Tag: ASN

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR PNS 2026 ke Awal Ramadan, Anggaran Tembus Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, TNI, dan Polri dipastikan akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk kebutuhan tersebut, meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang berjumlah Rp49,9 triliun.

    Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang mencairkan tunjangan pada H-10 Lebaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa target penyaluran kali ini digeser ke minggu pertama Ramadan 2026. Dengan estimasi awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026, maka dana THR diperkirakan mulai masuk ke rekening penerima pada rentang 28 Februari hingga 10 Maret 2026.

    Kebijakan percepatan ini bertujuan memperkuat kesiapan finansial para pegawai sejak awal bulan suci, jauh sebelum Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 21–22 Maret 2026. Dana jumbo sebesar Rp55 triliun tersebut diperuntukkan bagi PNS pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

    Secara teknis, pemberian THR ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi personel TNI-Polri, hakim, dan ASN di tingkat pusat.

    Untuk ASN di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan kas daerah masing-masing namun tetap mengikuti skema serupa. Sementara itu, kelompok purnabakti atau pensiunan akan menerima THR dengan nominal yang setara dengan pembayaran gaji pensiun bulanan mereka.

    Tahun Anggaran Alokasi Dana THR
    2025 Rp49,9 Triliun
    2026 Rp55 Triliun

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi baru pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan bagi abdi negara berjalan lebih efektif guna mendukung kebutuhan selama bulan Ramadan hingga hari raya.

  • Pemerintah Percepat Pencairan THR ASN 2026 Sejak Awal Ramadan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Pemerintah Percepat Pencairan THR ASN 2026 Sejak Awal Ramadan, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal pada tahun 2026. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa distribusi dana tunjangan tersebut direncanakan mulai mengalir sejak pekan pertama bulan Ramadan.

    Langkah percepatan ini berbeda dari pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilakukan mendekati Idulfitri. Purbaya menegaskan perubahan jadwal tersebut saat memberikan keterangan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (19/2/2026). "Minggu pertama puasa," ungkapnya mengenai target pencairan dana tersebut.

    Selain jadwal yang lebih maju, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran THR secara signifikan. Pada tahun 2026, dana yang disiapkan mencapai Rp55 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka Rp49,9 triliun. Kenaikan ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekitar 9,4 juta penerima yang mencakup ASN pusat dan daerah, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, hingga pensiunan.

    Meskipun regulasi teknis khusus untuk tahun 2026 masih dalam proses penerbitan, acuan pemberian tunjangan ini diprediksi tetap merujuk pada ketentuan tahun sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    Komponen THR ASN Pusat & TNI-Polri Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%
    Komponen THR ASN Daerah Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja (sesuai kemampuan fiskal daerah)
    Total Anggaran 2025 Rp49,9 Triliun
    Total Anggaran 2026 Rp55 Triliun

    Skema pembayaran THR 2026 rencananya akan tetap menyertakan komponen gaji ke-13 secara penuh bagi pegawai pusat. Sementara untuk pegawai di tingkat daerah, besaran tunjangan kinerja akan sangat bergantung pada kapasitas anggaran masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan pencairan di awal Ramadan ini diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sejak awal bulan suci hingga perayaan Lebaran mendatang.

  • Cair Lebih Cepat, THR ASN 2026 Ditargetkan Rampung Pekan Pertama Ramadan

    Cair Lebih Cepat, THR ASN 2026 Ditargetkan Rampung Pekan Pertama Ramadan

    Skema pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026 mengalami pergeseran jadwal menjadi lebih awal. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menargetkan dana tersebut sudah mulai disalurkan kepada para penerima pada pekan pertama bulan puasa, berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya cair menjelang Idulfitri.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa arah kebijakan tahun ini bertujuan untuk menyokong kebutuhan finansial ASN sejak dimulainya masa Ramadan. Meski tanggal spesifik belum diputuskan, ia menekankan bahwa target distribusi diletakkan pada awal bulan suci tersebut.

