Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengusulkan penguatan hubungan hierarkis antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan ini disampaikan dalam konteks revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dahnil menjelaskan bahwa BPKH wajib melapor kepada Menteri Haji dalam konteks mandat pengelolaan haji. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2026).
Dahnil menguraikan bahwa Menteri Haji merupakan pemberi mandat, sementara BPKH adalah pelaksana mandat. Oleh karena itu, BPKH memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada menteri.
“Jadi pada prinsipnya, kalau tidak ada mandat undang-undang, menteri itu bisa menitipkan uang kelola haji itu ke fund manager mana pun. Kalau tidak ada mandat undang-undang harus titipnya ke BPKH, maka kami sebagai pemegang mandat itu, pemegang uang ini, itu bisa milih fund manager mana yang kompeten, yang bagus, yang memberikan kebermanfaatan, yang memberikan keuntungan buat jemaah,” kata Dahnil, Jumat (12/2/2026).
Ia menambahkan, karena regulasi mengatur pengelolaan dana haji wajib melalui BPKH, pilihan tersebut menjadi tunggal. Kondisi ini menuntut pengelolaan dana harus benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi jemaah.
“Tapi karena ada mandat undang-undang menyatakan pengelolaan keuangan harus ke BPKH, maka pilihannya dalam hal ini jemaah dan penerima mandat keuangan haji, dalam hal ini Menteri Haji, nggak punya pilihan, harus ke BPKH. Uangnya harus dikelola oleh BPKH,” ujarnya.
Tanggung Jawab BPKH kepada Menteri Haji
Dahnil menginginkan BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Haji dan Umrah, seperti pengaturan dalam undang-undang sebelumnya. Ini berarti pembinaan dan koordinasi penuh dilakukan melalui menteri sebagai pemegang mandat.
“Maka menteri itu adalah pemberi mandat, pengelola keuangan adalah pelaksana mandat atau bertanggung jawab penuh terhadap menteri dalam konteks ini. Menteri bertanggung jawab penuh terhadap auditor dana tersebut,” ujarnya.
“Usulan perubahan norma yang ingin kami sampaikan dalam konteks hierarkis kelembagaan itu, BPKH bertanggung jawab seperti undang-undang sebelumnya terhadap Presiden melalui Menteri, artinya pembinaan penuh dan koordinasi sepenuhnya, dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat,” sambung Dahnil.
Selain itu, ia meminta BPKH menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Setiap kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan haji harus dikomunikasikan kepada menteri.
| Entitas | Peran Utama | Tanggung Jawab |
|---|---|---|
| Menteri Haji dan Umrah | Pemberi Mandat | Bertanggung jawab penuh kepada auditor dana |
| BPKH | Pelaksana Mandat | Bertanggung jawab penuh kepada Menteri Haji dan Umrah |
“BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, itu tadi yang saya jelaskan sejak awal, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” tuturnya.









