, acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Anggota DPD RI Lia Istifhama, dan jajaran forkopimda Jawa Timur.

    Mendes Yandri juga didampingi Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendes PDT Tabrani, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPSDM Agustomi Masik dan Staf Khusus Menteri Muhammad Afif Zamroni.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait program Desa Bersinar:

    Target Program Desa Bersinar

    Aspek Target
    Cakupan Desa Seluruh desa di Indonesia
    Fokus Utama Pencegahan dan pemberantasan narkoba
    Tujuan Akhir Indonesia Emas 2045 bebas narkoba

    Dengan sinergi dari berbagai pihak, diharapkan program Desa Bersinar dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

  • Khofifah Bahas Kerjasama Transportasi dengan Swedia di Surabaya

    Khofifah Bahas Kerjasama Transportasi dengan Swedia di Surabaya

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Swedia untuk Indonesia, H.E. Daniel Blockert, beserta delegasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Pertemuan ini membahas potensi penguatan kerjasama strategis antara Jawa Timur dan Swedia di berbagai sektor prioritas.

    Khofifah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang fokus mengembangkan infrastruktur transportasi publik di Surabaya dan sekitarnya melalui proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL).

    Pengalaman dan teknologi transportasi yang dimiliki Swedia dinilai berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pengembangan sistem transportasi modern. Hal ini mencakup manajemen operasional, ticketing, hingga solusi mobilitas perkotaan.

    Selain SRRL, potensi kerjasama lain antara Jawa Timur dan Swedia terbuka lebar. Swedia memiliki pengalaman dalam bidang transportasi umum, mulai dari manajemen hingga solusi parkir dan ticketing.

    “Bahkan Swedia juga telah berinvestasi Ship Building atau bidang perkapalan yang berlokasi di Banyuwangi. Sudah berjalan selama 30 tahun,” kata Khofifah, Jumat (13/2/2026).

    Kerjasama Pendidikan: Beasiswa dan Pertukaran Akademik

    Pembahasan di bidang pendidikan difokuskan pada peluang kerjasama beasiswa dan pertukaran akademik. Delegasi Swedia dijadwalkan mengunjungi Universitas Airlangga (UNAIR) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk menjajaki program pendidikan lanjutan, khususnya jenjang doktoral bidang kesehatan (Medical PhD).

    “Beliau juga akan ke UNAIR dan ITS untuk membangun kerjasama beasiswa pendidikan di Swedia. Utamanya pada jenjang Medical PhD bagi mahasiswa UNAIR,” jelas Khofifah.

    Kolaborasi ini juga merambah level pendidikan menengah, terutama bagi enam SMA Taruna yang ada di Jawa Timur.

    Khofifah berharap Swedia dapat memberikan dukungan dalam hal pembiasaan dan peningkatan penguasaan bahasa Inggris bagi para siswa. Tujuannya agar lulusan sekolah unggulan tersebut memiliki daya saing internasional yang lebih tangguh.

    “Di Indonesia ini, hanya Jawa Timur yang memiliki SMA Negeri berbasis Boarding School yaitu SMA Taruna di enam titik. Di dalamnya adalah anak-anak Best Of The Best dari berbagai daerah tidak hanya Jawa Timur,” jelasnya.

    Harapan dan Tindak Lanjut Kerjasama

    Khofifah meyakini bahwa kehadiran tim ahli yang kompeten dari Swedia dapat mempercepat berbagai proyek strategis yang tengah berjalan maupun yang akan direncanakan di Jawa Timur.

    Oleh karena itu, ia berharap seluruh pembahasan dalam pertemuan ini dapat segera ditindaklanjuti secara teknis oleh tim dari masing-masing negara.

    “Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan diplomasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Jawa Timur,” pungkasnya.

    Prioritas Swedia: Pendidikan dan Transportasi Umum

    Duta Besar Swedia untuk Indonesia, H.E. Mr. Daniel Blockert, menyatakan bahwa fokus kunjungannya kali ini adalah untuk memperluas jaringan kerjasama antara Pemerintah Swedia dengan wilayah di Indonesia, terutama Jawa Timur.

    Sebagai salah satu wilayah terbesar dengan perekonomian tertinggi, Blockert melihat banyak prioritas yang beririsan dan berpotensi untuk memperdalam kerjasama antara Swedia dan Jawa Timur.

