Category: Politik

  • AHY Serahkan KTA Partai Demokrat kepada Kader Baru Komunitas Tionghoa di Menteng

    AHY Serahkan KTA Partai Demokrat kepada Kader Baru Komunitas Tionghoa di Menteng

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada puluhan kader baru. Penyerahan KTA ini diberikan kepada anggota dari komunitas Tionghoa.

    Acara tersebut berlangsung di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Imlek.

    Sebanyak 48 KTA baru diserahkan langsung oleh AHY. Penyerahan ini simbol keterbukaan dan kebangsaan Partai Demokrat.

    Salah satu anggota baru yang menerima KTA adalah Merry Riana. Ia dikenal sebagai motivator dan penulis buku inspiratif.

    Kehadiran Merry Riana diharapkan dapat membawa semangat baru bagi partai. Ia mewakili tokoh inspiratif dari komunitas Tionghoa.

    Keterbukaan Partai Demokrat ini menegaskan komitmen mereka terhadap keberagaman. Partai ingin merangkul seluruh elemen masyarakat Indonesia.

    Daftar Kader Baru Komunitas Tionghoa

    Puluhan kader baru dari komunitas Tionghoa turut hadir dalam acara ini. Mereka naik ke panggung secara bergantian.

    Para kader tersebut menerima KTA Partai Demokrat secara langsung dari AHY. Momen ini menandai bergabungnya mereka secara resmi.

    Penyerahan KTA ini disaksikan oleh jajaran pengurus DPP Partai Demokrat. Beberapa menteri dan wakil menteri juga hadir dalam kegiatan tersebut.

    Berikut daftar singkat kader baru yang bergabung:

    Nama Anggota Profesi/Latar Belakang Keterangan
    Merry Riana Motivator, Penulis Figur publik
    (47 Anggota Lain) Beragam Perwakilan Komunitas Tionghoa

    Acara ini menjadi bukti nyata komitmen Partai Demokrat dalam membangun persatuan. Mereka ingin memperkuat basis dukungan dari berbagai latar belakang.

  • Ghislaine Maxwell Akan Bersaksi di Kongres AS Soal Skandal Jeffrey Epstein

    Ghislaine Maxwell Akan Bersaksi di Kongres AS Soal Skandal Jeffrey Epstein

    Washington – Ghislaine Maxwell, kaki tangan terpidana kejahatan seks Jeffrey Epstein, dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh Kongres Amerika Serikat (AS). Sesi tanya jawab tertutup ini akan berlangsung pada Senin (9/2) mendatang.

    Sesi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai skandal Epstein. Skandal tersebut telah menyeret banyak tokoh berpengaruh dan menjadi sorotan publik.

    Maxwell saat ini sedang menjalani hukuman 20 tahun penjara atas pidana memperdagangkan anak-anak perempuan kepada Epstein. Ia akan menghadapi rentetan pertanyaan dari anggota Komite Pengawasan DPR AS melalui tautan video.

    Pemeriksaan akan dilakukan langsung dari dalam penjara tempatnya ditahan. Sesi tanya jawab ini dipastikan akan digelar secara tertutup untuk publik.

    Meski tidak ada penuntutan baru yang diharapkan, terungkapnya jutaan halaman dokumen tentang Epstein pada akhir Januari lalu telah menyeret banyak pemimpin politik dan bisnis. Beberapa di antaranya bahkan telah mengundurkan diri dari jabatan mereka.

    Penyelidikan Kongres dan Hak Amandemen Kelima

    Komite Pengawasan DPR AS, yang kini dikuasai Partai Republik, sedang menyelidiki hubungan Epstein dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Komite juga fokus pada bagaimana informasi mengenai tindak kejahatannya ditangani.

    Namun, Maxwell diperkirakan akan menggunakan haknya untuk tidak mengkriminalisasi diri sendiri. Hak ini dijamin dalam Amandemen Kelima Konstitusi AS.

    Riwayat Kasus Jeffrey Epstein

    Jeffrey Epstein sendiri telah dinyatakan bersalah pada tahun 2008 atas dakwaan menyediakan anak di bawah umur untuk prostitusi. Namun, ia hanya mendapatkan hukuman yang relatif ringan dan dibebaskan pada tahun 2009.

