Category: Politik

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR RI dan pemerintah menyepakati lima langkah konkret menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesepakatan ini diambil dalam rapat konsultasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan peserta PBI yang nonaktif akan tetap berjalan. Iuran PBI-nya juga akan dibayarkan oleh pemerintah.

    DPR dan pemerintah sepakat bahwa layanan kesehatan PBI JKN yang nonaktif tetap dilayani selama tiga bulan. Iuran PBI dibayarkan pemerintah sebagai masa transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Dalam periode tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data desil. Pemutakhiran data desil akan menggunakan data pembanding terbaru untuk memastikan akurasi.

    Alokasi PBI JKN tetap dibatasi sekitar 96,8 juta jiwa per tahun dan tidak ada penambahan. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria.

    Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi

    DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran APBN agar tepat sasaran dan akurat. BPJS Kesehatan diminta aktif sosialisasi dan notifikasi penonaktifan PBI atau peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

    Tabel berikut merangkum poin-poin kesepakatan DPR dan Pemerintah terkait PBI JKN:

    Poin Kesepakatan Detail
    Layanan Kesehatan Tetap dilayani selama 3 bulan, iuran PBI dibayarkan pemerintah.
    Masa Transisi Pencegahan kehilangan akses layanan kesehatan.
    Pemutakhiran Data Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan cek data desil.
    Anggaran APBN Dimaksimalkan secara tepat sasaran dan akurat.
    Sosialisasi BPJS Aktif notifikasi penonaktifan PBI dan PBPU daerah.
    Perbaikan Tata Kelola Menuju satu data tunggal JKN.

    Jaminan Pembiayaan dan Transformasi Data Nasional

    DPR dan pemerintah akan terus melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN, bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN terus dimutakhirkan melalui usulan pemerintah daerah serta proses verifikasi dan validasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terutama pasien penyakit kronis. Pasien cuci darah harus tetap mendapatkan perawatan berkelanjutan.

    “Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS Kesehatan,” tegas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Sebagian peserta yang dinonaktifkan dapat beralih ke skema mandiri. Atau ditopang oleh APBD daerah, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

    Kebijakan masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Kebijakan ini juga mencegah kegaduhan akibat perubahan status kepesertaan yang terjadi secara tiba-tiba.

  • Mensesneg Prasetyo Hadi Ajak Insan Pers Jadi Pilar Kemajuan Bangsa di Hari Pers Nasional

    Mensesneg Prasetyo Hadi Ajak Insan Pers Jadi Pilar Kemajuan Bangsa di Hari Pers Nasional

    Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari. Pada perayaan ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengajak seluruh insan pers untuk menjadi pilar kemajuan bangsa.

    Prasetyo menyampaikan harapan Presiden dan pemerintah di Kompleks Istana Negara, Senin (9/2/2026). Ia berharap pers Indonesia terus maju, bertanggung jawab, dan semakin profesional.

    "Kami mewakili Bapak Presiden dan pemerintah mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, bertanggung jawab, semakin profesional, dan bersama-sama mari kita menjadi pilar kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai," kata Pras.

    Prasetyo Hadi menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas informasi publik. Ia mengajak pers untuk aktif mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.

    Selain itu, Mensesneg juga mengingatkan bahaya pemberitaan tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

    "Mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoaks, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita," kata Pras.

    Peran pers dalam menjaga stabilitas informasi sangat vital. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat yang sehat dan terinformasi.

    Tugas Insan Pers Fokus Utama
    Menyampaikan informasi akurat Verifikasi fakta, hindari hoaks
    Membangun profesionalisme Etika jurnalistik, kompetensi
    Menjadi pilar kemajuan bangsa Edukasi, kontrol sosial konstruktif

    Apresiasi Terhadap Kerja Keras Pers

    Prasetyo Hadi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers. Mereka dinilai telah bekerja keras dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.

    Penyampaian informasi ini mencakup tugas-tugas pemerintah, keberhasilan, serta permasalahan yang terjadi di masyarakat.

    "Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu tugas, keberhasilan, maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat," ujar Pras.

