Category: Politik

  • PKS Tetap Santai Hadapi Dukungan Dua Periode Prabowo di Jakarta

    PKS Tetap Santai Hadapi Dukungan Dua Periode Prabowo di Jakarta

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak khawatir meski sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto. PKS menilai dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 bukan perkara siapa yang paling cepat.

    Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menghormati sikap partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Namun, Kholid menekankan PKS memiliki mekanisme internal sendiri terkait Pilpres.

    "Kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan syuro, melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro," kata Kholid di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Kholid menyebut PKS tidak akan terburu-buru dalam menyatakan sikap. Menurutnya, persoalan dukungan Pilpres bukanlah kompetisi adu cepat.

    "Karena ini bukan cepat-cepatan. Jadi kita akan ikutin saja proses internal organisasi kita. Masih berapa tahun lagi sih pilpres? Jadi proses internal organisasi kita akan kita jalankan sesuai dengan mekanisme ADRT," ucap dia.

    Fokus Sukseskan Pemerintahan Prabowo

    Kholid menambahkan, prioritas utama PKS saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo hingga tahun 2029. Hal ini dianggap lebih penting ketimbang buru-buru menyatakan dukungan Pilpres.

    "Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan-pemerintahan sukses hingga akhir masa jabatan," ujar Kholid.

    Linimasa Pernyataan Dukungan Pilpres

    Berbagai partai politik telah menyampaikan pandangannya terkait dukungan Pilpres 2029. PKS memilih pendekatan yang berbeda.

    Partai Politik Sikap Terkait Pilpres 2029 Waktu Pernyataan
    PKS Mengikuti mekanisme internal, tidak buru-buru Selasa, 10 Februari 2026
    Partai A (ilustrasi) Dukung Prabowo 2 periode Awal Februari 2026
    Partai B (ilustrasi) Deklarasi dukungan Prabowo Akhir Januari 2026

    PKS berkomitmen untuk menjalankan proses internal organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT). Ini menunjukkan PKS mengutamakan keputusan kolektif melalui musyawarah Majelis Syuro.

  • DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terkait calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).

    Hasil rapat memutuskan persetujuan atas nama Taufikurrahman. Ia resmi disetujui sebagai anggota BS LPS untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028.

    Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Saan didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran keduanya menandai pentingnya agenda tersebut.

    Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyampaikan laporannya. Laporan tersebut berisi pertimbangan atas calon anggota BS LPS yang diajukan.

    Hanif menjelaskan bahwa penetapan ini diperlukan karena adanya kekosongan jabatan. Anggota Badan Supervisi LPS sebelumnya, Farid Azhar Nasution, telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu segera diisi.

    Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses tersebut berlangsung pada 5 Februari 2026. Hasilnya merekomendasikan Taufikurrahman.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Para anggota secara kompak menyatakan persetujuan mereka.

    “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, sisa masa jabatan periode 2023-2028 dapat disetujui?” tanya Saan.

    “Setuju,” jawab peserta rapat, menandakan kesepakatan bulat para anggota dewan. Persetujuan ini menjadi langkah akhir dalam pengesahan Taufikurrahman.

    Tugas dan Fungsi BS LPS

    Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) memiliki peran krusial. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS. Tujuannya adalah memastikan LPS berjalan sesuai ketentuan.

    Berikut adalah beberapa fungsi utama BS LPS:

    Aspek Deskripsi
    Pengawasan Mengawasi kebijakan dan operasional LPS.
    Evaluasi Kinerja Menilai efektivitas kinerja LPS dalam menjamin simpanan.
    Rekomendasi Memberikan masukan perbaikan kepada LPS.
    Pelaporan Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR.

    Dengan disetujuinya Taufikurrahman, diharapkan BS LPS dapat menjalankan fungsinya. Pengawasan yang kuat akan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik.

  • DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penting pengesahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    DPR menyetujui total 10 anggota Dewas, terdiri dari 5 anggota untuk BPJS Kesehatan dan 5 anggota untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjabat pada periode 2026-2031.

    Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewas BPJS. Komisi IX telah melakukan serangkaian pengujian terhadap para calon tersebut.

    Putih Sari kemudian menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada pimpinan DPR.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa meminta persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesepuluh calon tersebut.

    "Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dapat disetujui?" tanya Saan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Uji kelayakan sebelumnya dilakukan oleh Komisi IX DPR pada Senin (2/2) hingga Selasa (3/2). Persetujuan para calon dilakukan pada Selasa (3/2).