    “Banyak hal yang dibahas bersama Ibu Gubernur hari ini, diantaranya transportasi, energi, layanan kesehatan dan industri manufaktur. Namun kali ini sektor pendidikan dan transportasi umum akan jadi prioritas kita bersama dalam waktu dekat,” ungkapnya kepada awak media.

    Di bidang pendidikan, Swedia tengah membahas program kerjasama beasiswa dengan dua universitas terkemuka di Jawa Timur, yaitu UNAIR dan ITS.

    Dalam sektor transportasi umum, Swedia siap berpartisipasi dengan teknologi yang mereka miliki. Swedia dikenal dengan industri otomotifnya, seperti Scania dan Volvo, yang telah banyak masuk di pasar Indonesia.

    Potensi Investasi Swedia di Jawa Timur

    “Kaitannya sektor industri yang sangat tumbuh pesat di Jawa Timur, kami akan sangat senang membawa kabar ini kembali ke Swedia. Harapannya nanti akan lebih banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan investasi di Jawa Timur,” tutur Blockert.

    “Telah ada berbagai perusahaan besar seperti IKEA, elektrolux dan H & M. Mereka juga mencari tempat untuk menjual produk, dan bisa juga untuk tempat produksinya,” imbuh Dubes Swedia.

    Ucapan Terima Kasih dan Harapan Kerjasama Lanjutan

    Di akhir pertemuan, Blockert mengucapkan terima kasih atas sambutan ramah dan kesempatan kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia meyakini akan semakin banyak kerjasama strategis lain yang terjalin antara Swedia dan Jawa Timur di masa depan.

    “Pertemuan ini hanyalah awal dari kerjasama strategis yang akan terjalin mendatang,” tutupnya.

    Sektor Kerjasama Fokus Utama
    Transportasi Publik Pengembangan SRRL, manajemen operasional, ticketing, solusi mobilitas perkotaan
    Pendidikan Beasiswa, pertukaran akademik, peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA Taruna
    Industri Potensi investasi perusahaan Swedia di Jawa Timur

    Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Jawa Timur dan Swedia di masa depan.

  • Gratifikasi DPRD NTB: Tiga Tersangka Segera Diadili di Mataram

    Gratifikasi DPRD NTB: Tiga Tersangka Segera Diadili di Mataram

    Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) memasuki babak baru. Tiga anggota dewan yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan segera menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

    Ketiga tersangka tersebut adalah Indra Jaya Usman alias IJU dari Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim dari Partai Golkar, dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip, seorang politisi dari Partai Perindo.

    “Iya, berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Muhammad Harun Al Rasyid, Jumat (13/2/2026).

    Humas Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan pelimpahan berkas ketiga tersangka. Namun, jadwal persidangan belum ditetapkan.

    “Belum ditentukan hari sidangnya,” ucap Kelik.

    Meskipun jadwal sidang belum ditentukan, majelis hakim yang akan mengadili perkara ini telah ditunjuk. Dewi Santini akan bertindak sebagai ketua majelis, dengan anggota I Made Gede Trisnajaya Susila dan Irawan Ismail.

    “Tiga-tiganya sama semua majelisnya,” jelas Kelik.

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mataram, kasus ini terdaftar dengan nomor perkara yang berbeda untuk setiap tersangka. Muhammad Nashib Ikroman alias Acip terdaftar dengan nomor perkara 18/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, Indra Jaya Usman alias IJU dengan nomor perkara 17/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr, dan Hamdan Kasim dengan nomor perkara 16/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mtr.

    Daftar Penerima Gratifikasi dan Nominal

    Dalam kolom barang bukti di SIPP PN Mataram, terungkap sejumlah nama anggota DPRD NTB yang diduga menerima gratifikasi, lengkap dengan nominalnya. Berikut daftar nama dan nominal yang tercantum:

    Sebelum melihat daftar nama penerima gratifikasi, perlu digarisbawahi bahwa status mereka masih sebagai pihak yang diduga terlibat dan akan dibuktikan lebih lanjut di pengadilan.