    Langkah ini menandai perubahan signifikan dari prosedur lama, di mana THR umumnya baru dibayarkan 10 hingga 14 hari sebelum Lebaran. Mengingat Idulfitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka proses pencairan diprediksi sudah berlangsung sejak pertengahan Maret mengikuti hasil sidang isbat nantinya.

    Pemerintah telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp55 triliun untuk memastikan hak aparatur negara terpenuhi tepat waktu. Angka ini mencatatkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp49,9 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk jangkauan penerima yang luas, meliputi ASN pusat dan daerah, PPPK, anggota TNI dan Polri, hakim, hingga para pensiunan.

    Penerima Komponen THR
    ASN Pusat/TNI/Polri Gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100%
    ASN Daerah Disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing
    Pensiunan Sesuai dengan besaran uang pensiun bulanan

    Secara regulasi, pemberian tunjangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Total dana THR tersebut juga menjadi bagian dari serapan belanja negara kuartal I 2026 yang secara keseluruhan menyentuh angka Rp809 triliun. Dengan target pencairan paling lambat pekan pertama Ramadan, ASN diharapkan dapat mengelola perencanaan keuangan mereka lebih efektif sejak awal bulan puasa.

  • Aturan Jam Kerja ASN Ramadan 2026: Total 32,5 Jam Per Minggu dan Skema WFA Lebaran

    Aturan Jam Kerja ASN Ramadan 2026: Total 32,5 Jam Per Minggu dan Skema WFA Lebaran

    Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjalani penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan 2026. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui akun media sosial resminya merinci jadwal kerja selama bulan suci tersebut. Pada hari Senin hingga Kamis, ASN mulai bertugas pukul 08.00 hingga 15.00 dengan durasi istirahat 30 menit. Sementara pada hari Jumat, jam kerja ditetapkan mulai pukul 08.00 sampai 15.30 dengan waktu istirahat lebih lama, yakni 60 menit.

    Secara akumulatif, total jam kerja instansi pemerintah dan ASN selama Ramadan ditetapkan sebanyak 32,5 jam dalam satu minggu, di luar waktu istirahat. Kewenangan rincian teknis pelaksanaan harian berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi masing-masing.

    Khusus unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat atau dukungan operasional, penetapan jam kerja oleh PPK harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri PANRB. Pemerintah menekankan agar seluruh instansi tetap menjamin optimalisasi pelayanan publik dan pencapaian target kinerja meski dalam masa Ramadan.

    Selain pengaturan jam kerja, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk mendukung kelancaran mobilitas selama masa libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026. Penyesuaian tugas ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

    Terdapat lima hari jadwal WFA bagi ASN, yaitu pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan ini ditekankan bukan sebagai tambahan hari libur, melainkan pengaturan kerja berbasis kepentingan publik. Implementasinya dilakukan secara mandiri dan selektif oleh pimpinan instansi sesuai dengan karakteristik layanan dan tugas masing-masing pegawai.

  • Menteri Keuangan Targetkan THR ASN 2026 Cair Pekan Pertama Ramadan

    Menteri Keuangan Targetkan THR ASN 2026 Cair Pekan Pertama Ramadan

    Pemerintah memberikan sinyal positif terkait percepatan jadwal penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026. Berbeda dengan pola tahun-tahun sebelumnya yang biasanya dilakukan dua minggu menjelang Lebaran, tahun ini pembayaran diupayakan lebih awal.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan dana tunjangan tersebut sudah mulai mengalir ke rekening pegawai pada awal bulan puasa. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

    "(Jadwal pencairan THR ASN 2026) minggu pertama puasa," ujar Purbaya pada Rabu (18/2/2026). Meskipun tanggal spesifiknya masih menunggu keputusan resmi, Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyalurkan dana tersebut di fase awal Ramadan setelah mengikuti forum Indonesia Economic Outlook.

    Regulasi mengenai pemberian tunjangan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Komponen yang diterima para aparatur meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja hingga 100 persen bagi personel TNI, Polri, Hakim, dan ASN di tingkat pusat.