    Daftar Anggota Dewas BPJS Terpilih

    Berikut adalah daftar nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah disetujui DPR:

    Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS 2026-2031
    BPJS Nama Anggota Unsur
    Kesehatan Afif Johan Pekerja
    Kesehatan Stevanus Adrianto Passat Pekerja
    Kesehatan Paulus Agung Pambudhi Pemberi Kerja
    Kesehatan Sunarto Pemberi Kerja
    Kesehatan Lula Kamal Tokoh Masyarakat
    Ketenagakerjaan Dedi Hardianto Pekerja
    Ketenagakerjaan Ujang Romli Pekerja
    Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Alif Noeryanto Rahman Tokoh Masyarakat
  • DPR Sahkan 8 Anggota Baznas Periode 2026-2031 di Parlemen Senayan

    DPR Sahkan 8 Anggota Baznas Periode 2026-2031 di Parlemen Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan delapan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Rapat paripurna berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Agenda utama rapat ini adalah pengambilan keputusan terhadap calon anggota Baznas.

    Sebelum pengesahan, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan mengenai pertimbangan terhadap calon anggota Baznas. Marwan turut memaparkan landasan hukum yang menjadi dasar Komisi VIII dalam memberikan pertimbangan.

    Setelah laporan disampaikan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanyakan persetujuan anggota Dewan yang hadir. Para anggota DPR secara kompak menyetujui delapan calon anggota Baznas tersebut.

    "Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Baznas dari unsur masyarakat itu dapat disetujui," kata Saan.

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Langkah selanjutnya, kedelapan calon anggota Baznas yang telah disahkan ini akan dilantik secara resmi oleh Menteri Agama. Proses pelantikan ini menandai dimulainya tugas mereka sebagai anggota Baznas.

    Daftar Anggota Baznas Periode 2026-2031

    Berikut adalah daftar lengkap nama-nama calon anggota Baznas dari unsur masyarakat yang telah disahkan oleh DPR:

    No. Nama Anggota Baznas
    1 Dikdik Sodik Mudjahid
    2 Zainut Tauhid Saadi
    3 Rizaludin Kurniawan
    4 Saidah Sakwan
    5 Syarifuddin
    6 Idy Muzayyad
    7 Mokhamad Mahdum
    8 Neyla Saida Anwar
  • Arab Saudi dan Indonesia Kecam Perluasan Kendali Israel atas Tepi Barat

    Arab Saudi dan Indonesia Kecam Perluasan Kendali Israel atas Tepi Barat

    Arab Saudi dan sejumlah negara Arab, bersama negara mayoritas Muslim lainnya termasuk Indonesia, mengecam keras langkah Israel. Kecaman ini terkait upaya Israel memperdalam kendali atas wilayah Tepi Barat.

    Negara-negara tersebut secara tegas menyatakan bahwa Tel Aviv tidak memiliki kedaulatan atas Tepi Barat. Pernyataan bersama ini dirilis oleh para Menteri Luar Negeri (Menlu) pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Kecaman ini dilaporkan oleh Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Selasa (10/2/2026). Para Menlu negara-negara tersebut bersatu suara dalam pernyataan resminya.

    Para Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Yordania, Uni Emirat Arab, Negara Qatar, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Arab Mesir, dan Republik Turki menyampaikan kutukan keras.

    Mereka mengutuk keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan ilegal, memperkuat aktivitas permukiman, serta memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.

    Langkah-langkah Israel ini dianggap mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina di Tepi Barat. Hal ini disebutkan oleh para Menlu negara-negara Arab dan mayoritas Muslim.

    "Mereka menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki," tegas pernyataan bersama itu.

    Peringatan Terhadap Kebijakan Ekspansionis Israel

    Para Menlu negara-negara Arab dan mayoritas Muslim memperingatkan Israel untuk tidak melanjutkan kebijakan ekspansionis. Mereka juga mengecam tindakan ilegal di Tepi Barat. "Itu memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," sebut pernyataan bersama itu.

    Pernyataan bersama tersebut juga menegaskan penolakan mutlak terhadap tindakan ilegal Israel. Hal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang merusak solusi dua negara.

    Tindakan tersebut juga menjadi serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Hak tersebut adalah untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka dengan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    "Tindakan semacam itu juga merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," tambah pernyataan itu. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut merusak upaya perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

    Para Menlu menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya. Mereka juga mendesak untuk menekan Israel agar menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat.

    Tindakan Israel di Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel, pada Minggu (8/2), menyetujui langkah-langkah baru. Langkah ini dimaksudkan untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Tujuannya adalah untuk memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah tersebut. Tindakan ini mencakup beberapa poin penting.

