Category: Politik

  • Raja Charles III Prihatin Skandal Pangeran Andrew dengan Epstein Guncang Kerajaan Inggris

    Raja Charles III Prihatin Skandal Pangeran Andrew dengan Epstein Guncang Kerajaan Inggris

    Raja Inggris Charles III menyatakan keprihatinan mendalam atas perilaku saudaranya, Pangeran Andrew. Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap keluarga kerajaan.

    Sorotan publik ini menyusul dampak hubungan Pangeran Andrew dengan Jeffrey Epstein, finansier Amerika Serikat yang jadi terpidana kejahatan seksual. Gelar pangeran Andrew telah dicopot tahun lalu akibat skandal ini.

    Polisi Inggris kini tengah menilai tuduhan baru. Tuduhan tersebut terkait kemungkinan Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor membocorkan dokumen perdagangan sensitif kepada Epstein.

    Istana Buckingham menegaskan bahwa Raja Charles III siap memberikan dukungan. Dukungan ini akan diberikan kepada pihak kepolisian apabila penyelidik menghubunginya.

    Terkait tuduhan terbaru terhadap Mountbatten-Windsor.

    "Raja telah menegaskan, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, keprihatinannya yang mendalam terhadap tuduhan-tuduhan yang terus bermunculan terkait perilaku Mountbatten-Windsor," demikian pernyataan Istana Buckingham.

    Pangeran William, putra sulung Charles dan pewaris takhta, juga menanggapi isu ini. Ia menyatakan keprihatinannya atas pengungkapan yang berkelanjutan.

    "Sangat prihatin dengan pengungkapan yang terus berlanjut," kata William dan istrinya, Putri Catherine.

    Dampak Skandal Epstein terhadap PM Starmer

    Skandal Epstein di Inggris meluas setelah rilis dokumen terbaru oleh Departemen Kehakiman AS. Dokumen ini dirilis pekan lalu.

    Skandal ini menambah tekanan terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Tekanan tersebut akibat keputusannya menunjuk Peter Mandelson sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat.

    Morgan McSweeney, penasihat terdekat perdana menteri, mengundurkan diri pada Minggu (08/02). Pengunduran diri ini terkait perannya merekomendasikan penunjukan Mandelson.

    McSweeney bertanggung jawab atas rekomendasi tersebut. Mandelson dicopot dari jabatan itu pada bulan September lalu.

    Pencopotan ini terjadi setelah semakin banyak bukti memberatkan mengenai kedalaman hubungannya dengan Epstein. Berkas terbaru memberikan gambaran lebih jelas.

    Mandelson kini menghadapi penyelidikan polisi.

    Bayang-bayang Skandal di Kunjungan Pangeran William ke Arab Saudi

    Skandal ini berpotensi membayangi perjalanan Pangeran William ke Arab Saudi. Kunjungan tersebut dimulai pada Senin (10/09).

    Pada hari pertama, William bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Pertemuan ini untuk memperdalam hubungan ekonomi.

    Termasuk mendorong penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Keluarga kerajaan Inggris dan Saudi memiliki hubungan hangat.

    Kunjungan pertama William ini dapat menambahkan nuansa diplomatik. Juga unsur kepercayaan ketika pemerintah Inggris merampungkan kesepakatan.

    Inggris dan GCC telah merundingkan perjanjian perdagangan bebas sejak 2022. GCC meliputi Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, dan Bahrain.

    Kunjungan William dijadwalkan mencakup program budaya dan lingkungan. Kantor Berita Resmi Saudi (SPA) merilis gambar Pangeran Mohammed memberikan tur pribadi kepada William.

    Tur tersebut di Situs Warisan Dunia UNESCO At-Turaif di Diriyah. Keduanya kemudian mengadakan pertemuan tertutup.

    William sebelumnya bertemu putra mahkota pada Maret 2018. Saat itu, ia dan ayahnya, yang masih Pangeran Charles, menjamu bin Salman di Clarence House, London.

