Category: Politik

  • Baleg DPR RI Setujui Tambahan RUU Prioritas 2026, Penyiaran dan Hukum Acara Perdata Masuk Daftar

    Baleg DPR RI Setujui Tambahan RUU Prioritas 2026, Penyiaran dan Hukum Acara Perdata Masuk Daftar

    Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menuntaskan pembahasan evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pertemuan ini juga mencakup pengambilan keputusan terkait RUU tambahan dan pengganti.

    Rapat penting tersebut berlangsung di ruang Baleg DPR RI, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, memimpin jalannya sidang.

    Awalnya, para pimpinan Komisi di DPR memaparkan progres pembahasan RUU prioritas masing-masing. Kemudian, Komisi I DPR dan Komisi III DPR mengajukan tambahan RUU ke dalam daftar prioritas 2026.

    Komisi I DPR secara spesifik mengusulkan RUU tentang Penyiaran sebagai tambahan. Sementara itu, Komisi III DPR mengusulkan RUU Hukum Acara Perdata.

    Selain itu, Komisi XIII DPR turut mengusulkan perubahan dalam daftar RUU prioritas 2026. Mereka mengusulkan penggantian RUU Grasi dan RUU Pelaksanaan Pidana Mati dengan RUU Profesi Kurator.

    Persetujuan RUU Tambahan dan Pengganti

    Bob Hasan kemudian mengajukan pertanyaan terkait persetujuan RUU tambahan dan pengganti tersebut. Para pimpinan Komisi yang hadir secara bulat menyetujuinya.

    "Saya perlu kembali simpulkan, karena perlu dapatkan persetujuan atas permintaan beberapa pimpinan komisi di samping memang terkait omnibus dan beberapa perubahan nama terkait nomenklatur baru karena ada kumulatif terbuka, yaitu Komisi I tambahan RUU Prioritas 2026 yaitu RUU Penyiaran, kedua Komiisi III DPR RUU Hukum Acara Perdata yang awalnya usul inisiatif pemerintah menjadi RUU usul inisiatif DPR RI, ketiga Komisi XIII RUU Grasi dan RUU Pelaksanaan Pidana Mati diganti dan diubah prioritasnya di 2026 menjadi RUU Profesi Kurator. Apakah dapat disetujui?" tanya Bob Hasan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab para pimpinan Komisi DPR yang hadir secara serentak.

    Daftar Perubahan Prolegnas Prioritas 2026

    Berikut adalah ringkasan perubahan dan penambahan RUU yang disetujui dalam rapat Baleg DPR RI:

    Komisi Pengusul Jenis Perubahan RUU Lama (Jika Ada) RUU Baru/Tambahan
    Komisi I DPR Tambahan RUU Prioritas – RUU Penyiaran
    Komisi III DPR Tambahan RUU Prioritas – RUU Hukum Acara Perdata
    Komisi XIII DPR Perubahan RUU Prioritas RUU Grasi dan RUU Pelaksanaan Pidana Mati RUU Profesi Kurator
  • Donald Trump Kembali Hina Jurnalis Perempuan Soal Epstein

    Donald Trump Kembali Hina Jurnalis Perempuan Soal Epstein

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuai kontroversi setelah melontarkan komentar pedas terhadap seorang jurnalis perempuan. Insiden ini terjadi saat sang jurnalis melontarkan pertanyaan mengenai Jeffrey Epstein.

    Trump menyebut jurnalis tersebut sebagai 'reporter terburuk' dan mengkritik ekspresinya yang disebut 'tidak pernah tersenyum'. Media tempat jurnalis itu bekerja bahkan disebut harus malu memiliki sosok seperti dia.

    Pernyataan kontroversial Trump tersebut sontak menjadi viral dan mengundang kecaman dari berbagai pihak. Meski demikian, sikap ini tidak menyurutkan semangat jurnalis untuk terus memburu berita darinya.

    Sebagai kepala negara adidaya, Trump adalah 'news maker' penting yang selalu menjadi incaran media. Kehadirannya selalu dinantikan, baik dalam konferensi pers maupun kesempatan lainnya.

    Perilaku Trump kerap dikaitkan dengan egonya yang tinggi. Ia bahkan disebut mengabaikan dan melanggar hukum internasional.