    Tindakan Israel Dampak yang Dikecam
    Pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Mempermudah pengalihan kepemilikan tanah, berpotensi memicu pengusiran warga Palestina.
    Membuka catatan kepemilikan tanah di Tepi Barat. Memudahkan proses akuisisi tanah oleh pihak Israel, memperkuat kendali administratif.
    Mentransfer wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel. Melegitimasi dan memperluas permukiman ilegal, melanggar kedaulatan Palestina.

    Langkah-langkah itu mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Selain itu, catatan kepemilikan tanah akan dibuka, dan wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron akan ditransfer.

    Wewenang tersebut akan dipindahkan dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel. Ini menandai upaya nyata Israel untuk memperkuat cengkeraman hukum dan administratifnya di Tepi Barat.

  • DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 292 anggota DPR hadir dalam rapat penting tersebut.

    Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna.

    Pimpinan DPR lainnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, juga turut hadir. Saan Mustopa membuka rapat dengan membacakan absensi kehadiran anggota DPR.

    "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 292 orang, dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Saan.

    "Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa sidang III tahun sidang 2025-2026," sambungnya.

    Rapat paripurna kali ini memiliki beberapa agenda krusial yang dibahas. Ini termasuk laporan dari berbagai komisi DPR.

    Komisi Agenda
    Komisi VIII Laporan hasil pemberian pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat.
    Komisi IX Laporan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dilanjutkan pengambilan keputusan.
    Komisi XI Laporan hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) sisa masa jabatan periode 2023-2028, dilanjutkan pengambilan keputusan.

    Berbagai laporan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat. Pengambilan keputusan penting dilakukan setelah masing-masing komisi menyampaikan hasil kerjanya.

    Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga-lembaga terkait. Hal ini demi kepentingan masyarakat luas.

  • Spanyol Perketat Aturan, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses Medsos

    Spanyol Perketat Aturan, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses Medsos

    Beberapa hari setelah Prancis membahas rancangan undang-undang larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji akan melindungi anak-anak Spanyol. Ia menyebut ranah digital sebagai “Wild West digital” yang belum tertata dengan baik.

    Para ahli menyatakan, menggulir konten media sosial berjam-jam berbahaya bagi anak. Aktivitas tersebut dapat mengubah cara kerja otak, memicu kecemasan, dan berbagai risiko kesehatan lainnya.

    Kondisi ini mendesak pemerintah-pemerintah Eropa untuk segera bertindak. Pembatasan usia pengguna media sosial juga didukung Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menyusul Australia yang telah menerapkan batas usia 16 tahun.

    Fokus pembatasan usia khusus anak di bawah umur muncul karena risiko kerugian jangka panjang yang lebih besar, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan kognitif.

    “Banyak penelitian menunjukkan korelasi kuat antara penggunaan media sosial dengan masalah kesehatan mental,” ujar Paul O. Richter, peneliti senior di think tank Bruegel yang berbasis di Brussel, kepada DW.

    PM Spanyol Sanchez mengumumkan, “Hari ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak mereka jelajahi sendirian yang penuh ketergantungan, kekerasan, pornografi, manipulasi, dan kekerasan.”

    Negara-negara Eropa yang Mulai Terapkan Pembatasan

    Berbagai negara di Uni Eropa telah mengambil langkah serupa untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Inisiatif ini menunjukkan adanya konsensus regional terhadap pentingnya regulasi digital.

    Berikut adalah beberapa negara yang telah mengambil langkah awal:

    Negara Status Regulasi Batas Usia Keterangan Tambahan
    Prancis Rancangan undang-undang dibahas 15 tahun Dibahas di majelis tinggi parlemen sebelum voting.
    Spanyol Menteri akan menyetujui 16 tahun Klausul akan dimasukkan ke rancangan undang-undang.
    Denmark Rancangan kebijakan lintas partai Belum resmi Melindungi anak dan remaja dari kekerasan daring.
    Italia Mengajukan rancangan undang-undang 15 tahun Termasuk pembatasan untuk influencer anak.
    Yunani Hampir menerapkan Belum resmi Menurut pejabat senior yang diwawancarai Reuters.
    Portugal Mengajukan rancangan undang-undang 16 tahun Wajib persetujuan orang tua.
    Austria Sedang mempertimbangkan Belum resmi Proses pertimbangan regulasi.
    Inggris Memulai konsultasi publik Belum resmi Proses peninjauan kebijakan.
    Parlemen Eropa Rekomendasi larangan 16 tahun Akses 13-16 tahun jika ada persetujuan orang tua.