  • Merry Riana Resmi Gabung Partai Demokrat di Menteng Jakarta Pusat

    Merry Riana Resmi Gabung Partai Demokrat di Menteng Jakarta Pusat

    Motivator dan penulis buku terkenal, Merry Riana, secara resmi mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat. Peresmian ini berlangsung di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Merry Riana mengungkapkan bahwa keputusannya terjun ke dunia politik merupakan hal baru baginya. Ia merasa deg-degan seperti memulai lembaran hidup baru.

    "Tadi siang sesungguhnya di kantor kerja Ketum, saya sempat sharing. Saya bilang, 'Wah, hari ini saya deg-degan banget, karena seperti memulai lembaran baru, hidup baru, seperti hari pernikahan'," kata Merry Riana, Senin (9/2/2026).

    Ia meyakini bahwa langkah politik ini akan mengubah seluruh kehidupannya dan sang suami, Alva, untuk selamanya. Namun, ia bersyukur telah mengambil keputusan penting tersebut.

    "Rasanya seperti itu. Memulai hidup baru, memakai seragam yang baru, karena saya tahu ini adalah satu keputusan hari ini akan mengubah hidup saya dan Alva (suami) selamanya. Itu yang saya yakini," jelasnya.

    Merry Riana menceritakan awal mula komunikasinya dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan pertama mereka terjadi pada 2012.

    Keduanya bertemu saat sama-sama menempuh pendidikan di Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

    "Saya ingat banget karena pada saat itu pertemuan yang sangat sederhana tapi sangat nyambung banget, karena pada saat itu kami sama-sama dari NTU. Saya kebetulan S1 di NTU, Pak Ketum adalah S2 di NTU," ujar Merry, seraya menunjukkan foto bersama AHY.

    Kagum pada Sikap Kesatria AHY

    Merry Riana juga mengungkapkan kekagumannya terhadap AHY. Kekaguman itu muncul saat AHY gagal dalam Pilkada DKI 2017.

    Ia terkesan dengan keberanian AHY mengakui kekalahan. AHY menyampaikan pidato yang dianggap jujur dan jarang didengar.

    "Bukan pidato kemenangan, tapi pidato yang jujur, yang jarang sekali kita dengar. Pidato dari seorang kesatria. Dan kesatria itu bernama Mas AHY. Pidato kesatria yang menerima kekalahan dalam Pilgub Jakarta 2017," katanya.

    Merry mengingat betul momen tersebut karena sikap AHY sangat berwibawa. Banyak orang cenderung mencari pembenaran saat kalah, namun AHY tidak demikian.

    "Jujur, yang membuat saya tertegun dan itu ingat sekali pada hari itu karena bukan hanya kata-katanya, tapi bagaimana sikap beliau. Sungguh-sungguh sikap. Karena pada saat itu ada begitu banyak orang dengan mudahnya selalu menarasikan pembenaran. 'Saya menang, dia curang, dia yang kalah,' dan seterusnya dan seterusnya," imbuhnya.

    Alasan Bergabung dengan Demokrat

    Merry Riana mengaku alasan masuk Partai Demokrat karena kesan personalnya terhadap AHY. Selain itu, ia melihat Partai Demokrat sebagai wadah yang memberinya ruang.

    Partai ini dianggap mampu memberikan kesempatan baginya, terutama sebagai minoritas, untuk berkarya dan didengarkan.

    "Karena Partai Demokrat itu sungguh-sungguh memberikan ruang untuk saya berproses. Tidak memaksa, tidak memberikan tekanan, ruang untuk saya didengarkan," tegasnya.

    Ia menambahkan, "Seperti yang saya bilang kan, walaupun saya sebenarnya triple minority gitu, tapi tetap saya bisa belajar, saya bisa melihat, saya bisa memberikan masukan dan itu didengar."

    Peran Perempuan dalam Politik

    Aspek Deskripsi
    Pemberdayaan Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
    Representasi Memastikan suara dan kepentingan perempuan terwakili secara adil.
    Inovasi Membawa perspektif baru dan solusi kreatif dalam isu-isu publik.
    Pengembangan Mendukung perempuan untuk mengembangkan potensi diri di kancah politik.
  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penataan ruang di daerah wajib sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini krusial sebagai fondasi utama arah pembangunan dan pengendalian pemanfaatan wilayah di Indonesia.

