Category: Politik

  • Setahun Luthfi-Yasin Pimpin Jateng: Ekonomi Tumbuh, Komunikasi Publik Jadi Sorotan

    Setahun Luthfi-Yasin Pimpin Jateng: Ekonomi Tumbuh, Komunikasi Publik Jadi Sorotan

    Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) tercatat sebesar 5,37 persen selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Meski demikian, keduanya didorong untuk lebih mengoptimalkan komunikasi melalui media sosial.

    Zulkifli Gayo, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, menyampaikan bahwa kepemimpinan Luthfi-Yasin menunjukkan hasil positif berdasarkan delapan indikator utama. Pemaparan kinerja ini disampaikan di Kantor Pemprov Jateng pada Senin (23/2/2026).

    Delapan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan tersebut meliputi tingkat kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, indeks integritas nasional, indeks demokrasi Indonesia, otonomi fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, dan tingkat pengangguran terbuka.

    Zulkifli menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2025, mencapai 5,37 persen. Meskipun berada di bawah DIY dan Banten, perekonomian Jawa Tengah termasuk dalam 10 besar terbaik di antara 38 provinsi. Inflasi juga terkendali di angka 2,72 persen.

    Realisasi investasi mencapai Rp 88,5 triliun, meningkat 28,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Zulkifli mengklaim bahwa pertumbuhan investasi ini merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa secara persentase, dengan serapan tenaga kerja mencapai 418 ribu orang.

    Pada indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,78 persen menjadi 4,66 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Zulkifli mengakui bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, dengan Jateng berada di urutan kedua setelah DIY.

    Intervensi yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan meliputi pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa, program sekolah kemitraan, dan pembangunan unit sekolah baru di kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK.

    Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 85,84, masih dalam target yang ditetapkan (85,81-89,07). Otonomi fiskal daerah juga tercapai, berada di angka 63,01 persen dari target 63 persen.

    Satu indikator yang belum mencapai target adalah Indeks Integritas Nasional, yang berada di angka 75,38, di bawah target 80,97.

    Wakil Ketua DPRD Jateng, Muhammad Saleh, menekankan bahwa penilaian terhadap gubernur didasarkan pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian indikator dalam RPJMD menjadi ukuran formal keberhasilan.

    Saleh juga menyinggung kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan Pemprov Jateng. Menurutnya, respons Gubernur Luthfi terhadap aspirasi masyarakat terkait pajak menunjukkan sikap yang demokratis.

    Tantangan ke depan, menurut Saleh, adalah pemerataan dampak pembangunan antarwilayah dan menjaga capaian indikator hingga akhir periode lima tahun. Ia mengingatkan bahwa RPJMD Jateng memiliki dua spirit utama: menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industrialistik dan lumbung pangan.

    Saleh juga menyoroti pentingnya komunikasi publik di era media sosial. Ia menyarankan agar pencapaian berbasis data dikomunikasikan melalui media sosial agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Kehadiran Luthfi saat meninjau perbaikan jalan dan penanganan bencana merupakan contoh kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat.

    "Kriteria dalam menilai kepemimpinan itu bukan hanya berbasis data, tapi juga ada aspek humanisme," ujarnya.

    Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menilai bahwa capaian berbasis angka belum tentu sejalan dengan persepsi publik. Ia menyoroti potensi kesenjangan komunikasi antara kinerja birokrasi dan persepsi masyarakat.

    NHS mengingatkan Luthfi-Yasin tentang pentingnya komunikasi publik yang efektif melalui media sosial, tanpa terjebak pada glorifikasi berlebihan. Ia berpendapat bahwa Luthfi cenderung "ramai ing gawe, sepi ing pamrih" (fokus bekerja, tidak mencari pujian), yang baik namun perlu diimbangi dengan komunikasi yang lebih efektif.

    "Sayang sekali ketika begitu baik bekerja, tetapi tidak dilihat," kata NHS.

  • Anak Riza Chalid Terancam 18 Tahun Penjara, Jaksa Tolak Pleidoi

    Anak Riza Chalid Terancam 18 Tahun Penjara, Jaksa Tolak Pleidoi

    Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat untuk menolak nota pembelaan atau pleidoi Muhamad Kerry Adrianto Riza, anak dari buron Riza Chalid, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Permohonan ini disampaikan dalam replik yang dibacakan pada Senin (23/2/2026).