    Menteri-menteri Spanyol diperkirakan akan menyetujui larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Klausul tersebut akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang yang sedang digodok di parlemen.

    Mekanisme Verifikasi Usia

    Salah satu gagasan yang dibahas adalah verifikasi usia menggunakan Identitas Digital Uni-Eropa. Richter menjelaskan bahwa Identitas Digital UE dirancang untuk memverifikasi usia pengguna tanpa mengorbankan data pribadi.

    “Ini memungkinkan seseorang membuktikan secara digital bahwa mereka berada di atas usia tertentu tanpa harus membagikan data pribadi tambahan seperti tanggal lahir lengkap, nama, alamat, atau nomor identitas,” jelas Richter.

    Richter menambahkan, “Hal ini dapat mempermudah penerapan pembatasan usia digital.”

    Namun, Marc Damie, juru bicara ctrl+alt+reclaim, gerakan anak muda di Prancis, menyatakan mekanisme verifikasi usia dan keamanan data pribadi masih belum jelas. Ia khawatir larangan justru berdampak sebaliknya.

    “Kami sepakat bahwa ada masalah, media sosial memang memicu gangguan kesehatan mental, tetapi larangan ini lebih bersifat simbolis dan politis bukan solusi nyata,” kata Damie.

    Larangan Tidak Selesaikan Masalah Struktural

    Damie menilai larangan ini tidak menyelesaikan masalah struktural di platform media sosial. Ia menyoroti praktik seperti autoplay dan infinite scrolling yang dirancang untuk membuat pengguna terus terhubung.

    Damie juga menolak pembatasan usia, dengan alasan bahwa “kecanduan tidak berhenti di usia 15 atau 16 tahun.” Richter sependapat bahwa minimnya penelitian membuat pembuat kebijakan kesulitan menentukan usia ideal sebagai batasan.

    “Risiko lainnya adalah dampak dari membandingkan kehidupan sosial dengan media sosial yang kerap terjadi terutama di kalangan remaja perempuan,” jelas Richter.

    Ia menegaskan, “Karena itu, batas usia yang lebih tinggi mungkin dapat dibenarkan.”

    Peran Uni Eropa dalam Perubahan Sistemik

    Uni Eropa mendukung konsep batas usia dewasa digital. Namun, mereka memperingatkan negara anggota agar tidak melanggar Digital Services Act (DSA).

    DSA mewajibkan perusahaan teknologi mengurangi risiko algoritma, khususnya bagi anak-anak. Thomas Regnier, juru bicara Komisi Eropa untuk urusan teknologi, menyatakan, “DSA dan Komisi Eropa adalah satu-satunya pihak yang dapat memberlakukan kewajiban tambahan pada platform daring yang sangat besar.”

    Richter mengatakan, negara anggota UE cukup frustrasi karena Uni Eropa belum mampu memaksa perusahaan teknologi asing, sebagian besar berbasis di AS, mematuhi aturan tersebut.

    “DSA mewajibkan platform daring besar untuk mengubah algoritma dan desain guna mengurangi risiko sistemik, termasuk bagi anak di bawah umur,” kata Richter.

    Richter menambahkan, “DSA juga mewajibkan pengguna berbagi data dengan peneliti untuk memungkinkan riset independen. Dalam praktiknya, kedua hal tersebut belum benar-benar terimplementasi. Itulah sebabnya usulan yang lebih ketat, termasuk larangan media sosial, semakin mendapat dukungan.”

    Pekan ini, Elon Musk, pemilik platform X, menyebut Perdana Menteri Spanyol “tirani dan pengkhianat rakyat Spanyol” setelah pengumuman rencana larangan tersebut.

    Musk menggambarkan regulasi Eropa terkait keamanan digital sebagai upaya terselubung membatasi kebebasan berpendapat. Damie menilai sudah saatnya negara Uni Eropa “bersama-sama berinvestasi pada alternatif media sosial buatan Eropa.”

    “Kita menjadi sandera perusahaan-perusahaan besar AS,” katanya. “Pilihannya seolah hanya mereka atau tidak ada kehidupan digital sama sekali.”

    Para pakar kini membahas gagasan ini dengan harapan platform Eropa lebih patuh pada regulasi dan nilai-nilai Uni Eropa.

  • Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Perdebatan Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Mengemuka: Antara Kedaulatan Rakyat dan Efisiensi

    Setiap kali siklus politik memasuki fase krusial, wacana tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selalu mengemuka. Alasannya sederhana, pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan penyelenggara, dan rawan konflik.

