Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, TNI, dan Polri dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk kebutuhan tersebut, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah Rp49,9 triliun.
Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang mencairkan tunjangan pada H-10 Lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa target penyaluran kali ini digeser ke minggu pertama Ramadan 2026. Dengan estimasi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, maka dana THR diperkirakan mulai masuk ke rekening penerima pada rentang 28 Februari hingga 10 Maret 2026.
Kebijakan percepatan ini bertujuan memperkuat kesiapan finansial para pegawai sejak awal bulan suci, jauh sebelum Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026. Dana jumbo sebesar Rp55 triliun tersebut diperuntukkan bagi PNS pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.
Secara teknis, pemberian THR ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi personel TNI-Polri, hakim, dan ASN di tingkat pusat.
Untuk ASN di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan kas daerah masing-masing namun tetap mengikuti skema serupa. Sementara itu, kelompok purnabakti atau pensiunan akan menerima THR dengan nominal yang setara dengan pembayaran gaji pensiun bulanan mereka.
| Tahun Anggaran | Alokasi Dana THR |
| 2025 | Rp49,9 Triliun |
| 2026 | Rp55 Triliun |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi baru pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan bagi abdi negara berjalan lebih efektif guna mendukung kebutuhan selama bulan Ramadan hingga hari raya.









