Tag: ASN

  • THR ASN dan Guru 2026 Cair Lebih Awal, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    THR ASN dan Guru 2026 Cair Lebih Awal, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Pemerintah memastikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru PNS dan PPPK, akan dilakukan lebih awal pada tahun 2026. Alokasi dana yang disiapkan dalam APBN 2026 melonjak menjadi Rp55 triliun, atau naik sekitar 10,22 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa proses distribusi dana tersebut direncanakan sudah mulai berjalan pada pekan pertama bulan puasa. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada pertengahan Februari 2026, sehingga THR berpotensi cair pada akhir Februari hingga awal Maret mendatang.

    "Minggu pertama puasa, sebentar lagi. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa disalurkan," kata Purbaya saat menjelaskan rencana percepatan pencairan tersebut guna mengantisipasi kebutuhan Lebaran dan kepadatan arus mudik.

    Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) terbaru untuk tahun 2026 masih dalam proses penerbitan, acuan besaran tunjangan diperkirakan tetap merujuk pada regulasi tahun sebelumnya, yakni PP Nomor 11 Tahun 2025. Komponen THR bagi guru di tingkat pusat meliputi gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga tunjangan kinerja.

    Khusus bagi guru di instansi daerah, tambahan penghasilan akan disesuaikan dengan kapasitas finansial masing-masing wilayah. Sementara itu, bagi guru ASN yang telah mengantongi sertifikasi, mereka berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok sebagai bagian dari komponen tunjangan kinerja.

    Berikut adalah estimasi rentang gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan THR berdasarkan golongan jabatan:

    Jenis ASN Rentang Gaji Pokok (Estimasi)
    Guru PNS (Golongan I – IV) Rp1.685.700 – Rp6.373.200
    Guru PPPK (Golongan I – XVII) Rp1.938.500 – Rp7.329.900

    Penyaluran yang lebih cepat ini diharapkan tidak hanya membantu kesiapan finansial para abdi negara dalam menyambut Idulfitri, tetapi juga menjadi stimulan ekonomi melalui aktivitas konsumsi rumah tangga di awal Ramadan.

  • Pemerintah Imbau ASN dan Pegawai Swasta Terapkan WFA Selama Periode Nyepi-Lebaran 2026

    Pemerintah Imbau ASN dan Pegawai Swasta Terapkan WFA Selama Periode Nyepi-Lebaran 2026

    Pemerintah secara resmi mengimbau seluruh pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta, untuk menerapkan skema kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama periode libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat tanpa mengesampingkan produktivitas kerja di berbagai sektor.

    Kementerian Sekretariat Negara melalui akun resmi Instagram @kemensetneg.ri menjelaskan bahwa fleksibilitas ini bertujuan mendukung kelancaran pergerakan publik. "Kebijakan fleksibilitas kerja ini bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga produktivitas kerja pemerintahan dan sektor industri lain dengan menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan," tulis pihak Setneg pada Kamis (19/2/2026).

    Implementasi WFA tersebut disarankan terbagi dalam dua periode utama. Tahap pertama dianjurkan pada 16-17 Maret 2026, sesaat sebelum memasuki rangkaian libur panjang. Tahap kedua diusulkan pada 25-27 Maret 2026, atau tepat setelah berakhirnya masa libur nasional Nyepi dan Lebaran.

    Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal libur resmi dan cuti bersama Nyepi pada 18-20 Maret 2026. Sementara itu, rangkaian libur dan cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21-24 Maret 2026.

    Pelaksanaan WFA ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026 dan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026. Terdapat poin-poin spesifik yang wajib dipatuhi oleh masing-masing sektor agar operasional tetap berjalan optimal.

    Kategori Pekerja Aturan Utama Pelaksanaan WFA
    ASN (Aparatur Sipil Negara) Wajib menjamin pelayanan publik esensial tetap dapat diakses, bertanggung jawab penuh atas tugas, mengoptimalkan sistem elektronik, menginformasikan perubahan jadwal layanan ke publik, dan tetap membuka kanal pengaduan.
    Pekerja Swasta Sektor esensial (kesehatan, logistik, manufaktur, dll) dapat dikecualikan. WFA tidak memotong cuti tahunan, upah diberikan penuh sesuai kesepakatan, dan pengawasan jam kerja diatur oleh internal perusahaan.

