Category: Politik

  • DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    DPR RI Terima Surpres Bahas RUU Kepulauan dan Pertimbangan Calon Dubes

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang berisi permohonan pertimbangan calon duta besar (dubes) dari negara-negara sahabat untuk Indonesia.

    Selain itu, DPR juga menerima Surpres terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepulauan. Hal ini diumumkan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang memimpin rapat, membacakan sejumlah Surpres yang telah diterima oleh lembaga legislatif tersebut.

    Salah satu Surpres, dengan Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, berisi permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari berbagai negara untuk Republik Indonesia.

    “Nomor R 03 tanggal 15 Januari 2026, hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara untuk Republik Indonesia,” kata Saan.

    Saan Mustopa menjelaskan bahwa surat-surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

    DPR juga telah menerima Surpres mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk pembahasan RUU Perkoperasian.

    “Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti, dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

    Pembahasan Calon Duta Besar Negara Sahabat

    Setelah rapat paripurna, Saan Mustopa menjelaskan bahwa calon duta besar yang dimaksud berasal dari negara lain yang diajukan untuk disetujui bertugas di Indonesia.

    Namun, terkait jumlah negara sahabat yang mengajukan calon dubes, Saan menyatakan akan dirapatkan terlebih dahulu.

    “Ini bukan dubes kita yang ke negara luar ya, ini di negara sahabat, negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia,” kata Saan.

    “Jadi, nanti saya cek dulu ada berapa negara sahabat yang mau nanti dirapat-konsultasikan,” tambahnya.

    Saan Mustopa menegaskan, bahwa pembahasan ini khusus untuk duta besar dari negara sahabat yang akan ditempatkan di Indonesia, bukan sebaliknya.

    “Jadi bukan yang dari Indonesia ke luar negeri tapi yang negara sahabat yang akan menjadi duta besar di Indonesia,” jelasnya.

    Berikut rincian Surpres yang diterima DPR RI:

    Nomor Surpres Tanggal Perihal
    R 03 15 Januari 2026 Permohonan Pertimbangan Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara-negara untuk RI
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Kepulauan
    Tidak Disebutkan Tidak Disebutkan Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Pembahasan RUU tentang Perkoperasian
  • Pesawat Pengintai AS Bolak-balik Dekat Iran, Ketegangan Meningkat di Teluk Persia

    Pesawat Pengintai AS Bolak-balik Dekat Iran, Ketegangan Meningkat di Teluk Persia

    Pesawat pengintai maritim P-8A Poseidon milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) terdeteksi terbang bolak-balik di dekat Iran sepanjang pekan ini. Pergerakan ini terjadi bersamaan dengan pengerahan aset militer AS secara besar-besaran ke kawasan Timur Tengah, khususnya di dekat Iran.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan pada akhir Januari bahwa "armada besar" dan kapal-kapal "sangat besar, sangat kuat" tengah berlayar menuju Iran. Trump berharap aset militer ini tidak perlu digunakan, meskipun ia mempertimbangkan serangan terhadap Teheran.

    AS telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta tiga kapal perusak rudal, yaitu USS Frank E Petersen Jr, USS Michael Murphy, dan USS Spruance, ke Laut Arab pada akhir Januari. Pengerahan ini menyusul peningkatan ketegangan dengan Iran. Dua kapal perang terdeteksi berlayar dekat Selat Hormuz, sementara satu kapal lainnya berada di Laut Merah.

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu (8/2) mengakui pengerahan kekuatan militer AS di kawasan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa "Pengerahan militer mereka di kawasan itu tidak membuat kami takut."

    Informasi dari open source intelligence (OSINT) Flightradar23, yang dikutip NDTV dan airforce-technology.com pada Selasa (10/2/2026), mengungkapkan aktivitas P-8A Poseidon. Pesawat Angkatan Laut AS itu terbang berulang kali pada rute yang sama, berpatroli di wilayah maritim antara Bahrain dan Uni Emirat Arab.

    Kedua negara ini terletak di sebelah selatan daratan Iran. Data OSINT menunjukkan upaya militer AS untuk memantau Teluk Persia, yang juga berada di selatan Iran.