    Sejumlah elit politik mendukung usulan ini, bahkan beberapa partai telah menyatakan sikap. Namun, sebagian lainnya, terutama penggiat demokrasi, tetap ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

    Bagi mereka, pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis. Melainkan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Perdebatan ini berkelindan dengan persoalan mendasar kualitas demokrasi dan relasi kekuasaan.

    Demokrasi sendiri sejak awal tidak pernah dipuja sebagai sistem sempurna. Para filsuf klasik hingga pemikir modern telah lama mengakui demokrasi memiliki cacat bawaan.

    Plato, dalam karyanya berjudul The Republic (375 SM), memandang demokrasi rawan dikendalikan hasrat massa dan kepentingan sesaat. Gurunya, Socrates (469-399 SM), bahkan memberikan gambaran dengan argumen lebih sederhana.

    Ia mengatakan bahwa "memerintah" adalah sebuah keahlian. Dan seperti keahlian lainnya, ia berpendapat, tidak semua orang memiliki bakat atau pelatihan untuk menjadi mahir dalam hal itu.

    Bayangkan ketika sekelompok orang ingin berlayar. Sebelum itu, mereka memilih salah satunya terlebih dahulu untuk menahkodai kapal. Sementara dari mereka yang memiliki hak pilih, tidak satu orang pun peduli apakah yang dipilihnya memenuhi syarat untuk menjadi juru kemudi.

    Dalam hal ini, nahkoda yang memenuhi syarat pun berpotensi kalah suara. Sehingga kapal harus dikemudikan oleh orang yang tidak paham cara berlayar.

    Dalam konteks ini, demokrasi tidak menjamin melahirkan pemimpin terampil memerintah. Terlebih dengan cara rekrutmen calon oleh partai politik yang masih jauh dari ideal.

    Popularitas dan elektabilitas menjadi pertimbangan utama. Sementara kualitas dan kemampuan memimpin menjadi persoalan belakangan. Demokrasi menjanjikan partisipasi, keterbukaan, dan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

    Pilihan antara pilkada langsung dan tidak langsung bukan soal mencari sistem murah. Melainkan tentang sejauh mana negara bersedia menjaga prinsip kedaulatan rakyat.

    Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan

    Pilihan mekanisme pemilihan kepala daerah seringkali disederhanakan seolah persoalan selera politik. Padahal, di baliknya terdapat perbedaan filosofis mendasar.

    Pilkada langsung menempatkan rakyat sebagai aktor utama menentukan pemimpin lokal. Setiap warga negara memiliki hak sama untuk berpartisipasi dan merasakan suaranya memiliki arti.

    Proses ini memang riuh, melelahkan, dan penuh ketegangan. Namun, justru di situlah denyut demokrasi bekerja.

    Sebaliknya, pilkada tidak langsung membawa logika berbeda. Mekanisme ini bersifat elitis. Hal itu karena memindahkan hak memilih dari tangan rakyat ke tangan segelintir elite politik di lembaga perwakilan.

    Kekuasaan berbicara lebih lantang dibandingkan suara publik. Rakyat bukan hanya kehilangan peran menentukan, tetapi juga teralienasi dari proses politik itu sendiri.

    Bahkan, sekadar menyaksikan proses pemilihan pun seringkali jauh dari jangkauan publik.

    Efisiensi vs. Biaya Tersembunyi

    Beban biaya dan beban kerja penyelenggara kerap dijadikan justifikasi mendorong pilkada tidak langsung. Tidak dapat disangkal bahwa pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar.

    Biaya penyelenggaraan mencakup logistik, distribusi ke ribuan tempat pemungutan suara, honor petugas, hingga pengamanan. Hal ini membebani APBN dan APBD. Beban ini tampak kasatmata dan wajib dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme anggaran negara.

    Namun demikian, biaya pilkada langsung adalah biaya yang terlihat, tercatat, dan dapat diaudit. Ini menjadi bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga negara. Publik mengetahui kemana uang negara dibelanjakan dan untuk tujuan apa.

    Transparansi inilah yang justru memperkuat legitimasi proses demokrasi.

    Mekanisme Pilkada Aspek Biaya Transparansi Risiko
    Pilkada Langsung Anggaran besar (terlihat, tercatat, diaudit) Tinggi (publik tahu pengeluaran) Beban anggaran dan tenaga
    Pilkada Tidak Langsung Anggaran lebih kecil (biaya tidak terlihat) Rendah (transaksi politik tertutup) Korupsi, kebijakan tidak pro-rakyat

    Di sisi lain, pilkada tidak langsung memang memangkas biaya penyelenggaraan. Tetapi pada saat sama melahirkan biaya lain yang tidak terlihat. Biaya ini tidak tercatat dalam APBN, tidak diaudit negara, dan tidak dipertanggungjawabkan kepada publik.

