Category: Politik

  • Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Permahi Yakini Proses Penetapan Adies Kadir Hakim MK Usulan DPR Telah Prosedural

    Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Azhar Sidiq, meyakini proses penetapan Adies Kadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melalui prosedur ketat. Dia menegaskan, proses ini tidak dapat dicampuri Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    Azhar menyatakan bahwa MKMK hanya memiliki ranah pembahasan etika. Fungsinya relevan saat hakim MK mulai bekerja untuk membahas etik atau tugas pokok dan fungsi mereka.

    "MKMK ini hanya untuk membahas pada etika saja. Ketika hakim MK ini sudah bekerja maka di situlah ranah MK untuk membahas tentang etik ataupun tupoksi, MKMK itu berada di situ," kata Azhar dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Azhar menjelaskan mekanisme sembilan hakim MK. Tiga hakim dipilih Presiden, tiga diusulkan DPR RI, dan tiga sisanya dari Mahkamah Agung (MA). Ia menekankan pentingnya menghargai kewenangan DPR RI dalam pemilihan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi.

    "Ketika DPR RI memilih hakim konstitusi dan dia menggunakan haknya, kita harus menghargai itu dan tentu ketika DPR RI memilih suatu hakim, memilih seseorang hakim MK maka sudah ada profiling dahulu melalui prosedur yang sangat ketat," ujarnya.

    Permahi meyakini Komisi III DPR RI telah menyeleksi dan menetapkan Adies Kadir sesuai mekanisme. Adies juga telah mundur dari berbagai posisi politik.

    Berikut adalah rincian pembagian hakim Mahkamah Konstitusi:

    Asal Usul Jumlah Hakim
    Presiden 3
    DPR RI 3
    Mahkamah Agung (MA) 3

    Azhar menambahkan bahwa mundurnya Adies Kadir dari pimpinan DPR RI dan kepartaian menunjukkan jiwa besar. Ia juga menekankan bahwa proses yang sudah terlaksana telah sesuai dengan konstitusi negara.

    "Kami sudah mengkaji ini satu malam, yang mana kami percaya kepada DPR RI ini, Komisi III DPR RI tentunya, mereka sudah bekerja keras. Dan juga Bang Adies Kadir sudah mundur dari wakil ketua itu sebagai jiwa yang besar untuk mengundurkan diri. Tentu kami percaya semua proses yang sudah terlaksana itu adalah sesuai dengan prosedur sesuai dengan konstitusi negara," tegasnya.

  • Bupati Buol Risharyudi Triwibowo Akui Terima Uang Rp 160 Juta dan Tiket Blackpink dari Terdakwa Korupsi di Tipikor Jakarta

    Bupati Buol Risharyudi Triwibowo Akui Terima Uang Rp 160 Juta dan Tiket Blackpink dari Terdakwa Korupsi di Tipikor Jakarta

    Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, menjadi saksi kunci dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

    Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (12/2/2026), Risharyudi mengaku pernah menerima sejumlah uang dan tiket konser Blackpink dari terdakwa Haryanto.

    Haryanto, yang saat ini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional, sebelumnya menjabat Direktur PPTKA (2019-2024) dan Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025).

    Risharyudi mengonfirmasi penerimaan uang dan tiket Blackpink dari Haryanto saat jaksa menanyakan hal tersebut.

    "Pernah, dari Pak Haryanto," jawab Risharyudi.

    Pemberian pertama berupa uang tunai Rp 10 juta. Uang tersebut digunakan Risharyudi untuk membeli tiket pesawat menuju Sulawesi Tengah menjelang pemilu.

    "Saya dikasih hanya waktu itu pas mau mendekati arah pemilu. Kemudian saya mau berangkat ke arah Sulawesi Tengah, di situ ada terjadi diskusi, saya bilang 'Pak, saya mau pemilu mau berangkat ke Sulawesi Tengah'," ujar Risharyudi.

    Pemberian kedua senilai USD 10 ribu, setara Rp 150 juta, diterima pada tahun 2024.

    "Kalau nilai nominal rupiah itu berapa 10.000 USD? Berapa?" tanya jaksa.

    "Sekitar Rp 150 juta waktu itu," jawab Risharyudi.