    Pada tahun 2019, Epstein kembali dijebloskan ke penjara. Ia ditemukan tewas di sel tahanannya di New York saat menunggu sidang kasus perdagangan seks anak.

    Kematiannya ditetapkan sebagai bunuh diri, tetapi memicu spekulasi dan konspirasi selama bertahun-tahun. Hubungan Epstein yang luas dengan orang-orang kaya dan berpengaruh menjadi isu politik sensitif global.

    Tuntutan Kekebalan Hukum Ditolak

    Pengacara Maxwell telah mendesak Kongres AS untuk memberikan kekebalan hukum kepada kliennya agar dapat bersaksi. Namun, para anggota parlemen AS menolak permintaan tersebut.

    Tanpa adanya kekebalan hukum, tim pengacara Maxwell menegaskan bahwa kliennya akan menggunakan hak Amandemen Kelima Konstitusi AS. Hak ini memungkinkan Maxwell untuk menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait kasus Jeffrey Epstein:

    Tahun Peristiwa Penting Status Hukum
    2008 Epstein dinyatakan bersalah menyediakan anak di bawah umur untuk prostitusi Hukuman ringan, dibebaskan 2009
    2019 Epstein kembali dijebloskan ke penjara Ditemukan tewas di sel tahanan, ditetapkan bunuh diri
    Januari 2024 Jutaan halaman dokumen Epstein diungkap ke publik Menyeret banyak tokoh berpengaruh
    9 Februari 2026 Ghislaine Maxwell akan dimintai keterangan Kongres AS Sesi tertutup, kemungkinan gunakan hak Amandemen Kelima

    Pertanyaan yang Disiapkan Kongres

    Meskipun sesi tanya jawab dengan Maxwell akan digelar secara tertutup, anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Ro Khanna, mengungkapkan pertanyaan yang akan dia ajukan. Ini termasuk pertanyaan terkait hubungan antara Presiden Donald Trump dengan Epstein dan Maxwell.

    Beberapa pertanyaan lainnya berfokus pada empat "rekan konspirator" serta 25 pria lainnya yang diduga "melakukan penganiayaan seksual terhadap anak di bawah umur di pulau milik Epstein".

    Trump, yang pernah menjadi rekan dekat Epstein, belum dipanggil untuk bersaksi. Sejauh ini, Trump belum dituduh melakukan pelanggaran kriminal apa pun terkait aktivitas Epstein.

  • AHY Serahkan 48 KTA Demokrat, Merry Riana Ditunjuk Jadi Ketua Panitia Imlek

    AHY Serahkan 48 KTA Demokrat, Merry Riana Ditunjuk Jadi Ketua Panitia Imlek

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 48 kartu tanda anggota (KTA) baru. Penyerahan dilakukan di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Salah satu penerima KTA adalah motivator sekaligus penulis buku, Merry Riana. AHY menilai Merry Riana berpotensi besar menjadi juru kampanye (jurkam) nasional Partai Demokrat.

    AHY menyebut Merry Riana sudah menunjukkan kemampuan berbicara di depan publik. Hal ini terlihat saat Merry Riana menyampaikan pemikirannya.

    "Tadi kalau dengar Miss Merry (Riana) sudah siap jadi jurkam ya? Luar biasa tadi. Sudah fasih sekali bicara nasionalis-religius, bicara nilai-nilai Partai Demokrat. Yel-yelnya pun sudah, sudah hafal tadi. Ini siap menjadi jurkam, juru kampanye nasional," kata AHY, Senin (9/2/2026).

    Menurut AHY, latar belakang Merry Riana sebagai motivator akan memudahkan dirinya dalam berorasi. Ia berencana untuk menguji kemampuan Merry Riana dalam skala besar.

    "Karena sudah biasa, sudah biasa menjadi motivator, nah tinggal dicoba nanti di depan massa besar di lapangan terbuka, orasi, wah begitu," ujarnya.

    Sebelum menjadi jurkam, AHY berencana menugaskan Merry Riana sebagai juru bicara (jubir) Demokrat. Ia akan dipadukan dengan jubir senior partai.

    "Juga bisa dicoba dulu menjadi juru bicara. Selain Jurkam bisa jadi Jubir. Karena sudah banyak di senior-senior sini jubir-jubir sini yang malang melintang di layar televisi, nanti boleh ada penampilan baru yang berbeda, kira-kira begitu. Kalau delivery-nya paten, tinggal isi substansi politiknya," jelasnya.