    Norma kehidupan, termasuk profesi jurnalis yang disegani politisi, berani ditabraknya. Ini mengindikasikan bahwa insiden serupa akan terus terulang di masa depan.

    Trump sebagai Aktor Populis

    Gaya komunikasi Trump yang kurang akrab dengan jurnalis menunjukkan ia bukan hanya ber-ego tinggi, tetapi juga seorang politisi berhaluan populisme. Aktor populis kerap menyerang media massa.

    Aktor populis di berbagai negara, termasuk Eropa, melabeli media besar sebagai musuh. Di Konoha, media disebut 'antek asing'.

    Media massa dianggap mengganggu ambisi dan kepentingan aktor populis. Sebagai pilar demokrasi, kontrol media dirasa mengganggu kenyamanan.

    Walaupun tidak diberangus, media massa akan distigma dengan label-label buruk. Ini bertujuan agar masyarakat mengiyakan tuduhan tersebut.

    Trump dan aktor populis lainnya tidak mempercayai media massa. Mereka memilih menggunakan platform lain, seperti media sosial, untuk menyuarakan kepentingan dan ambisinya.

    Melalui media sosial, mereka merasa lebih leluasa karena minim kontrol dan etika. Media sosial menjadi sarana tanpa sensor yang disukai untuk mengumbar kebencian.

    Tantangan Komunikasi ala 'Bawang Tebal'

    Namun, seiring waktu, Trump juga bermusuhan dengan salah satu platform media sosial. Akunnya diblokir karena hasutan berlebihan, meskipun banyak unggahan provokatif di media sosial.

    Sifat kaku dan egois Trump membuat banyak pihak kesulitan berkomunikasi dengannya. Dalam teori komunikasi penetrasi sosial, digambarkan seperti bawang berlapis-lapis.

    Untuk komunikasi yang cair, seseorang harus melewati lapisan-lapisan bawang. Mulai dari yang dangkal hingga ke inti yang intim.

    Trump digambarkan sebagai 'bawang tebal' yang sulit ditembus. Bahkan jurnalis yang dikenalnya selama 10 tahun pun belum mampu mencairkan hubungan.

    Berikut adalah beberapa insiden terkait gaya komunikasi dan kontroversi Donald Trump:

    Tahun Insiden Keterangan Singkat
    2016 Komentar tentang Megyn Kelly Menyerang jurnalis Fox News, Megyn Kelly, selama debat presiden.
    2017 Label 'Musuh Rakyat' untuk media Sering menyebut media sebagai 'musuh rakyat' atau 'berita palsu'.
    2018 Pembatasan akses Jim Acosta Mencabut akses pers jurnalis CNN, Jim Acosta, ke Gedung Putih.
    2020 Penyerangan terhadap jurnalis di kampanye Beberapa jurnalis dilecehkan atau diserang oleh pendukung Trump.

    Sifat ego yang tinggi, gaya politik populisme, dan komunikasi yang buruk membuat Trump bermasalah dalam berinteraksi. Ini berlaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, maupun bernegara.

    Berbagai skandal yang melibatkan Trump bahkan dibawa ke pengadilan. Pemimpin Eropa, sekutunya, kerap kewalahan menghadapi gaya khas yang dibawa Trump.

    Hubungan baik yang terjalin antara Presiden Amerika Serikat dengan media massa dan pemimpin dunia lainnya diharapkan dapat kembali mesra. Ini bisa terjadi setelah Trump tidak lagi menjabat atau mampu mengubah gaya politik dan komunikasinya.

  • Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Ajukan 500 Ribu BPJS Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau akrab disapa Dek Fadh, mengusulkan 500 ribu iuran BPJS warga Aceh dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini menyusul kondisi Aceh sebagai daerah bencana. Sebelumnya, biaya BPJS 500 ribu jiwa tersebut ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh di hadapan pimpinan MPR RI di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia berharap usulan ini dapat segera disetujui.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa 500.000 jiwa warga Aceh selama ini BPJS-nya ditanggung oleh APBA. Selebihnya ditanggung oleh APBN. Namun, akibat bencana, pihaknya mengusulkan pengalihan ini.

    “Dari efek bencana ini kami mengusulkan karena selama ini untuk BPJS Aceh ada 500.000 jiwa yang ditanggung dengan dana APBA Pak, dana daerah Pak. Selebihnya ditanggung oleh APBN,” kata Dek Fadh dalam paparannya, Selasa (10/2/2026).