    Aset Militer AS yang Dikerahkan Lokasi/Area Operasi
    P-8A Poseidon Antara Bahrain dan Uni Emirat Arab (Teluk Persia)
    KC-135 Stratotanker Dekat Iran
    USS Abraham Lincoln (Kapal Induk) Laut Arab
    USS Frank E Petersen Jr (Kapal Perusak) Dekat Selat Hormuz
    USS Michael Murphy (Kapal Perusak) Dekat Selat Hormuz
    USS Spruance (Kapal Perusak) Laut Merah

    Selain P-8A Poseidon, pesawat KC-135 Stratotanker, yang berfungsi sebagai pengisi bahan bakar di udara, juga terdeteksi terbang sebentar di dekat Iran. Pergerakan pesawat KC-135 ini dinilai tidak biasa.

    Misi Intelijen dan Pedoman Baru

    Patroli pesawat pengintai maritim seperti P-8A Poseidon mengindikasikan persiapan misi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR). Misi semacam ini biasanya mendahului operasi militer.

    P-8A Poseidon adalah pesawat patroli dan pengintaian maritim multi-misi Angkatan Laut AS. Pesawat ini mampu melakukan peperangan antikapal selam jarak jauh, peperangan antipermukaan, dan ISR.

    Terdeteksinya pesawat pengintai maritim ini hampir bersamaan dengan langkah otoritas AS merilis pedoman baru pada Senin (9/2). Pedoman tersebut ditujukan bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran krusial untuk pasokan minyak Timur Tengah.

    Dalam pedoman barunya, Otoritas Maritim pada Departemen Transportasi AS menyarankan kapal-kapal komersial berbendera AS untuk berlayar sejauh mungkin dari perairan teritorial Iran. Mereka juga diimbau untuk secara verbal menolak permintaan izin pasukan Iran untuk naik ke kapal, jika diminta.

    "Disarankan agar kapal-kapal komersial berbendera AS yang melintasi perairan ini tetap sejauh mungkin dari perairan teritorial Iran, tanpa membahayakan keselamatan navigasi," demikian bunyi pedoman terbaru AS tersebut.

  • DPR RI Kunjungi Nusakambangan, Awasi Pembinaan Napi Produsen Pupuk Organik

    DPR RI Kunjungi Nusakambangan, Awasi Pembinaan Napi Produsen Pupuk Organik

    Rombongan Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kunjungan ini fokus pada pengawasan pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

    Para legislator itu meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Pengolahan Pupuk Organik Nusakambangan. Di sana, lima narapidana terlihat sedang mengayak dan mengaduk kotoran hewan untuk diolah menjadi pupuk.

    "Pupuk organik ini bahan dasarnya adalah kotoran sapi, domba, kelelawar dan ayam," kata pendamping BLK Pengolahan Pupuk Organik Nusakambangan, Agustina Setyaningrum kepada rombongan Komisi XIII, di lokasi pada Selasa (10/2/2026).

    Rombongan Komisi XIII dipimpin oleh Ketua Willy Aditya dan Wakil Ketua Dewi Asmara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto turut mendampingi kunjungan ini.

    Turut hadir Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Mashudi, Kakanwil Ditjenpas Kemenimipas Jateng Mardi Santoso, dan Koordinator UPT Pemasyarakatan Nusakambangan Irfan.

    Agustina Setyaningrum, peneliti dari Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, mengungkapkan inovasi baru dalam pembuatan pupuk. Mereka berhasil menemukan formula yang mengurangi bau menyengat dari pupuk kandang.

    "Sekarang sudah ada progress hasil temuan inovasi baru dari kami, cairan aktivator dari jeroan sapi untuk mengolah kompos lebih cepat," terang Agustina.

    Menurut Agustina, aktivator tersebut mempercepat proses pengomposan. Hal ini memangkas waktu fermentasi hingga kurang dari 21 hari, sekaligus mengatasi pencemaran lingkungan akibat bau kompos.

    Sejumlah legislator sempat membaui cairan pupuk dari botol. Mereka menyatakan cairan tersebut berbau seperti tape, tanpa aroma kotoran hewan yang menyengat.

    "Segini berapa harganya?" tanya anggota Komisi XIII Edison Sitorus kepada Agustina, sambil menunjuk pupuk kompos kemasan 3 kg.