    Risharyudi mengaku tidak mengetahui pasti hubungan di balik pemberian uang tersebut, namun ia sempat menyampaikan kebutuhan dana untuk keperluan pemilu.

    Saat menerima uang tersebut, Risharyudi menjabat sebagai tim asistensi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

    "Posisi saya sebagai tim asistensi menteri. Kami ada tim beberapa orang di situ," jawab Risharyudi.

    Uang USD 10 ribu itu digunakan Risharyudi untuk membeli motor Harley bekas secara online.

    "Saya belikan motor Harley bekas. Dapat dari OLX waktu itu," jawab Risharyudi.

    Selain uang, Risharyudi juga mengakui pernah menerima rokok dan tiket konser Blackpink dari Haryanto, meski tiket konser tidak digunakannya.

    "Tiketnya saya waktu itu ngambil, taruh di ruangan karena Blackpink saya tidak ini begitu," jawab Risharyudi.

    Pengembalian Barang Bukti ke KPK

    Risharyudi telah mengembalikan uang Rp 10 juta dan motor Harley yang dibeli dari uang USD 10 ribu kepada KPK.

    "Alhamdulilah waktu dipanggil ke KPK, kemudian saya menyampaikan ada Rp 10 juta diberikan nomor rekening dan saya sudah kembalikan. Kemudian di BAP kedua, setelah melakukan penerimaan tanda terima uang, saya sampaikan kembali bahwa ada yang terlupa, yang terlupa itu tadi (USD) 10 ribu, kemudian saya belikan motor, dan kemudian diminta untuk dikembalikan ke negara, motornya sudah saya kembalikan," jawab Risharyudi.

    Daftar Terdakwa Kasus Korupsi Izin TKA Kemnaker

    Kasus ini melibatkan delapan terdakwa dari Kemnaker. Para terdakwa diduga meminta barang berupa sepeda motor Vespa dan mobil Innova Reborn dari para agen untuk memperkaya diri.

    Berikut adalah rincian para terdakwa dan perkiraan jumlah uang yang memperkaya mereka:

    Nama Terdakwa Jabatan (Periode) Perkiraan Jumlah Penerimaan
    Putri Citra Wahyoe Petugas Hotline RPTKA (2019-2024), Verifikator PPTKA (2024-2025) Rp 6,39 miliar
    Jamal Shodiqin Analis TU PPTKA (2019-2024), Pengantar Kerja Ahli Pertama PPTKA (2024-2025) Rp 551,16 juta
    Alfa Eshad Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018-2025) Rp 5,24 miliar
    Suhartono Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker (2020-2023) Rp 460 juta
    Haryanto Direktur PPTKA (2019-2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional Rp 84,72 miliar dan 1 unit mobil Innova Reborn
    Wisnu Pramono Direktur PPTKA (2017-2019) Rp 25,2 miliar dan 1 unit sepeda motor Vespa Primavera 150 ABS A/T
    Devi Angraeni Direktur PPTKA (2024-2025) Rp 3,25 miliar
    Gatot Widiartono Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (2021-2025) Rp 9,48 miliar
  • Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi Terlegalisasi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi Terlegalisasi di Polda Metro Jaya

    Jakarta – Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali mempertontonkan fotokopi ijazah Jokowi. Dokumen terlegalisasi ini ditunjukkan usai menemani tiga saksi ahli yang diajukannya menjalani pemeriksaan.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotokopi ijazah terlegalisasi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). "Ini nih, nih teman media," ujar Roy Suryo seraya menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisir milik Jokowi, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotokopi ijazah tersebut menampilkan perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara lembar lainnya berwarna kertas lebih gelap.

    Namun, Roy Suryo tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perbedaan warna kedua fotokopi ijazah terlegalisasi tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2) lalu, fotokopi ijazah Jokowi pernah diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs. Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut diperoleh dari KPU.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Sebagai informasi, kubu Roy Suryo mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli hari ini. Mereka adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, dan mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin. Ketiganya sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Permintaan Dokumen dan Gelar Perkara

    Kubu Roy Suryo cs sebelumnya telah mengajukan permintaan salinan 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo cs, menyebutkan 505 dokumen di antaranya diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut untuk kepentingan perlindungan hak hukum Roy Suryo cs. Pihaknya berhak mengetahui alat bukti yang digunakan penyidik untuk menetapkan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Tabel Dokumen Terkait Kasus Ijazah Jokowi