    Ia menegaskan bahwa secara aturan, daerah bencana memang diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung APBN. Pihaknya akan menyerahkan surat usulan tersebut kepada pimpinan MPR RI.

    “Secara aturan daerah bencana boleh mengusulkan untuk BPJS ini ditanggung dengan dana APBN. Kami telah mengusulkan Pak, nanti suratnya kami serahkan kepada Bapak agar ini cepat disetujui,” ujarnya.

    Fokus utama pemerintah Aceh saat ini adalah penanganan dampak bencana. Pembiayaan BPJS 500 ribu jiwa warga Aceh melalui APBN diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    “Karena untuk mengingat mereka yang 500.000 orang ini kalau berobat harus menggunakan dana tidak layak di daerah bencana mereka mencari uang untuk berobat,” ucap Dek Fadh.

    Ia menambahkan, “Ada 500.000 jiwa Pak. Kalau dulunya ditanggung dengan dana APBA, sementara saat ini bencana kami fokus kepada bencana, kami berharap ini bisa ditanggung oleh APBN. Hanya 500.000 jiwa Pak.”

    Kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh

    Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi.

    Berikut daftar pimpinan dan tokoh penting yang hadir dalam kunjungan tersebut:

    Pimpinan MPR RI yang hadir meliputi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Jabatan Nama Tokoh
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kepala BPOM Taruna Ikrar

    Turut hadir pula pimpinan dari semua fraksi, yakni Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir juga Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta sejumlah staf khusus.

  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Raih Gelar Doktor Kehormatan di Riyadh

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya.

    PNU memuji kepemimpinan Megawati sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia. Kontribusi beliau dalam kepemimpinan perempuan dan pelayanan publik dianggap luar biasa serta inspiratif.

    Dalam pidato ilmiahnya, Megawati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam. Gelar ini dimaknai bukan sebagai pencapaian pribadi semata, namun sebagai pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan di seluruh dunia.

    Megawati menceritakan pengalamannya memimpin Indonesia setelah era reformasi. Momen tersebut menyentuh perasaannya hingga meneteskan air mata.

    Penganugerahan gelar ini turut membawa kebahagiaan bagi keluarga besar Megawati. Putra-putrinya, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani, terlihat memeluk dan mencium Megawati usai acara penganugerahan berlangsung.

    Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan selamat atas pemberian gelar doktor kehormatan ini. Aziz mengatakan gelar dari PNU ini merupakan yang pertama diberikan kepada tokoh non-Saudi, menunjukkan pengakuan internasional.

    Penerima Gelar Kehormatan PNU

    PNU memberikan gelar doktor kehormatan sebagai bentuk penghargaan. Umumnya diberikan kepada tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi signifikan di bidangnya.

    Penerima Kontribusi Keterangan
    Megawati Soekarnoputri Kepemimpinan perempuan, pelayanan publik Presiden perempuan pertama Indonesia
    Tokoh Non-Saudi Berbagai bidang Pertama kali diberikan PNU

    Penganugerahan ini menyoroti peran penting Megawati dalam memajukan kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan di kancah global. PNU, sebagai kampus perempuan terbesar di dunia, mengakui perjuangan tersebut.

  • Presiden Prabowo Diskusi dengan APINDO di Hambalang Bahas Sektor Swasta

    Presiden Prabowo Diskusi dengan APINDO di Hambalang Bahas Sektor Swasta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat. Diskusi ini membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan tujuan pertemuan ini adalah memperkuat sinergi. Presiden Prabowo menerima banyak masukan tentang peran vital sektor swasta.

    Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat terbuka. Beliau banyak mendapat input dari pengusaha terkait peran swasta.

    "Itu kan, sebagaimana selalu kami sampaikan bahwa Bapak Presiden membuka ruang komunikasi dengan semua pihak dan alhamdulillah tadi malam beliau berkesempatan berdiskusi dengan para pengusaha. Di situ, apa namanya, beliau mendapatkan banyak masukan, kemudian juga mendapatkan input dari pengusaha yang intinya adalah bagaimana peran sektor swasta, pengusaha dan pemerintah ini harus berjalan beriringan," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pertemuan ini menyepakati pentingnya konsep Indonesia Incorporated. Sektor swasta harus kuat dan maju dalam menggerakkan perekonomian nasional.

