Category: Politik

  • Mustafa Kamil Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut Gantikan Aulia Agsa

    Mustafa Kamil Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut Gantikan Aulia Agsa

    Mustafa Kamil secara resmi dilantik sebagai anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Aulia Agsa untuk sisa periode 2024-2029. Pelantikan ini menyusul pemecatan Aulia Agsa dari Partai NasDem.

    Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, memimpin sidang paripurna pelantikan Mustafa Kamil.

    Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung pada Rabu (25/2/2026), Mustafa Kamil mengucapkan sumpah, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NKRI 1945."

    Pemecatan Aulia Agsa dari Partai NasDem diduga terkait dengan pergeseran suara pada Pemilu 2024. Praktik ini dianggap merugikan calon anggota legislatif lain dari partai yang sama.

    Aulia Agsa kemudian menggugat DPP Partai NasDem ke Pengadilan Negeri Jakarta terkait pemecatannya pada Agustus 2024. Ia juga menggugat SK KPU terkait pergantian caleg terpilih ke PTUN.

    Selain itu, Aulia Agsa mengajukan peninjauan kembali (PK) kasasi ke Mahkamah Agung terkait surat keputusan KPU Sumut yang berisi tentang pergantian dirinya sebagai caleg terpilih DPRD Sumut.

    "Ini mau ngajukan peninjauan kembali (PK)," kata Aulia Agsa pada Selasa (18/11/2025).

    Perolehan Suara dan Upaya Hukum Aulia Agsa

    Sebelumnya, Aulia Agsa merupakan anggota DPRD Sumut dari Partai Gerindra. Pada Pemilu 2024, ia pindah ke Partai NasDem dan terpilih sebagai anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Sumut 1. Berdasarkan rekapitulasi KPU, Aulia Agsa memperoleh 10.636 suara, sementara Mustafa Kamil memperoleh 9.823 suara.

    Aulia Agsa kemudian menggugat surat keputusan KPU tersebut ke PTUN Medan. PTUN Medan mengabulkan gugatan Aulia Agsa dengan nomor perkara 101/G/2024/PTUN.MDN.

    Isi putusan tersebut menyatakan, "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya."

    PTUN Medan juga menyatakan batal surat yang dikeluarkan oleh KPU Sumut No. 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Atas nama M. Aulia Rizki Agsa, S.T., M.H. Dari Partai NasDem Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Juli 2024, beserta Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 736 Tahun 2024. KPU Sumut juga diwajibkan untuk mencabut surat keputusan tersebut.

    Setelah putusan ini, KPU Sumut mengajukan banding. PT TUN Medan mengabulkan permohonan KPU Sumut dan membatalkan putusan PTUN Medan.

    "Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 101/G/2024/ PTUN.MDN, tanggal 23 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut," demikian tertulis dalam laman SIPP PTUN Medan.

    Aulia Agsa kemudian mengajukan Kasasi atas putusan banding itu. Namun, Majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Aulia Agsa.

  • Prabowo Disopiri Raja Yordania hingga Bandara

    Prabowo Disopiri Raja Yordania hingga Bandara

    Momen keakraban terjalin antara Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II ibn Al Hussein, di mana Raja Abdullah II secara pribadi menyopiri Prabowo menuju Bandara Marka.

    Sebelumnya, kedua pemimpin negara mengadakan pertemuan di Istana Basman, Amman, pada Rabu (25/2/2026). Pertemuan tersebut mencerminkan eratnya hubungan bilateral Indonesia-Yordania, terutama dalam kerja sama pendidikan, keagamaan, dan isu-isu strategis kawasan.

    Usai pertemuan, Prabowo menuju Bandar Udara Militer Marka. Raja Abdullah II tidak hanya melepas Prabowo secara protokoler, tetapi juga mengantarnya langsung ke bandara.

    Setibanya di Bandar Udara Militer Marka, Raja Abdullah II kembali memberikan penghormatan dengan melepas keberangkatan Prabowo. Mereka berpelukan hangat di bawah tangga pesawat sebelum berpisah.