    Adapun untuk pegawai di lingkup pemerintah daerah, besaran tunjangan akan menyesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing wilayah. Sementara itu, kelompok pensiunan akan menerima besaran THR senilai satu bulan uang pensiun. Berikut adalah estimasi besaran THR berdasarkan golongan:

    Golongan I Rp2,2 juta – Rp2,8 juta
    Golongan II Rp3 juta – Rp4 juta
    Golongan III Rp3,8 juta – Rp5,4 juta
    Golongan IV Rp5,8 juta – Rp7,8 juta

    Mekanisme penyaluran akan dilakukan secara bertahap melalui instansi masing-masing. ASN pusat akan menerima dana lewat kementerian atau lembaga tempat bernaung, sedangkan ASN daerah melalui pemerintah daerah setempat dengan tetap mematuhi regulasi pemerintah pusat. Seluruh dana akan langsung ditransfer ke rekening pribadi pegawai sesuai dengan kesiapan administrasi tiap instansi.

  • THR ASN dan Guru 2026 Cair Lebih Awal, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    THR ASN dan Guru 2026 Cair Lebih Awal, Anggaran Naik Jadi Rp55 Triliun

    Pemerintah memastikan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru PNS dan PPPK, akan dilakukan lebih awal pada tahun 2026. Alokasi dana yang disiapkan dalam APBN 2026 melonjak menjadi Rp55 triliun, atau naik sekitar 10,22 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan bahwa proses distribusi dana tersebut direncanakan sudah mulai berjalan pada pekan pertama bulan puasa. Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, awal Ramadan 1447 H diperkirakan jatuh pada pertengahan Februari 2026, sehingga THR berpotensi cair pada akhir Februari hingga awal Maret mendatang.

    "Minggu pertama puasa, sebentar lagi. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa disalurkan," kata Purbaya saat menjelaskan rencana percepatan pencairan tersebut guna mengantisipasi kebutuhan Lebaran dan kepadatan arus mudik.

    Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) terbaru untuk tahun 2026 masih dalam proses penerbitan, acuan besaran tunjangan diperkirakan tetap merujuk pada regulasi tahun sebelumnya, yakni PP Nomor 11 Tahun 2025. Komponen THR bagi guru di tingkat pusat meliputi gaji pokok serta berbagai tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, pangan, jabatan, hingga tunjangan kinerja.

    Khusus bagi guru di instansi daerah, tambahan penghasilan akan disesuaikan dengan kapasitas finansial masing-masing wilayah. Sementara itu, bagi guru ASN yang telah mengantongi sertifikasi, mereka berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar satu kali gaji pokok sebagai bagian dari komponen tunjangan kinerja.

    Berikut adalah estimasi rentang gaji pokok yang menjadi dasar perhitungan THR berdasarkan golongan jabatan:

    Jenis ASN Rentang Gaji Pokok (Estimasi)
    Guru PNS (Golongan I – IV) Rp1.685.700 – Rp6.373.200
    Guru PPPK (Golongan I – XVII) Rp1.938.500 – Rp7.329.900

    Penyaluran yang lebih cepat ini diharapkan tidak hanya membantu kesiapan finansial para abdi negara dalam menyambut Idulfitri, tetapi juga menjadi stimulan ekonomi melalui aktivitas konsumsi rumah tangga di awal Ramadan.

  • Pemerintah Imbau ASN dan Pegawai Swasta Terapkan WFA Selama Periode Nyepi-Lebaran 2026

    Pemerintah Imbau ASN dan Pegawai Swasta Terapkan WFA Selama Periode Nyepi-Lebaran 2026

    Pemerintah secara resmi mengimbau seluruh pekerja, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta, untuk menerapkan skema kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama periode libur Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat tanpa mengesampingkan produktivitas kerja di berbagai sektor.

    Kementerian Sekretariat Negara melalui akun resmi Instagram @kemensetneg.ri menjelaskan bahwa fleksibilitas ini bertujuan mendukung kelancaran pergerakan publik. "Kebijakan fleksibilitas kerja ini bertujuan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus menjaga produktivitas kerja pemerintahan dan sektor industri lain dengan menyesuaikan kebijakan masing-masing perusahaan," tulis pihak Setneg pada Kamis (19/2/2026).

