Category: Politik

  • DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    DPD RI Terima Aduan Pelanggaran HAM Papua dari Amnesty Internasional

    Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan audiensi dengan Amnesty International Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua. Pertemuan ini membahas isu serius pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di berbagai wilayah Papua.

    Amnesty International mendesak DPD RI untuk menindaklanjuti aduan terkait pelanggaran HAM tersebut. Pertemuan krusial ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).

    Dalam audiensi, hadir Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, bersama anggota DPD lainnya seperti Filep Wamafma, Arianto Kogoya, Yance Samonsabra, dan Lis Tabuni. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua juga turut serta.

    Setelah audiensi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan keterangan pers. Ia menyoroti beberapa kasus pelanggaran HAM terkini, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.

    “Menyampaikan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini dan terutama di Papua Pegunungan, di beberapa wilayah seperti Kabupaten Nduga, kemudian di Lanny Jaya, sampai dengan di Yahukimo, dan juga di Yalimo, Intan Jaya,” kata Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Amnesty International mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar menyelesaikan kasus-kasus ini. Proses hukum harus transparan dan terbuka.

    “Kami mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan, ada proses hukum yang terbuka, dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asas manusia di Papua,” tambah Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Usman juga menyoroti peningkatan kehadiran militer di Papua. Ia meminta pemerintah mengedepankan dialog sebagai solusi.

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan kami atas kehadiran militer yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan pengambilan keputusan politik oleh negara. Terutama dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, kami merasa bahwa pengerahan pasukan militer di Papua itu tidak, bahkan lebih tidak terkendali kembali gitu,” tutur Usman Hamid, Senin (9/2/2026).

    Tindak Lanjut DPD RI dan Kebijakan HAM

    Anggota DPD RI, Filep Wamafma, menyatakan menerima laporan yang diajukan. Laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku di DPD.

    “Kasus HAM ini sesungguhnya tidak boleh terjadi karena pemerintah telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menurut kita akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pelanggaran hak asasi manusia,” kata Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Filep menekankan bahwa kebijakan negara di Papua akan gagal jika kekerasan terus terjadi. DPD RI akan berperan lebih aktif dalam isu ini.

    “Peran DPD adalah bagaimana memastikan tentang laporan atau pengaduan masyarakat ini, pelanggaran sipil tentang HAM ini dapat diatasi, dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada. Kita juga memastikan bahwa lembaga DPD ini lebih berperan dan lebih aktif ke depan,” ujar Filep Wamafma, Senin (9/2/2026).

    Ringkasan Isu Pelanggaran HAM di Papua
    Lokasi Pelanggaran Tuntutan Utama Aktor yang Didesak
    Papua Pegunungan (Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo, Yalimo, Intan Jaya) Penyelesaian kasus transparan dan terbuka Pemerintah, melalui desakan DPD RI
    Umum di Papua Pengurangan kehadiran militer Pemerintah, melalui dialog
    Seluruh Papua Peran aktif DPD RI dalam penanganan HAM DPD RI
  • Sidang Kasus K3 Kemnaker, Noel Ditegur Hakim Saat Jelaskan Definisi OTT

    Sidang Kasus K3 Kemnaker, Noel Ditegur Hakim Saat Jelaskan Definisi OTT

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, mendapat teguran dari majelis hakim.

    Teguran tersebut terjadi saat Noel, sebagai terdakwa, hendak menjelaskan definisi operasi tangkap tangan (OTT) kepada saksi Nova Alisa Putri.

    Peristiwa ini berlangsung dalam sidang lanjutan kasus pemerasan sertifikasi K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Noel awalnya ingin menanggapi kesaksian Nova, staf administrasi PT SSI dan adik ipar terdakwa Irvian Bobby Mahendro.

    Nova mengaku sempat terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2025 terkait kasus tersebut.

    Noel memulai pertanyaan mengenai kesadaran Nova saat dipanggil atau dijemput KPK.

    "Anda sadar nggak waktu dipanggil atau dijemput KPK Anda melakukan tindak pidana atau tidak?" tanya Noel.

    "Tidak," jawab Nova.

    "Anda tahu nggak berita yang ramai itu adalah OTT?" tanya Noel.

    "Tidak tahu," kata Nova.

    "Anda tahu nggak definisi OTT?" tanya Noel.

    "Tidak tahu, Pak," ujar Nova.