    Arab Saudi dan Kekhawatiran Hak Asasi Manusia

    Arab Saudi merupakan mitra strategis utama Inggris di kawasan Teluk. Kemitraan ini kerap dikritik karena catatan hak asasi manusia kerajaan yang kelam.

    Pemerintah Inggris sebelumnya telah menyatakan keprihatinannya. Isu hak asasi manusia di kawasan Teluk terus ditekankan kelompok pembela HAM di Inggris.

    Ini terjadi seiring berlanjutnya perundingan perjanjian perdagangan bebas. Pada tahun 2020, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 20 warga negara Saudi.

    Mereka terlibat dalam pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018 di konsulat Saudi di Istanbul. Tahun berikutnya, Presiden AS Joe Biden merilis laporan intelijen.

    Laporan itu menyatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah menyetujui operasi tersebut. Klaim ini terus dibantah otoritas Saudi.

    Meskipun ada ketegangan, keterlibatan diplomatik dan ekonomi tetap berlanjut. Perdana Menteri Inggris Starmer bertemu putra mahkota Arab Saudi di Riyadh pada Desember 2024.

    Lawatan itu menegaskan keberlanjutan hubungan strategis. Perdagangan Saudi-Inggris tetap kuat.

    Tahun Nilai Perdagangan Barang dan Jasa (Dolar AS)
    Hingga 30 Juni 2025 23,5 miliar
  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Anggaran Kapal Cair

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Anggaran Kapal Cair

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menanggapi tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Tudingan tersebut terkait anggaran pembangunan kapal yang disebut sudah cair namun belum direalisasikan.

    Isu ini mencuat setelah beredarnya video pernyataan Purbaya. Video itu menyebutkan anggaran pengadaan kapal dari Kementerian Keuangan telah dikucurkan. Namun, industri galangan kapal nasional belum menerima pesanan dari KKP.

    Trenggono pun meminta Purbaya untuk mengecek langsung ke internal Kemenkeu. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran pencairan anggaran tersebut.

    Menteri Trenggono menantang balik pernyataan Purbaya. Ia meminta Menkeu Purbaya untuk mengkonfirmasi ulang informasi terkait dana yang sudah cair tersebut.

    “Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” kata Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir dari detikFinance, Rabu (11/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal yang dimaksud bukanlah dari anggaran rutin Kemenkeu. Ia menegaskan pendanaan pembangunan kapal bersumber dari skema kredit luar negeri.

    Skema kredit ini berasal dari Inggris. Ini berbeda dengan klaim Purbaya yang menyebut anggaran dari Kementerian Keuangan.

    “Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.

    Duduk Perkara Klaim Anggaran Kapal

    Pernyataan Purbaya sebelumnya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Pada kesempatan itu, Purbaya mengaku heran. Ia mempertanyakan mengapa KKP belum melakukan pemesanan kapal ke industri galangan dalam negeri. Padahal, menurutnya, anggaran pengadaan kapal sudah dikucurkan Kemenkeu.

    Catatan media menunjukkan bahwa Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan. Proyek ini melalui kerja sama pendanaan dengan Inggris.

    Kementerian/Pihak Peran/Klaim Status Dana
    Kementerian KP Menyangkal dana cair dari Kemenkeu Pinjaman luar negeri (Inggris)
    Kementerian Keuangan Mengaku anggaran sudah dikucurkan Diduga telah cair
    Industri Galangan Kapal Belum terima pesanan Menunggu
  • Indonesia Berencana Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza Palestina

    Indonesia Berencana Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza Palestina

    Pemerintah Indonesia sedang membahas persiapan pengiriman sekitar 8.000 pasukan perdamaian menuju Gaza, Palestina. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa angka tersebut masih dalam pembahasan. Namun, ada kemungkinan jumlah pasukan akan berada di kisaran 8.000 personel.