    Menurut Wiyagus, penataan ruang bukan sekadar proses administratif. Ini adalah sistem utuh yang menentukan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.

    "Ada satu sistem yang tidak bisa kita abaikan dari mulai perencanaan proses tata ruang, kemudian hambatan dalam proses tata ruang, kemudian dampak hilir yang memang itu bagian dari proses," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri dalam Townhall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Senin (9/2).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran vital. Peran ini memastikan kebijakan tata ruang daerah tidak menyimpang dari pembangunan nasional.

    Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. UU tersebut menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, ini harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum berlaku.

    RTRW kabupaten/kota dievaluasi oleh gubernur. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu berkonsultasi kepada Mendagri sebelum diterapkan.

    Proses ini bertujuan memastikan setiap kebijakan tata ruang tidak bertentangan. Baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

    Wiyagus menambahkan, evaluasi dan konsultasi ini adalah instrumen penting. Tujuannya agar kebijakan tata ruang daerah tetap dalam koridor nasional.

    Ini juga untuk menghindari konflik antardaerah maupun antarsektor yang mungkin terjadi.

    Fokus Kemendagri dalam Evaluasi RTRW

    Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus Kemendagri. Ini dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW:

    Aspek Tujuan
    Administrasi Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung.
    Kebijakan Menjamin sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
    Legalitas Memastikan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur hal ini. Raperda RTRW provinsi wajib ditetapkan paling lambat dua bulan. Ini setelah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Ini menegaskan penataan ruang bukan hanya perencanaan. Namun juga disiplin dalam kepastian hukum dan waktu.

    RTRW sebagai Acuan Pembangunan

    Lebih lanjut, Wiyagus menekankan posisi strategis RTRW. Ini menjadi acuan pembangunan wilayah hingga 20 tahun ke depan. RTRW juga dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

    Serta, rujukan utama dalam penyelesaian konflik tata ruang yang mungkin timbul.

    Dalam praktiknya, pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Kemendagri telah mengevaluasi 26 Raperda RTRW. Ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Sebagian besar Raperda tersebut berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, satu Raperda harus dikembalikan karena masih terkendala batas administrasi.

    "Artinya, di sini peran Kemendagri begitu sangat ketat dan selektif sebelum RTRW di provinsi maupun kabupaten dan kota ini ditetapkan," tegasnya.

  • Presiden Prabowo Subianto Bertekad Turunkan Biaya Haji, Kampung Haji Mekkah Segera Hadir

    Presiden Prabowo Subianto Bertekad Turunkan Biaya Haji, Kampung Haji Mekkah Segera Hadir

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad NU di Malang, Jawa Timur.

    Prabowo turut mengumumkan kabar gembira terkait keberhasilan pemerintah membangun Kampung Haji di Mekkah. Fasilitas ini disebut-sebut akan mendukung upaya efisiensi biaya haji.

    “Dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam agenda yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Indonesia mendapat kehormatan memiliki lahan di Mekkah. Lahan ini akan digunakan untuk membangun Kampung Haji bagi jemaah haji dan umrah.

    “Saya mau melaporkan di sini, di hadapan para ulama, di hadapan keluarga besar NU, bahwa Indonesia pertama kali kita mendapat kehormatan, mendapatkan hak untuk kita bisa memiliki lahan di Kota Suci di Mekkah. Kita akan bangun Kampung Haji di Mekkah untuk jemaah haji dan semua yang melaksanakan umrah,” papar Prabowo.

    Kampung Haji diharapkan dapat menyediakan layanan terbaik bagi jemaah asal Indonesia. Fasilitas ini juga menjanjikan layanan yang jauh lebih murah.

    “Nanti dijamin semua jemaah akan mendapatkan hunian yang layak, tempat yang baik, tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi, pelayanannya akan terbaik,” tegas Prabowo.

    BPIH 2026 Turun Rp 2 Juta

    Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447H atau tahun 2026 telah ditetapkan. Kesepakatan ini dicapai oleh Panja Komisi VIII DPR RI dan pemerintah.

