Category: Politik

  • Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Kembali Tunjukkan Fotokopi Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Jakarta – Roy Suryo, tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), kembali unjuk bukti. Ia menunjukkan fotokopi ijazah Jokowi yang telah terlegalisasi.

    Aksi ini dilakukan usai mendampingi tiga saksi ahli yang dihadirkannya dalam pemeriksaan. Pemeriksaan itu berlangsung di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    "Ini nih, nih teman media," ujar Roy Suryo seraya menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Roy Suryo menampilkan dua lembar fotokopi ijazah terlegalisasi atas nama Jokowi. Kedua ijazah tersebut memiliki perbedaan warna.

    Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam. Sementara itu, satu ijazah lainnya memiliki warna kertas yang lebih gelap.

    Namun, Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotokopi ijazah tersebut pada hari ini.

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik dan saksi ahli kubu Roy Suryo cs, sempat memperlihatkan fotokopi ijazah Jokowi. Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah itu diperoleh dari KPU.

    Ijazah tersebut digunakan Jokowi saat mendaftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder," kata Bonatua.

    "Karena ini adalah data kopi dari data primer yang diakui KPU."

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambah Bonatua.

    Tiga Saksi Ahli Diperiksa

    Kubu Roy Suryo mengajukan tiga saksi ahli pada hari ini. Mereka adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, dan mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

    Permintaan Salinan Dokumen oleh Roy Suryo

    Sebelumnya, kubu Roy Suryo cs meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebanyak 505 dokumen di antaranya diserahkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Dokumen itu menjadi bukti dalam kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Refly Harun menjelaskan permintaan dokumen ini untuk kepentingan perlindungan hak hukum Roy Suryo cs. Pihaknya berhak mengetahui alat bukti yang digunakan penyidik.

    Hal itu agar dapat menetapkan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Perkembangan Kasus Ijazah Palsu Jokowi

    Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ijazah itu diperlihatkan kepada Roy Suryo cs.

    Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ijazah itu ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    Tindakan Hukum Pihak Terlibat Tanggal Penting Keterangan
    Penunjukan Fotokopi Ijazah Roy Suryo Kamis, 12 Februari 2026 Menunjukkan fotokopi ijazah terlegalisasi Jokowi dengan perbedaan warna.
    Pemeriksaan Saksi Ahli Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin Kamis, 12 Februari 2026 Tiga saksi ahli dari kubu Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
    Penjelasan Sumber Ijazah Bonatua Silalahi Rabu, 11 Februari 2026 Menyatakan salinan ijazah Jokowi didapat dari KPU saat Pilpres 2014.
    Permintaan Dokumen Kubu Roy Suryo cs (Refly Harun) Kamis, 5 Februari 2026 Meminta salinan 709 dokumen, 505 di antaranya diserahkan UGM.
    Gelar Perkara Khusus Penyidik Polda Metro Jaya, Roy Suryo cs, tim pengacara Jokowi Senin, 15 Desember 2025 Ijazah asli Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM ditunjukkan.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus ini atas permintaan Roy Suryo cs, yang ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara ini dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuh Iman Imanuddin.

  • Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali menunjukkan fotocopy ijazah terlegalisir Jokowi. Hal ini dilakukan setelah ia mendampingi tiga saksi ahli dalam pemeriksaan hari ini.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotocopy ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotocopy ijazah atas nama Jokowi yang ditunjukkan Roy Suryo memiliki perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara satu lagi memiliki kertas lebih gelap.

    Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotocopy ijazah tersebut pada kesempatan itu.

    Keterangan Saksi Ahli Sebelumnya

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), fotocopy ijazah Jokowi tersebut sempat diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs.

    Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut didapat dari KPU, yang digunakan Jokowi saat daftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini adalah data copy dari data primer yang diakui KPU," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau otentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Saksi Ahli Kubu Roy Suryo

    Kubu Roy Suryo hari ini mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli. Ketiganya adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, serta mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro hari ini.