    Berikut adalah rincian beberapa dokumen dan pihak terkait dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Pihak/Institusi Jenis Dokumen/Informasi Keterangan
    Roy Suryo Fotokopi Ijazah Jokowi Dua lembar, berbeda warna
    Bonatua Silalahi Salinan Ijazah dari KPU Digunakan saat daftar Pilpres 2014
    KPU Data Sekunder Ijazah Diakui sebagai kopi dari data primer
    Universitas Gadjah Mada (UGM) 505 Dokumen Diserahkan kepada Polda Metro Jaya
    Penyidik Polda Metro Jaya Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam gelar perkara khusus

    Sebelumnya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi yang dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diperlihatkan saat gelar perkara khusus.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus ini digelar atas permintaan Roy Suryo cs, yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan turut dihadiri oleh tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Terima KSAU Pakistan di Istana Kepresidenan Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto Terima KSAU Pakistan di Istana Kepresidenan Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Chief of the Air Staff Pakistan Air Force (CAS PAF) Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Sidhu ke Indonesia.

    Sidhu, didampingi delegasi AU Pakistan dan sejumlah personel TNI AU, tiba di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 12 Februari 2026, sekitar pukul 16.00 WIB. Detail pembahasan dalam pertemuan tersebut belum diungkapkan secara spesifik.

    Sebelumnya, Air Chief Marshal Zaheer Ahmed Babar Sidhu telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan petinggi militer RI, termasuk KSAU Marsekal TNI M Tonny Harjono, di Mabes AU, Cilangkap, pada Selasa, 10 Februari. Pertemuan tersebut menindaklanjuti kunjungan Sidhu pada Januari lalu.

    Pembahasan berfokus pada langkah-langkah implementatif untuk meningkatkan kerja sama konkret. Terutama di bidang angkatan udara dan kolaborasi industri dirgantara nasional.

    Indonesia dan Pakistan sepakat mendorong pembentukan kelompok kerja bersama. Ini sebagai instrumen percepatan realisasi kerja sama yang telah disepakati.

    Cakupan Kemitraan Strategis

    Melalui mekanisme kelompok kerja, kedua negara tidak hanya memperdalam kolaborasi yang sudah berjalan. Namun, juga memperluas cakupan kemitraan ke lintas matra dan bidang strategis lainnya.

    Perluasan kemitraan ini mencakup pertahanan siber, kecerdasan buatan, serta industri strategis. Ini merupakan langkah adaptif dalam menghadapi dinamika peperangan modern dan menjaga stabilitas kawasan.

    Rangkuman Kerja Sama Indonesia-Pakistan

    Berikut adalah beberapa poin penting dalam kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Pakistan:

    Aspek Kerja Sama Detail
    Bidang Utama Angkatan Udara, Industri Dirgantara
    Mekanisme Pembentukan Working Group Bersama
    Cakupan Baru Lintas Matra, Pertahanan Siber, Kecerdasan Buatan, Industri Strategis
    Tujuan Strategis Menghadapi Dinamika Peperangan Modern, Menjaga Stabilitas Kawasan
  • Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Jakarta – Roy Suryo, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), kembali unjuk bukti. Ia menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi yang telah terlegalisasi.

    Aksi ini dilakukan usai mendampingi tiga saksi ahli yang dihadirkannya dalam pemeriksaan. Pemeriksaan itu berlangsung di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    "Ini nih, nih teman media," ujar Roy Suryo seraya menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Roy Suryo menampilkan dua lembar fotokopi ijazah terlegalisasi atas nama Jokowi. Kedua ijazah tersebut memiliki perbedaan warna.

    Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam. Sementara itu, satu ijazah lainnya memiliki warna kertas yang lebih gelap.

    Namun, Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotokopi ijazah tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik dan saksi ahli kubu Roy Suryo cs, sempat memperlihatkan fotokopi ijazah Jokowi. Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah itu diperoleh dari KPU.

    Ijazah tersebut digunakan Jokowi saat mendaftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder," kata Bonatua.

    "Karena ini adalah data kopi dari data primer yang diakui KPU."

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambah Bonatua.

