Tag: ASN

  • Jadwal Operasional BPJS dan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2026

    Jadwal Operasional BPJS dan Jam Kerja ASN Selama Ramadan 2026

    Pemerintah menetapkan penyesuaian waktu pelayanan publik dan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan suci Ramadan 2026. Perubahan jadwal ini mencakup operasional kantor cabang BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan guna menyelaraskan dengan rutinitas ibadah masyarakat.

    Kantor cabang BPJS Kesehatan akan melayani peserta pada hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 sampai 13.30 waktu setempat. Meskipun jam operasional kantor fisik terbatas, masyarakat tetap dapat mengakses layanan jaminan kesehatan melalui kanal digital seperti Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, dan layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165.

    Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan waktu operasional yang sedikit berbeda, yakni pukul 08.00 hingga 14.30 setiap Senin sampai Jumat. Seluruh layanan kantor cabang akan ditutup pada hari Sabtu, Minggu, serta tanggal merah atau hari libur nasional.

    Selain instansi pelayanan kesehatan, jam kerja bagi ASN dan PNS juga mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023. Merujuk pada aturan Kementerian PANRB, total jam kerja efektif bagi pegawai instansi pemerintah adalah 32,5 jam per minggu.

    Berikut adalah rincian jam kerja ASN selama Ramadan 2026:

    Hari Jam Kerja Durasi Istirahat
    Senin – Kamis 08.00 – 15.00 30 Menit
    Jumat 08.00 – 15.30 60 Menit

    Implementasi rincian hari dan jam kerja ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Khusus untuk unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan jadwal dilakukan oleh pimpinan instansi dengan pertimbangan dari Menteri PANRB guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan target kinerja tetap terpenuhi.

  • Jadwal Pelayanan Dukcapil DKI Jakarta Selama Ramadan 2026

    Jadwal Pelayanan Dukcapil DKI Jakarta Selama Ramadan 2026

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta resmi melakukan penyesuaian jadwal operasional di seluruh loket pelayanan selama bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Gubernur Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur waktu kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    Perubahan jadwal ini berlaku menyeluruh bagi loket pelayanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Suku Dinas (Sudin), hingga kantor Dinas Dukcapil. Selain perubahan jam operasional, layanan khusus "JUM'AT PETANG" ditiadakan untuk sementara waktu selama bulan suci berlangsung.

    Berdasarkan informasi resmi dari akun Instagram @dukcapiljakarta, berikut adalah rincian jam pelayanan dan waktu istirahat selama Ramadan 2026:

    • Senin-Kamis: Pukul 08.00-15.30 WIB (Waktu istirahat: 11.30-12.30 WIB)
    • Jumat: Pukul 08.00-15.30 WIB (Waktu istirahat: 11.30-12.30 WIB)

    Meskipun terdapat perubahan waktu kerja, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Premi Lasari, memastikan bahwa standar pelayanan publik tidak akan menurun. Ia menegaskan penyesuaian ini dirancang agar produktivitas pegawai tetap terjaga sembari mendukung kelancaran ibadah bagi para ASN.

    "Penyesuaian jam kerja selama Ramadan mengatur waktu kerja ASN agar tetap efektif, disiplin, dan kinerja tetap terjaga, serta pelayanan publik tidak boleh menurun," ujar Premi Lasari.

    Bagi unit kerja atau perangkat daerah yang mengelola layanan krusial selama 24 jam atau fungsi operasional khusus, ketentuan jam kerja akan tetap mengikuti regulasi sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 812 Tahun 2025.

  • Jadwal Lengkap Libur Lebaran 2026: Ada Cuti Bersama dan Kebijakan WFA ASN

    Jadwal Lengkap Libur Lebaran 2026: Ada Cuti Bersama dan Kebijakan WFA ASN

    Pemerintah secara resmi telah menetapkan rangkaian jadwal libur nasional dan cuti bersama untuk periode Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada Maret 2026. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, hari kemenangan tersebut jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 dan Minggu, 22 Maret 2026.

    Guna memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang hendak melakukan mudik, pemerintah menyediakan durasi libur yang cukup panjang melalui skema cuti bersama. Periode cuti bersama Lebaran kali ini ditetapkan pada Jumat, 20 Maret 2026, serta dilanjutkan kembali pada Senin, 23 Maret dan Selasa, 24 Maret 2026.