    Permintaan Dokumen Kasus

    Sebelumnya, Kubu Roy Suryo cs mengajukan permintaan salinan terhadap 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Kubu Roy Suryo menyebut 505 dokumen di antaranya diserahkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti dokumen kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Alasan Permintaan Dokumen

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut guna kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo cs. Menurutnya, pihaknya berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik.

    Penetapan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di kasus itu menjadi dasar permintaan tersebut.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam Gelar Perkara

    Mengenai ijazah Jokowi ini, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah tersebut ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus tersebut dilakukan atas permintaan Roy Suryo cs. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Gelar perkara khusus digelar di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan juga dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan terkait proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Tahap Keterangan Tanggal/Lokasi
    Penunjukan Fotocopy Ijazah Roy Suryo menunjukkan dua fotocopy ijazah terlegalisir Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Keterangan Saksi Ahli Bonatua Silalahi menjelaskan asal-usul fotocopy ijazah dari KPU Rabu (11/2)
    Pengajuan Saksi Ahli Kubu Roy Suryo Tiga saksi ahli (Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin) diperiksa Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Permintaan Dokumen Kasus Kubu Roy Suryo meminta 709 dokumen, 505 di antaranya dari UGM Kamis (5/2), Mapolda Metro Jaya
    Penunjukan Ijazah Asli Penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi (UGM) dalam gelar perkara khusus Kamis (18/12/2025), Polda Metro Jaya
    Gelar Perkara Khusus Diadakan atas permintaan Roy Suryo cs, dihadiri pengacara Jokowi Senin (15/12)
  • DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR Dukung Hilirisasi Nikel dan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    DPR RI secara tegas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan hilirisasi nikel. Inisiatif ini krusial, terutama untuk memacu industrialisasi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa hilirisasi nikel akan memberikan dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan nilai jual komoditas nikel.

    Menurut Putri Zulhas, peningkatan nilai jual tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Hilirisasi nikel akan meningkatkan nilai jual, dan dampaknya akan dirasakan oleh rakyat," kata Putri Zulkifli Hasan.

    Pemanfaatan Energi Panas Bumi

    Selain fokus pada nikel, DPR juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi. Sumber daya ini diketahui sangat melimpah di Indonesia.

    Putri Zulhas menekankan pentingnya energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi bersih. Pemanfaatan optimal akan mendukung cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada tahun 2026.

    Berikut adalah perbandingan potensi energi bersih di Indonesia:

    Sumber Energi Bersih Potensi Status Pemanfaatan
    Nikel (untuk baterai) Sangat melimpah Sedang digenjot hilirisasi
    Energi Panas Bumi Sangat melimpah Perlu optimalisasi
    Energi Surya Tinggi Pemanfaatan terbatas
    Energi Air Tinggi Sudah dimanfaatkan (PLTA)

    Pemanfaatan energi bersih ini menjadi pilar utama dalam strategi Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission. Langkah strategis ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap keberlanjutan lingkungan.

  • Kapolri Listyo Soroti Ancaman Geoekonomi dan Misinformasi Global Dua Tahun ke Depan

    Kapolri Listyo Soroti Ancaman Geoekonomi dan Misinformasi Global Dua Tahun ke Depan

    Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, menyoroti berbagai tantangan global yang diperkirakan akan dihadapi dalam dua tahun mendatang. Salah satu fokus utamanya adalah kondisi geoekonomi dunia, yang dianggap sebagai risiko paling kritis.

    Pandangan tersebut disampaikan Kapolri saat membuka retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Ia menekankan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi dinamika global ini.

    Menurut Global Risks Report 2026, konfrontasi geoekonomi menjadi risiko teratas dalam dua tahun ke depan. Hal ini berkaitan dengan banyaknya sanksi serta perang dagang global yang terjadi.

    “Dari Global Risks Report 2026, risiko paling kritis dalam jangka waktu 2 tahun ke depan adalah masalah konfrontasi geoekonomi,” kata Jenderal Sigit, Kamis (12/2/2026).