    Pemerintah menekankan bahwa bagi sektor swasta, kebijakan ini tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik operasional masing-masing perusahaan. Khusus sektor kritikal seperti transportasi, keamanan, perhotelan, hingga pusat perbelanjaan, operasional tetap berjalan sesuai kebutuhan lapangan meski imbauan WFA berlaku secara nasional.

  • Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI 2026, Pemda Diminta Fokus Kebersihan Lingkungan

    Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI 2026, Pemda Diminta Fokus Kebersihan Lingkungan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyukseskan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Arahan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 600.11/889/SJ yang diterbitkan pada 18 Februari 2026 sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah awal bulan ini.

    Melalui kebijakan tersebut, kepala daerah diminta menyusun langkah strategis yang mencakup empat pilar utama. Pilar 'Aman' menitikberatkan pada stabilitas lingkungan dan ketertiban ruang publik, sementara 'Sehat' berorientasi pada kualitas lingkungan yang mendukung kebugaran masyarakat. Adapun pilar 'Resik' dan 'Indah' masing-masing berfokus pada manajemen sampah terpadu serta estetika tata ruang yang nyaman bagi publik.

    "Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi," ungkap Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan bahwa gerakan ini memiliki landasan hukum kuat, mulai dari UU Pengelolaan Sampah hingga regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.

    Terkait teknis pelaksanaan, Mendagri menjadwalkan kegiatan ini berlangsung rutin di lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Selain itu, aksi serupa juga wajib digelar di area publik setiap hari Jumat dengan catatan tidak mengganggu jalannya pelayanan masyarakat.

    Dalam implementasinya, para gubernur memegang peran sebagai koordinator lintas kabupaten/kota. Sementara itu, bupati dan wali kota diinstruksikan untuk mengerahkan camat guna mengendalikan gerakan di tingkat wilayah, termasuk memastikan partisipasi aktif dari pemerintahan desa, kelurahan, hingga sektor dunia usaha.

    Guna memastikan efektivitas program, Mendagri meminta setiap kepala daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Inspektur daerah diwajibkan melakukan pengawasan serta dokumentasi untuk dilaporkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Tito juga menyarankan pemberian apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun elemen masyarakat yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja dan ruang publik.

  • Jam Kerja ASN Kota Sukabumi Selama Ramadan 2026: Pelayanan Publik Tetap 32,5 Jam Per Minggu

    Jam Kerja ASN Kota Sukabumi Selama Ramadan 2026: Pelayanan Publik Tetap 32,5 Jam Per Minggu

    Pemerintah Kota Sukabumi resmi menerbitkan aturan mengenai penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Meski terdapat pemotongan durasi kerja harian, standar pelayanan publik ditegaskan tidak boleh kendor dan tetap mengacu pada disiplin profesionalisme yang ketat.

    Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan agar ASN dapat menyeimbangkan kewajiban dinas dengan pelaksanaan ibadah puasa secara khusyuk. Namun, ia mengingatkan bahwa BKPSDM akan menjadi motor penggerak dalam pengawasan implementasi aturan tersebut di lapangan.

    "Meski ada penyesuaian, kualitas pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan. Disiplin dan profesionalisme ASN tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat," ujar Taufik Hidayah pada Kamis (19/2/2026).

    Sesuai surat edaran yang berlaku, akumulasi jam kerja efektif bagi seluruh pegawai minimal mencapai 32 jam 30 menit dalam satu minggu. Detail pembagian waktu operasional dibedakan berdasarkan sistem kerja masing-masing perangkat daerah sebagai berikut:

    Unit Kerja Hari Jam Kerja Waktu Istirahat
    Sistem 5 Hari Kerja (BUMD, Kelurahan, dll) Senin – Kamis 08.00 – 15.00 WIB 12.00 – 12.30 WIB
    Jumat 08.00 – 15.30 WIB 11.30 – 12.30 WIB
    Sistem 6 Hari Kerja (RSUD & Puskesmas) Senin – Kamis & Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 12.30 WIB
    Jumat 08.00 – 14.00 WIB 11.30 – 12.30 WIB

    Untuk instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan vital masyarakat, seperti RSUD, pemadam kebakaran, layanan keamanan, hingga perhubungan, diwajibkan melakukan pengaturan shift secara proporsional. Hal ini bertujuan agar layanan tetap tersedia secara optimal tanpa gangguan durasi operasional.