    Biaya-biaya ini muncul dalam bentuk transaksi politik, lobi kekuasaan, dan negosiasi di ruang tertutup. Ini menjadi konsekuensi sulit dihindari. Beban pembiayaan beralih ke kandidat dan aktor politik.

    Risiko tinggi melahirkan kepemimpinan koruptif sebagai upaya pengembalian modal politik oleh kandidat terpilih. Dalam teori ekonomi politik, kondisi ini dikenal sebagai biaya tersembunyi demokrasi.

    Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy (1942) mengingatkan bahwa demokrasi prosedural tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kompetisi elite. Hal ini menjauh dari kepentingan rakyat.

    Pilkada tidak langsung membuka ruang lebih besar bagi kompetisi elite berbiaya tinggi tetapi tidak transparan. Beban finansial tidak terlihat ini pada akhirnya tetap ditanggung publik.

    Baik melalui kebijakan tidak pro-rakyat maupun praktik korupsi pasca-terpilihnya kepala daerah. Pilkada langsung memberikan jaminan lebih kuat terhadap hak konstitusional masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

    Hak memilih dan dipilih bukan sekadar formalitas. Melainkan wujud konkret dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

    Kegagalan Rekrutmen Politik Partai

    Persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan adalah rekrutmen politik oleh partai politik. Kualitas pilkada, baik langsung maupun tidak langsung, sangat ditentukan bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi dan seleksi calon pemimpin.

    Dalam praktiknya, problem terbesar demokrasi elektoral di Indonesia bukan terletak pada mekanisme pemilihan. Melainkan pada kualitas kandidat yang dihasilkan.

    Ketika wacana pilkada langsung diutak-atik, sentimen publik muncul tidak semata karena penolakan perubahan. Tetapi juga karena ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen politik partai politik.

    Finansial, popularitas instan, dan kedekatan dengan elite masih menjadi tolok ukur utama menentukan calon kepala daerah. Sementara kapasitas, integritas, dan rekam jejak seringkali menjadi pertimbangan sekunder.

    Akibatnya, setiap usulan perubahan sistem pemilihan selalu berkutat pada aspek prosedural. Bukan pada pembenahan substansi demokrasi.

    Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die. Mereka menekankan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi perwakilan.

    Tanpa partai yang sehat, demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan. Ketika partai gagal menjalankan fungsi kaderisasi secara meritokrasi, mekanisme pemilihan apapun akan menghasilkan persoalan sama.

    Dalam hal ini, pilkada tidak langsung tidak otomatis memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah. Yang ada justru berpotensi memperparah oligarkisme politik.

    Jika partai politik berjalan baik, transparan, dan akuntabel, pilkada langsung tidak akan dipersepsikan sebagai beban. Melainkan sebagai investasi demokrasi. Partai yang sehat akan menyiapkan kader terbaiknya.

    Kader terbaik ini untuk diuji dan dipilih langsung oleh rakyat. Sebaliknya, partai yang lemah cenderung mencari jalan pintas melalui mekanisme lebih tertutup dan elitis.

    Demokrasi memang cacat, tetapi cacat itu tidak seharusnya dijadikan alasan menarik kembali hak rakyat. Dalam sejarah demokrasi modern, kemunduran demokrasi seringkali diawali pembatasan partisipasi publik atas nama efisiensi dan stabilitas.

    Pilkada langsung bukan tanpa masalah. Tetapi solusi atas masalah tersebut tidak terletak pada penghapusan partisipasi rakyat. Melainkan pada perbaikan institusi politik, penegakan hukum, dan reformasi partai politik.

    Mengubah pilkada menjadi tidak langsung tanpa pembenahan serius rekrutmen politik hanya akan memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang tertutup. Demokrasi kehilangan wajahnya, sementara oligarki menemukan jalannya.

    Dalam konteks ini, mempertahankan pilkada langsung bukan soal romantisme demokrasi. Melainkan soal menjaga prinsip dasar kedaulatan rakyat agar tidak tereduksi menjadi sekadar slogan konstitusional.

    Pilkada langsung mungkin mahal, riuh, dan melelahkan. Namun, di sanalah rakyat belajar menjadi warga negara, bukan sekadar penonton kekuasaan. Dalam demokrasi yang cacat, partisipasi publik justru menjadi obat, bukan penyakit.

  • Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran Pertahanan Indonesia 2026 Melonjak, Pengamat Soroti Kemandirian Industri

    Anggaran pertahanan Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp 337 triliun. Jumlah ini meningkat drastis, menempatkan belanja pertahanan sebagai salah satu pos terbesar dalam postur fiskal tahun depan.

    Kenaikan anggaran ini menjadi sorotan pengamat geopolitik dari Human Studies Institute, Rasminto. Menurutnya, besaran ini akan menguji konsistensi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional.

    Rasminto memperingatkan, tanpa kebijakan penyerapan anggaran yang jelas, belanja pertahanan berpotensi kembali didominasi impor. Ini bisa menghambat penguatan kapasitas produksi dalam negeri.

    "APBN 2026 bisa menjadi momentum penguatan industri pertahanan nasional, atau sebaliknya, sekadar menjadi etalase belanja alutsista luar negeri dengan label modernisasi," kata Rasminto.

    Dokumen kebijakan fiskal pemerintah mengarahkan anggaran pertahanan 2026 untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, dana juga dialokasikan untuk penguatan organisasi dan personel TNI, serta peningkatan kesiapan pertahanan nasional.

    Namun, Rasminto menyoroti bahwa modernisasi seringkali diartikan sebagai pembelian platform impor. Hal ini berpotensi mengabaikan penguatan kapasitas industri nasional yang esensial.

    Struktur Belanja dan Ketergantungan Impor

    Secara nominal, anggaran pertahanan 2026 menduduki posisi kedua terbesar dalam APBN. Meskipun demikian, proporsinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 1 persen.

    Pemerintah menargetkan peningkatan bertahap hingga kisaran 1-1,5 persen PDB dalam jangka menengah. Ini menunjukkan komitmen untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertahanan.

    "Masalahnya bukan sekadar rasio terhadap PDB. Yang lebih krusial adalah struktur belanja. Apakah uang itu memperkuat ekosistem industri nasional, atau justru memperdalam ketergantungan pada pemasok luar negeri," ujar Rasminto.

    Berikut adalah perbandingan anggaran pertahanan di beberapa negara ASEAN:

    Negara Anggaran Pertahanan (Estimasi) Proporsi terhadap PDB (Estimasi)
    Indonesia (2026) Rp 337 Triliun < 1%
    Singapura (2023) US$ 16,3 Miliar 3,0%
    Thailand (2023) US$ 7 Miliar 1,4%
    Malaysia (2023) US$ 4,3 Miliar 1,0%

    Amanat UU dan Realisasi di Lapangan

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan alutsista melalui produksi dalam negeri. Impor hanya boleh menjadi opsi terakhir jika produksi lokal tidak mampu memenuhi.

    Namun, dalam praktiknya, skema pengadaan strategis bernilai besar dinilai masih minim keterikatan. Keterikatan ini termasuk transfer teknologi, offset industri, maupun kewajiban produksi lokal.

    Di sisi BUMN, pemerintah membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada April 2022. Holding ini membawahi PT Len Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana.

    Pembentukan DEFEND ID bertujuan mengonsolidasikan kemampuan produksi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional di kancah global.

    Keterlibatan Industri Lokal dan Tantangan

    Sejumlah kontrak modernisasi telah diberikan kepada anggota holding tersebut. Contohnya, modernisasi pesawat C-130 Hercules oleh PT Dirgantara Indonesia.

    Selain itu, modernisasi kapal perang TNI AL oleh PT PAL Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1,1 miliar. Kontrak-kontrak ini sering disebut sebagai bentuk keberpihakan pada industri dalam negeri.

    Namun, Rasminto menilai kontrak tersebut masih bersifat terbatas dan belum cukup. "Tanpa kepastian order jangka panjang dan keberanian mengunci belanja dalam negeri, industri pertahanan tetap berada dalam posisi reaktif, bukan strategis," katanya.

    Di luar BUMN, keterlibatan badan usaha milik swasta (BUMS) pertahanan mulai meningkat. PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia telah mengantongi lisensi Kementerian Pertahanan.

    Perusahaan ini memproduksi selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik presisi untuk pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Ini menandakan diversifikasi dalam rantai pasokan.

    Selain itu, PT Republik Defensindo juga terlibat dalam produksi kendaraan militer. Perusahaan ini juga mengembangkan fasilitas produksi amunisi bersama BUMN pertahanan. Keterlibatan sektor swasta dinilai memperluas basis industri pertahanan nasional.