    Kapolri menjelaskan bahwa sanksi dan perang dagang mempengaruhi politik dagang antarnegara. Pembatasan investasi juga menjadi bagian dari tantangan ini.

    “Banyaknya sanksi, perang dagang, pembatasan terhadap investasi, termasuk juga bagaimana suatu negara bisa diatur, diberi sanksi terkait dengan masalah ekonominya apabila dia tidak sepakat atau melanggar sesuatu yang tidak dikehendaki oleh negara-negara tersebut,” ucapnya.

    Ancaman Misinformasi, Polarisasi, dan Cuaca Ekstrem

    Selain geoekonomi, Jenderal Sigit menyoroti dua tantangan besar lainnya. Yakni masalah misinformasi dan disinformasi yang merajalela.

    Kemudian, polarisasi sosial dan politik di masyarakat juga menjadi perhatian. Fenomena ini berpotensi memecah belah persatuan dan stabilitas.

    “Yang kedua adalah masalah misinformasi dan disinformasi. Yang ketiga masalah polarisasi sosial dan politik, dan juga cuaca ekstrem yang saat ini juga kita rasakan terjadi berbagai bencana,” ujar Kapolri.

    Kapolri juga menyinggung dampak cuaca ekstrem yang dirasakan di berbagai wilayah Indonesia. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor terjadi merata.

    “Bencana Sumatera, banjir tanah longsor di beberapa wilayah negara kita, baik di Jawa maupun di Indonesia bagian tengah dan hampir merata, dan ini akan terus terjadi selama beberapa hari ataupun bulan ke depan,” tambahnya.

    Dampak Global Terhadap Indonesia

    Situasi global yang kompleks ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Berbagai sektor krusial akan merasakan imbasnya.

    Tantangan Global Dampak Terhadap Indonesia
    Konfrontasi Geoekonomi Ketersediaan komoditas, harga pangan, energi
    Misinformasi & Disinformasi Polarisasi sosial, stabilitas politik
    Cuaca Ekstrem Bencana alam, kelangkaan pangan dan energi

    Sektor pangan dan energi, misalnya, akan sangat rentan terhadap gejolak global. Kelangkaan komoditas tertentu juga diperkirakan akan terjadi.

    “Kemudian juga kelangkaan komoditas-komoditas tertentu dan tentunya ini berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan. Ini tentunya menjadi tantangan kita semua,” pungkasnya.

  • Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah keras keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Keterangan itu terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan adanya fee hingga 30 persen tidak benar di Pengadilan Tipikor Sidoarjo.

    Gubernur Khofifah menepati janjinya untuk kooperatif memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pemanggilan itu untuk bersaksi dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam persidangan, JPU KPK melontarkan pertanyaan kepada Gubernur Khofifah terkait BAP Eks Ketua DPRD Jatim Almarhum Kusnadi.

    BAP tersebut menyebutkan Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen. Khofifah menegaskan tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah.

    “Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi),” kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Menurutnya, angka-angka yang disebutkan dalam BAP itu tidak masuk akal jika ditotal.

    “Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan,” jelasnya.

    Khofifah juga mempertanyakan konteks penyampaian keterangan oleh almarhum Kusnadi dalam BAP tersebut.

    “Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi),” tambahnya.

    Dugaan Alur Fee Dana Hibah Pokir

    Berikut adalah rincian dugaan persentase fee yang disebutkan dalam BAP almarhum Kusnadi:

    Penerima Dugaan Fee
    Gubernur Jatim 30%
    Wakil Gubernur Jatim 30%
    Sekdaprov Jatim 5-10%
    Kepala Bappeda 3-5%
    BPKAD 3-5%
    Kepala OPD 3-5%

    Total persentase ini, menurut Khofifah, mencapai hampir 300 persen, yang secara matematis tidak realistis.