    “Belum, sedang dibicarakan. Tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu,” kata ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir, Selasa (11/2/2026).

    Prasetyo menambahkan, pasukan dari Indonesia akan bergabung dengan misi perdamaian dari negara lain. Detail mengenai lokasi penempatan pasukan Indonesia masih belum ditentukan.

    “Belum. Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelasnya.

    Indonesia berkomitmen penuh untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini juga berkaitan dengan peran Indonesia di Board of Peace (BOP).

    “Kan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan ini, kan bagian dari komitmen bangsa kita untuk tentu yang pertama kita menghendaki pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina,” ucapnya.

    Peran Indonesia dalam Board of Peace

    Indonesia bersama tujuh negara muslim lainnya memutuskan untuk bergabung dalam Board of Peace. Keanggotaan ini bertujuan membantu masyarakat di Gaza.

    “Yang kedua bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di BOP tersebut,” imbuhnya.

    Prasetyo berharap partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dapat meminimalisasi konflik di Gaza. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi penderitaan warga Palestina.

    “Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Nah dengan sekarang proses tersebut bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita di sana,” ungkap dia.

    Berikut adalah perbandingan jumlah pasukan perdamaian yang pernah dikirim oleh beberapa negara:

    Negara Jumlah Pasukan (Estimasi) Misi (Contoh)
    Indonesia 8.000 (rencana) Gaza, Palestina
    India 5.000-10.000 Misi PBB di berbagai negara
    Pakistan 3.000-7.000 Misi PBB di berbagai negara
    Bangladesh 3.000-6.000 Misi PBB di berbagai negara
    Nigeria 2.000-5.000 Misi PBB di berbagai negara
  • Trump: Iran Ingin Kesepakatan Nuklir, Bodoh Jika Tidak

    Trump: Iran Ingin Kesepakatan Nuklir, Bodoh Jika Tidak

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meyakini Iran memiliki keinginan untuk mencapai kesepakatan nuklir. Trump bahkan secara tegas menyatakan bahwa Iran akan 'bodoh jika tidak melakukannya'.

    Pernyataan ini muncul di tengah pengerahan armada besar AS menuju Iran. Situasi ini menambah ketegangan di kawasan tersebut.

    "Seperti yang Anda ketahui, kita memiliki armada besar saat ini yang menuju ke Iran. Kita akan lihat apa yang terjadi. Saya pikir mereka ingin membuat kesepakatan. Saya pikir mereka akan bodoh jika tidak melakukannya," kata Trump kepada Larry Kudlow dari Fox Business dalam sebuah wawancara, Rabu (11/2/2026).

    Trump juga mengklaim telah berhasil 'melumpuhkan' kekuatan nuklir Iran di masa lalu. Ia kembali mengancam Iran jika menolak menyetujui kesepakatan nuklir dengan AS.

    "Kita telah melumpuhkan kekuatan nuklir mereka terakhir kali, dan kita harus melihat apakah kita akan melumpuhkan lebih banyak lagi kali ini," imbuh Trump.

    Presiden AS tersebut sekali lagi menekankan bahwa Iran ingin membuat kesepakatan. Namun, kesepakatan yang dimaksud haruslah 'kesepakatan yang baik'.

    Syarat Kesepakatan yang Baik

    "Tidak ada senjata nuklir, tidak ada rudal, tidak ada ini, tidak ada itu, semua hal berbeda yang Anda inginkan," lanjut Trump, menguraikan syarat-syarat kesepakatannya.

    Pekan sebelumnya, Trump menyatakan AS telah melakukan 'pembicaraan yang sangat baik' dengan Iran. Pembicaraan tidak langsung terjadi di Oman pada Jumat lalu, melibatkan delegasi kedua negara.

    Pertemuan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih juga dijadwalkan. Sumber Israel mengatakan kepada CNN bahwa Netanyahu akan menyampaikan informasi intelijen baru tentang kemampuan militer Iran.