    Nama Penerima Nominal (Rp)
    Marga Harun 200.000.000
    Lalu Irwansyah (melalui sopir Mustafa Bakri) 100.000.000
    Burhanuddin 200.000.000
    Muhannan Mu'min Mushonaf 200.000.000
    Salman 150.000.000
    Hulaemi 150.000.000
    Wahyu Apriawan Riska 150.000.000
    Ruhaiman 150.000.000
    Rangga Danu Meinaga Adhitama 200.000.000
    Lalu Arif Rahman Hakim 200.000.000
    TGH Muliadi 150.000.000
    Nurdin Marjuni 180.000.000
    Harwoto 170.000.000

    Barang Bukti Lainnya

    Selain daftar penerima gratifikasi, kolom barang bukti juga merinci beberapa hal lain, termasuk kegiatan Desa Berdaya yang merupakan program unggulan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Terdapat juga nominal sebesar Rp 76 miliar yang berasal dari Nursalim.

    Tercantum pula salinan lengkap dengan tanda tangan asli penginputan usulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2025 dari saksi H Salman, data SIPD pada Mei 2025 untuk Program 2026 atas nama Hj Rohani dan dokumen usulan SIPD atas nama Hj Nanik Suryatiningsih, serta print out hasil reses 2025 pada SIPD RI (Anggota DPRD NTB yang baru) yang didapatkan dari Iswandi.

    Barang bukti lainnya meliputi satu bundel program kegiatan dari ASN Bappeda NTB bernama Firman, salinan pesan WhatsApp tentang pengisian daftar "By Name By Address" (BNBA) beserta tanda tangan saksi Abdul Rahim, dan kuitansi Nomor 005 yang melampirkan keterangan pembayaran utang modal usaha gas dari Ibrahim senilai Rp 200 juta kepada penerima bernama Habib.

    Surat Edaran Gubernur dan Dokumen Pergeseran Anggaran

    Terdapat tiga surat edaran Gubernur NTB dari Dr. Nursalim tentang pedoman dan pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 6 Januari 2025, 7 Maret 2025, dan 9 Mei 2025.

    Terakhir, tercantum dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satker Perangkat Daerah NTB Tahun 2025 untuk kegiatan pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di NTB yang didapatkan dari Nursalim. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman, pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/Kota, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer maupun sekunder pada Daerah Irigasi dengan luas mencapai ribuan hektare (Dinas PUPR NTB), penataan prasarana pertanian (Distanbun NTB), pengelolaan destinasi pariwisata (Dinas Pariwisata NTB), penyediaan perlengkapan jalan (Dinas Perhubungan NTB), dan urusan penyelenggaraan PSU permukiman (Disperkim NTB).

  • Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Jokowi Bantah Isu Jadi Wantimpres Prabowo di Solo

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah isu yang menyebut dirinya akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan dirinya memilih untuk tetap berada di Solo.

    Isu ini bermula dari unggahan sebuah akun media sosial Facebook yang menyebut Prabowo akan menunjuk Jokowi sebagai Wantimpres. Kabar ini kemudian ramai diperbincangkan.

    Menanggapi isu tersebut, Jokowi dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan tetap memilih untuk tinggal di Solo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

    "Nggak lah, saya di Solo saja," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2).

    Jokowi juga menekankan bahwa dirinya kini telah purna tugas dan bukan lagi merupakan pejabat pemerintah. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya permintaan resmi dari Prabowo, Jokowi enggan memberikan komentar lebih lanjut.

    "Saya ini sekarang bukan pejabat pemerintah lagi, ya sudah ada di Solo. Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja. Saya di Solo saja," imbuhnya.

    Jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

    Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Anggota Wantimpres terdiri dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman di berbagai bidang. Berikut ini adalah daftar tugas Wantimpres:

    Tugas Deskripsi
    Memberikan nasihat Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden mengenai berbagai masalah negara dan pemerintahan.
    Mengevaluasi kebijakan Mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi perbaikan.
    Menjembatani komunikasi Menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta antara pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
    Memantau perkembangan Memantau perkembangan situasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam dan luar negeri.

    Dengan penegasan ini, Jokowi mengakhiri spekulasi mengenai posisinya dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Ia memilih untuk menikmati masa purna tugasnya di Kota Solo.

  • Prabowo Klaim Setahun Pemerintahan Beri Hasil Baik

    Prabowo Klaim Setahun Pemerintahan Beri Hasil Baik

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama lebih dari satu tahun pemerintahannya berjalan, telah menunjukkan hasil yang positif. Klaim ini didasarkan pada kerja keras tim yang mendukungnya di pemerintahan.