  • Aktivis Nilai Kebijakan Responsif Gubernur Banten Andra Soni Mempercepat Visi Banten Maju

    Aktivis Nilai Kebijakan Responsif Gubernur Banten Andra Soni Mempercepat Visi Banten Maju

    Aktivis antikorupsi, Ade Irawan, menyoroti setahun kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. Ia menilai Andra Soni berhasil memberikan corak tersendiri dengan kebijakan yang responsif terhadap keluhan masyarakat.

    Sikap responsif ini dianggap sebagai poin plus utama bagi Andra Soni sebagai pelayan publik.

    Menurut Ade, pendekatan tersebut dapat mengakselerasi terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi di provinsi ini.

    “Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” ujar Ade Irawan, Kamis (12/2/2026).

    Ade menilai, responsivitas Gubernur Andra Soni berhasil membangun jembatan komunikasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini memastikan kebutuhan riil warga dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

    Pemerintah provinsi diharapkan mampu memetakan kebijakan mendesak yang dibutuhkan warga. Dengan begitu, sasaran dan dampak kebijakan akan langsung terasa, mempercepat realisasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.

    Program Prioritas Pendidikan Gratis

    Ade Irawan juga secara khusus menyoroti program prioritas Gubernur Andra Soni terkait Sekolah Gratis. Program ini mencakup SMA, SMK, dan SKh swasta, yang dinilai menjadi pembeda dengan kepala daerah lain.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten sedang mempersiapkan pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah.

    Pekerjaan Rumah Pemerataan SDM

    Meskipun demikian, Ade menekankan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM). Program pendidikan harus mampu mendorong peningkatan kualitas SDM.

    “Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” ujarnya.

    Program sekolah gratis perlu diiringi dengan pemerataan kualitas siswa, guru, serta sarana penunjang pembangunan manusia. Pemprov Banten diharapkan menjadi motor utama dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik.

    Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik

    Guru-guru di sekolah swasta, menurut Ade, memerlukan pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kapasitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pendidikan gratis, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

    “Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” tambahnya.

    Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bersih

    Ade juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan sebagai upaya pencegahan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), upaya penguatan tata kelola harus terus dilakukan.

    Andra Soni diharapkan mampu fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Tujuannya agar tidak hanya dikenal sebagai kepala daerah yang dekat dengan masyarakat, tetapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan.

    Ini penting mengingat rekam jejak Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Penguatan tata kelola akan menjadikan pencegahan antikorupsi sebagai semangat dan perilaku bersama.

    Capaian dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten

    Berikut adalah beberapa indikator terkait pembangunan manusia di Banten:

    Indikator Keterangan
    Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten 77,25 (Kategori Tinggi)
    Program Pendorong IPM Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, SKh Swasta
    Program Dalam Proses Pemberlakuan Sekolah Gratis untuk Madrasah Aliyah
    Pekerjaan Rumah Mendesak Pemerataan Kualitas SDM (siswa, guru, sarana)
  • Wamen Dahnil Usulkan Penguatan Hierarki Kemenag dan BPKH di DPR

    Wamen Dahnil Usulkan Penguatan Hierarki Kemenag dan BPKH di DPR

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengusulkan penguatan hubungan hierarkis antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan ini disampaikan dalam konteks revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dahnil menjelaskan bahwa BPKH wajib melapor kepada Menteri Haji dalam konteks mandat pengelolaan haji. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2026).

    Dahnil menguraikan bahwa Menteri Haji merupakan pemberi mandat, sementara BPKH adalah pelaksana mandat. Oleh karena itu, BPKH memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada menteri.

    “Jadi pada prinsipnya, kalau tidak ada mandat undang-undang, menteri itu bisa menitipkan uang kelola haji itu ke fund manager mana pun. Kalau tidak ada mandat undang-undang harus titipnya ke BPKH, maka kami sebagai pemegang mandat itu, pemegang uang ini, itu bisa milih fund manager mana yang kompeten, yang bagus, yang memberikan kebermanfaatan, yang memberikan keuntungan buat jemaah,” kata Dahnil, Jumat (12/2/2026).