    Momen Maret 2026 menjadi unik karena hari raya umat Islam ini berdekatan dengan peringatan Hari Suci Nyepi. Masyarakat berpeluang menikmati waktu istirahat hingga tujuh hari berturut-turut jika menggabungkan libur Lebaran dengan rangkaian Nyepi yang jatuh pada 18 Maret (Cuti Bersama) dan 19 Maret (Hari Suci Nyepi).

    Sepanjang tahun 2026 sendiri, total hari libur nasional mencapai 17 hari ditambah dengan 8 hari cuti bersama, di mana periode Idul Fitri menjadi salah satu jendela libur terpanjang bagi instansi pemerintah dan sektor swasta.

    Kebijakan WFA bagi ASN

    Selain menetapkan hari libur tetap, pemerintah mengeluarkan regulasi khusus terkait pola kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026, skema WFA ini bertujuan untuk memecah kepadatan arus mudik dan balik.

    Jadwal WFA bagi ASN terbagi menjadi dua sesi, yakni pada 16–17 Maret 2026 sebelum peringatan Nyepi, serta pada 25–27 Maret 2026 setelah rangkaian Idul Fitri berakhir. Di sisi lain, perusahaan swasta juga diimbau untuk mempertimbangkan kebijakan kerja fleksibel yang serupa guna mendukung kenyamanan perjalanan para pekerja.

  • Jadwal Pencairan THR ASN 2026: Pemkot Mataram Tunggu Juknis Pusat

    Jadwal Pencairan THR ASN 2026: Pemkot Mataram Tunggu Juknis Pusat

    Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Mataram kini tengah menantikan kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026. Meskipun anggaran sudah dialokasikan, eksekusi pembayaran sepenuhnya masih bergantung pada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum utama.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memberikan sinyal bahwa distribusi THR bagi ASN, TNI, dan Polri dijadwalkan mulai mengalir pada pekan pertama Ramadan. Mengacu pada estimasi awal puasa yang jatuh pada 19 Februari 2026, maka proses pencairan diprediksi akan berlangsung mulai 26 Februari 2026.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menyatakan kesiapan jajarannya untuk segera menyalurkan hak pegawai begitu payung hukum tersedia. Sebagai langkah antisipasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan mempercepat penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan administrasi lainnya agar tidak terjadi kendala teknis saat dana siap dikucurkan.

    Fokus perhatian juga tertuju pada nasib PPPK Paruh Waktu yang hingga kini status perolehan THR-nya belum diputuskan secara final oleh pemerintah pusat. Saat ini, kepastian anggaran baru tersedia bagi ASN dan PPPK Penuh Waktu. Kendati demikian, Pemkot Mataram berkomitmen akan mengikuti instruksi pusat jika regulasi terbaru mencantumkan mereka sebagai penerima.

    "Begitu payung hukum tersebut tersedia, pemerintah daerah menjamin proses pembayaran akan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas H. Lalu Alwan Basri terkait komitmen pencairan tersebut.

    Pemerintah daerah mengimbau para tenaga PPPK Paruh Waktu untuk tetap bersabar menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dari kementerian terkait. Keputusan mengenai besaran nominal, apakah akan diberikan penuh 100 persen atau melalui skema khusus, sepenuhnya akan mengacu pada kebijakan nasional yang tertuang dalam PMK mendatang.

  • Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun, THR ASN 2026 Ditargetkan Cair Lebih Awal

    Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun, THR ASN 2026 Ditargetkan Cair Lebih Awal

    Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih cepat pada tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk kebutuhan tersebut, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp49,9 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan adanya percepatan distribusi. Jika biasanya dana dikirimkan 10-14 hari sebelum hari raya, tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran dimulai sejak awal Ramadan. Langkah ini diambil untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026.

    Penyaluran dana ini menyasar berbagai kelompok aparatur negara secara menyeluruh. Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerima mencakup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota TNI dan Polri, hingga para pensiunan. Adapun besaran yang diterima mengacu pada komponen gaji pokok serta beragam tunjangan yang melekat.

    Struktur pembayaran THR umumnya meliputi tunjangan keluarga, pangan, jabatan/umum, serta tunjangan kinerja yang dapat mencapai 100 persen. Khusus bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ketentuan besaran THR ditetapkan senilai 80 persen dari gaji pokok.

    Ketentuan dan Sanksi THR Sektor Swasta

    Berbeda dengan skema birokrasi, mekanisme bagi pekerja swasta mengikuti regulasi Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan diwajibkan melunasi pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri atau jatuh pada kisaran tanggal 13-14 Maret 2026.

    Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi karyawan swasta wajib dibayarkan secara penuh tanpa dicicil. Bagi perusahaan yang melanggar batas waktu tersebut, terdapat konsekuensi berupa denda administratif sebesar 5 persen dari total nilai THR yang seharusnya dibayarkan. Ketetapan resmi mengenai teknis pencairan tahun 2026 ini nantinya akan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah yang dirilis saat memasuki bulan suci Ramadan.

  • Oknum ASN Kesbangpol Cimahi Diduga Terlibat Penipuan Lowongan Kerja, Kini Terancam Sanksi Disiplin

    Oknum ASN Kesbangpol Cimahi Diduga Terlibat Penipuan Lowongan Kerja, Kini Terancam Sanksi Disiplin

    Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi tengah menjadi sorotan setelah diduga terlibat dalam aksi penipuan bermodus rekrutmen pegawai kementerian. Kasus ini mencuat ke publik usai salah satu korban membagikan pengalamannya melalui media sosial Instagram.

    Dalam unggahan akun @ne.zha_headline, oknum tersebut dituding menjanjikan posisi pekerjaan dengan meminta sejumlah uang pelicin. Namun, janji tersebut tidak terealisasi dan uang milik korban dilaporkan dibawa kabur oleh pelaku.

    Kepala Kesbangpol Kota Cimahi, Sugeng Budiono, mengonfirmasi adanya laporan masyarakat terkait tindakan ilegal bawahannya tersebut. Hingga Jumat (20/2/2026), pihak instansi masih berupaya melacak keberadaan oknum yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    "Sesuai pengaduan dari masyarakat terkait penipuan, informasinya mengenai dugaan lowongan pekerjaan. Hanya saja kami belum bisa bertemu langsung dengan yang bersangkutan sampai sekarang," ujar Sugeng saat dikonfirmasi.

    Upaya pemanggilan secara resmi telah dilayangkan sebanyak dua kali, namun oknum tersebut terus mangkir. Selain surat kedinasan, komunikasi personal melalui telepon pun tidak membuahkan hasil meskipun telah dihubungi lebih dari lima kali.

    Selain terjerat kasus hukum dugaan penipuan, ASN tersebut juga diketahui sudah meninggalkan tugasnya (mangkir kerja) selama beberapa bulan terakhir. Hal ini memicu percepatan proses penjatuhan sanksi disiplin sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.

    "Sekarang sedang proses penjatuhan disiplin. Proses tetap berjalan melalui mekanisme BAP In absentia. Secara administratif, terhitung beberapa bulan lalu masih ada catatan absen, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir secara fisik di kantor," tutup Sugeng.

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, TNI, dan Polri dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk kebutuhan tersebut, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah Rp49,9 triliun.

    Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang mencairkan tunjangan pada H-10 Lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa target penyaluran kali ini digeser ke minggu pertama Ramadan 2026. Dengan estimasi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, maka dana THR diperkirakan mulai masuk ke rekening penerima pada rentang 28 Februari hingga 10 Maret 2026.

    Kebijakan percepatan ini bertujuan memperkuat kesiapan finansial para pegawai sejak awal bulan suci, jauh sebelum Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026. Dana jumbo sebesar Rp55 triliun tersebut diperuntukkan bagi PNS pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

    Secara teknis, pemberian THR ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi personel TNI-Polri, hakim, dan ASN di tingkat pusat.

    Untuk ASN di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan kas daerah masing-masing namun tetap mengikuti skema serupa. Sementara itu, kelompok purnabakti atau pensiunan akan menerima THR dengan nominal yang setara dengan pembayaran gaji pensiun bulanan mereka.

    Tahun Anggaran Alokasi Dana THR
    2025 Rp49,9 Triliun
    2026 Rp55 Triliun

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi baru pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan bagi abdi negara berjalan lebih efektif guna mendukung kebutuhan selama bulan Ramadan hingga hari raya.

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR ASN 2026 Sejak Awal Ramadan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR ASN 2026 Sejak Awal Ramadan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa distribusi dana tunjangan tersebut direncanakan mulai mengalir sejak pekan pertama bulan Ramadan.

    Langkah percepatan ini berbeda dari pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilakukan mendekati Idulfitri. Purbaya menegaskan perubahan jadwal tersebut saat memberikan keterangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (19/2/2026). "Minggu pertama puasa," ungkapnya mengenai target pencairan dana tersebut.

    Selain jadwal yang lebih maju, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran THR secara signifikan. Pada tahun 2026, dana yang disiapkan mencapai Rp55 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka Rp49,9 triliun. Kenaikan ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekitar 9,4 juta penerima yang mencakup ASN pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, hingga pensiunan.