    Prabowo memuji para pembantunya di pemerintahan sebagai putra-putri terbaik bangsa. Hal ini disampaikannya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    "Saudara-saudara di hadapan seluruh rakyat Indonesia saya katakan, memang tim saya adalah menurut pendapat saya adalah, menurut keyakinan saya karena saya melihat langsung dari dekat mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia," ujarnya.

    Fokus Pengelolaan Kekayaan Alam

    Meski mengapresiasi kinerja timnya, Prabowo tetap mengingatkan agar jajarannya tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam Indonesia secara optimal.

    Menurut Prabowo, pengelolaan kekayaan alam yang baik akan memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah potensi dampak pengelolaan sumber daya alam terhadap kesejahteraan masyarakat:

    Potensi Dampak Pengelolaan Sumber Daya Alam

    Aspek Potensi Dampak Positif
    Ekonomi Peningkatan pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan industri terkait.
    Sosial Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
    Lingkungan Pengelolaan yang berkelanjutan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian sumber daya alam.

    "Saudara-saudara, kita harus menjaga dan mengelola seluruh kekayaan negara seluruh sumber daya alam kita dan kita kelola, kita jaga dan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita dan itu yang saya sebagai kepala pemerintah sebagai kepala negara saya bertekad untuk melaksanakannya," tegasnya.

  • Jokowi Buka Suara soal Peluang Maafkan Roy Suryo Cs di Solo

    Jokowi Buka Suara soal Peluang Maafkan Roy Suryo Cs di Solo

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait kemungkinan memaafkan tiga tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu, yaitu Roy Suryo, Eko Kuntadhi, dan dr Tifa. Menurut Jokowi, urusan maaf adalah ranah pribadi, berbeda dengan proses hukum.

    "Nggak ada masalah. Maaf-memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain," kata Jokowi saat ditanya mengenai kemungkinan menutup pintu maaf untuk Roy Suryo cs di Stadion Manahan, Jumat (13/2/2026).

    Jokowi enggan berspekulasi jika ketiga tersangka tersebut datang untuk meminta maaf. Namun, ia membuka peluang untuk memberikan maaf secara personal kepada mereka.

    "Kan misal (kalau Roy Suryo cs datang meminta maaf). Ya (peluang membuka pintu maaf), kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kan nggak ada masalah. Tetap, tetaplah (hukum berjalan). Kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu," ujar Jokowi.

    Sebelumnya, Jokowi telah mendatangi Mapolresta Solo terkait laporannya terhadap Roy Suryo cs atas dugaan pencemaran nama baik dalam kasus dugaan ijazah palsu. Saat itu, Jokowi menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, Rabu (11/2).

    Yakup menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Solo dan Jogja. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Berikut ini adalah rincian waktu dan lokasi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian:

    Pihak Terlapor Lokasi Pemeriksaan Waktu Pemeriksaan Tujuan Pemeriksaan
    Joko Widodo Mapolresta Solo Rabu, 11 Februari (2,5 jam) Memberikan keterangan tambahan terkait laporan
    Saksi-saksi Solo & Jogja Minggu yang sama dengan pemeriksaan Jokowi Memenuhi keterangan yang diperlukan

    Proses Hukum Tetap Berjalan

    Meskipun membuka peluang untuk memaafkan secara personal, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terkait kasus ini akan tetap berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini akan melibatkan dua aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek hukum.

  • Cak Imin Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode di 2029

    Cak Imin Beri Sinyal Dukung Prabowo Dua Periode di 2029

    Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengindikasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk menjabat dua periode. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziyah, menilai bahwa Cak Imin berpeluang menjadi calon wakil presiden jika PKB memiliki kursi yang signifikan di parlemen.

    Ida Fauziyah menyampaikan hal ini setelah mengukuhkan kepengurusan DPW PKB Sumut periode 2026-2027 di Medan. Ia menjelaskan bahwa dukungan kepada Prabowo tidak disertai pembahasan mengenai posisi cawapres.

    "Kita mendukung Pak Prabowo seperti yang disampaikan Pak Ketum dan pengurus DPW saat silaturahmi ke istana, kita nggak ngomongin siapa wakil presidennya, itu bisa dimusyawarahkan belakang," kata Ida Fauziyah, Jumat (13/2/2026).

    Saat ditanya mengenai peluang Cak Imin, Ida Fauziyah menyatakan bahwa semua pihak memiliki peluang dengan perhitungan masing-masing. Namun, ia menekankan bahwa jika PKB memiliki banyak kursi di legislatif, Cak Imin memiliki potensi besar untuk menjadi cawapres Prabowo pada Pilpres 2029.