    Tugas Perdana Merry Riana di Demokrat

    AHY juga memberikan tugas pertama kepada Merry Riana sebagai kader baru. Ia ditunjuk sebagai Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat.

    "Tapi sebagai tugas pertama kepada Miss Merry, saya tunjuk sebagai Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat. Siap ya jadi Ketua Panitia ya? Yang lain siap jadi panitia?," ucapnya.

    AHY berharap tugas ini menjadi awal karier politik Merry Riana di Partai Demokrat. Langkah ini dianggap sebagai jalan masuk bagi Merry Riana di dunia politik.

    Posisi yang Dipertimbangkan Keterangan
    Juru Kampanye (Jurkam) Nasional Diproyeksikan karena kemampuan orasi dan pemahaman nilai partai.
    Juru Bicara (Jubir) Partai Akan ditandemkan dengan jubir senior untuk belajar substansi politik.
    Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Tugas pertama sebagai kader, diharapkan menjadi pintu masuk karier politik.
  • Presiden Prabowo Pimpin Rapim TNI-Polri di Istana, Tekankan Sinergitas dan Pengawasan SDA

    Presiden Prabowo Pimpin Rapim TNI-Polri di Istana, Tekankan Sinergitas dan Pengawasan SDA

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat pimpinan (Rapim) perdana TNI-Polri di Istana, Jakarta. Pertemuan ini menjadi forum strategis yang membahas sejumlah arahan penting, termasuk sinergitas kedua instansi dan pengawasan sumber daya alam (SDA).

    Arahan Presiden Prabowo disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagramnya pada Senin (9/2/2026). Dalam taklimat tersebut, Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh prajurit TNI dan Polri.

    Presiden Prabowo secara khusus menyoroti kesiapsiagaan TNI-Polri dalam penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Kecepatan respons dinilai sangat krusial.

    "Apresiasi besar Presiden terhadap seluruh prajurit TNI-Polri secara umum. Terutama kecepatan dalam penanganan bencana dimanapun," kata Teddy.

    Prabowo menekankan pentingnya penguatan kekompakan dan sinergitas antara TNI-Polri. Hal ini harus terjalin dari tingkat pimpinan tertinggi hingga prajurit di lapangan.

    Sinergi dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Selain itu juga berfungsi mendukung percepatan program-program pemerintah.

    Presiden meminta TNI-Polri membuktikan kepercayaan rakyat. Mereka harus selalu siap dan tanggap membantu masyarakat kapan pun dibutuhkan.

    "Buktikan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI-Polri dengan selalu siap dan cepat membantu rakyat dimanapun dan kapanpun," ujar Teddy.

    Dalam Rapim tersebut, Prabowo juga mengapresiasi peran TNI-Polri dalam mengawal program strategis. Beberapa di antaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat.

    Peran penting lainnya adalah penguatan kedaulatan pangan dan energi. Serta pembangunan jembatan desa untuk menunjang akses warga dan pelajar.

    Penegakan Hukum dan Pengawasan SDA

    Arahan lainnya mencakup penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Prabowo menegaskan pentingnya menjaga seluruh sumber daya alam Indonesia.

    Sumber daya alam harus dilindungi dari berbagai bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh pihak mana pun.

    "Penanganan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya kepada siapapun," ujar Teddy.

    "Jaga seluruh Sumber Daya Alam Indonesia dari segala macam bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal oleh siapapun," lanjut Teddy.

    Presiden Prabowo juga menyoroti pelaksanaan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Program ini akan dilaksanakan bersama pemerintah daerah, meliputi lingkungan perkantoran hingga kawasan sekitar.

    Kesiapsiagaan TNI-Polri harus terus dijaga. Hal ini agar mereka dapat langsung bergerak saat masyarakat membutuhkan bantuan.