    Total biaya haji 2026 disepakati sebesar Rp 87,4 juta. Angka ini menunjukkan penurunan Rp 2 juta dibandingkan biaya tahun 2025.

    Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, penetapan BPIH 2026 adalah langkah positif efisiensi.

    “Kami di BPKH sangat mengapresiasi penetapan BPIH 2026 ini. Penurunan biaya ini adalah hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah, serta DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya. BPKH menilai bahwa besaran BPIH yang telah disepakati ini mencerminkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal,” ujar Fadlul dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    BPKH menyatakan kesiapan untuk menyalurkan porsi nilai manfaat (subsidi). Ini dilakukan untuk melengkapi biaya yang dibayar langsung oleh jemaah (Bipih).

    Berikut adalah rincian komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026:

    Komponen Biaya Haji Rata-rata per Jemaah (Rp) Persentase
    Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 54.193.806,58 62%
    Nilai Manfaat 33.215.558,87 38%
  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas di Riyadh, Tekankan Tanggung Jawab Kemanusiaan

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas di Riyadh, Tekankan Tanggung Jawab Kemanusiaan

    Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) kesebelas dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Penganugerahan yang berlangsung Senin (9/2/2026) ini dimaknai Megawati sebagai sebuah tanggung jawab kemanusiaan yang semakin besar.

    “Tentu saja bangga dan merasa bertambah tanggung jawab. Semakin banyak mendapat 'hadiah' bukan untuk pameran, tetapi untuk tanggung jawab kemanusiaan,” kata Megawati usai acara penganugerahan di PNU.

    Megawati juga mengungkapkan rasa terkejutnya karena terus dipercaya untuk menerima gelar kehormatan.

    Ia percaya, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk urusan kemanusiaan, terutama melalui pergerakan berkelanjutan.

    “Saya ingin terus bergerak karena insyaallah diminta untuk selalu ikut Foundation Zayed Award,” imbuhnya.

    Megawati menyatakan kesediaannya untuk mengikuti forum tersebut, meskipun menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi.

    Selama menghadiri forum Zayed Award, Megawati berkesempatan bertemu dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara.

    Mereka berdiskusi mengenai berbagai permasalahan global yang saat ini dihadapi umat manusia.

    “Banyak tokoh dari seluruh dunia berkumpul, tetapi masih banyak hal yang harus didiskusikan bersama untuk menjadi sebuah gerakan,” tutur Megawati.

    Ia berharap dapat berkontribusi dalam gerakan bersama tersebut.

    Gelar doktor kehormatan yang diterima Megawati dari PNU ini merupakan yang kesebelas baginya. Berikut daftar gelar doktor honoris causa yang pernah diraih Megawati:

    No. Institusi Pemberi Gelar Tanggal Penganugerahan Bidang Kehormatan
    1 Waseda University of Tokyo, Jepang 29 September 2001 Politik
    2 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia 22 April 2003 Politik
    3 Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan 19 Oktober 2015 Politik
    4 Universitas Padjajaran (UNPAD), Indonesia 25 Oktober 2016 Politik dan Pemerintahan
    5 Universitas Negeri Padang (UNP), Indonesia 27 September 2017 Pendidikan Politik
    6 Mokpo National University, Korea Selatan 16 November 2017 Demokrasi Ekonomi
    7 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia 8 Maret 2018 Politik dan Pemerintahan
    8 Fujian Normal University (FNU), Tiongkok 5 November 2018 Diplomasi Ekonomi
    9 Soka University Japan, Jepang 8 Januari 2020 Kemanusiaan
    10 Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia 2 Oktober 2023 Sosial
    11 Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi 9 Februari 2025 –

    Gelar Profesor Kehormatan Megawati

    Selain gelar doktor kehormatan, Megawati juga telah menerima tiga gelar profesor kehormatan.