    "(Harga pupuk) 27 ribu rupiah, Bapak, karena dari kotoran kelelawar. Harganya lebih tinggi dari pupuk kohe ayam, sapi dan dan domba karena bahannya terbatas, dan proses mengambilnya susah. Kualitasnya juga sangat baik untuk tanaman ketahanan pangan," jelas Agustina kepada Edison.

    Produk Pupuk Napi Berhasil Dipasarkan

    Agustina menuturkan, pupuk buatan narapidana dengan formulasi tim akademisi Unsoed telah diujicobakan pada tanaman sayur kangkung. Hasilnya, kangkung yang dipanen memiliki ukuran jumbo.

    "Untuk pupuk karena untuk tanaman ketahanan pangan, misal kangkung lebih jumbo-jumbo. Kemarin sekali expo (pameran) di Unsoed, (produk BLK Pengolahan Pupuk Organik Nusakambangan) laku 500 kg di Unsoed," ujar Agustina.

    Produk pupuk organik BLK Nusakambangan dipasarkan secara online. Pemesanan masih terbatas di wilayah Cilacap dan sekitarnya.

    Legislator Komisi XIII yang Hadir

    Kunjungan ini diikuti oleh beberapa legislator Komisi XIII. Mereka meninjau langsung aktivitas di BLK FABA dan BLK Pengolahan Pupuk Organik.

    Nama Legislator Jabatan
    Willy Aditya Ketua Komisi XIII
    Dewi Asmara Wakil Ketua Komisi XIII
    Marinus Gea Anggota Komisi XIII
    Rapidin Simbolon Anggota Komisi XIII
    Maruli Siahaan Anggota Komisi XIII
    Prana Putra Soh E Anggota Komisi XIII
    Yanuar Arif Wibowo Anggota Komisi XIII
    Mafirion Anggota Komisi XIII
    Edison Sitorus Anggota Komisi XIII
    Raja Faisal Anggota Komisi XIII
  • PKS Tetap Santai Hadapi Dukungan Dua Periode Prabowo di Jakarta

    PKS Tetap Santai Hadapi Dukungan Dua Periode Prabowo di Jakarta

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak khawatir meski sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan dua periode untuk Presiden Prabowo Subianto. PKS menilai dukungan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 bukan perkara siapa yang paling cepat.

    Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menghormati sikap partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo. Namun, Kholid menekankan PKS memiliki mekanisme internal sendiri terkait Pilpres.

    "Kami menghormati setiap partai itu punya mekanisme internal organisasi masing-masing. Dan kami juga memiliki proses di dalam juga. Jadi kami akan melakukan syuro, melalui mekanisme musyawarah Majelis Syuro," kata Kholid di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Kholid menyebut PKS tidak akan terburu-buru dalam menyatakan sikap. Menurutnya, persoalan dukungan Pilpres bukanlah kompetisi adu cepat.

    "Karena ini bukan cepat-cepatan. Jadi kita akan ikutin saja proses internal organisasi kita. Masih berapa tahun lagi sih pilpres? Jadi proses internal organisasi kita akan kita jalankan sesuai dengan mekanisme ADRT," ucap dia.

    Fokus Sukseskan Pemerintahan Prabowo

    Kholid menambahkan, prioritas utama PKS saat ini adalah menyukseskan pemerintahan Prabowo hingga tahun 2029. Hal ini dianggap lebih penting ketimbang buru-buru menyatakan dukungan Pilpres.

    "Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana yang terpenting adalah Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan-pemerintahan sukses hingga akhir masa jabatan," ujar Kholid.

    Linimasa Pernyataan Dukungan Pilpres

    Berbagai partai politik telah menyampaikan pandangannya terkait dukungan Pilpres 2029. PKS memilih pendekatan yang berbeda.

    Partai Politik Sikap Terkait Pilpres 2029 Waktu Pernyataan
    PKS Mengikuti mekanisme internal, tidak buru-buru Selasa, 10 Februari 2026
    Partai A (ilustrasi) Dukung Prabowo 2 periode Awal Februari 2026
    Partai B (ilustrasi) Deklarasi dukungan Prabowo Akhir Januari 2026

    PKS berkomitmen untuk menjalankan proses internal organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT). Ini menunjukkan PKS mengutamakan keputusan kolektif melalui musyawarah Majelis Syuro.

  • DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    DPR Sahkan Taufikurrahman Jadi Anggota BS LPS Periode 2023-2028 di Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar rapat paripurna penting pada Selasa (10/2/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah pengambilan keputusan terkait calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS).

    Hasil rapat memutuskan persetujuan atas nama Taufikurrahman. Ia resmi disetujui sebagai anggota BS LPS untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023-2028.

    Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Saan didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kehadiran keduanya menandai pentingnya agenda tersebut.

    Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyampaikan laporannya. Laporan tersebut berisi pertimbangan atas calon anggota BS LPS yang diajukan.

    Hanif menjelaskan bahwa penetapan ini diperlukan karena adanya kekosongan jabatan. Anggota Badan Supervisi LPS sebelumnya, Farid Azhar Nasution, telah mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu segera diisi.

    Komisi XI DPR telah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses tersebut berlangsung pada 5 Februari 2026. Hasilnya merekomendasikan Taufikurrahman.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan. Para anggota secara kompak menyatakan persetujuan mereka.

    “Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, sisa masa jabatan periode 2023-2028 dapat disetujui?” tanya Saan.

    “Setuju,” jawab peserta rapat, menandakan kesepakatan bulat para anggota dewan. Persetujuan ini menjadi langkah akhir dalam pengesahan Taufikurrahman.

    Tugas dan Fungsi BS LPS

    Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) memiliki peran krusial. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab LPS. Tujuannya adalah memastikan LPS berjalan sesuai ketentuan.

    Berikut adalah beberapa fungsi utama BS LPS:

    Aspek Deskripsi
    Pengawasan Mengawasi kebijakan dan operasional LPS.
    Evaluasi Kinerja Menilai efektivitas kinerja LPS dalam menjamin simpanan.
    Rekomendasi Memberikan masukan perbaikan kepada LPS.
    Pelaporan Melaporkan hasil pengawasan kepada DPR.

    Dengan disetujuinya Taufikurrahman, diharapkan BS LPS dapat menjalankan fungsinya. Pengawasan yang kuat akan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik.

  • DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penting pengesahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    DPR menyetujui total 10 anggota Dewas, terdiri dari 5 anggota untuk BPJS Kesehatan dan 5 anggota untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjabat pada periode 2026-2031.

    Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewas BPJS. Komisi IX telah melakukan serangkaian pengujian terhadap para calon tersebut.

    Putih Sari kemudian menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada pimpinan DPR.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa meminta persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesepuluh calon tersebut.

    "Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dapat disetujui?" tanya Saan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Uji kelayakan sebelumnya dilakukan oleh Komisi IX DPR pada Senin (2/2) hingga Selasa (3/2). Persetujuan para calon dilakukan pada Selasa (3/2).

    Daftar Anggota Dewas BPJS Terpilih

    Berikut adalah daftar nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah disetujui DPR:

    Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS 2026-2031
    BPJS Nama Anggota Unsur
    Kesehatan Afif Johan Pekerja
    Kesehatan Stevanus Adrianto Passat Pekerja
    Kesehatan Paulus Agung Pambudhi Pemberi Kerja
    Kesehatan Sunarto Pemberi Kerja
    Kesehatan Lula Kamal Tokoh Masyarakat
    Ketenagakerjaan Dedi Hardianto Pekerja
    Ketenagakerjaan Ujang Romli Pekerja
    Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Alif Noeryanto Rahman Tokoh Masyarakat
  • DPR Sahkan 8 Anggota Baznas Periode 2026-2031 di Parlemen Senayan

    DPR Sahkan 8 Anggota Baznas Periode 2026-2031 di Parlemen Senayan

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan delapan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Rapat paripurna berlangsung pada Selasa, 10 Februari 2026, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Agenda utama rapat ini adalah pengambilan keputusan terhadap calon anggota Baznas.

    Sebelum pengesahan, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan laporan mengenai pertimbangan terhadap calon anggota Baznas. Marwan turut memaparkan landasan hukum yang menjadi dasar Komisi VIII dalam memberikan pertimbangan.