    Putra Mahkota Kerajaan Yordania Hasyimiah Prince Al Hussein ibn Abdullah II, sejumlah pejabat Kerajaan Yordania, Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Ade Padmo Sarwono, dan Atase Pertahanan RI untuk Kerajaan Yordania Hasyimiah Kolonel Laut (P) Dafris D. Syahruddin turut hadir melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

    Sebagai penghormatan terakhir, empat pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Yordania mengawal pesawat kepresidenan hingga keluar wilayah udara Yordania.

    Dari Amman, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Abu Dhabi.

  • Bobby Nasution Didukung Percepat Pembangunan Nias Utara

    Bobby Nasution Didukung Percepat Pembangunan Nias Utara

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dalam upaya membebaskan Nias Utara dari status daerah tertinggal. Kabupaten Nias Utara menjadi satu-satunya wilayah di bagian barat yang termasuk dalam daftar 30 kabupaten dengan status tersebut di Indonesia.

    Yandri menjelaskan bahwa hampir seluruh anggaran (90%) daerah tertinggal masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intervensi dari pusat dan provinsi menjadi sangat krusial dalam kondisi ini.

    Pemerintah pusat melihat potensi besar pada sektor perkebunan kelapa di Nias Utara. Namun, keterbatasan infrastruktur dan akses logistik menjadi kendala utama.

    "Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal," katanya.

    Kehadiran Bobby Nasution dalam rapat koordinasi tersebut, berbeda dengan tujuh gubernur lain yang hanya mengirim perwakilan, dinilai sebagai bukti keseriusan Pemprov Sumut.

    "Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu," ujar Yandri.

    Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan Bobby Nasution, termasuk alokasi anggaran Rp 300 miliar untuk Kepulauan Nias.

    "Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong," ujar Amizaro.

    Amizaro juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    "Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ucapnya.

    Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya keberpihakan anggaran, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, serta konsistensi kebijakan dalam upaya membebaskan Nias Utara dari status daerah tertinggal.

  • TNI AL Buka Pendaftaran Bintara Gelombang 2 TA 2026

    TNI AL Buka Pendaftaran Bintara Gelombang 2 TA 2026

    TNI Angkatan Laut (AL) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung. Pendaftaran Calon Bintara TNI AL Gelombang 2 Tahun Anggaran 2026 secara resmi diumumkan melalui laman al.rekrutmen-tni.mil.id.

    Proses seleksi akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pendaftaran online hingga seleksi tingkat pusat. Berikut adalah rincian lengkap mengenai persyaratan dan tahapan pendaftaran:

    Calon peserta wajib memenuhi sejumlah kriteria dasar, yaitu:

    • Warga Negara Indonesia (WNI), beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganut salah satu dari enam agama yang diakui: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, atau Konghucu.
    • Sehat jasmani dan rohani, tidak bertato/bekas tato, tidak memiliki tindik (kecuali ketentuan adat), tidak buta warna, serta tidak berkacamata atau menggunakan softlens.
    • Berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal dari Polres setempat.
    • Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama Pendidikan Pertama.
    • Tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badan seimbang.
    • Lulusan SMA/MA/SMK jurusan tertentu dengan nilai akhir rata-rata (UAN+UAS) minimal 55,00.
    • Lulusan D3 dengan jurusan yang telah ditentukan.
    • Usia minimal 17 tahun 10 bulan dan maksimal 22 tahun (SMA/MA/SMK), serta maksimal 24 tahun (D3) saat pembukaan pendidikan pertama.
    • Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama maksimal 10 tahun sejak dilantik.
    • Lulusan tahun 2026 yang belum memiliki ijazah/SKL wajib melampirkan Surat Hasil Tes Kemampuan Akademis (TKA).
    • Bukan prajurit TNI, anggota Polri, maupun PNS.
    • Bagi yang sudah bekerja wajib melampirkan surat persetujuan instansi dan surat pernyataan bersedia diberhentikan jika diterima.
    • Tidak menggunakan Akta tunggal dan Kartu Keluarga tunggal (kecuali ada pembetulan resmi dari Dispendukcapil dan Pengadilan Agama).
    • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
    • Bebas narkoba dengan surat keterangan resmi.
    • Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
    • Berdomisili sesuai KTP minimal 12 bulan di wilayah panitia daerah tempat mendaftar, dihitung sejak tanggal pendaftaran online.