    No. Institusi Pemberi Gelar Tanggal Penganugerahan Bidang Kehormatan
    1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Indonesia 11 Juni 2021 Ilmu Kepemimpinan Strategik
    2 Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan 11 Mei 2022 Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif
    3 Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, Uzbekistan 21 September 2024 Pariwisata Berkelanjutan
  • Jakarta: Pejabat PM Inggris Mundur Terkait Skandal Jeffrey Epstein

    Jakarta: Pejabat PM Inggris Mundur Terkait Skandal Jeffrey Epstein

    Jakarta – Kepala Komunikasi Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, Tim Allan, mengundurkan diri. Keputusan ini diambil usai Allan tak kuat menghadapi tekanan terkait bergulatnya pemerintahan Starmer dengan dokumen skandal Jeffrey Epstein.

    Pengunduran diri Allan menyusul Kepala Staf PM Inggris, Morgan McSweeney, yang juga telah lebih dulu mundur. Peristiwa ini terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam.

    “Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri agar tim baru di Downing Street dapat dibentuk,” kata Tim Allan, Senin (9/2/2026), dilansir kantor berita AFP.

    Starmer kini menghadapi desakan dari politisi oposisi agar mundur. Hal ini terkait penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Amerika Serikat.

    Mandelson diketahui tetap menjalin hubungan dengan pelaku kejahatan seksual Epstein, setelah pengusaha AS itu dihukum pada tahun 2008.

    Starmer berjanji tetap menjabat sebagai pemimpin Inggris. Ia bersiap menghadapi anggota parlemen yang marah, karena pemerintahannya terlibat dalam skandal Jeffrey Epstein.

    Perdana Menteri sedang berupaya keras mempertahankan posisinya. Starmer terus menghadapi seruan pengunduran dirinya.

    Dalam pidatonya kepada staf Downing Street, Starmer berjanji untuk “melangkah maju… dengan percaya diri saat kita terus mengubah negara ini,” menurut seorang pejabat pemerintah.

    “Perdana menteri sedang berkonsentrasi pada pekerjaan yang ada,” kata juru bicara resmi Starmer kepada wartawan. Ia menegaskan, pemimpin Partai Buruh itu merasa “optimis.”

    Pergantian Staf Kunci Downing Street

    Meskipun demikian, desas-desus dari anggota parlemen menyebutkan hari-hari Starmer sudah dihitung. Kepergian McSweeney merampas pemimpin Inggris itu dari penasihat terdekatnya.

    McSweeney adalah orang yang membantu Starmer membawa Partai Buruh kembali ke tengah. Ini terjadi setelah ia menggantikan pemimpin sayap kiri Jeremy Corbyn pada tahun 2020.

    Allan mengatakan dalam pernyataan singkat, ia ingin “memungkinkan tim No. 10 yang baru untuk dibangun.” Pernyataan ini merujuk pada kantor perdana menteri di 10 Downing Street.

    Berikut adalah beberapa detail penting mengenai pengunduran diri pejabat dan isu yang melingkupinya:

    Pejabat yang Mundur Jabatan Waktu Pengunduran Diri Isu Terkait
    Tim Allan Kepala Komunikasi PM Inggris Senin, 9 Februari 2026 Skandal Jeffrey Epstein
    Morgan McSweeney Kepala Staf PM Inggris Sebelum 9 Februari 2026 Skandal Jeffrey Epstein
    Peter Mandelson Duta Besar AS (penunjukan) Tidak ada pengunduran diri Hubungan dengan Epstein pasca-hukuman
  • Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Perum Bulog dikabarkan akan melepaskan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertransformasi menjadi badan khusus. Nantinya, Bulog akan langsung berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa rencana strategis ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Transformasi menjadi badan khusus akan memperluas wewenang Bulog secara signifikan. Ahmad menjelaskan, Bulog berpotensi mengendalikan langsung distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako).

    Kontrol ini tidak terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas esensial lainnya seperti telur, minyak goreng, gula, hingga susu dan kedelai.

    “Jadi Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya,” ujar Ahmad saat bicara dalam acara Panen Fest 2026, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Selama ini, peran Bulog sebagai BUMN lebih terfokus pada menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras serta jagung.

    Bulog Mirip Era Orde Baru

    Konsep perubahan status Bulog menjadi badan khusus telah mendapatkan persetujuan dan sedang dibahas di Komisi IV DPR. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung penuh gagasan ini.