    Implementasi WFA tersebut disarankan terbagi dalam dua periode utama. Tahap pertama dianjurkan pada 16-17 Maret 2026, sesaat sebelum memasuki rangkaian libur panjang. Tahap kedua diusulkan pada 25-27 Maret 2026, atau tepat setelah berakhirnya masa libur nasional Nyepi dan Lebaran.

    Pemerintah sendiri telah menetapkan jadwal libur resmi dan cuti bersama Nyepi pada 18-20 Maret 2026. Sementara itu, rangkaian libur dan cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 21-24 Maret 2026.

    Pelaksanaan WFA ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 2 Tahun 2026 dan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2026. Terdapat poin-poin spesifik yang wajib dipatuhi oleh masing-masing sektor agar operasional tetap berjalan optimal.

    Kategori Pekerja Aturan Utama Pelaksanaan WFA
    ASN (Aparatur Sipil Negara) Wajib menjamin pelayanan publik esensial tetap dapat diakses, bertanggung jawab penuh atas tugas, mengoptimalkan sistem elektronik, menginformasikan perubahan jadwal layanan ke publik, dan tetap membuka kanal pengaduan.
    Pekerja Swasta Sektor esensial (kesehatan, logistik, manufaktur, dll) dapat dikecualikan. WFA tidak memotong cuti tahunan, upah diberikan penuh sesuai kesepakatan, dan pengawasan jam kerja diatur oleh internal perusahaan.

    Pemerintah menekankan bahwa bagi sektor swasta, kebijakan ini tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik operasional masing-masing perusahaan. Khusus sektor kritikal seperti transportasi, keamanan, perhotelan, hingga pusat perbelanjaan, operasional tetap berjalan sesuai kebutuhan lapangan meski imbauan WFA berlaku secara nasional.

  • Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI 2026, Pemda Diminta Fokus Kebersihan Lingkungan

    Mendagri Terbitkan SE Gerakan Indonesia ASRI 2026, Pemda Diminta Fokus Kebersihan Lingkungan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian resmi menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyukseskan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI). Arahan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 600.11/889/SJ yang diterbitkan pada 18 Februari 2026 sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah awal bulan ini.

    Melalui kebijakan tersebut, kepala daerah diminta menyusun langkah strategis yang mencakup empat pilar utama. Pilar 'Aman' menitikberatkan pada stabilitas lingkungan dan ketertiban ruang publik, sementara 'Sehat' berorientasi pada kualitas lingkungan yang mendukung kebugaran masyarakat. Adapun pilar 'Resik' dan 'Indah' masing-masing berfokus pada manajemen sampah terpadu serta estetika tata ruang yang nyaman bagi publik.

    "Resik, berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah terintegrasi," ungkap Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/2/2026). Ia menegaskan bahwa gerakan ini memiliki landasan hukum kuat, mulai dari UU Pengelolaan Sampah hingga regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.

    Terkait teknis pelaksanaan, Mendagri menjadwalkan kegiatan ini berlangsung rutin di lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta setiap hari Selasa selama 30 menit sebelum jam kerja dimulai. Selain itu, aksi serupa juga wajib digelar di area publik setiap hari Jumat dengan catatan tidak mengganggu jalannya pelayanan masyarakat.

    Dalam implementasinya, para gubernur memegang peran sebagai koordinator lintas kabupaten/kota. Sementara itu, bupati dan wali kota diinstruksikan untuk mengerahkan camat guna mengendalikan gerakan di tingkat wilayah, termasuk memastikan partisipasi aktif dari pemerintahan desa, kelurahan, hingga sektor dunia usaha.

    Guna memastikan efektivitas program, Mendagri meminta setiap kepala daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Inspektur daerah diwajibkan melakukan pengawasan serta dokumentasi untuk dilaporkan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Tito juga menyarankan pemberian apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun elemen masyarakat yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja dan ruang publik.