    Jaksa Triyana Setia Putra menyatakan, "(Memohon majelis hakim) menolak nota pembelaan atau pledoi terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa." JPU juga meminta hakim untuk menerima seluruh dalil yang tertuang dalam replik tersebut.

    Dalam surat tuntutan, jaksa tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan pidana 18 tahun penjara kepada Kerry. Jaksa menilai Kerry telah mencampuradukkan informasi di luar persidangan dengan surat dakwaan yang telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

    Menurut jaksa, surat dakwaan menguraikan perbuatan Kerry yang bersekongkol dengan terdakwa lain dalam pengaturan pengadaan sewa tiga kapal milik PT Jenggala Maritim Nusantara (PT JMN), serta persekongkolan dalam kerja sama sewa terminal bahan bakar minyak PT OTM bersama Dimas, Gading, dan Riza Chalid.

    Rangkaian dugaan perbuatan Kerry juga telah diuraikan secara detail dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, jaksa meminta majelis hakim untuk mengesampingkan seluruh dalil pembelaan yang diajukan Kerry.

    Menanggapi pembelaan Kerry yang menyatakan tidak ada perintah, intervensi, aliran dana, niat jahat, maupun manfaat ekonomi dari pengadaan sewa kapal, jaksa menilai dalil tersebut hanyalah pernyataan subjektif terdakwa.

    Dalam tuntutannya, JPU meyakini Muhamad Kerry Adrianto Riza bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan.

    Selain itu, Kerry juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 13.405.420.003.854 (13,4 triliun). Jaksa menilai perbuatan Kerry tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar.

    Jaksa menyakini Kerry melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf C UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 UU Tipikor.

  • Revisi UU Ketenagakerjaan Masuk Prioritas DPR Setelah Masa Reses

    Revisi UU Ketenagakerjaan Masuk Prioritas DPR Setelah Masa Reses

    DPR RI berencana memulai pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan pada masa sidang berikutnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan komitmen DPR untuk melibatkan partisipasi publik secara luas dalam proses legislasi ini.

    Menurut Dasco, pembahasan akan dimulai setelah DPR memasuki masa sidang usai reses. Saat ini, DPR sedang dalam masa reses yang berlangsung sejak 19 Februari hingga 19 Maret.

    "Ya, kalau untuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya pikir nanti setelah masuk masa sidang," ujar Dasco kepada wartawan pada Senin (23/2/2026).

    Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa setelah masa reses berakhir dan melewati libur Lebaran, DPR akan menjalankan serangkaian proses awal revisi UU Ketenagakerjaan. Langkah awal ini akan ditandai dengan menjaring partisipasi publik di DPR.

    Dasco juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses revisi ini. DPR berencana membentuk tim bersama federasi serikat buruh dan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan. "Setelah itu kemudian baru kami sudah sepakat melalui Rapim kemarin sebelum reses, bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan dengan menggelar partisipasi publik di DPR," sambungnya.

    Pembentukan tim bersama federasi serikat buruh serta serangkaian pertemuan, menjadi wujud keseriusan DPR dalam menampung aspirasi dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait revisi UU Ketenagakerjaan ini.

  • Kejati Jatim Lantik 5 Kajari Baru, Ini Pesan Penting yang Disampaikan

    Kejati Jatim Lantik 5 Kajari Baru, Ini Pesan Penting yang Disampaikan

    Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) baru saja melaksanakan pelantikan terhadap lima Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayahnya. Pelantikan ini berlangsung di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim, Senin (23/2/2026).

    Kelima Kajari yang menduduki jabatan baru tersebut adalah Tri Anggoro Mukti sebagai Kajari Surabaya, Komaidi sebagai Kajari Kota Madiun, Sabrul Iman sebagai Kajari Magetan, Mochamad Iqbal sebagai Kajari Sampang, dan Yenita Sari sebagai Kajari Jember.