    Hakim Memotong Penjelasan Noel

    Setelah Nova menjawab tidak tahu, Noel berencana menjelaskan definisi OTT.

    "Mau nggak saya bacakan definisi OTT? Biar kejahatan OTT-OTT ini bisa dihentikan," kata Noel.

    Namun, hakim langsung memotong ucapannya. "Bukan kapasitas saksi, terdakwa," kata hakim.

    Noel bersikukuh agar publik mengetahui definisi OTT sebagai produk undang-undang.

    "Ya, ini gini, Yang Mulia. Biar publik mengetahui tentang definisi OTT. Karena yang bicara OTT itu adalah produk undang-undang," balas Noel.

    Hakim menolak permintaan Noel untuk melanjutkan penjelasan tersebut.

    Hakim menyatakan bahwa keterangan mengenai definisi OTT dapat disampaikan Noel saat pemeriksaan sebagai terdakwa.

    "Nanti Saudara terangkan pada waktu Saudara memberikan keterangan, kan terbuka untuk umum, publik bisa melihat. Kalau saksi ini tidak tahu. Tahunya hanya itu tadi, ya. Seputar itu saja yang Saudara tanyakan," ujar hakim.

    Noel kemudian melanjutkan dengan pertanyaan satir tentang fungsi KPK.

    "Dia lembaga hukum atau aparatur hukum, tahu nggak? Atau Hansip? Atau apa gitu loh," ujar Noel.

    Hakim kembali memotong, meminta Noel fokus pada keterangan saksi.

    "Sudah, Saudara bertanya seputar keterangan saksi saja. Kalau tidak ada ya cukup," ujar hakim.

    Daftar Terdakwa Kasus K3 Kemnaker

    Kasus pemerasan sertifikasi K3 Kemnaker melibatkan total 11 terdakwa. Berikut adalah daftar terdakwa dalam kasus ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer atau Noel Eks Wamenaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia
  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan ke-11 dari Princess Naurah University Riyadh

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan ke-11 dari Princess Naurah University Riyadh

    Riyadh, Arab Saudi – Suasana haru menyelimuti keluarga Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, saat menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Naurah University (PNU).

    Momen membanggakan ini disaksikan langsung oleh putra dan putri Megawati, Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani. Keduanya memeluk dan mencium sang ibunda di momen bahagia tersebut.

    Penganugerahan gelar doktor kehormatan tersebut berlangsung di kampus PNU, Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2/2026). Dalam kesempatan itu, Megawati menyampaikan pidato inspiratif mengenai pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan negara.

    Setelah seremoni, Megawati dan Rektor PNU, Fawziyah bint Suliman Al Amro, saling bertukar cendera mata. Keduanya kemudian berfoto bersama dengan jajaran senat akademik PNU.

    Momen kebersamaan berlanjut dengan sesi foto bersama Megawati dengan Prananda beserta istri dan Puan. Foto bersama juga dilakukan dengan seluruh peserta yang hadir, termasuk perwakilan dari KBRI dan pengurus PDIP.

    Prananda lalu memeluk erat Megawati, diikuti Puan. Keduanya juga berfoto sambil mencium pipi sang ibu, menunjukkan kehangatan dan kebahagiaan keluarga.

    Pengakuan Perjuangan Perempuan

    Megawati mengaku terharu saat menerima gelar doktor kehormatan ini. Gelar ini menambah daftar panjang prestasinya, menjadikan total 11 gelar doktor kehormatan dan 3 profesor kehormatan yang telah diterimanya.

    Dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam atas penganugerahan dari PNU.

    Megawati memaknai gelar kehormatan ini bukan sebagai pencapaian pribadi, melainkan pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan.

    "Melihat banyak wanita pintar di sini saya merasa bangga sekali," kata Megawati sambil menitikkan air mata.

    Jenis Gelar Jumlah
    Doktor Kehormatan 11
    Profesor Kehormatan 3
  • Ribuan Warga Australia Protes Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog

    Ribuan Warga Australia Protes Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog

    Ribuan warga Australia turun ke jalan pada Senin (9/2) untuk memprotes kedatangan Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan Herzog bertujuan menyatakan solidaritas dengan komunitas Yahudi setelah insiden penembakan massal di Pantai Bondi.

    Herzog datang setelah menerima undangan dari PM Australia Anthony Albanese. Undangan ini menyusul penembakan massal pada 14 Desember lalu di festival Hanukkah yang menewaskan 15 orang.