    Setelah laporan disampaikan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menanyakan persetujuan anggota Dewan yang hadir. Para anggota DPR secara kompak menyetujui delapan calon anggota Baznas tersebut.

    "Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Baznas dari unsur masyarakat itu dapat disetujui," kata Saan.

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Langkah selanjutnya, kedelapan calon anggota Baznas yang telah disahkan ini akan dilantik secara resmi oleh Menteri Agama. Proses pelantikan ini menandai dimulainya tugas mereka sebagai anggota Baznas.

    Daftar Anggota Baznas Periode 2026-2031

    Berikut adalah daftar lengkap nama-nama calon anggota Baznas dari unsur masyarakat yang telah disahkan oleh DPR:

    No. Nama Anggota Baznas
    1 Dikdik Sodik Mudjahid
    2 Zainut Tauhid Saadi
    3 Rizaludin Kurniawan
    4 Saidah Sakwan
    5 Syarifuddin
    6 Idy Muzayyad
    7 Mokhamad Mahdum
    8 Neyla Saida Anwar
  • Arab Saudi dan Indonesia Kecam Perluasan Kendali Israel atas Tepi Barat

    Arab Saudi dan Indonesia Kecam Perluasan Kendali Israel atas Tepi Barat

    Arab Saudi dan sejumlah negara Arab, bersama negara mayoritas Muslim lainnya termasuk Indonesia, mengecam keras langkah Israel. Kecaman ini terkait upaya Israel memperdalam kendali atas wilayah Tepi Barat.

    Negara-negara tersebut secara tegas menyatakan bahwa Tel Aviv tidak memiliki kedaulatan atas Tepi Barat. Pernyataan bersama ini dirilis oleh para Menteri Luar Negeri (Menlu) pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Kecaman ini dilaporkan oleh Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Selasa (10/2/2026). Para Menlu negara-negara tersebut bersatu suara dalam pernyataan resminya.

    Para Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Yordania, Uni Emirat Arab, Negara Qatar, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Arab Mesir, dan Republik Turki menyampaikan kutukan keras.

    Mereka mengutuk keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan ilegal, memperkuat aktivitas permukiman, serta memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.

    Langkah-langkah Israel ini dianggap mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina di Tepi Barat. Hal ini disebutkan oleh para Menlu negara-negara Arab dan mayoritas Muslim.

    "Mereka menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki," tegas pernyataan bersama itu.

    Peringatan Terhadap Kebijakan Ekspansionis Israel

    Para Menlu negara-negara Arab dan mayoritas Muslim memperingatkan Israel untuk tidak melanjutkan kebijakan ekspansionis. Mereka juga mengecam tindakan ilegal di Tepi Barat. "Itu memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," sebut pernyataan bersama itu.

    Pernyataan bersama tersebut juga menegaskan penolakan mutlak terhadap tindakan ilegal Israel. Hal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang merusak solusi dua negara.

    Tindakan tersebut juga menjadi serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Hak tersebut adalah untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka dengan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    "Tindakan semacam itu juga merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," tambah pernyataan itu. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut merusak upaya perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

    Para Menlu menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya. Mereka juga mendesak untuk menekan Israel agar menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat.

    Tindakan Israel di Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel, pada Minggu (8/2), menyetujui langkah-langkah baru. Langkah ini dimaksudkan untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Tujuannya adalah untuk memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah tersebut. Tindakan ini mencakup beberapa poin penting.

    Tindakan Israel Dampak yang Dikecam
    Pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Mempermudah pengalihan kepemilikan tanah, berpotensi memicu pengusiran warga Palestina.
    Membuka catatan kepemilikan tanah di Tepi Barat. Memudahkan proses akuisisi tanah oleh pihak Israel, memperkuat kendali administratif.
    Mentransfer wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel. Melegitimasi dan memperluas permukiman ilegal, melanggar kedaulatan Palestina.

    Langkah-langkah itu mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Selain itu, catatan kepemilikan tanah akan dibuka, dan wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron akan ditransfer.

    Wewenang tersebut akan dipindahkan dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel. Ini menandai upaya nyata Israel untuk memperkuat cengkeraman hukum dan administratifnya di Tepi Barat.

  • DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 di Jakarta, Sahkan Anggota Baru

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2025-2026. Sebanyak 292 anggota DPR hadir dalam rapat penting tersebut.

    Rapat berlangsung di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin jalannya rapat paripurna.

    Pimpinan DPR lainnya, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, juga turut hadir. Saan Mustopa membuka rapat dengan membacakan absensi kehadiran anggota DPR.

    "Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 292 orang, dari 579 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Saan.

    "Dengan demikian, kuorum telah tercapai, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa sidang III tahun sidang 2025-2026," sambungnya.

    Rapat paripurna kali ini memiliki beberapa agenda krusial yang dibahas. Ini termasuk laporan dari berbagai komisi DPR.

    Komisi Agenda
    Komisi VIII Laporan hasil pemberian pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari unsur masyarakat.
    Komisi IX Laporan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dilanjutkan pengambilan keputusan.
    Komisi XI Laporan hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) sisa masa jabatan periode 2023-2028, dilanjutkan pengambilan keputusan.

    Berbagai laporan tersebut menjadi fokus utama dalam rapat. Pengambilan keputusan penting dilakukan setelah masing-masing komisi menyampaikan hasil kerjanya.

    Keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat ini diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga-lembaga terkait. Hal ini demi kepentingan masyarakat luas.

  • Spanyol Perketat Aturan, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses Medsos

    Spanyol Perketat Aturan, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Akses Medsos

    Beberapa hari setelah Prancis membahas rancangan undang-undang larangan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berjanji akan melindungi anak-anak Spanyol. Ia menyebut ranah digital sebagai “Wild West digital” yang belum tertata dengan baik.

    Para ahli menyatakan, menggulir konten media sosial berjam-jam berbahaya bagi anak. Aktivitas tersebut dapat mengubah cara kerja otak, memicu kecemasan, dan berbagai risiko kesehatan lainnya.

    Kondisi ini mendesak pemerintah-pemerintah Eropa untuk segera bertindak. Pembatasan usia pengguna media sosial juga didukung Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menyusul Australia yang telah menerapkan batas usia 16 tahun.

    Fokus pembatasan usia khusus anak di bawah umur muncul karena risiko kerugian jangka panjang yang lebih besar, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan kognitif.

    “Banyak penelitian menunjukkan korelasi kuat antara penggunaan media sosial dengan masalah kesehatan mental,” ujar Paul O. Richter, peneliti senior di think tank Bruegel yang berbasis di Brussel, kepada DW.

    PM Spanyol Sanchez mengumumkan, “Hari ini, anak-anak kita terpapar pada ruang yang seharusnya tidak mereka jelajahi sendirian yang penuh ketergantungan, kekerasan, pornografi, manipulasi, dan kekerasan.”

    Negara-negara Eropa yang Mulai Terapkan Pembatasan

    Berbagai negara di Uni Eropa telah mengambil langkah serupa untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Inisiatif ini menunjukkan adanya konsensus regional terhadap pentingnya regulasi digital.

    Berikut adalah beberapa negara yang telah mengambil langkah awal:

    Negara Status Regulasi Batas Usia Keterangan Tambahan
    Prancis Rancangan undang-undang dibahas 15 tahun Dibahas di majelis tinggi parlemen sebelum voting.
    Spanyol Menteri akan menyetujui 16 tahun Klausul akan dimasukkan ke rancangan undang-undang.
    Denmark Rancangan kebijakan lintas partai Belum resmi Melindungi anak dan remaja dari kekerasan daring.
    Italia Mengajukan rancangan undang-undang 15 tahun Termasuk pembatasan untuk influencer anak.
    Yunani Hampir menerapkan Belum resmi Menurut pejabat senior yang diwawancarai Reuters.
    Portugal Mengajukan rancangan undang-undang 16 tahun Wajib persetujuan orang tua.
    Austria Sedang mempertimbangkan Belum resmi Proses pertimbangan regulasi.
    Inggris Memulai konsultasi publik Belum resmi Proses peninjauan kebijakan.
    Parlemen Eropa Rekomendasi larangan 16 tahun Akses 13-16 tahun jika ada persetujuan orang tua.