    Meskipun regulasi teknis khusus untuk tahun 2026 masih dalam proses penerbitan, acuan pemberian tunjangan ini diprediksi tetap merujuk pada ketentuan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    Komponen THR ASN Pusat & TNI-Polri Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%
    Komponen THR ASN Daerah Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja (sesuai kemampuan fiskal daerah)
    Total Anggaran 2025 Rp49,9 Triliun
    Total Anggaran 2026 Rp55 Triliun

    Skema pembayaran THR 2026 rencananya akan tetap menyertakan komponen gaji ke-13 secara penuh bagi pegawai pusat. Sementara untuk pegawai di tingkat daerah, besaran tunjangan kinerja akan sangat bergantung pada kapasitas anggaran masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan pencairan di awal Ramadan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sejak awal bulan suci hingga perayaan Lebaran mendatang.

  • Cair Lebih Cepat, THR ASN 2026 Ditargetkan Rampung Pekan Pertama Ramadan

    Cair Lebih Cepat, THR ASN 2026 Ditargetkan Rampung Pekan Pertama Ramadan

    Skema pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 mengalami pergeseran jadwal menjadi lebih awal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan dana tersebut sudah mulai disalurkan kepada para penerima pada pekan pertama bulan puasa, berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya cair menjelang Idulfitri.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa arah kebijakan tahun ini bertujuan untuk menyokong kebutuhan finansial ASN sejak dimulainya masa Ramadan. Meski tanggal spesifik belum diputuskan, ia menekankan bahwa target distribusi diletakkan pada awal bulan suci tersebut.

    Langkah ini menandai perubahan signifikan dari prosedur lama, di mana THR umumnya baru dibayarkan 10 hingga 14 hari sebelum Lebaran. Mengingat Idulfitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka proses pencairan diprediksi sudah berlangsung sejak pertengahan Maret mengikuti hasil sidang isbat nantinya.

    Pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp55 triliun untuk memastikan hak aparatur negara terpenuhi tepat waktu. Angka ini mencatatkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp49,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk jangkauan penerima yang luas, meliputi ASN pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI dan Polri, hakim, hingga para pensiunan.

    Penerima Komponen THR
    ASN Pusat/TNI/Polri Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%
    ASN Daerah Disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing
    Pensiunan Sesuai dengan besaran uang pensiun bulanan

    Secara regulasi, pemberian tunjangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Total dana THR tersebut juga menjadi bagian dari serapan belanja negara kuartal I 2026 yang secara keseluruhan menyentuh angka Rp809 triliun. Dengan target pencairan paling lambat pekan pertama Ramadan, ASN diharapkan dapat mengelola perencanaan keuangan mereka lebih efektif sejak awal bulan puasa.

  • Aturan Jam Kerja ASN Ramadan 2026: Total 32,5 Jam Per Minggu dan Skema WFA Lebaran

    Aturan Jam Kerja ASN Ramadan 2026: Total 32,5 Jam Per Minggu dan Skema WFA Lebaran

    Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjalani penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan 2026. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui akun media sosial resminya merinci jadwal kerja selama bulan suci tersebut. Pada hari Senin hingga Kamis, ASN mulai bertugas pukul 08.00 hingga 15.00 dengan durasi istirahat 30 menit. Sementara pada hari Jumat, jam kerja ditetapkan mulai pukul 08.00 sampai 15.30 dengan waktu istirahat lebih lama, yakni 60 menit.

    Secara akumulatif, total jam kerja instansi pemerintah dan ASN selama Ramadan ditetapkan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu, di luar waktu istirahat. Kewenangan rincian teknis pelaksanaan harian berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi masing-masing.

    Khusus unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional, penetapan jam kerja oleh PPK harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB. Pemerintah menekankan agar seluruh instansi tetap menjamin optimalisasi pelayanan publik dan pencapaian target kinerja meski dalam masa Ramadan.

    Selain pengaturan jam kerja, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk mendukung kelancaran mobilitas selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026. Penyesuaian tugas ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

    Terdapat lima hari jadwal WFA bagi ASN, yaitu pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan ini ditekankan bukan sebagai tambahan hari libur, melainkan pengaturan kerja berbasis kepentingan publik. Implementasinya dilakukan secara mandiri dan selektif oleh pimpinan instansi sesuai dengan karakteristik layanan dan tugas masing-masing pegawai.