    Namun, kunjungan ini memicu kemarahan sebagian warga Australia. Mereka menuduh Herzog terlibat dalam kematian banyak warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

    Kelompok pro-Palestina, seperti dilansir Reuters pada Senin (9/2/2026), telah menggelar berbagai aksi protes. Unjuk rasa berlangsung di kota-kota Australia pada Senin malam waktu setempat.

    Di Sydney, ribuan orang berkumpul di pusat bisnis kota. Mereka mendengarkan pidato dan meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina.

    “Pembantaian Bondi sangat mengerikan, tetapi dari kepemimpinan Australia kita tidak ada pengakuan terhadap rakyat Palestina dan warga Gaza,” kata demonstran Jackson Elliott, 30 tahun, dari Sydney.

    “Herzog telah menghindari semua pertanyaan tentang pendudukan dan mengatakan bahwa kunjungan ini adalah tentang hubungan Australia dan Israel, tetapi dia terlibat,” tambahnya.

    Aksi protes ini dikawal ketat oleh kepolisian. Sebuah helikopter terlihat berputar-putar di atas lokasi, dan polisi berkuda berpatroli.

    Sekitar 3.000 polisi dikerahkan di seluruh Sydney selama kunjungan Herzog.

    Kunjungan dan Kontroversi

    Herzog memulai kunjungannya dengan mendatangi Pantai Bondi. Ia meletakkan karangan bunga di memorial untuk para korban penembakan massal.

    Dia juga bertemu dengan para penyintas dan keluarga 15 korban tewas.

    Ketua Eksekutif Bersama Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia, Alex Ryvchin, menyatakan kunjungan Herzog akan mengangkat semangat komunitas yang berduka.

    Meski demikian, kunjungan ini ditentang oleh sejumlah komunitas Yahudi. Dewan Yahudi Australia, yang kritis terhadap pemerintah Israel, merilis surat terbuka.

    Surat tersebut ditandatangani lebih dari 1.000 akademisi dan pemimpin komunitas Yahudi. Isinya mendesak Albanese mencabut undangan Herzog.

    Daftar Tokoh dan Institusi yang Terlibat

    Berikut adalah beberapa tokoh dan institusi yang disebutkan dalam konteks kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia:

    Tokoh/Institusi Peran/Keterangan
    Isaac Herzog Presiden Israel, yang melakukan kunjungan ke Australia.
    Anthony Albanese Perdana Menteri Australia, yang mengundang Herzog.
    Jackson Elliott Salah satu demonstran pro-Palestina dari Sydney.
    Alex Ryvchin Ketua Eksekutif Bersama Dewan Eksekutif Komunitas Yahudi Australia.
    Dewan Yahudi Australia Komunitas Yahudi yang mengkritik pemerintah Israel dan menentang kunjungan Herzog.
  • Megawati Terima Doktor Kehormatan ke-11 dari Princess Nourah University Riyadh

    Megawati Terima Doktor Kehormatan ke-11 dari Princess Nourah University Riyadh

    Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5, menerima anugerah gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi. Acara bersejarah ini berlangsung pada Senin (9/2/2026).

    Gelar ini menjadi penanda ke-11 kalinya Megawati menerima doktor kehormatan, di samping tiga profesor kehormatan. Beliau menyampaikan pidato inspiratif tentang kepemimpinan perempuan dan pemerintahan.

    Acara penganugerahan dimulai dengan sambutan hangat dari pelaksana tugas Rektor Princess Nourah University (PNU), Fawziyah bint Suliman Al Amro. Fawziyah menyampaikan rasa terhormat atas kehadiran Megawati di kampus PNU, Riyadh.

    Setelah sambutan, Fawziyah secara simbolis mengalungkan selendang doktor kehormatan kepada Megawati. Tepuk tangan meriah dari para hadirin menyambut momen penting tersebut.

    Megawati kemudian berfoto bersama Fawziyah. Putranya, Ketua DPP PDIP M Prananda Prabowo beserta istri, dan putrinya, Ketua DPR RI Puan Maharani, turut mendampingi momen tersebut.

    Pidato Emosional Megawati

    Megawati menyampaikan pidato mengenai pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan negara. Beliau mengawali pidatonya dengan menyapa rektor dan senat akademik yang hadir.