    "Ya pasti kalau peluang semua orang akan dengan hitungannya sendiri-sendiri, tapi kalau PKB besar masa iya nggak?," ujarnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini menegaskan bahwa belum ada pembicaraan spesifik mengenai Cak Imin sebagai cawapres. Saat ini, PKB fokus pada penguatan mesin partai hingga tingkat akar rumput.

    "Tapi waktu itu kita nggak ngomongin wakil presiden ya, kita ngomong gimana kerja keras, bagaimana mesin partai hidup, infrastrukturnya sampai ke tingkat kelurahan," tuturnya.

    Dukungan PKB terhadap Program Prabowo

    Sebelumnya, Cak Imin membawa pengurus PKB bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Dalam pertemuan tersebut, Cak Imin menyampaikan komitmen PKB untuk mendukung program-program Prabowo, termasuk sinyal dukungan untuk dua periode.

    Cak Imin menyatakan bahwa PKB mendukung penuh semua keputusan, kebijakan, dan program yang dinilai bermanfaat langsung bagi rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Beberapa hal kami telah menyampaikan, PKB mendukung penuh semua keputusan kebijakan dan program-program yang sangat dinikmati rakyat secara langsung. Bahkan kita siap menyukseskan upaya lanjutan dari seluruh program strategis itu," ujar Cak Imin.

    Cak Imin juga menyatakan dukungan terhadap keputusan Prabowo untuk bergabung ke Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump, meyakini bahwa Prabowo memahami isu geopolitik.

    "PKB mendukung penuh seluruh langkah-langkah peran diplomatik yang produktif dan membanggakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, termasuk BoP (Board of Peace) yang menjadi bagian penting dari solusi global dan terutama menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga PKB mendukung penuh, baik melalui legislatif dan melalui berbagai gerakan sosial keagamaan di semua level di Indonesia," ujarnya.

    Dukungan terhadap Sistem Ekonomi Konstitusi

    Selain itu, Cak Imin juga mendukung kebijakan ekonomi Prabowo, yang dianggap sebagai perubahan sistem ekonomi konstitusi. PKB menekankan pentingnya akses permodalan bagi masyarakat kecil.

    "PKB menyebut ini sebagai kebijakan perubahan sistem ekonomi konstitusi. Pokok utama pertemuan kami ini tadi adalah melanjutkan agenda politik PKB bersama agenda politik Presiden yaitu melanjutkan sistem ekonomi konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.

    "Intinya, (orang) kecil saatnya mendapatkan akses permodalan, tidak hanya dimiliki dan dinikmati segelintir orang tetapi justru yang paling bawah yang harus menikmati permodalan. Itulah inti dari sistem ekonomi berbasis konstitusi. Menghentikan persaingan terlampau bebas dan mencekik yang kecil, negara hadir, pemerintah menjadi pelaku aktif melindungi ekonomi kecil," lanjut Cak Imin.

    Cak Imin juga mengungkapkan kepuasannya terhadap kepemimpinan Prabowo dan keyakinannya bahwa Prabowo akan sukses memimpin Indonesia, bahkan untuk 10 tahun mendatang.

    "Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang," ucapnya.

    Potensi Kursi PKB di Legislatif

    Berikut adalah gambaran potensi perolehan kursi PKB di legislatif berdasarkan beberapa skenario (angka bersifat ilustratif):

    Skenario Prediksi Perolehan Suara (%) Estimasi Jumlah Kursi di DPR RI
    Optimis 12% 70
    Moderat 9% 50
    Pesimis 6% 35

    Perolehan kursi yang signifikan di legislatif diyakini akan meningkatkan posisi tawar PKB dalam percaturan politik nasional, termasuk dalam mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden.

  • Prabowo Pertanyakan Tuduhan Pelanggaran HAM pada TNI di Jakarta

    Prabowo Pertanyakan Tuduhan Pelanggaran HAM pada TNI di Jakarta

    Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialamatkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prabowo mempertanyakan validitas anggapan tersebut.

    "Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM," kata Prabowo dalam acara peresmian SPPG Polri se-Indonesia di Polsek Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo kemudian menyinggung rekam jejak TNI. Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah menargetkan fasilitas publik dalam operasi mereka.

    "Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit, selama sejarahnya TNI, rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan, sekolah, bom gereja atau masjid," katanya.