    Dinamika Negosiasi Nuklir Iran

    Berikut adalah beberapa poin penting dalam dinamika negosiasi nuklir Iran:

    Aspek Keterangan
    Pihak Utama Amerika Serikat dan Iran
    Tuntutan AS Tidak ada senjata nuklir, tidak ada rudal, pembatasan lainnya
    Klaim Trump Telah melumpuhkan kekuatan nuklir Iran sebelumnya
    Lokasi Pembicaraan Oman (tidak langsung)
    Pertemuan Lain Trump dijadwalkan bertemu PM Israel Netanyahu
    Informasi Baru Intelijen Israel mengenai kemampuan militer Iran

    Situasi ini terus berkembang dengan potensi negosiasi dan peningkatan ketegangan regional. Dunia internasional menantikan langkah selanjutnya dari para pihak yang terlibat.

  • Presiden Prabowo Bentuk Pansel Calon Anggota DK OJK 2026

    Presiden Prabowo Bentuk Pansel Calon Anggota DK OJK 2026

    Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk mencari calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pansel ini akan bertugas menyeleksi kandidat yang akan mengisi posisi penting di lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

    Pembentukan pansel ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Februari 2026. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan OJK.

    Panitia Seleksi dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga merangkap sebagai anggota. Sembilan anggota lain turut serta dalam tim, membawa beragam latar belakang keahlian.

    Anggota Pansel lainnya meliputi Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

    Posisi yang akan diisi mencakup Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    "Pengisian jabatan ini dilakukan dalam rangka menjamin keberlanjutan kepemimpinan, penguatan tata kelola, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi OJK sebagai lembaga yang independen, kredibel dan berintegritas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan nasional," jelas keterangan resmi Bank Indonesia, Rabu (11/2/2026).

    Persyaratan dan Mekanisme Pendaftaran

    Calon anggota Dewan Komisioner OJK harus memenuhi sejumlah persyaratan umum. Di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki akhlak, moral, serta integritas yang baik.

    Selain itu, calon juga diwajibkan memenuhi syarat dan ketentuan pendaftaran khusus. Informasi lebih lanjut tersedia dalam pengumuman pendaftaran Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026.

    Informasi detail pengumuman dapat diakses melalui laman resmi www.kemenkeu.go.id dan www.bi.go.id. Calon diminta untuk membaca seluruh ketentuan dengan seksama.

    Pendaftaran dibuka secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Periode pendaftaran dimulai pada 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    "Panitia Seleksi bekerja sigap dengan secara resmi membuka pendaftaran calon," tulis keterangan resmi Bank Indonesia, Rabu (11/2/2026).

    Tahapan Seleksi Calon Anggota DK OJK

    Proses seleksi akan melewati empat tahap krusial untuk memastikan terpilihnya kandidat terbaik. Setiap tahap dirancang untuk menilai kompetensi dan integritas calon secara komprehensif.

    Berikut rincian tahapan seleksi yang akan dilalui oleh para calon:

    Tahap Seleksi Deskripsi
    Tahap I Seleksi Administratif
    Tahap II Penilaian Masukan dari Masyarakat, Rekam Jejak, dan Makalah
    Tahap III Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan
    Tahap IV Afirmasi/Wawancara

    Pengumuman hasil seleksi akan disiarkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, serta https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Seluruh keputusan Pansel bersifat final dan mengikat.

    "Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat," tegas Bank Indonesia.

  • MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan Aceh. Upaya ini menjadi prioritas nasional pascabencana yang melanda.

    Pembangunan kembali Aceh diartikan sebagai manifestasi solidaritas kebangsaan. Hal ini menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.

    "Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (11/2/2026).

    "Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua," sambungnya.

    Penegasan Muzani disampaikan dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI. Agenda tersebut terkait penyerahan bantuan korban bencana di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).