    Tahapan dan Cara Pendaftaran

    Pendaftaran dilakukan melalui dua tahap utama:

    • Pendaftaran online melalui laman resmi: al.rekrutmen-tni.mil.id dengan mengisi formulir secara lengkap.
    • Daftar ulang fisik ke lokasi pendaftaran yang ditentukan dengan membawa cetakan formulir serta dokumen asli seperti Akta Kelahiran, KTP calon, KTP orang tua/wali, dan Kartu Keluarga.

    Periode penting yang perlu dicatat:

    • Pendaftaran online: 2 Februari – 31 Maret 2026
    • Validasi: 18 Februari – 31 Maret 2026

    Calon peserta hanya diperbolehkan mendaftar di satu tempat pendaftaran.

    Ketentuan Tambahan yang Wajib Diperhatikan

    Selain persyaratan utama, terdapat sejumlah ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

    • Melampirkan sertifikat atau piagam prestasi minimal tingkat provinsi (jika ada).
    • Seleksi tingkat daerah dilaksanakan di lokasi yang akan diumumkan panitia setempat.
    • Peserta yang lolos tingkat daerah akan mengikuti seleksi pusat di Lapetal Malang dengan biaya negara.
    • Peserta yang tidak lulus di tingkat pusat akan dipulangkan ke daerah asal dengan biaya negara.
    • Wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan aktif.
    • Memiliki akun media sosial aktif minimal enam bulan.
    • Informasi jurusan khusus SMK dan D3 dapat dilihat melalui tautan resmi di laman pendaftaran.
  • Maluku Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Jepang

    Maluku Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Jepang

    Pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang kerja sama dengan Jepang. Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menerima kunjungan Konsulat Jenderal Jepang, Mr. Takonai, untuk membahas potensi kolaborasi tersebut.

    Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku pada hari Rabu (25/2/2026) itu, dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, beserta jajaran pejabat terkait.

    Mr. Takonai mengapresiasi sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Maluku. Ia kemudian menyampaikan beberapa potensi kerja sama yang bisa dikembangkan. Sektor-sektor tersebut meliputi perikanan, pengelolaan sumber daya mineral (termasuk pengembangan Blok Masela), bidang pendidikan, serta program hibah Jepang dalam bentuk pembangunan sekolah, rumah sakit, ambulans, dan fasilitas publik lainnya.

    Pemerintah Provinsi Maluku berharap pertemuan ini dapat menghasilkan langkah konkret dan solusi terbaik untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

    Abdullah Vanath menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan investasi Jepang di Maluku berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Saya bersama Pak Sekda dan OPD terkait berkomitmen memanfaatkan peluang ini untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Maluku," ujarnya.

    Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama kerja sama, khususnya melalui kolaborasi dengan Universitas Pattimura dan perguruan tinggi lainnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku.

    Selain itu, Pemprov Maluku juga mendorong penguatan pendidikan vokasi dan sekolah kejuruan. Hal ini bertujuan agar lulusan daerah memiliki peluang bekerja di Jepang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut.

    Abdullah juga menekankan kesiapan sektor pertanian dan perikanan daerah dalam memenuhi kebutuhan pasar, termasuk komoditas sayur-mayur dan hasil perikanan. Ia telah meminta dinas terkait untuk meningkatkan kualitas produksi agar sesuai dengan standar internasional.

    Dukungan kebijakan serta penguatan kualitas produksi lokal diharapkan dapat mengoptimalkan peluang pasar dan kerja sama dengan Jepang, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

  • Konflik AS dan Iran Memanas Akibat Pengerahan Aset Militer

    Konflik AS dan Iran Memanas Akibat Pengerahan Aset Militer

    Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi meningkat menyusul pengerahan aset militer AS di wilayah sekitar Iran. Situasi ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya perang antara kedua negara dalam waktu dekat.

    Presiden AS, Donald Trump, dalam pidatonya di hadapan Kongres AS, menjelaskan alasan pengerahan besar-besaran aset militer AS ke Timur Tengah. Tujuannya, menurut Trump, adalah untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir.

    Trump tidak memberikan rincian lengkap mengenai tujuan strategis di balik ancaman perang terhadap Teheran. "Mereka (Iran) ingin membuat kesepakatan, tetapi kita belum mendengar kata-kata rahasia itu: Kami tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Trump seperti dilansir CNN, Rabu (25/2/2026).