    Pengembangan Sektor Padat Karya

    Pengusaha juga memberikan masukan untuk sektor padat karya. Fokusnya adalah meningkatkan daya saing industri tekstil, garmen, dan sepatu.

    Berikut adalah beberapa sektor padat karya yang dibahas dalam pertemuan:

    Sektor Industri Fokus Pengembangan Target
    Tekstil Peningkatan daya saing, inovasi produk Ekspansi pasar global
    Garmen Efisiensi produksi, kualitas ekspor Penguatan ekspor, penciptaan lapangan kerja
    Sepatu Inovasi desain, bahan baku lokal Penetrasi pasar internasional

    Prasetyo menambahkan, pengusaha dan pemerintah menyatukan persepsi. Ini penting dalam menghadapi kompetisi di tingkat global.

    "Karena persaingan bisnis kita tidak bisa hanya, hanya mengandalkan captive market di dalam negeri. Sementara beberapa negara tetangga lain mengambil pangsa pasar tersebut. Sebenarnya itu merupakan keunggulan kompetitif negara kita juga," pungkas Prasetyo.

  • NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    NU Dihadapkan Sejumlah Tantangan Krusial di Abad Kedua

    Nahdlatul Ulama (NU), yang sukses menjadi jangkar Islam moderat di abad pertama, kini berada di persimpangan jalan. Organisasi ini dituntut menghadapi tantangan akselerasi zaman yang tak terhindarkan. NU harus beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya.

    NU, sebagai organisasi Islam terbesar, merasa tertatih-tatih merespons disrupsi zaman. Jargon lama 'NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana' kini dianggap usang. Jargon tersebut tidak lagi bermanfaat, bahkan cenderung menjadi pembenaran atas sikap ambivalen.

    Tantangan krusial pertama adalah relasi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan partai politik, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). NU seharusnya menempatkan PKB sebagai alat politik warga.

    Hal ini bertujuan untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada umat. Namun, relasi ini kerap terjebak pada konflik elit, saling serang, dan delegitimasi yang memanas, terutama menjelang Pemilu 2024.

    "Atas nama Khittah 1926, elit PBNU banyak yang salah tafsir dengan sudut yang sempit," kata sumber, menambahkan bahwa hal ini membuat PKB berjalan sendirian.

    Beberapa elit PBNU bahkan menjadi "penggembos" suara. Sementara itu, PKB yang merasa mandiri dan solid, hanya menonjolkan kepentingan elektoral dan perebutan kekuasaan.

    NU perlu kembali pada khittah sebagai pengawal moral. NU tidak perlu antipati pada PKB yang didirikan para masayikh NU sebagai wadah aspirasi warganya.

    Kesenjangan Digital dan Dakwah Moderat

    Tantangan berikutnya adalah kesenjangan digital. Dunia dakwah telah beralih ke layar kaca digital. Konten moderat seringkali kalah cepat dengan narasi ekstrem. Umat membutuhkan bimbingan agama yang instan namun mendalam.

    NU perlu proaktif memanfaatkan teknologi digital. Hal ini untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan Aswaja An-Nahdliyah. Penguatan literasi digital di kalangan nahdliyin dan pengembangan konten digital yang menarik perlu dilakukan.

    Secara keilmuan dan sanad, NU harus melahirkan "Ulama Digital." Ulama ini tidak hanya mahir bahtsul masail secara tekstual, tetapi juga cakap bahtsul masa'il kontemporer di dunia maya.

    Peningkatan Sumber Daya Manusia

    Peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan NU sangat krusial. Hal ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan.

    Pendidikan transformatif, khususnya revitalisasi kurikulum pesantren dan LP Ma'arif NU, perlu memadukan penguasaan ilmu agama dengan literasi digital, sains, dan kewirausahaan. Tujuannya untuk menciptakan nahdliyin yang berdaya saing.

    Revitalisasi Format Dakwah

    Dakwah NU selama milenium pertama sering mengandalkan panggung dan gebyar seremonial. Format dakwah ini banyak diisi dengan agenda ritual tradisi. Dakwah NU perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi.

    Selain melestarikan tradisi, dakwah juga harus fokus pada pemberdayaan umat, edukasi yang mencerahkan, dan solusi persoalan kontemporer. Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan konten dakwah menjadi penting.