    Muzani menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif. Komunikasi itu terjalin antara Pimpinan MPR RI dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Pertemuan membahas berbagai persoalan mendasar akibat bencana besar. Bencana tersebut melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025.

    Muzani menyebut Muzakir menggambarkan kondisi saat ini sebagai 'tsunami kedua'. Dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani sangat besar.

    Salah satu usulan penting dari Pemprov Aceh adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus. Badan ini akan mempercepat pemulihan pascabencana, seperti pascatsunami sebelumnya.

    Muzani mengungkapkan seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemprov Aceh telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Presiden.

    "Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Muzani.

    Pimpinan MPR RI juga menerima paparan dari Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah. Selain itu, laporan dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian terkait perkembangan di lapangan.

    Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut sangat penting dalam penanganan bencana.

    "Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," kata Muzani.

    Layanan Kesehatan dan Arahan Presiden

    Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan. Hal ini demi masyarakat terdampak.

    Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Presiden bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

    Prioritas Meugang dan Bantuan Kemanusiaan

    Meski terbatas, Pemprov Aceh memprioritaskan pemenuhan pangan untuk tradisi Meugang. Ini agar masyarakat tetap bersukacita menyambut Ramadan.

    Tradisi Meugang telah mengakar kuat di Aceh selama ratusan tahun. Pimpinan MPR RI mendukung penuh dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.

    "Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur'an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu," tutur Muzani.

    Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan. Ini termasuk pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode. Hal ini untuk mendukung operasional alat berat.

    Selain itu, masalah keterbatasan ternak akibat bencana serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh juga menjadi perhatian.

    Rincian Bantuan dan Kabupaten Terdampak

    Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah.

    Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.

    Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh
    Jenis Bantuan Jumlah Paket Kabupaten Terdampak
    Sembako 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah
    Ibadah (Al-Qur'an, Perlengkapan Salat) 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah

    "Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan," kata Muzani.

    "Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik," imbuhnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR RI

    Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2) pagi. Kedatangan sekitar pukul 09.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU.

    Mereka disambut dengan tarian tradisional Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.

    Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong merupakan langkah persaudaraan. Ini untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk akibat bencana.

    Komitmen negara ini menjadi simbol bahwa semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitan Aceh. Meskipun bencana melukai raga, namun harapan tetap ada.

    Daftar Peserta Kunjungan

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar juga turut hadir.

    Hadir pula perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Khalid, Sugiat Santoso, dan M Husni. Dari Fraksi PDIP MPR RI Sonny Tri Danaparamita, Fraksi Demokrat MPR RI H Anton Sukartono, serta Sekretariat Fraksi PAN MPR RI Muhammad Hoerudin A.

    Turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo juga mendampingi.

  • Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace. Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran Prabowo menjadi bentuk komitmen aktif Indonesia.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam isu perdamaian global.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Rabu (11/2/2026).

    Vahd Nabyl Achmad Mulachela menegaskan kehadiran Prabowo bukan hanya formalitas. Ini adalah penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Terutama dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

    Indonesia akan memanfaatkan platform ini untuk isu-isu penting. Antara lain memperjuangkan perlindungan warga sipil. Serta mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

    "Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace. Undangan tersebut diterima pada tanggal 19 Februari.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Pras, Senin (9/2).

    Harapan Tarif Dagang AS-Indonesia

    Meskipun belum ada kepastian total, Prasetyo Hadi berharap kehadiran Prabowo juga bisa dimanfaatkan. Yakni untuk penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Indonesia kini tengah menunggu jadwal pasti kesepakatan itu.