    Trump mengklaim bahwa opsi diplomasilah yang tetap diupayakannya.

    Amerika Serikat telah mengerahkan dua kapal induknya ke Timur Tengah. USS Abraham Lincoln telah berada di kawasan tersebut, sementara USS Gerald R Ford, yang merupakan kapal induk terbesar di dunia, tiba di pangkalan AS di Teluk Souda, Yunani.

    Trump bersikeras bahwa Iran masih berusaha memajukan program nuklirnya, bahkan setelah pengeboman AS pada Juni tahun lalu yang diklaim telah "memusnahkan program senjata nuklir Iran".

    "Mereka telah diperingatkan untuk tidak melakukan upaya-upaya lebih lanjut untuk membangun kembali program senjata mereka, khususnya, senjata nuklir. Namun mereka terus melakukannya, memulainya dari awal," ucapnya. "Kita telah menghancurkannya, dan mereka ingin memulainya lagi. Dan saat ini lagi, mereka mengejar ambisi jahat mereka," ujar Trump.

    Iran membantah tuduhan tersebut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, pada Selasa (24/2) secara eksplisit menyatakan bahwa Teheran tidak sedang mengembangkan bom nuklir. "Keyakinan mendasar kami sangat jelas: Iran dalam keadaan apa pun tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir," tegas Araghchi via media sosial X.

    Araghchi memimpin delegasi Iran dalam perundingan nuklir dengan AS, yang putaran terbarunya dijadwalkan pada Kamis (26/2) di Jenewa, Swiss, dengan mediasi dari Oman.

    Keraguan atas pernyataan Iran masih banyak disuarakan, mengingat Teheran di masa lalu telah memperkaya uranium mendekati tingkat yang dibutuhkan untuk senjata.

    Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sedang menggelar latihan perang di pantai selatan negara itu, di Teluk Persia. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat.

    Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa "Latihan gabungan 1404 (2026) Pasukan Darat IRGC telah dimulai," merujuk pada tahun ini dalam kalender Iran dan Gregorian.

    Latihan perang berfokus di wilayah pantai selatan, namun latihan serupa juga terjadi di bagian lain wilayah Iran pada Selasa (24/2).

    Latihan tersebut melibatkan drone, kapal, kendaraan amfibi, rudal darat-ke-laut dan roket, serta artileri. Komandan pasukan darat IRGC, Mohammad Karami, mengatakan bahwa latihan militer tersebut dilakukan "berdasarkan ancaman yang ada," tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Latihan militer ini berlangsung setelah Washington dan Teheran menyelesaikan dua putaran pembicaraan yang dimediasi Oman, dengan tujuan mencapai kesepakatan tentang program nuklir Iran. Pembicaraan lebih lanjut dijadwalkan pada hari Kamis (26/2).

  • Wali Kota Bandung Rayakan Ulang Tahun ke-56

    Wali Kota Bandung Rayakan Ulang Tahun ke-56

    Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, merayakan ulang tahunnya yang ke-56 pada Rabu (25/2/2026). Momen ini menjadi waktu refleksi mendalam bagi Farhan, seiring dengan bertambahnya usia.

    Di tengah rasa syukur atas usia yang bertambah, Farhan juga merasakan duka mendalam atas wafatnya sang ibunda, Nani Rubiyani, pada pekan lalu.

    "Alhamdulillah, di usia ke-56 ini saya mendapatkan banyak sekali berkah. Walaupun saya kehilangan jimat saya, ibunda saya wafat minggu lalu, tetapi ini makin mendewasakan, makin mematangkan saya," kata Farhan saat ditemui di Pendopo Kota Bandung.

    Genap satu tahun Farhan memimpin Kota Bandung, bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ia menyadari bahwa kepemimpinannya selama ini diwarnai berbagai dinamika. Namun, ia berkomitmen untuk tetap terbuka terhadap masukan dan kritik dari warga.

    "Apa yang terjadi di Kota Bandung di bawah kepemimpinan saya selama setahun terakhir ini juga menunjukkan sebuah proses pematangan yang luar biasa. Kritik itu sangat membantu saya untuk bisa berkembang," ungkapnya.