    Program Strategis dan Fokus Pengawasan

    Berikut adalah ringkasan beberapa program strategis dan area fokus yang ditekankan oleh Presiden Prabowo dalam Rapim TNI-Polri:

    Program/Fokus Deskripsi Singkat
    Sinergitas TNI-Polri Penguatan kekompakan dari pimpinan hingga prajurit untuk stabilitas keamanan.
    Penanganan Bencana Kesiapsiagaan dan kecepatan respons dalam menghadapi bencana alam.
    Makan Bergizi Gratis (MBG) Pengawalan program strategis pemerintah.
    Koperasi Desa & Sekolah Rakyat Dukungan untuk program peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
    Pengawasan SDA Penjagaan sumber daya alam dari pelanggaran dan eksploitasi ilegal.
    Program Indonesia ASRI Pelaksanaan program lingkungan bersama pemerintah daerah.

    "Rapim TNI-Polri 2026 di Istana ini menjadi momentum penguatan visi bersama antara pemerintah dan aparat TNI-Polri dalam menjaga stabilitas negara sekaligus memastikan program strategis agar berjalan cepat, tepat dan efektif," ungkap Teddy.

  • Megawati Soekarnoputri Terharu Kenang Pengalaman Memimpin Indonesia di Riyadh

    Megawati Soekarnoputri Terharu Kenang Pengalaman Memimpin Indonesia di Riyadh

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, terharu hingga menitikkan air mata saat mengenang masa kepemimpinannya di Indonesia pasca-reformasi. Pengalaman tersebut dibagikan dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan (honoris causa) di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Acara penganugerahan gelar berlangsung pada Senin (9/2/2026) di kampus PNU, Riyadh. Megawati menyampaikan Indonesia berada dalam transisi demokrasi yang penuh tantangan saat dirinya menjabat sebagai presiden.

    "Ketika saya menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia, bangsa Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi yang sangat menentukan," kata Megawati.

    Reformasi, ujarnya, membuka ruang kebebasan namun juga menyingkap kerentanan sosial, terutama yang dialami perempuan dan anak. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah.

    Ketua Umum PDIP itu bersyukur atas kekuatan yang diberikan untuk memimpin Indonesia di masa sulit tersebut. Ia merasa terbantu untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik.

    "Dalam situasi seperti itu, negara tidak boleh bersikap pasif. Alhamdulillah, saya telah diberikan kekuatan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wata'alla untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik pada masa itu," ujar Megawati.

    Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Salah satu langkah krusial yang diambil Megawati adalah pemberdayaan kaum perempuan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

    "Komitmen internasional ini kami dorong pelaksanaannya melalui kebijakan nasional," ujar Megawati.

    Selain itu, pengesahan undang-undang tentang perlindungan anak juga menjadi prioritas. Langkah ini menjadi fondasi penting karena kerentanan anak sering kali berhubungan langsung dengan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

    Landasan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

    Pemerintah juga mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-undang ini secara tegas menyatakan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan urusan privat.

    "Perkembangan hukum tersebut berlanjut hingga hari ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan kesinambungan komitmen negara," sambung dia.

    Negara, menurut Megawati, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat perlindungan, pemulihan, dan keadilan.

    Tahun Undang-Undang Fokus Utama
    1984 UU No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
    2004 UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
    2022 UU No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

    Visi untuk Masa Depan Bangsa

    Di akhir pidatonya, Megawati menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan bukanlah ancaman terhadap agama, budaya, atau tradisi. Sebaliknya, hal itu merupakan implementasi nilai-nilai keadilan yang diajarkan Islam dan ditegaskan oleh konstitusi.

    "Negara yang menempatkan perempuan sebagai subjek penuh dalam pemerintahan adalah negara yang percaya pada masa depannya sendiri," kata Megawati.

  • Megawati Perkenalkan Puan Maharani di PNU Riyadh, Tegaskan Peran Perempuan dalam Konstitusi

    Megawati Perkenalkan Puan Maharani di PNU Riyadh, Tegaskan Peran Perempuan dalam Konstitusi

    Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, memperkenalkan putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat berpidato di Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU). Megawati menekankan pentingnya perempuan dapat melakukan segalanya.

    Perkenalan itu berlangsung ketika Megawati menerima penghargaan gelar kehormatan dari PNU di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2/2026). Megawati mengawali pidatonya dengan menyinggung Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

    Pasal tersebut, kata Megawati, membahas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia tidak membedakan laki-laki, perempuan, miskin, atau kaya.