    Kerja sama ekonomi dan perdamaian global diharapkan dapat berjalan seiring. Ini menunjukkan prioritas ganda pemerintah dalam hubungan internasional.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait partisipasi Indonesia:

    Aspek Partisipasi Keterangan
    Tujuan Utama Memperjuangkan perlindungan warga sipil, pemulihan Gaza, perdamaian Palestina
    Basis Solusi Solusi dua negara untuk Palestina
    Harapan Tambahan Penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia
    Tanggal Undangan Diterima 19 Februari
  • Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya Meninggal Dunia

    Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya Meninggal Dunia

    Kabar duka menyelimuti keluarga besar PDI Perjuangan di Surabaya dan Jawa Timur. Ketua DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya periode 2019-2024, Adi Sutarwijono, telah berpulang.

    Beliau meninggal dunia pada Selasa, 10 Februari 2026, sekitar pukul 20.30 WIB. Kepergian Adi meninggalkan duka mendalam bagi partai dan masyarakat Surabaya.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan duka cita mendalam. Beliau mengungkapkan rasa kehilangan atas wafatnya sosok penting tersebut.

    "Atas nama keluarga besar DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya sahabat dan rekan juang almarhum Adi Sutarwijono," ujar Deni, Rabu (11/2/2026).

    Dedikasi Adi Sutarwijono dalam Pelayanan Rakyat

    Deni mengenang Adi Sutarwijono sebagai pemimpin berdedikasi dan rendah hati. Beliau memiliki komitmen kuat memperjuangkan aspirasi rakyat.

    Khususnya, masyarakat Kota Surabaya merasakan kontribusi besar almarhum. Adi juga dikenal sebagai sosok pekerja keras yang teguh prinsip.

    "Almarhum adalah sosok pekerja keras, teguh dalam prinsip, dan selalu konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengabdian dan keteladanan beliau akan selalu menjadi kenangan baik bagi kita semua, khususnya masyarakat Surabaya," lanjutnya.

    Doa dan Harapan untuk Keluarga

    Deni juga menyampaikan doa agar Adi Sutarwijono mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan diharapkan diberikan ketabahan dan kekuatan.

    "Kami berdoa semoga almarhum mendapat tempat termulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan penghiburan dalam menghadapi masa duka yang tidak mudah ini," tutup Deni.

    Peran Penting Adi Sutarwijono

    Kepergian Adi Sutarwijono menjadi kehilangan besar. Bukan hanya bagi PDI Perjuangan, tetapi juga bagi masyarakat Surabaya.

    Selama ini, masyarakat merasakan pengabdian dan perjuangan almarhum. Dedikasinya dalam membangun daerah sangat nyata.

    Perjalanan Karier Adi Sutarwijono
    Jabatan Periode
    Ketua DPRD Surabaya 2019-2024
    Ketua DPRD Surabaya 2024-2029
    Anggota DPRD Surabaya Sisa masa jabatan 2009-2014 (mulai 2012)
    Anggota DPRD Surabaya 2014-2019
    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya 2019-2024

    Adi Sutarwijono lahir di Blitar, 4 Agustus 1968. Beliau menjabat Ketua DPRD Surabaya dua periode, 2019-2024 dan 2024-2029. Sebelumnya, ia adalah anggota DPRD Surabaya dua periode.

    Selain itu, Adi juga ditugaskan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Masa jabatannya pada periode 2019-2024.

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Audiensi Bersama Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Audiensi Bersama Lima Pengusaha Nasional di Hambalang

    Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi dari lima pengusaha nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor. Pertemuan penting ini berlangsung pada Selasa (10/2) malam.

    Lima pengusaha ternama yang hadir adalah Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Anthony Salim dari Salim Group, dan Franky Widjaja dari Sinar Mas Group. Hadir pula Boy Thohir dari Adaro Energy, serta Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group.

    Pertemuan strategis ini berlangsung lebih dari 4,5 jam, dimulai sejak pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB, seperti yang diunggah di Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Rabu (11/2/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kolaborasi antarberbagai sektor. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi negara.

    Menurutnya, semangat 'Indonesia Incorporated' harus diwujudkan. Ini berarti kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memperkuat daya saing nasional serta mengakselerasi pembangunan ekonomi.