    Farhan juga bercanda tentang masa jabatannya yang akan berakhir saat ia memasuki usia lanjut. "Sekarang pun, bagaimana pun juga, kita tetap menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang kritis. Jangan menjadi kota yang terlena. Inilah yang membuat saya semangat terus untuk berada di kota Bandung di usia yang ke-56 ini. Jadi saya juga mesti siap-siap, karena di akhir masa jabatan saya sudah resmi jadi lansia. Empat tahun lagi, kan, yah," tuturnya.

    Farhan memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Kota Bandung sebagai barometer bagi Indonesia. Ia berharap berbagai program di Kota Kembang dapat menjadi solusi bagi permasalahan di tingkat nasional.

    "Sehingga hubungan kita dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu akan makin kita matangkan. Jadi apa yang dibikin di Bandung ini sebetulnya adalah bagian dari apa yang bisa dicapai dalam RPJMN. Pada saat bersamaan, saat ini kita juga mulai menjangkau kerjasama-kerjasama internasional," jelasnya.

    Namun, ambisi tersebut menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika kasus korupsi menjadi salah satu isu krusial yang membayangi Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir.

    Farhan mengungkapkan bahwa Kota Bandung kehilangan Wali Kota Oded M. Danial pada tahun 2021 karena wafat saat menjabat. Kemudian, pada tahun 2023, Wali Kota Yana Mulyana terjaring OTT KPK, yang diikuti penetapan tersangka terhadap Ema Sumarna yang kala itu menjabat sebagai Sekda dan sempat menjadi Plh hingga Pj Wali Kota.

    Di tahun pertama kepemimpinannya, Farhan mengakui adanya masalah hukum yang menerjang. Wakilnya, Erwin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kota Bandung atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait modus permintaan proyek di lingkungan Pemkot Bandung.

    "Jadi, dari tahun 2021 sampai Februari 2025, tata kelola Kota Bandung teh sifatnya ad-hoc semua. Sementara, sementara. Jadi, aya butuh waktu sekitar setahun untuk kemudian merapikan semua tata kelola ini," katanya.

    "Ada badai? Ada. Badai hukum malah dan itu sangat memukul saya. Tapi apa boleh buat, ita tetap harus berlayar, tidak boleh berhenti. Itu kira-kira," pungkasnya.

  • Indonesia Akan Terima Hibah Kapal Induk dari Italia

    Indonesia Akan Terima Hibah Kapal Induk dari Italia

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengumumkan bahwa Indonesia akan menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari pemerintah Italia. Kapal ini rencananya akan difokuskan pada penanganan bencana di berbagai daerah.

    Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, menjelaskan bahwa proses pengiriman kapal masih berlangsung. Menurutnya, hibah ini merupakan hasil kerja sama Government to Government (G to G) antara Indonesia dan Italia.

    "Garibaldi masih dalam proses pengiriman. Perbedaannya adalah Garibaldi ini adalah hibah. Sehingga sifatnya hubungan antara dua negara, Government to Government (G to G) antara Indonesia dengan Italia, itu yang kemudian melihat bahwa Garibaldi ini bisa diberikan kepada pemerintahan RI," kata Rico di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

    Lebih lanjut, Rico menjelaskan akan ada proses pemeliharaan dan retrofit untuk menyesuaikan kapal dengan kebutuhan operasional. Kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer selain perang, khususnya penanggulangan bencana, karena memiliki helideck yang mampu menampung enam helikopter atau lebih.

    Rico berharap keberadaan kapal induk ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niat agresif dengan memiliki kapal induk ini.

    "Tidak ada niatan dari bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan memiliki kapal induk seperti ini bersifat agresif, itu tidak ada. Jadi tidak ada sifat invasif. Sekali lagi, ini akan digunakan untuk bantuan-bantuan kemanusiaan, operasional atau operasi militer selain perang," jelasnya.

  • Menteri KP Tanggapi Protes Nelayan Soal VMS

    Menteri KP Tanggapi Protes Nelayan Soal VMS

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, memberikan respons terhadap protes nelayan terkait kewajiban penggunaan vessel monitoring system (VMS). Alat pendeteksi keberadaan kapal ini ditegaskan bukan untuk menyulitkan, melainkan demi keselamatan nelayan saat melaut.