    Rencananya, Bulog akan diperbesar wewenangnya, menyerupai Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru.

    “Diharapkan Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu zamannya Bulog-nya Pak Bustanil Arifin,” tegas Ahmad.

    Ahmad menargetkan pengkajian status Bulog sebagai badan khusus dapat diselesaikan tahun 2026. Ia berharap wacana ini bisa segera terwujud.

    “Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud,” katanya.

    Peleburan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Bulog

    Sebagai bagian dari langkah Bulog menjadi badan khusus, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur ke dalam struktur Bulog. Ahmad sempat menjelaskan hal ini sebelumnya.

    Pembahasan peleburan kedua lembaga tersebut telah dilakukan secara internal oleh Komisi IV DPR. Skemanya, dua kedeputian Bapanas akan bergabung ke struktur baru Bulog.

    Deputi yang tersisa akan ditempatkan di Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Jadi konsepnya, rencana dari Bapanas ada dua kedeputian yang akan bergabung ke Bulog. Nanti yang satu deputi lagi bergeser ke Kementan, kembali ke Kementan,” kata Ahmad saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

    Skema Perubahan Status Kelembagaan

    Setelah berubah status menjadi badan, Bulog akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini juga telah dicapai oleh Komisi IV DPR RI.

    Ahmad menerangkan, perubahan status kelembagaan ini akan melalui revisi Undang-Undang Pangan. Proses revisi tersebut kini sedang digodok oleh Komisi IV DPR.

    “Yang mana lembaga beralihnya Bulog nanti jadi lembaga itu adalah kewenangan dari Komisi VI DPR RI, dalam ini yang merancang undang-undangnya. Nanti masuk dalam perubahan undang-undang pangan. Nah sekarang dalam proses penggodokan,” jelas Ahmad.

    Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan Bulog sebagai motor utama.

    Perbandingan Peran Bulog: Dulu dan Sekarang

    Perubahan status Bulog dari BUMN menjadi badan khusus mencerminkan perluasan peran yang signifikan, terutama dalam mengendalikan berbagai komoditas pangan.

    Aspek Bulog sebagai BUMN (sebelumnya) Bulog sebagai Badan Khusus (rencana)
    Status Badan Usaha Milik Negara Badan Khusus
    Pertanggungjawaban Kementerian BUMN Langsung kepada Presiden
    Fokus Komoditas Beras dan Jagung Sembilan bahan pokok (beras, jagung, minyak, gula, telur, susu, kedelai, dll.)
    Wewenang Menjaga ketersediaan dan harga Mengelola dan mengendalikan distribusi serta harga
    Lembaga Terkait Terpisah dari Bapanas Bapanas akan dilebur ke Bulog
  • Prabowo Tegaskan Komitmen Turunkan Harga Pangan Nasional

    Prabowo Tegaskan Komitmen Turunkan Harga Pangan Nasional

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan memastikan harga pangan terjangkau. Komitmen ini disampaikan dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nadhlatul Ulama (NU) yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dia juga memaparkan kebijakan yang mendukung sektor pertanian. Tujuannya adalah mewujudkan swasembada dan pangan murah.

    Salah satu kebijakan utama adalah menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian nasional secara signifikan.

    "Kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani dengan adil dan cukup, dan dengan harga yang kita turunkan," papar Prabowo.

    Hasilnya, swasembada pangan pun dapat terwujud. Cadangan beras di gudang-gudang pemerintah telah menyentuh rekor tertinggi selama Indonesia berdiri.

    "Alhamdulillah, pertama kali dalam sejarah republik kita, cadangan beras kita, di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia," jelas Prabowo.

    Prabowo juga meyakini, Indonesia bakal swasembada jagung dalam waktu dekat. Targetnya adalah semua pangan penting dapat diproduksi di dalam negeri dalam tiga tahun mendatang.

    Target Swasembada Pangan Nasional

    Pemerintah menargetkan seluruh pangan pokok bisa diproduksi mandiri. Capaian swasembada beras 2025 menjadi landasan optimisme ini.