    Para pengusaha yang hadir diklaim telah menyatakan komitmen solid. Mereka mendukung visi misi pemerintah dalam sektor-sektor strategis.

    Sektor tersebut meliputi pemenuhan makan bergizi, sekolah dan pendidikan tinggi, kesehatan, rumah subsidi, koperasi dan kampung nelayan, serta kedaulatan pangan dan energi.

    Penciptaan Lapangan Kerja dan UMKM

    Prabowo Subianto turut mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Fokus utama adalah pada sektor riil.

    Langkah ini diharapkan mampu mendorong pengembangan industri dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Berikut adalah daftar pengusaha yang hadir dalam audiensi:

    Nama Pengusaha Grup Perusahaan
    Prajogo Pangestu Barito Pacific Group
    Anthony Salim Salim Group
    Franky Widjaja Sinar Mas Group
    Boy Thohir Adaro Energy
    Sugianto Kusuma (Aguan) Agung Sedayu Group

    Dukungan dari sektor swasta, khususnya para konglomerat, diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan. Terutama dalam merealisasikan berbagai program prioritas pemerintah.

  • Skor IPK Indonesia Anjlok, Pemerintah Harus Bersih-bersih Birokrasi

    Skor IPK Indonesia Anjlok, Pemerintah Harus Bersih-bersih Birokrasi

    Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 yang anjlok menjadi peringatan serius. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, mendesak pemerintah untuk melakukan bersih-bersih birokrasi secara menyeluruh.

    Penurunan tiga poin IPK Indonesia dari tahun sebelumnya adalah alarm keras. Ini menunjukkan masalah mendalam dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Yudi Purnomo menekankan bahwa penurunan IPK harus dipandang sebagai sinyal bahaya. "Dengan turunnnya IPK Indonesia tentu menjadi alarm bagi pemerintah dan penegak hukum untuk semakin serius melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan bersih-bersih birokrasi Indonesia," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia menyoroti meluasnya operasi tangkap tangan (OTT) yang kini menyasar ranah peradilan, pajak, hingga bea-cukai. Hal ini mencerminkan akar masalah korupsi yang makin menjalar di berbagai sektor.

    Langkah-langkah Mendesak Pemberantasan Korupsi

    Menurut Yudi, penindakan yang terukur terhadap pelaku korupsi menjadi sangat penting. Pencegahan korupsi di kalangan aparatur negara juga tidak kalah krusial.

    Perbaikan sistem birokrasi dan transparansi layanan pemerintah kepada masyarakat harus jadi prioritas. "Sehingga ke depannya tentu penindakan yang terukur terhadap para pelaku korupsi, pencegahan korupsi para aparatur negara dan perbaikan sistem birokrasi tentu menjadi hal penting. Termasuk juga transparansi dalam prosedur layanan kepemerintahan kepada masyarakat," ujarnya.

    Penurunan IPK ini bukan sekadar angka. Yudi mengingatkan bahwa skor ini adalah rujukan penting bagi investor internasional.

    Berikut adalah perbandingan skor IPK Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:

    Tahun Skor IPK Peringkat Global
    2024 37 99
    2025 34 109

    Penurunan tiga poin yang signifikan ini membawa Indonesia keluar dari 100 besar. "Intinya IPK yang dikeluarkan TII ini jangan dipandang sebelah mata, harus serius berbenah karena ini digunakan sebagai salah satu rujukan investor internasional dalam berinvestasi di suatu negara," ujarnya.

    Analisis Skor IPK 2025

    Skor IPK Indonesia pada 2025 tercatat di angka 34. Angka ini turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Manajer Program Transparency International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, menjelaskan detail penurunan tersebut. "Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Ferdian Yazid kepada wartawan, Selasa (10/2).

    Ferdian menambahkan bahwa peringkat IPK Indonesia kini setara dengan Nepal. Padahal tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat ke-99.