    Ia menambahkan, karena regulasi mengatur pengelolaan dana haji wajib melalui BPKH, pilihan tersebut menjadi tunggal. Kondisi ini menuntut pengelolaan dana harus benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi jemaah.

    “Tapi karena ada mandat undang-undang menyatakan pengelolaan keuangan harus ke BPKH, maka pilihannya dalam hal ini jemaah dan penerima mandat keuangan haji, dalam hal ini Menteri Haji, nggak punya pilihan, harus ke BPKH. Uangnya harus dikelola oleh BPKH,” ujarnya.

    Tanggung Jawab BPKH kepada Menteri Haji

    Dahnil menginginkan BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Haji dan Umrah, seperti pengaturan dalam undang-undang sebelumnya. Ini berarti pembinaan dan koordinasi penuh dilakukan melalui menteri sebagai pemegang mandat.

    “Maka menteri itu adalah pemberi mandat, pengelola keuangan adalah pelaksana mandat atau bertanggung jawab penuh terhadap menteri dalam konteks ini. Menteri bertanggung jawab penuh terhadap auditor dana tersebut,” ujarnya.

    “Usulan perubahan norma yang ingin kami sampaikan dalam konteks hierarkis kelembagaan itu, BPKH bertanggung jawab seperti undang-undang sebelumnya terhadap Presiden melalui Menteri, artinya pembinaan penuh dan koordinasi sepenuhnya, dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat,” sambung Dahnil.

    Selain itu, ia meminta BPKH menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Setiap kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan haji harus dikomunikasikan kepada menteri.

    Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Haji
    Entitas Peran Utama Tanggung Jawab
    Menteri Haji dan Umrah Pemberi Mandat Bertanggung jawab penuh kepada auditor dana
    BPKH Pelaksana Mandat Bertanggung jawab penuh kepada Menteri Haji dan Umrah

    “BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, itu tadi yang saya jelaskan sejak awal, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” tuturnya.

  • Guru Besar Trisakti Sebut Penetapan Adies Kadir Hakim MK Otonom

    Guru Besar Trisakti Sebut Penetapan Adies Kadir Hakim MK Otonom

    Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) utusan DPR bersifat otonom. Keputusan ini, menurutnya, berada dalam ranah legislatif dan tidak dapat diganggu gugat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    "Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya," kata Trubus dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Trubus mengulas pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara ini harus saling menghormati, termasuk MK dan DPR.

    Pemisahan kekuasaan menjadi fondasi penting dalam menjalankan negara. Setiap lembaga memiliki batasan dan wewenangnya sendiri.

    "Kan sudah terpisah ya antara DPR atau eksekutif berarti yang ada adalah saling menghormati, saling memberikan support, sehingga pelaksanaan negara itu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45," ucap Trubus.

    Trubus menambahkan, kewenangan MKMK terhadap Adies hanya berlaku jika Adies telah bertugas sebagai hakim MK. MKMK tidak berhak mempersoalkan mekanisme prosedur penetapan Adies di DPR.

    Berikut adalah tabel perbandingan kewenangan lembaga terkait:

    Lembaga Kewenangan Utama Kewenangan Terhadap Hakim MK
    DPR RI Legislasi, pengawasan, dan penganggaran Menetapkan utusan sebagai Hakim MK
    Mahkamah Konstitusi (MK) Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, uji undang-undang Memutus perkara konstitusi
    Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi Mengadili dugaan pelanggaran etik hakim MK setelah dilantik

    Peran MKMK Terbatas pada Etik

    Menurut Trubus, penetapan Adies merupakan bagian dari demokrasi. Proses ini sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

    "Menurut saya bagian dari demokrasi saja. Ya nanti kan semuanya diputuskan sesuai kewenangan masing-masing, tetapi kalau misalnya Pak Adies ini melanggarnya sudah menjadi hakim, ya itu kewenangan MK dan MKMK lah yang mempunyai kewenangan, nanti dipanggil," lanjutnya.