    Akses Kesehatan dan Jaringan Sosial-Ekonomi

    NU perlu membuka akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga. NU mendatang perlu menjadikan isu kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial sebagai target utama.

    Misalnya, membangun klinik NU minimal di setiap kecamatan. NU juga harus memastikan pengawalan program BPJS bagi warga miskin sebagai prioritas utama.

    Struktur ekonomi jamaah yang masih lemah membuat NU rentan terhadap polarisasi. Kemandirian NU bukan lagi wacana, melainkan keharusan untuk memberdayakan ekonomi melalui digitalisasi UMKM. Jika tidak, "sarung" yang menjadi simbol kebersahajaan berisiko tertinggal.

    Berikut adalah ringkasan beberapa tantangan utama yang dihadapi NU di abad kedua:

    Tantangan Fokus Utama Solusi Potensial
    Relasi PBNU-Partai Politik Konflik elit, kepentingan elektoral Kembali ke Khittah, partai sebagai alat umat
    Kesenjangan Digital Kalah cepat dengan narasi ekstrem Literasi digital, Ulama Digital, konten moderat
    Peningkatan SDM Kualitas pendidikan dan keterampilan Revitalisasi kurikulum, pelatihan vokasional
    Revitalisasi Dakwah Fokus ritual, kurang pemberdayaan Pemberdayaan umat, solusi kontemporer, digitalisasi
    Akses Kesehatan & Ekonomi Layanan kesehatan, kemandirian ekonomi Klinik NU, pengawalan BPJS, digitalisasi UMKM

    Wacana tentang Islam Nusantara dan Fiqih Peradaban perlu menyentuh bumi. Hal ini dengan kontekstualisasi dan internalisasi di tengah kebutuhan umat. Wacana ini harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret.

    Program tersebut harus menyentuh kebutuhan riil nahdliyin di akar rumput. NU di abad kedua membutuhkan keberanian untuk berinovasi, beradaptasi, dan kembali fokus pada pemberdayaan umat.

    Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tradisi harus dipertahankan, namun visi misi harus diperbarui sesuai kaidah al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Prinsip ini berarti perlu menyeimbangkan pelestarian warisan (akidah/amaliyah) dengan kemajuan modernisasi (IPTEK).

    Milenium kedua adalah era di mana NU diuji untuk menjadi "pelayan umat." NU tidak hanya menyentuh aspek ukhrawi, tetapi juga menjawab permasalahan duniawi, yaitu politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan literasi digital. Ini harus menjadi program prioritas PBNU mendatang, siapapun nahkodanya.

  • Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pencopotan Foto Ridwan Kamil di Underpass Dewi Sartika Depok Jadi Sorotan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mencopot foto wajah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang terpasang di Underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Pencopotan ini dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memilih untuk tidak berkomentar terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak berada dalam ranah kewenangannya.

    "Saya kira tidak dalam kapasitas saya (mengomentari itu)," ujar Herman, dilansir detikJabar, Selasa (10/2/2026).

    Petugas BMPR Jabar diketahui mencopot gambar wajah Ridwan Kamil yang bergaya Wedha's Pop Art Portrait (WPAP). Proses pencopotan ini menggunakan alat las dan gergaji, dilakukan secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding underpass.

    Selain pencopotan gambar, Pemprov Jabar juga memiliki rencana untuk mengganti slogan lama 'Jabar Juara' dengan narasi baru 'Jabar Istimewa'. Slogan baru ini akan diterapkan di sejumlah ruang publik di Jawa Barat.

    Berikut adalah perbandingan antara slogan lama dan baru:

    Aspek Slogan Lama Slogan Baru
    Identitas Jabar Juara Jabar Istimewa
    Lokasi Penerapan Berbagai ruang publik Berbagai ruang publik
    Tujuan Mencerminkan prestasi Mencerminkan keistimewaan

    Pergantian slogan ini menandai era baru kepemimpinan di Jawa Barat. Perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan nuansa segar dalam komunikasi publik pemerintah provinsi.

    Pandangan Anggota DPRD Jawa Barat

    Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan 8 (Kota Depok-Kota Bekasi), Ronny Hermawan, memberikan pandangannya terkait pencopotan ini. Menurut Ronny, peristiwa ini justru menjadi momentum baik.

    Ronny menilai ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah cara pandang terhadap simbol-simbol visual pejabat publik. Ia berpendapat bahwa pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di ruang publik.

    "Kalau saya pribadi, memang sebaiknya pejabat publik tidak sering-sering menampilkan wajah di billboard, reklame, jembatan, underpass. Jauh lebih penting bekerja nyata di tengah masyarakat. Jadi bukan kehadiran gambar, tapi kehadiran kerja dan kinerja jauh lebih utama," kata Ronny.

    Pernyataan Ronny menyoroti pentingnya substansi kerja daripada representasi visual. Publik diharapkan lebih fokus pada hasil kerja nyata pejabat.

  • Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Trump Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menegaskan penolakannya terhadap aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Pernyataan ini muncul setelah kabinet keamanan Tel Aviv menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan tersebut.

    Keputusan Israel memicu gelombang kecaman global. Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi, Qatar, dan Turki termasuk di antara pihak yang mengkritik keras langkah tersebut.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengonfirmasi sikap Trump. Informasi ini disampaikan kepada Reuters pada Selasa (10/2/2026).

    "Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel, dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," kata pejabat Gedung Putih itu pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Penegasan ini menyusul keputusan kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2). Mereka menyetujui langkah-langkah untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Langkah ini bertujuan memperkuat kendali Tel Aviv, sekaligus membuka jalan bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Detail Perubahan Regulasi Israel

    Langkah-langkah tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Termasuk di dalamnya adalah penghapusan peraturan yang melarang warga Yahudi membeli tanah Palestina di Tepi Barat.

    Peraturan baru juga membuka catatan kepemilikan tanah. Selain itu, memungkinkan pengalihan wewenang izin pembangunan permukiman di beberapa kota Palestina, seperti Hebron.

    Wewenang tersebut kini beralih dari badan-badan kota Otoritas Palestina ke otoritas sipil Israel. Sebelumnya, perubahan konstruksi di komunitas Yahudi Tepi Barat memerlukan persetujuan pemerintah kota dan otoritas Israel.

    Berdasarkan pengaturan terbaru, otorisasi hanya diperlukan dari Tel Aviv. Keputusan ini memicu penolakan dari berbagai negara.

    Kecaman Internasional

    Pada Senin (9/2), para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab dan mayoritas Muslim berkumpul. Mereka mengeluarkan pernyataan keras mengutuk tindakan Israel.

    Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki.

    Mereka mengutuk "dengan sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas permukiman, dan memaksakan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki."

    Pihak yang Mengecam Alasan Kecaman
    Uni Eropa Pelanggaran hukum internasional
    Inggris Merusak prospek perdamaian
    Arab Saudi Aneksasi wilayah pendudukan
    Qatar Melanggar hak rakyat Palestina
    Turki Tindakan ilegal dan provokatif
    Indonesia Tidak sesuai dengan resolusi PBB
    Yordania Ancaman terhadap stabilitas kawasan
  • Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengusulkan peniadaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Permintaan ini berlaku selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dek Fadh telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina.

    Permintaan tersebut disampaikan dalam paparan di hadapan pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Dek Fadh menjelaskan bahwa sistem barcode BBM subsidi saat ini memicu antrean panjang. Antrean kendaraan, termasuk alat berat, dilaporkan mencapai 3-4 kilometer. Kondisi ini menyulitkan operasional dan aktivitas masyarakat.

    "Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," kata Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    "Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan foto antrean.

    Provinsi Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pascabencana. Empat kabupaten bahkan masih dalam status tanggap darurat. Keempat kabupaten tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta Aceh Tengah-Bener Meriah.

    "Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," tambahnya.

    Daftar Pimpinan MPR dan Pejabat yang Hadir

    Kunjungan pimpinan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri sejumlah tokoh penting. Berikut adalah daftar pimpinan dan pejabat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut:

    Jabatan Nama
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Anggota Fraksi Sonny Tri Danaparamita
    Anggota Fraksi Ferdiansyah
    Anggota Fraksi Robert Rouw
    Anggota Fraksi Chusnunia
    Anggota Fraksi Anton Sukartono Suratto
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara
    Kepala BPOM Taruna Ikrar
    Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
    Plt Sekjen MPR Siti Fauziah
    Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan

    Sejumlah staf khusus juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.