    Menurut Megawati, semua warga negara memiliki hak yang sama dan setara dalam hukum dan pemerintahan. Ini merupakan prinsip dasar negara Pancasila, khususnya sila kelima.

    "Ia adalah pernyataan konstitusional bahwa kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip dari dasar negara Pancasila, terutama sila kelima: 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan bukanlah kebijakan tambahan, melainkan perintah konstitusi," ujar Megawati.

    Setelah penjelasan tersebut, Megawati memperkenalkan Puan Maharani kepada para peserta yang hadir. Acara itu adalah pemberian gelar doktor kehormatan (honoris causa) di PNU.

    "Sebagai sebuah contoh, bukan karena dia putri saya. Tolong berdiri. Beliau putri saya, anak terakhir. Satu-satunya perempuan dan saya ajarkan bahwa yang namanya perempuan itu harus bisa segalanya," ujar Megawati.

    Megawati juga mengingatkan bahwa perempuan tidak boleh melupakan kodratnya. Perempuan tetap memiliki peran penting dalam keluarga.

    "Tetapi tentu kita tidak boleh melawan kodrat maka kita tetap akan menjadi seorang ibu, istri dari keluarga kita. Beliau bernama Puan Maharani dan sekarang tanggung jawabnya menjadi Ketua DPR atau parlemen di Republik Indonesia," imbuh Megawati.

    Megawati turut menceritakan buku Sarinah yang ditulis oleh Soekarno pada tahun 1947. Ketua Umum PDIP itu menyampaikan bahwa Sarinah adalah pengasuh Bung Karno saat kecil.

    "Dalam Sarinah, Bung Karno menyampaikan satu pernyataan yang sangat tegas dan visioner. Beliau menulis bahwa perempuan adalah tiang negara. Maknanya jelas: apabila perempuan kuat, bermartabat, dan berdaya, maka negara akan berdiri tegak. Sebaliknya, apabila perempuan dilemahkan dan dipinggirkan, maka negara sesungguhnya sedang merapuhkan fondasinya sendiri," ujar Megawati.

    Megawati menegaskan bahwa dalam pemikiran Bung Karno, perempuan bukanlah warga kelas dua. Pembebasan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemanusiaan dan kebangsaan.

    "Karena itu, Sarinah bukan sekadar buku tentang perempuan. Ia adalah teks ideologis negara, yang menegaskan bahwa kemerdekaan politik tidak akan pernah utuh, tanpa kemerdekaan perempuan," tutur Megawati.

    Megawati juga menyebutkan banyak tokoh lain yang berjuang dalam masa kemerdekaan. Salah satunya adalah ibundanya, Fatmawati Soekarno.

    "Ibu saya sendiri, Fatmawati Soekarno adalah seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, beliaulah tokoh yang dengan berani menjahit sendiri…. bendera bangsa kami pada saat dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan bangsa kami pada tanggal 17 Agustus 1945," kata Megawati terharu sambil menitikkan air mata.

    Prinsip Kesetaraan dalam Konstitusi Indonesia

    Pentingnya kesetaraan gender telah menjadi perhatian serius dalam konstitusi Indonesia sejak awal. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.

    Aspek Penjelasan
    Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 Menyatakan kesamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
    Sila Kelima Pancasila 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', menegaskan hak yang sama untuk semua.
    Keterlibatan Perempuan Bukan hanya kebijakan tambahan, tetapi perintah konstitusi yang fundamental.
  • DPR RI Ingatkan Kemendikti Saintek Soal Potensi Kebocoran Data Perguruan Tinggi di Dark Web

    DPR RI Ingatkan Kemendikti Saintek Soal Potensi Kebocoran Data Perguruan Tinggi di Dark Web

    Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Dalam pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), Kemendikti Saintek diingatkan soal potensi kebocoran data perguruan tinggi.

    Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyinggung isu data pendidikan tinggi yang bocor ke dark web. Informasi tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut.

    Fikri mengungkapkan kekhawatirannya tentang adanya isu penjualan data di dark web. Ia menyebutkan bahwa hal ini sangat berbahaya jika terjadi pada data pendidikan tinggi.

    "Konon katanya dijual belikan di forum dark web. Ada sudah 58 juta data diperjualbelikan. Nah ini kalau PDDIKTI juga seperti itu, ini berbahaya," kata Fikri, Senin (9/2/2026).