    Tiga Saksi Ahli Diperiksa

    Kubu Roy Suryo mengajukan tiga saksi ahli pada hari ini. Mereka adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Permintaan Salinan Dokumen oleh Roy Suryo

    Sebelumnya, kubu Roy Suryo cs meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebanyak 505 dokumen di antaranya diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dokumen itu menjadi bukti dalam kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Refly Harun menjelaskan permintaan dokumen ini untuk kepentingan perlindungan hak hukum Roy Suryo cs. Pihaknya berhak mengetahui alat bukti yang digunakan penyidik.

    Hal itu agar dapat menetapkan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Perkembangan Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ijazah itu diperlihatkan kepada Roy Suryo cs.

    Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ijazah itu ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    Tindakan Hukum Pihak Terlibat Tanggal Penting Keterangan
    Penunjukan Fotokopi Ijazah Roy Suryo Kamis, 12 Februari 2026 Menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisasi Jokowi dengan perbedaan warna.
    Pemeriksaan Saksi Ahli Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin Kamis, 12 Februari 2026 Tiga saksi ahli dari kubu Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
    Penjelasan Sumber Ijazah Bonatua Silalahi Rabu, 11 Februari 2026 Menyatakan salinan ijazah Jokowi didapat dari KPU saat Pilpres 2014.
    Permintaan Dokumen Kubu Roy Suryo cs (Refly Harun) Kamis, 5 Februari 2026 Meminta salinan 709 dokumen, 505 di antaranya diserahkan UGM.
    Gelar Perkara Khusus Penyidik Polda Metro Jaya, Roy Suryo cs, tim pengacara Jokowi Senin, 15 Desember 2025 Ijazah asli Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM ditunjukkan.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus ini atas permintaan Roy Suryo cs, yang ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara ini dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuh Iman Imanuddin.

  • Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali menunjukkan fotocopy ijazah terlegalisir Jokowi. Hal ini dilakukan setelah ia mendampingi tiga saksi ahli dalam pemeriksaan hari ini.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotocopy ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotocopy ijazah atas nama Jokowi yang ditunjukkan Roy Suryo memiliki perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara satu lagi memiliki kertas lebih gelap.

    Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotocopy ijazah tersebut pada kesempatan itu.

    Keterangan Saksi Ahli Sebelumnya

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), fotocopy ijazah Jokowi tersebut sempat diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs.

    Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut didapat dari KPU, yang digunakan Jokowi saat daftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini adalah data copy dari data primer yang diakui KPU," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau otentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Saksi Ahli Kubu Roy Suryo

    Kubu Roy Suryo hari ini mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli. Ketiganya adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, serta mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro hari ini.

    Permintaan Dokumen Kasus

    Sebelumnya, Kubu Roy Suryo cs mengajukan permintaan salinan terhadap 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Kubu Roy Suryo menyebut 505 dokumen di antaranya diserahkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti dokumen kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Alasan Permintaan Dokumen

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut guna kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo cs. Menurutnya, pihaknya berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik.

    Penetapan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di kasus itu menjadi dasar permintaan tersebut.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam Gelar Perkara

    Mengenai ijazah Jokowi ini, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah tersebut ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus tersebut dilakukan atas permintaan Roy Suryo cs. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Gelar perkara khusus digelar di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan juga dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan terkait proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Tahap Keterangan Tanggal/Lokasi
    Penunjukan Fotocopy Ijazah Roy Suryo menunjukkan dua fotocopy ijazah terlegalisir Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Keterangan Saksi Ahli Bonatua Silalahi menjelaskan asal-usul fotocopy ijazah dari KPU Rabu (11/2)
    Pengajuan Saksi Ahli Kubu Roy Suryo Tiga saksi ahli (Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin) diperiksa Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Permintaan Dokumen Kasus Kubu Roy Suryo meminta 709 dokumen, 505 di antaranya dari UGM Kamis (5/2), Mapolda Metro Jaya
    Penunjukan Ijazah Asli Penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi (UGM) dalam gelar perkara khusus Kamis (18/12/2025), Polda Metro Jaya
    Gelar Perkara Khusus Diadakan atas permintaan Roy Suryo cs, dihadiri pengacara Jokowi Senin (15/12)
  • DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR RI secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan hilirisasi nikel. Inisiatif ini krusial, terutama untuk memacu industrialisasi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan nilai jual komoditas nikel.