    Kepala Kejati Jatim, Agus Sahat, menekankan bahwa jabatan yang diemban merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah. Ia meminta para Kajari yang baru dilantik untuk lebih responsif dan solutif dalam menghadapi permasalahan hukum di daerah masing-masing. Selain itu, pemetaan persoalan hukum juga menjadi perhatian utama.

    Agus Sahat menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para Kajari. "Saudara harus mampu memimpin, menggerakkan, dan mengawasi kinerja seluruh jajaran dengan penuh keteladanan dan integritas. Hadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, serta responsif," ujarnya usai upacara pelantikan.

    Lebih lanjut, Agus juga mengingatkan tentang pentingnya menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Ia juga menekankan perlunya menghindari segala bentuk penyimpangan serta memperkuat pengawasan internal. Pembangunan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja terukur juga menjadi salah satu poin penting yang ditekankan.

    Mutasi dan promosi ini, menurut Agus, merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk memperkuat kinerja dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.

  • RUU PPRT: DPR Intensifkan Partisipasi Publik Mulai 5 Maret 2026

    RUU PPRT: DPR Intensifkan Partisipasi Publik Mulai 5 Maret 2026

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengintensifkan penerimaan partisipasi publik terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mulai 5 Maret 2026. Proses ini akan berlangsung hingga tahap pembahasan resmi RUU tersebut.

    Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa RUU PPRT saat ini masih dalam tahap pengumpulan masukan dari masyarakat. "RUU PPRT pada saat-saat kemarin sudah masuk masih dalam tahap menerima partisipasi publik, dan itu akan terus dilakukan," ujarnya kepada wartawan pada Senin (23/2/2026).

    Dasco menambahkan bahwa DPR telah berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, terutama pada momentum May Day tahun lalu. Diskusi tersebut menghasilkan masukan penting mengenai perlindungan yang lebih komprehensif bagi PPRT.

    "Kami pada saat May Day tahun lalu kerap berdiskusi dengan Pak Said Iqbal dari KSPI, di mana kemudian mendapatkan masukan bahwa dalam Undang-Undang itu lebih banyak menekankan perlindungan kepada PPRT. Nah, sehingga itu yang digodok," jelas Dasco.

    Lebih lanjut, Dasco menekankan pentingnya pengkajian mendalam terhadap RUU PPRT karena cakupannya yang luas. Menurutnya, penyusunan RUU ini harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan partisipasi publik yang luas. "Saya pikir karena Undang-Undang PPRT ini juga meliputi berbagai aspek yang mesti diperhatikan, sehingga partisipasi publiknya harus banyak dan kemudian dikaji dengan mendalam dan pembahasannya dengan cermat," pungkasnya.

  • Saksi GOTO: Tak Ada Bukti Transfer Rp 809 Miliar ke Nadiem Makarim dalam Dokumen Hukum

    Saksi GOTO: Tak Ada Bukti Transfer Rp 809 Miliar ke Nadiem Makarim dalam Dokumen Hukum

    Dalam sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), RA Koesoemohadiani, memberikan kesaksian penting. Ia menyatakan tidak menemukan adanya dokumen hukum yang mendasari transaksi senilai Rp 809 miliar yang dikaitkan dengan Nadiem Makarim.

    Koesoemohadiani menyampaikan hal tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/2/2026). Pertanyaan terkait aliran dana ini muncul dari pengacara Nadiem Makarim, Dodi S Abdulkadir.

    "Kalau dari dokumen hukum, itu tidak ada dokumen yang melandasi transaksi Rp 809 miliar antara PT AKAB (PT Aplikasi Karya Anak Bangsa) dengan Pak Nadiem ataupun PT Gojek Indonesia dengan Pak Nadiem," jelas Koesoemohadiani. Ia menambahkan, pertanyaan lebih detail mengenai aliran dana sebaiknya ditujukan kepada bagian keuangan.

    Selanjutnya, Dodi Abdulkadir mengalihkan pertanyaan kepada Group Head of Finances and Accounting GOTO, Adesty Kamelia Usman, yang juga hadir sebagai saksi. Adesty menjelaskan bahwa terdapat transaksi Rp 809 miliar dari PT AKAB ke PT Gojek pada 13 Oktober 2021 sebagai pembayaran pengambil bagian saham. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke PT AKAB sebagai pembayaran utang. Adesty menegaskan, tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada Nadiem Makarim.

    "Jadi kalau saya lihat dari rekening koran PT Gojek Indonesia dan rekening koran PT AKAB, itu saya bisa lihat ada pembayaran dari PT AKAB ke PT Gojek Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2021 untuk pengambil bagian saham. Dan pada hari yang sama, uang itu ditransfer kembali ke PT AKAB sebagai pembayaran utang. Jadi tidak ada pembayaran ke Bapak Nadiem," terang Adesty.

    Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek. Proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun. Sebelumnya, eksepsi yang diajukan Nadiem telah ditolak oleh hakim, dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

  • PDIP Klarifikasi Isu DPR Setujui Penutupan Minimarket Demi Koperasi Desa

    PDIP Klarifikasi Isu DPR Setujui Penutupan Minimarket Demi Koperasi Desa

    Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai persetujuan DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menutup jaringan ritel modern atau minimarket, dengan tujuan memberikan dukungan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Isu ini muncul karena minimarket dianggap sebagai pesaing bagi Kopdes.

    Sekretaris F-PDIP DPR RI, Dolfie O.F.P, menyampaikan bahwa tidak ada persetujuan resmi dari Ketua DPR RI terkait penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa. Penjelasan ini sekaligus membantah narasi yang menyebut Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyetujui rencana tersebut.

    Menurut Dolfie, isu ini merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, beberapa waktu lalu. Namun, respons yang diberikan Komisi V DPR RI terhadap isu yang disampaikan Mendes PDT Yandri masih bersifat lisan.

    Dolfie menjelaskan bahwa rapat kerja dengan Mendes PDT sebenarnya berlangsung pada November 2025. Saat itu, Mendes PDT menyampaikan perlunya menghentikan ekspansi minimarket demi kelancaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Respons anggota dewan, menurut Dolfie, belum menjadi keputusan resmi rapat kerja Komisi V DPR RI.

    "Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi," ungkap Dolfie.

    F-PDIP menegaskan akan selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program Pemerintah, dan hajat hidup rakyat. Termasuk, kata Dolfie, dalam hal penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.

    "Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data," tutur Dolfie.

    Lebih lanjut, F-PDIP menekankan bahwa setiap kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha secara menyeluruh.

  • Polemik Alumni LPDP Pamer Paspor Asing: Nasionalisme Luntur atau Pemerintah yang Kurang Perhatian?

    Polemik Alumni LPDP Pamer Paspor Asing: Nasionalisme Luntur atau Pemerintah yang Kurang Perhatian?

    Reaksi keras publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumni penerima beasiswa LPDP, mencuat setelah video unggahannya di media sosial viral. Dalam video tersebut, Dwi memamerkan paspor kewarganegaraan asing milik anaknya, disertai pernyataan yang dianggap tidak mencerminkan nasionalisme.

    Kritik dan kecaman yang membanjir memaksa Dwi untuk menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Imbasnya, suami Dwi, yang juga penerima beasiswa LPDP, turut dipanggil oleh pemerintah terkait kewajibannya sebagai penerima beasiswa yang belum diselesaikan.

    Menurut Boy Anugerah, Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI, fenomena semacam ini sebenarnya bukan hal baru di kalangan mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. "Bedanya, Dwi bertindak di luar kontrol dan cenderung tidak memikirkan konsekuensi dari ucapan dan sikapnya," ujarnya.

    Kecenderungan mahasiswa Indonesia, terutama yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan Eropa, untuk enggan kembali ke tanah air dengan berbagai alasan menjadi perhatian. Alasan-alasan tersebut meliputi keinginan untuk berkarir di luar negeri, pendapatan yang lebih baik, serta iklim politik dan sosial budaya yang dianggap lebih kondusif. Bahkan, beberapa di antaranya memilih untuk berganti kewarganegaraan.

    Pemerintah perlu mencermati fenomena ini dengan serius. Kasus seperti ini berpotensi menjadi masalah besar di kemudian hari. Dari sudut pandang sosial ekonomi, hal ini mencerminkan ketidaksiapan sebagian warga negara Indonesia yang belajar di luar negeri untuk menghadapi perbedaan budaya dan ekonomi.

    Perbedaan PDB per kapita antara negara-negara Eropa dan Indonesia menjadi salah satu faktor pemicu. Negara-negara Eropa dengan PDB per kapita rata-rata 40 ribu USD menawarkan kualitas pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak, didukung fasilitas canggih dan sistem meritokrasi. Sementara itu, Indonesia memiliki PDB per kapita sebesar 5 ribu USD, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara Eropa.

    Kesenjangan ini seringkali membuat mahasiswa Indonesia merasa terkesan dengan kemajuan dan kecanggihan dunia Barat. Keunggulan-keunggulan tersebut kemudian dibandingkan dengan berbagai kesulitan di tanah air, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, sistem kerja yang belum sepenuhnya meritokratis, birokrasi yang belum menerapkan good and clean governance, serta proses pengambilan kebijakan yang belum mengakomodasi kaum terdidik.

    Rumpang nilai budaya dan kesejahteraan ini menjadi alasan utama bagi sebagian mahasiswa untuk tidak kembali ke Indonesia, bahkan beralih kewarganegaraan. Faktor lain seperti bertemu jodoh dan menikah dengan warga negara asing juga turut memengaruhi keputusan tersebut.

    Dari perspektif politik, kasus Dwi Sasetyaningtyas mencerminkan pudarnya nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia. Nasionalisme dianggap semakin langka, digantikan oleh pragmatisme dan materialisme.

    Nasionalisme yang dibangun pada masa revolusi fisik berdasarkan prinsip senasib sepenanggungan akibat kolonialisme dan imperialisme sulit terbentuk di era modern. Arus globalisasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan Pancasila menjadi penyebab utama melemahnya nasionalisme bangsa Indonesia.

    Boy Anugerah menekankan pentingnya menengok kembali pemikiran Tan Malaka. Tan Malaka mendorong pelajar Indonesia untuk belajar dari Barat, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan rasionalitas, tetapi menolak untuk menjadi pengikut Barat secara buta.

    Tan Malaka menyarankan agar pelajar Indonesia menjadi "murid dari Timur yang cerdas" yang mengambil keunggulan dunia Barat untuk perjuangan bangsa Indonesia. Ilmu pengetahuan Barat harus dimanfaatkan untuk memodernisasi Indonesia tanpa kehilangan jati diri.

    Menurut Tan Malaka, yang perlu diambil dari dunia Barat adalah ilmu pengetahuannya, bukan budayanya. Jika budaya Barat diadopsi tanpa saringan, bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri dan melupakan nasionalisme.

    Kasus Dwi dan mahasiswa Indonesia lainnya yang belajar di Barat menunjukkan bahwa mereka terjebak dalam pengaguman dan peniruan Barat, bukan sebagai murid cerdas yang mengambil ilmu untuk membangun negara. Mereka mengadopsi budaya Barat tanpa mempertimbangkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

    Meskipun Indonesia memiliki kekurangan dari sisi politik dan ekonomi, hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk meninggalkan tanah air. Sikap Dwi memang patut dikritisi, namun menyalahkannya secara berlebihan bukanlah sikap yang bijak. Pemerintah perlu menjadikan kasus ini sebagai otokritik untuk memperbaiki kebijakan dan layanan bagi warga negara.

    Membangun kembali nasionalisme mungkin kurang menarik dibandingkan pembangunan infrastruktur, tetapi nasionalisme adalah modal dasar untuk menjadi negara yang kuat, maju, dan besar. Pemerintah perlu kembali pada mandat Pancasila untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika mandat tersebut terpenuhi, kasus seperti yang dialami Dwi mungkin tidak akan terjadi.

  • DPR RI Desak Penguatan Sistem Perlindungan Anak Usai Kasus Kekerasan di Sukabumi

    DPR RI Desak Penguatan Sistem Perlindungan Anak Usai Kasus Kekerasan di Sukabumi

    Kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian NS (12), seorang remaja di Sukabumi, Jawa Barat, memicu perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan duka cita mendalam atas kejadian tersebut dan menekankan perlunya penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

    Singgih menilai tragedi ini sebagai gambaran bahwa negara wajib hadir untuk melindungi setiap anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan, terutama di lingkungan terdekat mereka. “Saya menyampaikan duka cita yang mendalam. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Negara wajib hadir memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan terdekatnya sendiri,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

    Menanggapi kasus di Sukabumi, Singgih Januratmoko mendesak pemerintah untuk memperkuat sistem early warning dan rapid response terhadap laporan kekerasan dalam keluarga. Ia juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan peran dinas sosial, puskesmas, dan aparat keamanan dalam menangani anak-anak yang berisiko menjadi korban kekerasan.

    Selain itu, Singgih mengusulkan penyediaan layanan psikologis gratis bagi anak-anak korban kekerasan dan keluarga di seluruh daerah. Menurutnya, sosialisasi hak anak dan pola asuh yang positif perlu diperluas hingga tingkat desa/kelurahan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan domestik.

    Singgih juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam kasus ini. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian NS. Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah, termasuk penguatan sistem deteksi dini di lingkungan sekolah, masyarakat, dan fasilitas kesehatan.

    Singgih menambahkan, program pembinaan keluarga juga perlu diperluas dengan memberikan edukasi mengenai pola asuh yang sehat dan berperspektif perlindungan anak. “Kami juga akan melihat dan mengevaluasi implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, agar lebih tegas dalam pencegahan dan sanksi kekerasan terhadap anak,” tuturnya.

    Kasus yang menjadi sorotan ini bermula ketika ayah kandung korban, Anwar Satibi (38), dihubungi oleh istrinya dan diminta segera pulang ke rumah. Saat itu, Anwar sedang bekerja di Kota Sukabumi.

    Hasil autopsi yang dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi mengungkapkan adanya luka bakar di sejumlah bagian tubuh korban. Kombes Carles Siagian, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara, menjelaskan,

  • KEK Kura-Kura Bali Diduga Langgar Aturan, DPRD Bali Soroti Pemanfaatan Ruang

    KEK Kura-Kura Bali Diduga Langgar Aturan, DPRD Bali Soroti Pemanfaatan Ruang

    Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar, menjadi sorotan DPRD Bali. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), dewan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola.

    Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengungkapkan bahwa indikasi pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan kawasan. Selain itu, manfaat proyek bagi daerah dan masyarakat sekitar juga dinilai belum jelas.

    Supartha menegaskan, status KEK tidak bisa menjadi alasan untuk menabrak aturan. "Undang-undang hampir semua yang terkait itu ada di belakangnya. Itu tidak boleh ditabrak," ujarnya dalam RDP yang digelar di kantor DPRD Bali, Senin (23/2/2026).

    PT BTID melalui Head Legal, Yossy Sulistyorini, menanggapi tudingan tersebut. Yossy mengklaim bahwa penetapan Kura-Kura Bali sebagai KEK telah melalui proses panjang dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. "Dalam pengembangan KEK Kura Kura Bali, kami senantiasa berupaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya.

    Yossy menambahkan, KEK Kura Kura Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menetapkan suatu kawasan sebagai KEK tanpa kajian yang komprehensif. "Tidak mungkin pemerintah menetapkan kawasan ekonomi khusus tanpa proses kerja yang sangat panjang dan komprehensif untuk memastikan lokasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada," jelasnya.

    Dalam RDP tersebut, BTID juga memberikan klarifikasi terkait proses tukar-menukar kawasan hutan. Mereka menjelaskan bahwa lahan yang disetujui adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 62,14 hektare, dimana hanya 4 ha yang memiliki vegetasi mangrove, dan sisanya area berair.

    Selain isu tata ruang, Pansus TRAP juga menyoroti rencana pembangunan marina internasional oleh BTID. I Made Supartha mempertanyakan manfaat yang akan didapatkan masyarakat sekitar dari proyek tersebut. "Apa yang didapatkan masyarakat? Apa kompensasinya? Itu yang perlu dijelaskan," ujarnya.

    Supartha menekankan bahwa proyek ini tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja dan dampak ekonomi. Ia mengingatkan, "Jangan sampai proyek besar berjalan, tapi manfaat langsung bagi masyarakat tidak jelas."