    Fikri mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Ia berharap kabar itu tidak nyata, namun tetap menekankan bahaya jika hal tersebut benar terjadi di sektor pendidikan tinggi.

    "Atau mudah-mudahan sih ini hoaks ya, mudah-mudahan tidak nyata. Tetapi kalau nyata betul, dan ini apalagi di pendidikan tinggi, ini berbahaya ini," sebutnya.

    Tanggapan Kemendikti Saintek

    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Togar Mangihut Simatupang mengakui bahaya kebocoran data. Pihaknya berjanji akan meningkatkan keamanan siber.

    "Nah ini sangat berbahaya sekali kalau memang data-data di dalam PDDIKTI mengalami kebocoran. Terima kasih pak, ini akan kami formulasikan," ucap Togar, Senin (9/2/2026).

    Togar juga mencontohkan kasus kebocoran data pribadi lain di dark web. Oleh karena itu, Kemendikti Saintek berkomitmen mencegah hal serupa terjadi pada data pendidikan tinggi.

    Pihaknya akan fokus pada perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Langkah konkret akan diambil untuk memperkuat sistem keamanan.

    "Perlindungan data pribadi dan di sini akan kami sampaikan berkaitan dengan cyber securitynya secara khusus mungkin," sebut dia.

    "Karena betul pak data itu di dark web itu sudah terjadi, semua data pak, baik data pajak, data dari identitas lainnya pak, itu sudah ada di sana pak," tambahnya.

    Berikut adalah beberapa contoh jenis data yang rentan bocor ke dark web:

    Jenis Data Contoh Informasi yang Bocor Dampak Potensial
    Data Pribadi Nama lengkap, alamat, NIK, tanggal lahir Pencurian identitas, penipuan
    Data Keuangan Nomor rekening, kartu kredit, riwayat transaksi Penyalahgunaan dana, kerugian finansial
    Data Kesehatan Rekam medis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan Diskriminasi, pemerasan
    Data Pendidikan Nilai, riwayat akademik, informasi siswa/mahasiswa Penyalahgunaan identitas pendidikan, pemalsuan dokumen
    Data Pekerjaan Riwayat kerja, gaji, informasi perusahaan Persaingan tidak sehat, pemerasan
  • AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    AHY Serahkan 48 KTA di Menteng, Ingatkan Kader Hadapi Politik Fitnah

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 48 Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada kader baru Partai Demokrat. Penyerahan dilakukan di Kantor Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 9 Februari 2026. AHY dalam kesempatan tersebut membahas era post-truth dan maraknya politik fitnah.

    AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat mengambil jalan sebagai partai nasionalis dan religius. Menurutnya, di era serba digital seperti saat ini, partai wajib memiliki karakter kuat. Hal ini agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi dan misinformasi.

    AHY menyoroti kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan salah. Terlebih dengan adanya tsunami informasi yang memenuhi ruang publik.

    "Kita tidak mudah membedakan ini mana berita benar, mana berita palsu, mana hoax, mana fake news, mana yang memang benar-benar terjadi. Karena memang era ini juga meniscayakan tsunami informasi mengisi ruang-ruang publik," kata AHY, Senin (9/2/2026).

    AHY menyebut fenomena ini sebagai post-truth politics atau politik kebohongan. Menurutnya, kondisi ini berpotensi memecah belah partai atau kelompok dari berbagai sisi.

    "Politik kebohongan, politik fitnah, politik yang juga pada akhirnya memecah belah sesama anak bangsa. Pembunuhan karakter. Habis kita dalam sesaat, reputasi yang kita bangun puluhan tahun bisa dihabisi oleh lawan politik. Kejam politik itu," jelasnya.

    AHY menyadari bahwa era post-truth tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk menghadapinya dengan terus melakukan refleksi dan mencari solusi terbaik.

    "Saya tidak menakut-nakuti, tapi justru mari kita terus melakukan refleksi. Bahwa ini adalah realitas yang suka tidak suka, bukan hanya harus kita hadapi tapi mari kita terus mencari solusi yang terbaik agar bangsa ini tidak mudah terpecah belah akibat post-truth politics atau politik fitnah tadi," tegas AHY.