    Kepala perangkat daerah diinstruksikan untuk memperketat pengawasan internal guna mengevaluasi kehadiran serta performa kerja bawahannya. Taufik menekankan bahwa momentum Ramadan seharusnya menjadi pemantik semangat bagi ASN untuk lebih solutif dalam melayani masyarakat.

  • Jadwal Terbaru Layanan Paspor Selama Ramadan 2026

    Jadwal Terbaru Layanan Paspor Selama Ramadan 2026

    Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi melakukan penyesuaian jam operasional layanan keimigrasian di seluruh Indonesia sepanjang bulan Ramadan. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan jadwal kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketetapan Kementerian PAN RB.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa meskipun terdapat perubahan waktu operasional, pihaknya menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kewajiban profesional dan pelaksanaan ibadah bagi pegawai maupun pemohon jasa keimigrasian.

    "Penyesuaian jam layanan ini dilakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, agar aktivitas dan ibadah dapat terlaksana sebaik-baiknya," ujar Yuldi Yusman pada Kamis (19/2/2026).

    Bagi masyarakat yang memiliki keperluan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK), Unit Layanan Paspor (ULP), maupun Immigration Lounge, disarankan untuk melakukan pengecekan berkala. Konfirmasi jadwal dapat dilakukan melalui akun media sosial resmi masing-masing kantor imigrasi setempat.

    Berikut adalah jadwal lengkap layanan keimigrasian selama bulan suci Ramadan:

    Hari Jam Layanan Waktu Istirahat
    Senin – Kamis 08.00 – 15.00 12.00 – 12.30
    Jumat 08.00 – 15.30 11.30 – 12.30
    Sabtu – Minggu* 08.00 – 14.00 12.00 – 12.30

    *Khusus pada unit pelayanan paspor akhir pekan (weekend service).

    Menutup keterangannya, Yuldi juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Ia berharap penyesuaian teknis ini membawa keberkahan dalam setiap aktivitas pelayanan publik selama bulan suci.

  • Aturan Jam Kerja ASN Pemkot Bandung Selama Ramadan 2026 dan Sanksi Pelanggarannya

    Aturan Jam Kerja ASN Pemkot Bandung Selama Ramadan 2026 dan Sanksi Pelanggarannya

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara resmi menetapkan penyesuaian jam operasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadan 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 022-Bagor/2026 yang mulai diimplementasikan sejak Kamis, 19 Februari 2026.

    Berdasarkan regulasi terbaru tersebut, terdapat perbedaan durasi kerja antara perangkat daerah. Pegawai di unit dengan sistem enam hari kerja diwajibkan masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB. Sementara itu, bagi perangkat daerah yang menerapkan lima hari kerja, jam pulang ditetapkan lebih awal, yakni pukul 14.00 WIB.

    Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, mengonfirmasi bahwa seluruh aktivitas kerja saat ini tetap dilakukan secara luring di kantor. "Sampai saat ini, kami belum mendapatkan arahan terkait dengan WFH, jadi di Kota Bandung belum ada," jelas Evi pada Kamis (19/2/2026).

    Pemkot Bandung juga memastikan pengawasan disiplin pegawai tetap berjalan ketat meski dalam suasana puasa. Evi menegaskan bahwa pihaknya tidak segan menjatuhkan hukuman bagi ASN yang terbukti melanggar aturan atau bermalas-malasan. Prosedur sanksi tersebut mengacu pada PP 94 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai.

    Tingkat hukuman akan disesuaikan dengan derajat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap individu. Untuk kategori pelanggaran ringan, ASN akan menerima teguran lisan sebagai bentuk peringatan awal. Namun, untuk pelanggaran yang lebih serius, Pemkot Bandung telah menyiapkan konsekuensi finansial.