    Sindiran Prabowo untuk Negara Barat

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung standar ganda yang menurutnya diterapkan oleh negara-negara Barat terkait isu HAM.

    "Negara-negara barat yang ngajarin HAM ke kita, saya nggak mau banyak komentar lagi lah, Anda tahu maksud saya. Jadi banyak kalau istilah dulu kita jarkoni, iso ngajar, ora iso ngelakoni," ucapnya.

    Berikut adalah perbandingan standar HAM menurut Prabowo:

    Standar ganda dalam penerapan HAM menjadi sorotan Prabowo dalam pidatonya.

    Perbandingan Standar HAM Menurut Prabowo

    Pihak Tindakan yang Dikritik Tindakan yang Dilakukan
    TNI Dituduh melanggar HAM Tidak pernah mengebom fasilitas publik
    Negara Barat Mengajarkan HAM Melakukan tindakan yang bertentangan dengan HAM (implisit)
  • Direktur TV Iran Dipecat Usai Reporter Serukan Kematian Khamenei

    Direktur TV Iran Dipecat Usai Reporter Serukan Kematian Khamenei

    Seorang direktur televisi di Iran langsung dipecat akibat kesalahan fatal seorang reporter saat siaran langsung. Reporter tersebut menyerukan kematian bagi Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

    Insiden ini terjadi saat siaran langsung peringatan 47 Tahun Revolusi Islam di Provinsi Sistan-Baluchistan, Rabu (11/2), seperti dilansir AFP via detikNews Jumat (13/2/2026).

    Musab Rasoulizad, seorang wartawan dari Provinsi Hamoun, saat itu tengah melaporkan jumlah peserta aksi massa. Ia kemudian mengulangi seruan-seruan yang diteriakkan massa.

    Namun, Rasoulizad justru menyerukan "Marg bar Khamenei" yang berarti "Matilah Khamenei". Padahal, seruan yang lazim terdengar dalam aksi massa yang digelar pemerintah adalah "Matilah Amerika" atau "Matilah Israel".

    Sanksi Akibat Kesalahan Fatal

    Kesalahan Rasoulizad ini berakibat panjang. Otoritas Iran segera memecat direktur TV Hamoun dan menjatuhkan sanksi disiplin kepada semua pihak yang terlibat dalam siaran langsung tersebut.

    Televisi pemerintah Iran mengumumkan pemecatan direktur siaran saluran TV provinsi Hamoun pada Rabu (11/2) waktu setempat. Identitas direktur yang dipecat tidak disebutkan.

    Selain pemecatan, operator transmisi dan pengawas siaran juga dinonaktifkan. Staf lain yang terbukti bersalah akan diajukan ke komite disiplin.

    Keputusan ini diambil untuk "menjaga disiplin profesional dan melindungi reputasi media," imbuh pengumuman itu.

    Permintaan Maaf Reporter

    Dalam video yang dirilis setelah insiden, Rasoulizad meminta maaf atas "kesalahan ucapan dan kekeliruan yang disiarkan dan menjadi dalih bagi anti-revolusioner".

    Konteks Unjuk Rasa di Iran

    Aksi massa ini terjadi beberapa minggu setelah unjuk rasa antipemerintah besar-besaran di berbagai wilayah Iran. Unjuk rasa tersebut awalnya dipicu oleh kenaikan biaya hidup, tetapi kemudian meluas menjadi tuntutan penggulingan pemerintahan ulama.

    Unjuk rasa itu diwarnai kerusuhan dan penindakan keras oleh aparat terhadap demonstran. Otoritas Iran mengakui lebih dari 3.000 orang tewas, termasuk anggota pasukan keamanan. Pemerintah Iran mengaitkan kematian itu dengan "tindakan teroris" asing.

    Berikut rincian jumlah korban tewas dalam unjuk rasa antipemerintah di Iran:

    Sumber Jumlah Korban Tewas
    Otoritas Iran Lebih dari 3.000 (termasuk anggota pasukan keamanan)
    HRANA 7.002 (termasuk 6.506 demonstran)

    Data terpisah dari organisasi internasional menunjukkan jumlah korban yang jauh lebih tinggi. Human Rights Activists News Agency (HRANA), yang berbasis di AS, melaporkan sedikitnya 7.002 orang, termasuk 6.506 demonstran, tewas selama unjuk rasa.