    Menteri-menteri Spanyol diperkirakan akan menyetujui larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Klausul tersebut akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang yang sedang digodok di parlemen.

    Mekanisme Verifikasi Usia

    Salah satu gagasan yang dibahas adalah verifikasi usia menggunakan Identitas Digital Uni-Eropa. Richter menjelaskan bahwa Identitas Digital UE dirancang untuk memverifikasi usia pengguna tanpa mengorbankan data pribadi.

    “Ini memungkinkan seseorang membuktikan secara digital bahwa mereka berada di atas usia tertentu tanpa harus membagikan data pribadi tambahan seperti tanggal lahir lengkap, nama, alamat, atau nomor identitas,” jelas Richter.

    Richter menambahkan, “Hal ini dapat mempermudah penerapan pembatasan usia digital.”

    Namun, Marc Damie, juru bicara ctrl+alt+reclaim, gerakan anak muda di Prancis, menyatakan mekanisme verifikasi usia dan keamanan data pribadi masih belum jelas. Ia khawatir larangan justru berdampak sebaliknya.

    “Kami sepakat bahwa ada masalah, media sosial memang memicu gangguan kesehatan mental, tetapi larangan ini lebih bersifat simbolis dan politis bukan solusi nyata,” kata Damie.

    Larangan Tidak Selesaikan Masalah Struktural

    Damie menilai larangan ini tidak menyelesaikan masalah struktural di platform media sosial. Ia menyoroti praktik seperti autoplay dan infinite scrolling yang dirancang untuk membuat pengguna terus terhubung.

    Damie juga menolak pembatasan usia, dengan alasan bahwa “kecanduan tidak berhenti di usia 15 atau 16 tahun.” Richter sependapat bahwa minimnya penelitian membuat pembuat kebijakan kesulitan menentukan usia ideal sebagai batasan.

    “Risiko lainnya adalah dampak dari membandingkan kehidupan sosial dengan media sosial yang kerap terjadi terutama di kalangan remaja perempuan,” jelas Richter.

    Ia menegaskan, “Karena itu, batas usia yang lebih tinggi mungkin dapat dibenarkan.”

    Peran Uni Eropa dalam Perubahan Sistemik

    Uni Eropa mendukung konsep batas usia dewasa digital. Namun, mereka memperingatkan negara anggota agar tidak melanggar Digital Services Act (DSA).

    DSA mewajibkan perusahaan teknologi mengurangi risiko algoritma, khususnya bagi anak-anak. Thomas Regnier, juru bicara Komisi Eropa untuk urusan teknologi, menyatakan, “DSA dan Komisi Eropa adalah satu-satunya pihak yang dapat memberlakukan kewajiban tambahan pada platform daring yang sangat besar.”

    Richter mengatakan, negara anggota UE cukup frustrasi karena Uni Eropa belum mampu memaksa perusahaan teknologi asing, sebagian besar berbasis di AS, mematuhi aturan tersebut.

    “DSA mewajibkan platform daring besar untuk mengubah algoritma dan desain guna mengurangi risiko sistemik, termasuk bagi anak di bawah umur,” kata Richter.

    Richter menambahkan, “DSA juga mewajibkan pengguna berbagi data dengan peneliti untuk memungkinkan riset independen. Dalam praktiknya, kedua hal tersebut belum benar-benar terimplementasi. Itulah sebabnya usulan yang lebih ketat, termasuk larangan media sosial, semakin mendapat dukungan.”

    Pekan ini, Elon Musk, pemilik platform X, menyebut Perdana Menteri Spanyol “tirani dan pengkhianat rakyat Spanyol” setelah pengumuman rencana larangan tersebut.

    Musk menggambarkan regulasi Eropa terkait keamanan digital sebagai upaya terselubung membatasi kebebasan berpendapat. Damie menilai sudah saatnya negara Uni Eropa “bersama-sama berinvestasi pada alternatif media sosial buatan Eropa.”

    “Kita menjadi sandera perusahaan-perusahaan besar AS,” katanya. “Pilihannya seolah hanya mereka atau tidak ada kehidupan digital sama sekali.”

    Para pakar kini membahas gagasan ini dengan harapan platform Eropa lebih patuh pada regulasi dan nilai-nilai Uni Eropa.