    “Kita berkumpul di Princess Nourah bint Abdulrahman University, sebuah universitas yang berdiri sebagai simbol kemajuan perempuan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Megawati.

    Ketua Umum PDIP itu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam atas penganugerahan ini. Megawati memaknai gelar kehormatan ini sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan, bukan pencapaian pribadi.

    Saat menyampaikan pidato, Megawati terlihat terharu dan emosional. Beliau tidak dapat menahan air mata.

    “Melihat banyak wanita pintar di sini saya merasa bangga sekali,” kata Megawati sambil menitikkan air mata.

    Daftar Gelar Kehormatan Megawati

    Berikut adalah beberapa gelar kehormatan yang telah diterima oleh Megawati Soekarnoputri:

    Jenis Gelar Jumlah
    Doktor Kehormatan (Honoris Causa) 11
    Profesor Kehormatan 3

    Penerimaan gelar kehormatan ini menegaskan pengakuan internasional atas dedikasi dan kontribusi Megawati terhadap isu-isu penting.

  • Survei Indikator Politik: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Capai 79,9% di Istana Kepresidenan Jakarta

    Survei Indikator Politik: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Capai 79,9% di Istana Kepresidenan Jakarta

    Sebanyak 79,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, demikian hasil survei Indikator Politik Indonesia. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa survei bukanlah satu-satunya acuan pemerintah dalam bekerja.

    Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah mempercepat program-program. Program tersebut diyakini mampu mengurangi beban dan masalah yang dihadapi masyarakat.

    "Ya sebagaimana setiap ada hasil survei bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita," kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Prasetyo Hadi mengungkapkan target utama Prabowo. Target tersebut meliputi memerangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    Menurut Pras, Prabowo menganggap isu-isu ini sebagai musuh yang harus segera dientaskan. Pemerintah sedang dalam 'perang' untuk masalah tersebut.

    "Kita ini beberapa kali dalam forum Bapak Presiden selalu mengatakan juga masuk kategori kita ini perang. Perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan," ujarnya.

    Prasetyo Hadi menambahkan, pernyataan 'perang' ini perlu dipahami dalam konteks yang benar. Ini adalah perang dalam tanda kutip untuk mengatasi masalah.

    "Ini perang dalam tanda kutip ya, jangan diartikan dengan salah. Musuh kita hari ini itu, jadi kita ingin bekerja sekeras-kerasnya untuk mencapai itu. Kalau kemudian itu diterima oleh masyarakat dalam bentuk hasil polling itu kita serahkan ke masyarakat, tapi kita tidak mengejar itu," lanjutnya.

    Pemerintah Belum Puas Penuh

    Pras mengakui pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian program. Banyak target yang diharapkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

    "Karena sesungguhnya juga masih banyak yang kita belum puas terhadap program yang kita inginkan cepat bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, cepat bisa mengurangi kesulitan masyarakat dan itu juga belum semuanya kan, masih butuh waktu," ujarnya.

    Ketua DPP Partai Gerindra itu mencontohkan program renovasi sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah sekolah yang harus direnovasi mencapai sekitar 300 ribu unit.

    Kondisi ini menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus dituntaskan. Proses renovasi ini akan memakan waktu.

    "Misalnya bagaimana kita merenovasi seluruh sekolah kan, dari kurang lebih 300 ribu sekolah di seluruh tanah air kita kan mungkin baru bisa kita selesaikan dalam 2-3 tahun itu. Itu nggak puas itu," lanjutnya.

    Detail Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya menunjukkan sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei ini dilaksanakan dalam rentang 15-21 Januari 2026. Sebanyak 1.220 orang dilibatkan sebagai responden dengan metode simple random sampling.

    Toleransi kesalahan (margin of error) survei ini kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden diwawancarai secara tatap muka.

    Quality control hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel. Supervisor mendatangi kembali responden terpilih untuk verifikasi.

    "Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya," kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Responden yang mengatakan sangat puas ada di angka 13%. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo di angka 79,9%.

    Tingkat Kepuasan Persentase
    Sangat Puas 13,0%
    Cukup Puas 66,9%
    Total Puas 79,9%
    Tidak Puas (Sangat Tidak Puas & Kurang Puas) 20,1%
  • Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Diukur Efektivitas Anggaran dan Kualitas Pelayanan Publik

    Menteri PANRB Rini Widyantini: Reformasi Birokrasi Diukur Efektivitas Anggaran dan Kualitas Pelayanan Publik

    Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan cepat, transparan, dan mudah diakses dinilai menjadi wujud nyata hadirnya negara.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan hal itu. Ia mengatakan, diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.

    Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting. Hal ini disampaikan Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    "Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat," ujar Rini, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara. Ia berbicara di Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Universitas Sebelas Maret (UNS).

    Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif. Reformasi birokrasi adalah fondasi kekuatan bangsa.

    Tujuannya memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan menentukan masa depannya. Peran akademisi dan IAPA sangat strategis.

    Akademisi sebagai knowledge community tidak hanya memproduksi gagasan. Mereka juga mendorong praktik reformasi di berbagai sektor pemerintahan.

    Keterlibatan aktif akademisi memberi masukan berbasis riset. Mereka juga mengawal kebijakan publik serta membangun ruang kolaborasi.

    Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini penting. Ini prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi dapat berjalan efektif.

    Rini berharap IAPA terus memperkuat perannya. IAPA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

    Selain itu, IAPA berperan dalam pengawalan reformasi birokrasi di Indonesia.

    Akademisi dapat berkontribusi langsung sebagai knowledge producer. Mereka menghasilkan riset berbasis bukti untuk perumusan kebijakan dan inovasi reformasi birokrasi.

    Kemudian sebagai policy think tank, memberikan analisis kritis dan rekomendasi kebijakan. Juga policy brief yang objektif dan independen.

    Berikut peran strategis akademisi dalam reformasi birokrasi:

    Peran Kontribusi
    Knowledge Producer Menghasilkan riset berbasis bukti untuk kebijakan dan inovasi
    Policy Think Tank Memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief
    Human Capital Builder Mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif dan berintegritas
    Innovation & Pilot Lab Menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik
    Social Control & Public Discourse Mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas

    Rini menambahkan, akademisi dapat menjadi human capital builder. Mereka mencetak aparatur dan pemimpin masa depan adaptif dan berintegritas.

    Akademisi juga berperan sebagai innovation and pilot lab. Mereka menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.

    Melalui fungsi social control dan public discourse, mereka mendorong budaya kritis. Ini termasuk transparansi dan akuntabilitas.

    "Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan," ucap Rini.

    Tantangan Administrasi Publik Masa Kini

    Ketua Umum IAPA, Dr. Khairul Muluk, mengatakan tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik terus meningkat. Tuntutan ini bahkan melebihi kemampuan administrasi publik itu sendiri.

    Ada tantangan terhadap administrasi publik. Ini seperti perubahan dunia yang cepat dan disrupsi di mana-mana.

    Kepercayaan publik juga naik dan turun dengan cepat. Tantangan administrasi publik saat ini tidak lagi bersifat teknis semata.

    Banyak hal yang dihadapi, seperti kompleksitas kebijakan lintas sektor. Ini juga termasuk koordinasi pusat dan daerah.

    Tuntutan masyarakat tidak hanya ingin dilayani. Masyarakat juga ingin didengar bahkan ingin dilibatkan.

    Negara tidak bisa berjalan sendirian. Negara memerlukan banyak aktor dan sektor yang akan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku. Yang tersulit adalah budaya.

    Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat. Ini jika ekosistem budaya kita lebih kuat.

    "IAPA tetap ingin menjadi mitra berfikir pemerintah, menjadi jembatan antara kampus dengan birokrasi. Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," kata Dr. Khairul Muluk.

  • Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS lebih dari sekadar urusan teknis. Menurutnya, data negara ini bersinggungan langsung dengan nasib dan nyawa jutaan rakyat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam rapat bersama Pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rieke menyoroti dampak besar data tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

    "Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya," kata Rieke.

    Rieke menyoroti data kepesertaan PBI JK yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Berdasarkan perhitungannya, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa.

    Menurutnya, jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu, angka tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi data kemiskinan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan validitas data kemiskinan jika jumlah penerima PBI JK mencapai 143,98 juta jiwa.

    "Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?" tanya Rieke.

    Selain itu, Rieke meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Ia menilai kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan.

    "Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ungkap dia.

    Perlunya Pembenahan Ekosistem Data Nasional

    Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada validitas data.

    "Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," tuturnya.

    Tuntutan Pengaktifan Kembali PBI JK

    Senada dengan Rieke, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK. Menurutnya, anggaran untuk ini telah tersedia.

    "Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.