    Trenggono menjelaskan bahwa VMS berfungsi untuk membantu penyelamatan nelayan di laut. Tanpa VMS, deteksi akan sulit dilakukan, mempersulit pertolongan saat terjadi insiden. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Kupang, NTT, Rabu (25/2/2026).

    Menurut Trenggono, aturan VMS tidak berlaku bagi kapal nelayan dengan kapasitas di bawah 10 GT, melainkan hanya untuk kapal berkapasitas 30 GT ke atas. Pemerintah berkomitmen untuk membantu nelayan dan tidak akan memberatkan mereka.

    "Sebetulnya VMS itu adalah untuk menyelamatkan nelayan kalau sedang melaut di tengah laut. Kalau terjadi sesuatu di laut, tidak ada VMS-nya mereka tidak bisa kita deteksi maka mereka tidak bisa kita tolong, tapi kalau ada itu (VMS) maka mereka bisa kita tolong," jelas Trenggono.

    Sebelumnya, nelayan di NTT mengeluhkan aturan kepemilikan VMS karena harganya yang berkisar antara Rp 17-23 juta. Ahmad (53), seorang nelayan Kupang, mengungkapkan keberatannya atas kebijakan ini.

    Dalam kunjungan ke Kupang, Trenggono juga melakukan safari Ramadan dengan meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sulamu. Ia didampingi oleh Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, dan Wali Kota Kupang Christian Widodo. Trenggono memastikan kesiapan koperasi kampung nelayan dan meminta jajaran KKP untuk membenahinya.

    Setelah peninjauan, rapat koordinasi digelar bersama kepala daerah dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan untuk membahas potensi kelautan NTT serta percepatan pembangunan kampung nelayan. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong ekonomi sektor kelautan. Di NTT, lima dari tujuh kampung nelayan telah dibangun dan akan dikoordinasikan kembali pada 2026.

    Ahmad Yohan mengapresiasi dukungan KKP di NTT dan berharap pembangunan industri kelautan dapat menekan pengangguran dan kemiskinan. Komisi IV DPR RI akan mengawal realisasi program tersebut pada 2026.

    "Kita apresiasi sekali semua program dari Kementerian dan Kelautan masuk ke NTT. Mudah-mudahan dengan pembangunan industri nantinya bisa mengurangi angka pengangguran di NTT," jelasnya.

  • 4.000 ASN Ikut Pelatihan Komponen Cadangan Mulai April 2026

    4.000 ASN Ikut Pelatihan Komponen Cadangan Mulai April 2026

    Sebanyak 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengikuti pelatihan untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad). Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa partisipasi dalam program ini bersifat sukarela.

    Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, menyampaikan bahwa pelatihan Komcad ini tidak bersifat wajib. "Sifatnya tetap menjadi bagian dari sukarela. Syarat-syaratnya adalah sukarela. Sehingga tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan sebagainya, tidak ada," kata Rico di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

    Kemhan memberikan kuota bagi setiap kementerian, namun keputusan akhir terkait jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berada di tangan masing-masing kementerian. Selain itu, akan ada proses seleksi untuk memastikan peserta memenuhi syarat.

    Menurut Rico, seleksi akan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia di setiap kementerian. Misalnya, kementerian A dengan 1.000 pegawai mungkin mendapat kuota 50 orang, sementara kementerian B dengan 500 pegawai mendapat kuota 10 orang.

    Tujuan seleksi adalah memastikan kesehatan dan kondisi fisik peserta memungkinkan untuk mengikuti pelatihan. Sementara itu, penentuan gender peserta diserahkan kepada masing-masing instansi atau kementerian.

    Pelatihan Komcad bagi ASN ini direncanakan mulai April 2026 dan dibagi menjadi dua gelombang. Setiap gelombang akan diikuti oleh 2.000 ASN dengan durasi pelatihan selama satu setengah bulan.

    "Jadi gelombang pertama 2.000 orang, kemudian dilaksanakan satu bulan setengah. Dilanjutkan gelombang kedua 2.000 orang untuk satu bulan setengah berikutnya," tutur Rico.

    Sebelumnya, Menhan Sjafrie menyampaikan rencana pelatihan 4.000 ASN Jakarta sebagai Komcad pada Sabtu (31/1) lalu. Pelatihan dasar militer akan diberikan kepada ASN berusia 18-35 tahun.