  • Jam Kerja ASN Kota Sukabumi Selama Ramadan 2026: Pelayanan Publik Tetap 32,5 Jam Per Minggu

    Jam Kerja ASN Kota Sukabumi Selama Ramadan 2026: Pelayanan Publik Tetap 32,5 Jam Per Minggu

    Pemerintah Kota Sukabumi resmi menerbitkan aturan mengenai penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sepanjang Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Meski terdapat pemotongan durasi kerja harian, standar pelayanan publik ditegaskan tidak boleh kendor dan tetap mengacu pada disiplin profesionalisme yang ketat.

    Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan agar ASN dapat menyeimbangkan kewajiban dinas dengan pelaksanaan ibadah puasa secara khusyuk. Namun, ia mengingatkan bahwa BKPSDM akan menjadi motor penggerak dalam pengawasan implementasi aturan tersebut di lapangan.

    "Meski ada penyesuaian, kualitas pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan. Disiplin dan profesionalisme ASN tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat," ujar Taufik Hidayah pada Kamis (19/2/2026).

    Sesuai surat edaran yang berlaku, akumulasi jam kerja efektif bagi seluruh pegawai minimal mencapai 32 jam 30 menit dalam satu minggu. Detail pembagian waktu operasional dibedakan berdasarkan sistem kerja masing-masing perangkat daerah sebagai berikut:

    Unit Kerja Hari Jam Kerja Waktu Istirahat
    Sistem 5 Hari Kerja (BUMD, Kelurahan, dll) Senin – Kamis 08.00 – 15.00 WIB 12.00 – 12.30 WIB
    Jumat 08.00 – 15.30 WIB 11.30 – 12.30 WIB
    Sistem 6 Hari Kerja (RSUD & Puskesmas) Senin – Kamis & Sabtu 08.00 – 14.00 WIB 12.00 – 12.30 WIB
    Jumat 08.00 – 14.00 WIB 11.30 – 12.30 WIB

    Untuk instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan vital masyarakat, seperti RSUD, pemadam kebakaran, layanan keamanan, hingga perhubungan, diwajibkan melakukan pengaturan shift secara proporsional. Hal ini bertujuan agar layanan tetap tersedia secara optimal tanpa gangguan durasi operasional.

    Kepala perangkat daerah diinstruksikan untuk memperketat pengawasan internal guna mengevaluasi kehadiran serta performa kerja bawahannya. Taufik menekankan bahwa momentum Ramadan seharusnya menjadi pemantik semangat bagi ASN untuk lebih solutif dalam melayani masyarakat.

  • Jadwal Terbaru Layanan Paspor Selama Ramadan 2026

    Jadwal Terbaru Layanan Paspor Selama Ramadan 2026

    Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi melakukan penyesuaian jam operasional layanan keimigrasian di seluruh Indonesia sepanjang bulan Ramadan. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan jadwal kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketetapan Kementerian PAN RB.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa meskipun terdapat perubahan waktu operasional, pihaknya menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kewajiban profesional dan pelaksanaan ibadah bagi pegawai maupun pemohon jasa keimigrasian.

    "Penyesuaian jam layanan ini dilakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, agar aktivitas dan ibadah dapat terlaksana sebaik-baiknya," ujar Yuldi Yusman pada Kamis (19/2/2026).

    Bagi masyarakat yang memiliki keperluan di Mal Pelayanan Publik (MPP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK), Unit Layanan Paspor (ULP), maupun Immigration Lounge, disarankan untuk melakukan pengecekan berkala. Konfirmasi jadwal dapat dilakukan melalui akun media sosial resmi masing-masing kantor imigrasi setempat.

    Berikut adalah jadwal lengkap layanan keimigrasian selama bulan suci Ramadan:

    Hari Jam Layanan Waktu Istirahat
    Senin – Kamis 08.00 – 15.00 12.00 – 12.30
    Jumat 08.00 – 15.30 11.30 – 12.30
    Sabtu – Minggu* 08.00 – 14.00 12.00 – 12.30

    *Khusus pada unit pelayanan paspor akhir pekan (weekend service).

    Menutup keterangannya, Yuldi juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Ia berharap penyesuaian teknis ini membawa keberkahan dalam setiap aktivitas pelayanan publik selama bulan suci.