    "Kalau yang ringan, tentunya dengan teguran lisan. Kemudian kalau yang berat, ya bisa sampai ada pemotongan terhadap tunjangan yang dia dapat," tegas Evi menutup keterangannya.

  • Aksi Petugas Kelurahan Unggah Dokumen Pribadi Rio Haryanto: Motifnya Sekadar Bangga

    Aksi Petugas Kelurahan Unggah Dokumen Pribadi Rio Haryanto: Motifnya Sekadar Bangga

    Seorang pegawai berinisial A kini harus berhadapan dengan pemeriksaan internal setelah mengunggah dokumen pribadi milik mantan pebalap F1, Rio Haryanto, ke media sosial. Aksi tersebut memicu kegaduhan di dunia maya lantaran dokumen yang bersifat rahasia tersebut dipublikasikan tanpa sensor melalui fitur story.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Beni Supartono Putro, mengungkapkan bahwa motif di balik tindakan tersebut adalah perasaan bangga yang berlebihan. Berdasarkan hasil klarifikasi, A merasa memiliki kepuasan tersendiri saat melayani tokoh ternama.

    "Dari klarifikasi katanya bangga, ada kepuasan tersendiri dia melayani publik figur, tapi kebanggaannya itu kemudian berlebihan sampai upload," ujar Beni saat memberikan keterangan di kantornya, Kamis (19/2/2026).

    Beni menekankan bahwa dokumen layanan publik yang bersifat privat tidak seharusnya menjadi konsumsi umum. Menurutnya, tindakan A menyebarkan surat keterangan warisan dan surat pengantar milik Rio Haryanto adalah langkah yang tidak tepat. Ia berpendapat bahwa jika tujuannya hanya untuk kenang-kenangan, foto bersama saat pelayanan berlangsung jauh lebih aman dibandingkan mengunggah dokumen administratif.

    Meskipun A mengaku telah menghapus unggahan tersebut tak lama setelah diposting, pihak BKPSDM tidak langsung memercayai keterangan tersebut. Investigasi lebih lanjut tengah dilakukan dengan membandingkan keterangan dari atasan A saat ini maupun atasan di tempat tugas sebelumnya.

    Informasi tambahan mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat A masih berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) sebagai petugas front office di Kelurahan Penumping. Saat ini, A telah beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kejadian pengunggahan dokumen ini diduga berkaitan dengan momen pernikahan Rio Haryanto yang berlangsung beberapa waktu lalu.

  • Terobsesi Layani Publik Figur, Pegawai Kelurahan di Solo Sebar Dokumen Pribadi Rio Haryanto

    Terobsesi Layani Publik Figur, Pegawai Kelurahan di Solo Sebar Dokumen Pribadi Rio Haryanto

    Aksi tidak terpuji dilakukan oleh seorang oknum pegawai Kelurahan Penumping berinisial A, yang nekat mengunggah dokumen pribadi milik mantan pembalap F1, Rio Haryanto, ke media sosial. Motif di balik tindakan tersebut diduga karena pelaku merasa bangga bisa melayani sosok publik figur secara langsung.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Beni Supartono Putro, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, pelaku merasakan kepuasan tersendiri saat memberikan pelayanan kepada tokoh ternama. Namun, rasa bangga tersebut diekspresikan secara berlebihan hingga melanggar privasi warga.

    "Dari klarifikasi katanya bangga, ada kepuasan tersendiri dia melayani publik figur, tapi kebanggaannya itu kemudian berlebihan sampai upload," ujar Beni saat memberikan keterangan di kantornya, Kamis (19/2/2026).

    Beni menekankan bahwa dokumen yang bersifat rahasia dan pribadi seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Ia menyayangkan tindakan A yang mengunggah dokumen sensitif, termasuk surat ahli waris, alih-alih sekadar berfoto bersama jika memang ingin mengabadikan momen pertemuan tersebut.