    Trubus juga menanggapi adanya gugatan untuk memperluas tugas MKMK. Gugatan ini menghendaki MKMK bisa mengadili proses penunjukan hakim MK, bukan hanya persoalan etik.

    Namun, gugatan tersebut tidak dapat serta merta dikabulkan. Tugas dan wewenang MKMK hanya dapat diubah melalui perubahan undang-undang.

    "Kalau memang seperti itu berarti peraturannya harus diubah dulu, harus ada penyusunan undang-undang dulu, kebijakan regulasinya ditata ulang dulu sehingga yang terjadi nanti ada payung hukum ketika memutus memang seandainya ada apa dengan hakim MK yang tidak sesuai prosedur atau dianggap catat prosedur," katanya.

  • Gerindra Lampung Peringati HUT ke-18 dengan Aksi Penanaman Mangrove dan Bersih Pantai di Pesawaran

    Gerindra Lampung Peringati HUT ke-18 dengan Aksi Penanaman Mangrove dan Bersih Pantai di Pesawaran

    Februari selalu menjadi bulan istimewa bagi kader Partai Gerindra. Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 tidak sekadar perayaan. Ini dijadikan ajang berlomba dalam kebaikan melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

    Semangat itu terlihat jelas di Provinsi Lampung. Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, bersama jajaran DPD Gerindra Lampung, Fraksi DPRD Gerindra Provinsi Lampung, serta organisasi sayap seperti PIRA, TIDAR, KESIRA, dan DPC Gerindra Pesawaran, menggelar rangkaian kegiatan sosial dan lingkungan.

    Kegiatan dilaksanakan di kawasan Ciku Nyinyi, Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Rangkaian acara meliputi penanaman mangrove, aksi bersih pantai, dan pembagian sembako. Dwita Ria secara simbolis menyerahkan dan menanam 1.000 bibit mangrove.

    Penanaman mangrove ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian pesisir Lampung. Dwita Ria menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun partai. Ini adalah komitmen jangka panjang menjaga lingkungan dan melindungi masa depan masyarakat pesisir.

    “Penanaman mangrove ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Mangrove memiliki banyak manfaat, mulai dari melindungi pantai dari abrasi, mencegah banjir rob, hingga menjadi habitat bagi berbagai biota laut yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Dwita Ria Gunadi, Kamis (12/2/2026).

    Hutan mangrove mempunyai peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Akar mangrove yang kokoh mampu meredam gelombang laut. Ini mengurangi risiko pengikisan pantai.

    Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Ini membantu mitigasi perubahan iklim.

    “Di dalam ekosistem mangrove hidup ikan, udang, dan kepiting yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Jika mangrove terjaga, ekonomi masyarakat pesisir ikut terjaga,” kata Dwita Ria.

    Manfaat Ekologis Mangrove

    Manfaat mangrove sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Pelestarian mangrove adalah investasi berkelanjutan.

    Fungsi Utama Mangrove Dampak Positif
    Perlindung Abrasi Menjaga garis pantai tetap stabil
    Pencegah Banjir Rob Mengurangi risiko banjir dari laut
    Habitat Biota Laut Meningkatkan keanekaragaman hayati dan perikanan
    Penyerap Karbon Membantu mitigasi perubahan iklim
    Sumber Mata Pencaharian Mendukung ekonomi nelayan lokal

    Aksi Sosial dan Edukasi Lingkungan

    Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada penanaman mangrove. Aksi bersih pantai dilakukan bersama kader dan warga. Ini sebagai bentuk edukasi menjaga kebersihan lingkungan.

    Setelah itu, panitia membagikan paket sembako kepada masyarakat setempat. Ini adalah wujud kepedulian sosial.

    Menurut Dwita, kegiatan ini sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Partai menekankan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi rakyat, dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    “Kami ingin kehadiran Gerindra benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui kebijakan di parlemen maupun aksi nyata di lapangan. Politik harus memberi solusi, bukan sekadar janji,” tambah Dwita Ria.