    Menurut Putri Zulhas, peningkatan nilai jual tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Hilirisasi nikel akan meningkatkan nilai jual, dan dampaknya akan dirasakan oleh rakyat," kata Putri Zulkifli Hasan.

    Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    Selain fokus pada nikel, DPR juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi. Sumber daya ini diketahui sangat melimpah di Indonesia.

    Putri Zulhas menekankan pentingnya energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi bersih. Pemanfaatan optimal akan mendukung cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2026.

    Berikut adalah perbandingan potensi energi bersih di Indonesia:

    Sumber Energi Bersih Potensi Status Pemanfaatan
    Nikel (untuk baterai) Sangat melimpah Sedang digenjot hilirisasi
    Energi Panas Bumi Sangat melimpah Perlu optimalisasi
    Energi Surya Tinggi Pemanfaatan terbatas
    Energi Air Tinggi Sudah dimanfaatkan (PLTA)

    Pemanfaatan energi bersih ini menjadi pilar utama dalam strategi Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission. Langkah strategis ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap keberlanjutan lingkungan.

  • Kapolri Listyo Soroti Ancaman Geoekonomi dan Misinformasi Global Dua Tahun ke Depan

    Kapolri Listyo Soroti Ancaman Geoekonomi dan Misinformasi Global Dua Tahun ke Depan

    Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, menyoroti berbagai tantangan global yang diperkirakan akan dihadapi dalam dua tahun mendatang. Salah satu fokus utamanya adalah kondisi geoekonomi dunia, yang dianggap sebagai risiko paling kritis.

    Pandangan tersebut disampaikan Kapolri saat membuka retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Ia menekankan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi dinamika global ini.

    Menurut Global Risks Report 2026, konfrontasi geoekonomi menjadi risiko teratas dalam dua tahun ke depan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya sanksi serta perang dagang global yang terjadi.

    “Dari Global Risks Report 2026, risiko paling kritis dalam jangka waktu 2 tahun ke depan adalah masalah konfrontasi geoekonomi,” kata Jenderal Sigit, Kamis (12/2/2026).

    Kapolri menjelaskan bahwa sanksi dan perang dagang mempengaruhi politik dagang antarnegara. Pembatasan investasi juga menjadi bagian dari tantangan ini.

    “Banyaknya sanksi, perang dagang, pembatasan terhadap investasi, termasuk juga bagaimana suatu negara bisa diatur, diberi sanksi terkait dengan masalah ekonominya apabila dia tidak sepakat atau melanggar sesuatu yang tidak dikehendaki oleh negara-negara tersebut,” ucapnya.

    Ancaman Misinformasi, Polarisasi, dan Cuaca Ekstrem

    Selain geoekonomi, Jenderal Sigit menyoroti dua tantangan besar lainnya. Yakni masalah misinformasi dan disinformasi yang merajalela.

    Kemudian, polarisasi sosial dan politik di masyarakat juga menjadi perhatian. Fenomena ini berpotensi memecah belah persatuan dan stabilitas.

    “Yang kedua adalah masalah misinformasi dan disinformasi. Yang ketiga masalah polarisasi sosial dan politik, dan juga cuaca ekstrem yang saat ini juga kita rasakan terjadi berbagai bencana,” ujar Kapolri.

    Kapolri juga menyinggung dampak cuaca ekstrem yang dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor terjadi merata.

    “Bencana Sumatera, banjir tanah longsor di beberapa wilayah negara kita, baik di Jawa maupun di Indonesia bagian tengah dan hampir merata, dan ini akan terus terjadi selama beberapa hari ataupun bulan ke depan,” tambahnya.

    Dampak Global Terhadap Indonesia

    Situasi global yang kompleks ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Berbagai sektor krusial akan merasakan imbasnya.

    Tantangan Global Dampak Terhadap Indonesia
    Konfrontasi Geoekonomi Ketersediaan komoditas, harga pangan, energi
    Misinformasi & Disinformasi Polarisasi sosial, stabilitas politik
    Cuaca Ekstrem Bencana alam, kelangkaan pangan dan energi

    Sektor pangan dan energi, misalnya, akan sangat rentan terhadap gejolak global. Kelangkaan komoditas tertentu juga diperkirakan akan terjadi.