    Marwan juga menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Kriteria penerima, menurutnya, tidak semestinya dibatasi hanya pada desil 1 hingga 5.

    "Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu," kata dia.

    Pembedaan Bantuan Sosial dan Kesehatan

    Marwan menjelaskan, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI, terdapat istilah "wisuda" bagi masyarakat miskin yang kondisi ekonominya sudah meningkat. Istilah ini merujuk pada mereka yang tidak lagi berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    Namun, Marwan menekankan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya pembedaan yang jelas antara kedua jenis bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta PBI JK dengan perkiraan penduduk Indonesia:

    Deskripsi Jumlah (Juta Jiwa)
    Total Penduduk Indonesia 287
    Peserta PBI JK (Ditanggung APBN/APBD) 143
    Persentase Penerima PBI JK dari Total Penduduk 50,31%

    "Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting," tuturnya.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Undangan Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Akan Hadir?

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Undangan Dewan Perdamaian Trump, Prabowo Akan Hadir?

    Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya undangan rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Dewan ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Rapat perdana Dewan Perdamaian tersebut dijadwalkan pada 19 Februari. Namun, Mensesneg Prasetyo Hadi belum dapat memastikan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara tersebut.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," ujar Prasetyo Hadi.

    Harapan Penandatanganan Tarif Dagang

    Mensesneg Prasetyo Hadi berharap, jika Presiden Prabowo hadir, kegiatan tersebut dapat sekaligus menjadi momentum penandatanganan tarif dagang antara AS dan Indonesia. Indonesia diketahui tengah menanti jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan itu.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kesepakatan tarif impor dagang dengan AS sudah tuntas. Saat ini, hanya menunggu tahap penyempurnaan dan legal drafting.

    "Negosiasi dengan Amerika seluruh pembicaraan sebetulnya sudah selesai. Tinggal fine tuning di legal drafting," kata Airlangga seusai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

    Penandatanganan antara kedua kepala negara, menurut Airlangga, tinggal menunggu jadwal. Ia belum mengetahui jadwal pasti terkait penandatanganan tersebut.

    "Dan berikutnya tinggal menunggu jadwal yang akan ditentukan, jadwal bersama antara Bapak Presiden dan Presiden Trump," ujarnya.

    Berikut ringkasan status kesepakatan dagang AS-Indonesia:

    Tahap Negosiasi Keterangan
    Penyelesaian Pembicaraan Sudah selesai
    Penyempurnaan & Legal Drafting Sedang berlangsung
    Penetapan Jadwal Penandatanganan Menunggu kesepakatan
  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Arahan Prabowo Subianto di Rapim TNI-Polri Istana Kepresidenan

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ungkap Arahan Prabowo Subianto di Rapim TNI-Polri Istana Kepresidenan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri. Arahan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Prabowo Subianto memberikan penguatan agar TNI-Polri menjadi institusi yang kuat dan profesional. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan hal ini kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    "Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat," kata Prasetyo Hadi, Senin (9/2/2026).

    Dalam arahannya, Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada TNI-Polri atas kinerja mereka selama setahun terakhir. Prabowo menekankan agar TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

    "Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam satu tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri itu sangat membantu masyarakat juga," ujar Prasetyo Hadi.

    Prabowo juga berpesan agar TNI-Polri terus bersatu, merapatkan barisan, dan terus memperbaiki institusi. Ini bagian dari evaluasi untuk mencapai kekuatan dan profesionalisme.

    Evaluasi dan Komitmen Bersama

    "Evaluasi, tadi kan bagian dari evaluasi. Untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya untuk terus bersatu, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, dan kepentingan masyarakat," ungkap Prasetyo Hadi.

    Rapim TNI-Polri tersebut berlangsung di halaman kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Kegiatan dimulai pukul 10.00 WIB, dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat di hadapan para pimpinan TNI dan Polri.

    Rapat ini diikuti oleh lebih dari 650 peserta, termasuk unsur TNI, Polri, dan para menteri terkait. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir.

    Berikut adalah beberapa anggota kabinet yang turut hadir dalam acara Rapim TNI-Polri:

    Jabatan Nama
    Menko Polkam Djamari Chaniago
    Wamenko Polkam Lodewijk
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
    Wamenhan Donny Ermawan
    Mendagri Tito Karnavian
    Mensesneg Prasetyo Hadi
    Kepala BRIN Herindra
    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya