Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Jateng) tercatat sebesar 5,37 persen selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Meski demikian, keduanya didorong untuk lebih mengoptimalkan komunikasi melalui media sosial.
Zulkifli Gayo, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, menyampaikan bahwa kepemimpinan Luthfi-Yasin menunjukkan hasil positif berdasarkan delapan indikator utama. Pemaparan kinerja ini disampaikan di Kantor Pemprov Jateng pada Senin (23/2/2026).
Delapan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan tersebut meliputi tingkat kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, indeks integritas nasional, indeks demokrasi Indonesia, otonomi fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, dan tingkat pengangguran terbuka.
Zulkifli menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jateng terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2025, mencapai 5,37 persen. Meskipun berada di bawah DIY dan Banten, perekonomian Jawa Tengah termasuk dalam 10 besar terbaik di antara 38 provinsi. Inflasi juga terkendali di angka 2,72 persen.
Realisasi investasi mencapai Rp 88,5 triliun, meningkat 28,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Zulkifli mengklaim bahwa pertumbuhan investasi ini merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa secara persentase, dengan serapan tenaga kerja mencapai 418 ribu orang.
Pada indikator sosial, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,78 persen menjadi 4,66 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Zulkifli mengakui bahwa tingkat kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, dengan Jateng berada di urutan kedua setelah DIY.
Intervensi yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan meliputi pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa, program sekolah kemitraan, dan pembangunan unit sekolah baru di kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK.
Indeks Demokrasi Indonesia mencapai 85,84, masih dalam target yang ditetapkan (85,81-89,07). Otonomi fiskal daerah juga tercapai, berada di angka 63,01 persen dari target 63 persen.
Satu indikator yang belum mencapai target adalah Indeks Integritas Nasional, yang berada di angka 75,38, di bawah target 80,97.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Muhammad Saleh, menekankan bahwa penilaian terhadap gubernur didasarkan pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pencapaian indikator dalam RPJMD menjadi ukuran formal keberhasilan.
Saleh juga menyinggung kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor yang dikeluarkan Pemprov Jateng. Menurutnya, respons Gubernur Luthfi terhadap aspirasi masyarakat terkait pajak menunjukkan sikap yang demokratis.
Tantangan ke depan, menurut Saleh, adalah pemerataan dampak pembangunan antarwilayah dan menjaga capaian indikator hingga akhir periode lima tahun. Ia mengingatkan bahwa RPJMD Jateng memiliki dua spirit utama: menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industrialistik dan lumbung pangan.
Saleh juga menyoroti pentingnya komunikasi publik di era media sosial. Ia menyarankan agar pencapaian berbasis data dikomunikasikan melalui media sosial agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Kehadiran Luthfi saat meninjau perbaikan jalan dan penanganan bencana merupakan contoh kepemimpinan yang hadir di tengah masyarakat.
"Kriteria dalam menilai kepemimpinan itu bukan hanya berbasis data, tapi juga ada aspek humanisme," ujarnya.
Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini (NHS), menilai bahwa capaian berbasis angka belum tentu sejalan dengan persepsi publik. Ia menyoroti potensi kesenjangan komunikasi antara kinerja birokrasi dan persepsi masyarakat.
NHS mengingatkan Luthfi-Yasin tentang pentingnya komunikasi publik yang efektif melalui media sosial, tanpa terjebak pada glorifikasi berlebihan. Ia berpendapat bahwa Luthfi cenderung "ramai ing gawe, sepi ing pamrih" (fokus bekerja, tidak mencari pujian), yang baik namun perlu diimbangi dengan komunikasi yang lebih efektif.
"Sayang sekali ketika begitu baik bekerja, tetapi tidak dilihat," kata NHS.