    AHY juga mengingatkan kadernya untuk menghindari politik identitas. Indonesia merupakan bangsa majemuk dengan beragam perbedaan yang harus dijaga.

    Pentingnya Menghindari Politik Identitas

    Indonesia memiliki keberagaman luar biasa, meliputi 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 17.000 pulau. Dengan 280 juta penduduk, perbedaan adalah karunia, namun juga menyimpan kerentanan yang harus diwaspadai.

    Aspek Keberagaman Jumlah/Deskripsi
    Jumlah Provinsi 38
    Jumlah Kabupaten/Kota 514
    Jumlah Pulau 17.000
    Jumlah Penduduk 280 Juta
    Agama Diakui Beragam (termasuk aliran kepercayaan)
    Suku, Etnis, Ras Beragam

    AHY menekankan pentingnya memerangi politik identitas. Politik semacam itu mengeksploitasi perbedaan dan dapat menjadi senjata mematikan yang memecah belah bangsa.

    "Apa yang disebut sebagai politik identitas? Politik yang mengeksploitasi perbedaan identitas di antara kita sendiri. Padahal Indonesia adalah negara besar, negara yang bisa dikatakan super majemuk, sangat plural," kata dia.

    "Oleh karena itu bangsa yang lengah adalah ketika tanpa disadari kita terpecah belah akibat perbedaan identitas itu, dan politik sering kali menjadi senjata yang mematikan. Nah, Demokrat selalu menolak keras dan kita katakan jangan gunakan identitas untuk memecah belah bangsa sendiri. Dua hal itu yang juga terus kita perangi," ujarnya.

  • Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Hidayat Nur Wahid Dorong Mahasiswa Aktif Berorganisasi di Senayan

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Apalagi, jika organisasi tersebut berskala nasional, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA).

    Apresiasi ini disampaikan HNW saat menerima audiensi Pengurus BEM PTMA Indonesia. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Menurut HNW, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berkemajuan tak akan tercapai. Butuh peran aktif anak bangsa dengan organisasi kuat dan terkelola baik sejak muda.

    Ia menilai peluang mahasiswa berorganisasi dan memaksimalkan kehadirannya sangat terbuka. Selain dijamin konstitusi, itu juga bagian tuntutan reformasi.

    Karena itu, ia mengingatkan agar momentum positif ini dimaksimalkan. Tujuannya demi kemaslahatan mahasiswa dan kemajuan berbangsa, bukan disia-siakan.

    "Indonesia tidak melarang organisasi, bahkan itu bagian dari jaminan konstitusional juga tuntutan Reformasi. Maka jangan dimubazirkan peluang bagus itu," ujar HNW, Senin (9/2/2026).

    HNW mendorong mahasiswa memaksimalkan potensi dari lingkungan kampus dan komunitas mahasiswa. Juga jaringan organisasi yang lebih luas, termasuk Muhammadiyah dan Aisyiyah.

    Organisasi tersebut dinilainya memiliki kontribusi besar sepanjang kehidupan bangsa Indonesia. Penerimaan publik terhadap Muhammadiyah terus berlanjut.

    Tokoh-tokoh Muhammadiyah turut dilibatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menjadi kepercayaan, peluang, dan tantangan bagi Muhammadiyah.

    Tantangannya adalah terus membuktikan kontribusi berkelanjutan bagi kemajuan bangsa.

    Dalam kesempatan tersebut, HNW juga berbagi pengalaman pribadinya. Sejak kecil, ia telah terbiasa berorganisasi.

    Lingkungan keluarga dan pendidikan, termasuk di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Madinah, membentuk kebiasaan aktif berorganisasi.

    Ia mengungkapkan pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting. Bekal tersebut berguna hingga akhirnya aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik di Indonesia.

    HNW menilai setiap fase keterlibatan dalam organisasi penting dimaknai sebagai 'tabungan untuk keunggulan'. Manfaatnya dapat dipetik di masa depan.

    Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan di era reformasi harus dimanfaatkan positif oleh mahasiswa. Tujuannya menyelamatkan generasi Z menuju Indonesia Emas 2045.

    Di era keterbukaan informasi, Gen Z menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini meliputi generasi strawberry yang rentan, antisosial, permisif, penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga kekerasan sosial.