    Arah Kebijakan Pengadaan Strategis

    Meskipun ada upaya penguatan industri lokal, arah kebijakan pengadaan strategis dinilai masih menjadi tanda tanya. Rencana pengadaan 42 unit jet tempur Rafale menjadi salah satu contohnya.

    Wacana akuisisi kapal induk ringan Giuseppe Garibaldi, serta modernisasi alutsista laut dan udara, berpotensi menyerap anggaran besar. Hal ini menjadi masalah jika tidak disertai kewajiban offset dan alih teknologi.

    "Setiap pengadaan strategis seharusnya menjadi instrumen industrialisasi, bukan sekadar transaksi jual beli. Tanpa itu, APBN hanya menjadi pembiayaan industri pertahanan negara lain," kata Rasminto.

    Rasminto mengakui kemandirian penuh dalam teknologi pertahanan tingkat tinggi belum dapat dicapai dalam jangka pendek. Namun, ketergantungan permanen juga dinilai bukan pilihan yang tepat.

    "Yang dibutuhkan adalah peta jalan yang disiplin: impor hanya untuk menutup celah teknologi, sambil secara sistematis membangun kapasitas produksi dalam negeri," ujarnya.

    Dukungan Pembiayaan Nasional

    Selain struktur belanja, Rasminto juga menyoroti terbatasnya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Akses terhadap perbankan nasional masih terkendala tingginya persepsi risiko.

    Panjangnya siklus produksi industri pertahanan juga menjadi faktor penghambat. Ini membuat investor atau lembaga keuangan enggan memberikan dukungan penuh.

    "Tanpa dukungan pembiayaan nasional yang kuat, industri pertahanan akan terus bergantung pada negara atau pembiayaan asing. Ini bertentangan dengan tujuan kemandirian," katanya.

    Dengan lonjakan anggaran pertahanan pada 2026, pemerintah dinilai berada pada persimpangan kebijakan penting. Pilihan belanja akan menentukan apakah APBN menjadi alat penguatan industri pertahanan nasional atau kembali terserap pada belanja impor berskala besar.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan APINDO di Hambalang, Ajak Industri Ciptakan Lapangan Kerja

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Pertemuan dengan APINDO di Hambalang, Ajak Industri Ciptakan Lapangan Kerja

    Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di kediaman Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, pada Senin malam (9/2/2026). Pertemuan ini fokus membahas kondisi ekonomi nasional serta tantangan dunia usaha ke depan.

    Dikutip Tim Media Presiden, pertemuan berlangsung selama tiga jam, sejak pukul 18.50 hingga 22.00 WIB. Prabowo Subianto mengajak sektor industri menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo mendengarkan masukan dan aspirasi dari para pelaku usaha. Ini termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional yang akan datang.

    Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated. Ini adalah kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya guna mempercepat pembangunan ekonomi bangsa.

    "Pembangunan industri harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memperkuat kemandirian bangsa," kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Khususnya, fokus pada sektor riil yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.

    Dorong Industri Tekstil dan Strategis

    Pemerintah mendorong pengembangan industri tekstil seperti garmen, sepatu, dan mebel. Selain itu, sektor-sektor strategis lainnya juga menjadi perhatian utama.

    Sektor makanan dan minuman, perikanan, peternakan, serta penguatan UMKM didorong untuk tumbuh. Ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

    Para pengusaha yang hadir menyatakan komitmen solid. Mereka mendukung visi dan misi Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan.

    Dukungan tersebut melalui peningkatan pemenuhan gizi dan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Serta mewujudkan industrialisasi yang berorientasi pada kepentingan negara dan bangsa.

    Daftar Peserta Pertemuan APINDO

    Berikut adalah daftar sebagian pengusaha APINDO yang hadir dalam audiensi bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang:

    Nama Pengusaha Jabatan/Perusahaan (Jika Diketahui)
    Sofjan Wanandi –
    Sudamek –
    Suryadi Sasmita –
    Haryanto Adikoesoemo –
    Mucki Tan –
    Harijanto –
    Johny Darmawan –
    Shinta W. Kamdani –
    Sanny Iskandar –
    Eddy Hussy –
    Soegianto Nagaria –
    Lindrawati Widjojo –
    Hendra Widjaja –
    Budiarsa Sastrawinata –
    Ronald Walla –
    Adhi Lukman –
    Raymond Gunawan –
    Dedy Rochimat –
    Kris Adidarma –
    Leo Julianto Sutedja –
    Harry Lukminto –

    Dalam audiensi tersebut, Prabowo didampingi oleh beberapa pejabat. Mereka adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.