    "Sejak 31 Desember 2025, Indonesia sekarang swasemada beras dan insyaallah sebentar lagi swasembada jagung dan insyaallah dalam 3 tahun lagi kita akan swasemada pangan semuanya ibu-ibu sekalian," pungkas Prabowo.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025. Hal ini terbukti dari keberlimpahan stok awal beras pada 2026.

    Stok tersebut mencapai 12,529 juta ton atau meningkat 203% dalam dua tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pangan pemerintah.

    Berikut adalah perbandingan stok beras awal tahun di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Stok Awal Beras (Juta Ton) Peningkatan (YoY)
    2024 4,134 –
    2025 8,402 49,12%
    2026 12,529 203,05% (vs 2024)

    Stok beras awal tahun 2026 ini meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Ada peningkatan hingga 203,05% terhadap stok awal tahun 2024. Kala itu, stok berada di angka 4,134 juta ton.

    Sementara terhadap stok awal tahun 2025 telah meningkat 49,12%. Karena stok awal 2025 berada di 8,402 juta ton.

  • Presiden Prabowo Soroti Kekayaan Negara Hilang dan Dibawa Lari Oknum ke Luar Negeri

    Presiden Prabowo Soroti Kekayaan Negara Hilang dan Dibawa Lari Oknum ke Luar Negeri

    Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti isu kebocoran kekayaan negara. Menurutnya, banyak aset nasional yang hilang bahkan diam-diam dibawa lari keluar negeri oleh oknum yang tidak memiliki rasa cinta tanah air.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam acara Mujahadah Kubro 1 Abad Nadhlatul Ulama (NU) yang disiarkan virtual, Minggu (8/2/2026).

    Prabowo mengaku setelah menjabat sebagai Presiden, ia mempelajari data, fakta, dan kondisi lapangan mengenai potensi kekayaan Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia dianugerahi karunia kekayaan yang luar biasa.

    Sayangnya, kekayaan negara ini belum dijaga dan dikelola secara optimal. Prabowo menuding para elit yang tidak pandai menjaga kekayaan negara sehingga banyak aset yang lenyap, bahkan diselundupkan ke luar negeri.

    “Ternyata saya menemukan bahwa terlalu banyak kekayaan kita yang tidak berhasil kita jaga, terlalu banyak kekayaan negara yang dicuri, terlalu banyak kekayaan Indonesia yang hilang dari tanah kita, terlalu banyak kekayaan yang dibawa lari ke luar negeri,” tegas Prabowo.

    Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan bangsa yang baik. “Padahal, hanya dengan pengelolaan kekayaan bangsa baru kita bisa sungguh-sungguh sejahtera,” tegasnya lagi.

    Komitmen Pemerintah Lawan Korupsi

    Mantan Purnawirawan TNI itu bertekad bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas untuk menjaga dan mengelola kekayaan negara. Pihaknya tidak akan ragu melawan tindak pidana korupsi, penipuan, serta berbagai manipulasi penggarongan aset nasional.

    “Saya dan pemerintah yang saya pimpin, tidak akan ragu-ragu untuk melawan segala bentuk korupsi, segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penggarongan atas kekayaan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Ia menegaskan komitmennya untuk tidak mundur. “Saya tidak akan ragu-ragu dan saya tidak akan mundur setapak pun,” sebutnya kembali.

    Distribusi kekayaan negara secara adil diyakini dapat memberantas kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa potensi masalah dalam pengelolaan kekayaan negara:

    Aspek Potensi Masalah
    Pengawasan Lemahnya pengawasan terhadap aset negara
    Regulasi Celah hukum yang dimanfaatkan untuk korupsi
    Transparansi Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana
    Akuntabilitas Minimnya pertanggungjawaban pihak terkait

    Prabowo optimis kekayaan negara cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, asalkan dikelola dengan berani, pandai, dan tekad kuat.

    “Apabila kita berani, apabila kita pandai, apabila kita bertekad, insyaallah kekayaan negara kita cukup untuk seluruh rakyat Indonesia hidup dalam keadaan sejahtera,” pungkas Prabowo.