    Meskipun dokumen tersebut telah dihapus tak lama setelah diunggah, pihak BKPSDM tidak langsung memercayai pengakuan pelaku begitu saja. Saat ini, pendalaman kasus masih terus dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari atasan pelaku guna memastikan apakah pelanggaran serupa pernah terjadi sebelumnya.

    "Kita kan juga nggak bisa hanya percaya dengan pengakuan, tapi juga kita sandingkan dengan pengakuan dari atasan yang saat ini, termasuk atasan-atasan yang sebelumnya," tegas Beni menutup keterangannya.

  • Bocorkan Dokumen Rio Haryanto, Pegawai Kelurahan di Solo Terancam Sanksi Pemecatan

    Bocorkan Dokumen Rio Haryanto, Pegawai Kelurahan di Solo Terancam Sanksi Pemecatan

    Seorang pegawai kelurahan di Kota Solo berinisial A kini menghadapi ancaman sanksi serius setelah mengunggah dokumen pribadi milik mantan pembalap Formula 1, Rio Haryanto, ke media sosial. Tindakan tersebut dinilai melanggar aturan disiplin dan integritas aparatur pemerintahan.

    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo telah merampungkan proses klarifikasi melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Rabu (18/2/2026). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perilaku A terbukti melanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 42 Tahun 2022.

    Kepala BKPSDM Kota Solo, Beni Supartono, menjelaskan bahwa poin pelanggaran spesifik terletak pada Pasal 5 huruf F. Aturan tersebut mengatur tentang kewajiban menjaga integritas serta keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada siapa pun.

    "Perwali tersebut perihal integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan dan tindakan kepada setiap orang," tegas Beni saat memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan tersebut.

    Menindaklanjuti temuan ini, BKPSDM segera menggelar sidang untuk menentukan jenis hukuman bagi pegawai yang bersangkutan. Terdapat tiga klasifikasi sanksi yang disiapkan, mulai dari tingkat ringan hingga berat.

    Untuk kategori ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan, tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara sanksi sedang meliputi pemotongan gaji sebesar 5 persen dengan durasi enam hingga sembilan bulan. Adapun konsekuensi paling fatal bagi pelanggaran kategori berat adalah pemutusan hubungan kerja, baik secara hormat maupun tidak hormat.

  • Pemerintah Targetkan THR ASN 2026 Cair Pekan Pertama Ramadhan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Pemerintah Targetkan THR ASN 2026 Cair Pekan Pertama Ramadhan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) berpeluang menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa proses distribusi dana tunjangan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada pekan pertama bulan puasa.

    Kepastian mengenai jadwal ini disampaikan Purbaya usai menghadiri forum Indonesia Economic Outlook. Meski tanggal spesifik belum diputuskan, ia menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyaluran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilakukan mendekati Idul Fitri.

    "(Jadwal pencairan THR ASN 2026) minggu pertama puasa. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan," ujar Purbaya di Jakarta Pusat. Langkah ini diprediksi akan mengubah pola pencairan lama yang umumnya baru terlaksana 10 hingga 14 hari menjelang lebaran.

    Untuk mendukung kebijakan ini, Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun. Angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berada di angka Rp49,9 triliun. Anggaran jumbo ini merupakan bagian dari belanja negara kuartal I 2026 yang menyentuh total Rp809 triliun.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, penerima manfaat THR ini mencakup spektrum luas aparatur negara, mulai dari ASN, PPPK, anggota TNI dan Polri, hakim, hingga para pensiunan. Adapun rincian komponen dan perbandingan anggaran dapat dilihat pada poin berikut:

    Komponen THR Pusat Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%
    Komponen THR Daerah Menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah masing-masing
    Total Anggaran 2026 Rp55 Triliun
    Total Anggaran 2025 Rp49,9 Triliun

    Meskipun target penyaluran dipatok awal Ramadhan, penetapan tanggal pastinya masih menunggu penerbitan regulasi teknis terbaru. Sementara itu, hari raya Idul Fitri 2026 sendiri diperkirakan jatuh pada tanggal 21-22 Maret 2026, merujuk pada kalender pemerintah dan hasil sidang isbat mendatang.