    “Kemudian juga kelangkaan komoditas-komoditas tertentu dan tentunya ini berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Ini tentunya menjadi tantangan kita semua,” pungkasnya.

  • Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah keras keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Keterangan itu terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan adanya fee hingga 30 persen tidak benar di Pengadilan Tipikor Sidoarjo.

    Gubernur Khofifah menepati janjinya untuk kooperatif memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pemanggilan itu untuk bersaksi dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam persidangan, JPU KPK melontarkan pertanyaan kepada Gubernur Khofifah terkait BAP Eks Ketua DPRD Jatim Almarhum Kusnadi.

    BAP tersebut menyebutkan Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen. Khofifah menegaskan tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah.

    “Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi),” kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Menurutnya, angka-angka yang disebutkan dalam BAP itu tidak masuk akal jika ditotal.

    “Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan,” jelasnya.

    Khofifah juga mempertanyakan konteks penyampaian keterangan oleh almarhum Kusnadi dalam BAP tersebut.

    “Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi),” tambahnya.

    Dugaan Alur Fee Dana Hibah Pokir

    Berikut adalah rincian dugaan persentase fee yang disebutkan dalam BAP almarhum Kusnadi:

    Penerima Dugaan Fee
    Gubernur Jatim 30%
    Wakil Gubernur Jatim 30%
    Sekdaprov Jatim 5-10%
    Kepala Bappeda 3-5%
    BPKAD 3-5%
    Kepala OPD 3-5%

    Total persentase ini, menurut Khofifah, mencapai hampir 300 persen, yang secara matematis tidak realistis.

  • Aktivis Nilai Kebijakan Responsif Gubernur Banten Andra Soni Mempercepat Visi Banten Maju

    Aktivis Nilai Kebijakan Responsif Gubernur Banten Andra Soni Mempercepat Visi Banten Maju

    Aktivis antikorupsi, Ade Irawan, menyoroti setahun kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. Ia menilai Andra Soni berhasil memberikan corak tersendiri dengan kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.

    Sikap responsif ini dianggap sebagai poin plus utama bagi Andra Soni sebagai pelayan publik.

    Menurut Ade, pendekatan tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi di provinsi ini.

    “Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ujar Ade Irawan, Kamis (12/2/2026).

    Ade menilai, responsivitas Gubernur Andra Soni berhasil membangun jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memastikan kebutuhan riil warga dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

    Pemerintah provinsi diharapkan mampu memetakan kebijakan mendesak yang dibutuhkan warga. Dengan begitu, sasaran dan dampak kebijakan akan langsung terasa, mempercepat realisasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.

    Program Prioritas Pendidikan Gratis

    Ade Irawan juga secara khusus menyoroti program prioritas Gubernur Andra Soni terkait Sekolah Gratis. Program ini mencakup SMA, SMK, dan SKh swasta, yang dinilai menjadi pembeda dengan kepala daerah lain.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sedang mempersiapkan pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.

    Pekerjaan Rumah Pemerataan SDM

    Meskipun demikian, Ade menekankan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM). Program pendidikan harus mampu mendorong peningkatan kualitas SDM.

    “Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” ujarnya.

    Program sekolah gratis perlu diiringi dengan pemerataan kualitas siswa, guru, serta sarana penunjang pembangunan manusia. Pemprov Banten diharapkan menjadi motor utama dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik.

    Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

    Guru-guru di sekolah swasta, menurut Ade, memerlukan pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    “Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” tambahnya.

    Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

    Ade juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), upaya penguatan tata kelola harus terus dilakukan.

    Andra Soni diharapkan mampu fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Tujuannya agar tidak hanya dikenal sebagai kepala daerah yang dekat dengan masyarakat, tetapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan.

    Ini penting mengingat rekam jejak Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Penguatan tata kelola akan menjadikan pencegahan antikorupsi sebagai semangat dan perilaku bersama.

    Capaian dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

    Berikut adalah beberapa indikator terkait pembangunan manusia di Banten:

    Indikator Keterangan
    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 77,25 (Kategori Tinggi)
    Program Pendorong IPM Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SKh Swasta
    Program Dalam Proses Pemberlakuan Sekolah Gratis untuk Madrasah Aliyah
    Pekerjaan Rumah Mendesak Pemerataan Kualitas SDM (siswa, guru, sarana)