    Suasana kegiatan berlangsung hangat dengan semangat gotong royong. Warga Way Ratai menyambut positif langkah kader Gerindra. Mereka berharap penanaman mangrove berlanjut secara berkala.

  • Gerindra Lampung Tanam 1.000 Mangrove di Pesawaran, Peringati HUT ke-18

    Gerindra Lampung Tanam 1.000 Mangrove di Pesawaran, Peringati HUT ke-18

    Februari selalu menjadi bulan istimewa bagi kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 dijadikan ajang berlomba dalam kebaikan. Aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama perayaan.

    Semangat ini terpancar kuat di Provinsi Lampung. Dalam rangka HUT ke-18 Partai Gerindra, Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, bersama jajaran DPD Gerindra Lampung, Fraksi DPRD Gerindra Provinsi Lampung, serta organisasi sayap seperti PIRA, TIDAR, KESIRA, dan DPC Gerindra Pesawaran, menggelar serangkaian kegiatan sosial dan lingkungan.

    Kegiatan tersebut dipusatkan di kawasan Ciku Nyinyi, Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Rangkaian acara meliputi penanaman mangrove, aksi bersih pantai, serta pembagian sembako kepada warga sekitar.

    Secara simbolis, Dwita Ria menyerahkan dan menanam 1.000 bibit mangrove. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian pesisir Lampung.

    Dwita Ria menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni ulang tahun partai. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk menjaga lingkungan dan melindungi masa depan masyarakat pesisir.

    "Penanaman mangrove ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Mangrove memiliki banyak manfaat, mulai dari melindungi pantai dari abrasi, mencegah banjir rob, hingga menjadi habitat bagi berbagai biota laut yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Ia menjelaskan, hutan mangrove mempunyai peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Akar mangrove yang kokoh mampu meredam gelombang laut dan mengurangi risiko pengikisan pantai.

    Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif. Ini membantu mitigasi perubahan iklim.

    "Di dalam ekosistem mangrove hidup ikan, udang, dan kepiting yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Jika mangrove terjaga, ekonomi masyarakat pesisir ikut terjaga," kata Dwita.

    Berikut adalah beberapa manfaat penting dari ekosistem mangrove:

    Manfaat Deskripsi
    Perlindungan Pantai Melindungi garis pantai dari abrasi dan erosi akibat gelombang laut.
    Pencegahan Banjir Meredam dan mencegah banjir rob yang sering melanda daerah pesisir.
    Habitat Biota Laut Menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan organisme laut lainnya.
    Penyerap Karbon Berperan sebagai penyerap karbon dioksida yang efektif, membantu mitigasi perubahan iklim.
    Penyaring Polutan Menyaring polutan dan sedimen dari daratan sebelum masuk ke laut, menjaga kualitas air.
    Dukungan Ekonomi Menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir melalui perikanan dan ekowisata.

    Aksi Sosial dan Gotong Royong

    Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada penanaman mangrove. Aksi bersih pantai juga dilakukan bersama kader dan warga setempat. Ini menjadi bentuk edukasi menjaga kebersihan lingkungan.

    Setelah itu, panitia membagikan paket sembako kepada masyarakat setempat. Ini sebagai wujud kepedulian sosial Partai Gerindra.

    Menurut Dwita, kegiatan ini sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Partai ini menekankan pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomi rakyat, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    "Kami ingin kehadiran Gerindra benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui kebijakan di parlemen maupun aksi nyata di lapangan. Politik harus memberi solusi, bukan sekadar janji," tambahnya.

    Suasana kegiatan berlangsung hangat dengan semangat gotong royong. Warga Way Ratai menyambut positif langkah kader Gerindra yang turun langsung ke lapangan. Mereka berharap penanaman mangrove tidak berhenti hari itu saja, tetapi berlanjut secara berkala.