    Ini dapat merusak mentalitas mahasiswa dan masa depan bangsa. HNW mengajak mahasiswa PTMAI menjadi pionir, menyiapkan diri menyongsong Generasi Emas 2045.

    Generasi unggul tidak lahir instan, melainkan melalui proses panjang dan kerja keras. Serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi sejak dini.

    Hal itu dibuktikan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Para tokoh Pahlawan Nasional memulai perjuangan melalui aktivitas organisasi sejak muda.

    Semangat dan fakta sejarah tersebut perlu menjadi teladan. Terutama bagi mahasiswa masa kini, termasuk mahasiswa di lingkungan PTMA.

    Refleksi Tokoh Nasional

    Nama Tokoh Peran Organisasi Kontribusi
    Mohammad Hatta Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Soekarno Aktif sejak muda Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
    Kahar Mudzakkir Tokoh Muhammadiyah Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia

    "Saya berharap mahasiswa sekarang menjadikan para pemuda Indonesia dahulu yang aktif berorganisasi hingga bisa berkontribusi mempersiapkan Indonesia merdeka, menjadi inspirasi dan spirit agar dapat mengulangi sejarah, berkontribusi positif menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

    Sementara itu, Koordinator BEM PTMAI Indonesia, Ahmad Rafiq, mengapresiasi paparan HNW. Ahmad menyampaikan undangan langsung kepada HNW.

    Undangan itu untuk hadir dalam temu nasional BEM PTMA se-Indonesia. Acara akan digelar di Universitas Muhammadiyah Malang pada 19 Februari 2026.

    Rafiq mengatakan kegiatan tersebut akan diikuti aliansi BEM PTMAI. Aliansi ini menaungi 179 kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia.

    HNW direncanakan menjadi keynote speaker dan menyampaikan materi sosialisasi kepada para mahasiswa.

  • Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Peningkatan Literasi Generasi Penerus

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), menekankan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa dan literasi generasi penerus. Langkah ini dinilai sebagai bagian krusial dalam membangun daya saing bangsa di kancah global.

    Kemampuan literasi dan berbahasa yang mumpuni bukan sekadar alat komunikasi. Rerie menyebutnya sebagai fondasi bagi anak bangsa merumuskan gagasan dan mengekspresikan kreativitas. Ini adalah dasar untuk mewujudkan daya saing.

    Berdasarkan data PISA 2022, skor literasi membaca Indonesia tercatat 359 poin. Angka ini menurun dari 371 poin pada tahun 2018. Kemampuan literasi pelajar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara OECD (476 poin).

    Meskipun demikian, Goodstats pada 2025 menunjukkan potensi positif dari Generasi Z. Sebanyak 26% dari mereka membaca buku setiap hari. Angka ini lebih tinggi dari Generasi Milenial (20%) dan Generasi X (18%).

    Potensi ini, menurut Rerie, harus menjadi perhatian serius. Seluruh pihak perlu menyikapinya dengan langkah nyata dan strategis. Dukungan para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan.

    Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Hal ini untuk melahirkan generasi berdaya saing melalui peningkatan literasi yang berkelanjutan.

    "Budaya membaca dan menulis harus dipupuk dan dibangun sejak dini sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekadar kewajiban akademis," kata Rerie, Senin (9/2/2026).

    Perbandingan Skor Literasi Membaca PISA

    Berikut adalah perbandingan skor literasi membaca pelajar Indonesia dengan rata-rata OECD berdasarkan hasil PISA:

    Tahun Skor Literasi Membaca Indonesia Skor Rata-rata OECD
    2018 371 poin 476 poin
    2022 359 poin 476 poin

    Dorongan untuk Program Literasi Nasional Terintegrasi

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong peningkatan program literasi nasional. Program tersebut harus terintegrasi dengan teknologi modern.

    Hal ini bertujuan memastikan akses bahan bacaan berkualitas merata hingga ke pelosok negeri. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak bangsa dapat terbangun.

    "Sehingga dapat terbangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kepercayaan diri setiap anak bangsa di era persaingan global saat ini," ujarnya.

    Dengan fondasi bahasa dan pilar literasi yang kuat, Rerie optimistis. Indonesia mampu melahirkan generasi cerdas secara intelektual dan kreatif secara emosional. Ini akan menjadi dasar peningkatan daya saing bangsa di masa depan.