Tag: BPJS Kesehatan

  • Kemenkes Reaktivasi Otomatis 120 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di RSUP Kariadi Semarang

    Kemenkes Reaktivasi Otomatis 120 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di RSUP Kariadi Semarang

    Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan reaktivasi otomatis sekitar 110-120 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diberlakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat.

    Reaktivasi otomatis ini memiliki masa berlaku selama tiga bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

    Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa angka reaktivasi terakhir yang direkonsiliasi berkisar 110-120 ribu peserta. Pernyataan ini disampaikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa (10/2/2026).

    Proses reaktivasi dilakukan secara terpusat selama tiga bulan. Masyarakat tidak perlu datang ke dinas sosial atau kantor BPJS Kesehatan untuk mengurusnya.

    Selama periode tersebut, data peserta akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa penerima memang termasuk dalam kategori PBI.

    “Karena dalam 3 bulan ini akan benar-benar dicek oleh Dinsos, BPJS, dan Pemda, apakah yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak. Karena PBI kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya,” tutur Budi.

    Seluruh layanan kesehatan tetap dapat diakses bagi peserta yang direaktivasi. Terutama bagi penderita penyakit katastropik seperti yang membutuhkan cuci darah dan kemoterapi.

    “Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama 3 bulan. Jadi nggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali,” terangnya.

    Layanan Kesehatan Tetap Terjamin dan Dibayar Pemerintah

    Biaya layanan kesehatan bagi peserta yang direaktivasi akan tetap dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini karena pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyetujui skema pembayaran tersebut.

    “Yang sudah telanjur dicabut atau dia mau berobat untuk yang penyakit katastropik tadi otomatis bisa dan aktif kembali PBI. Nanti akan dibayar oleh BPJS,” tegas Budi.

    Pemerintah juga menyepakati perubahan mekanisme pemberlakuan status PBI agar tidak terlalu mendadak. Sebelumnya, perubahan status langsung berlaku pada bulan berikutnya.

    Berikut adalah perbandingan mekanisme perubahan status PBI BPJS Kesehatan:

    Mekanisme Lama Mekanisme Baru
    Perubahan status berlaku langsung pada bulan berikutnya. Diberikan masa transisi hingga April.
    Minim waktu sosialisasi ke masyarakat. BPJS Kesehatan diberikan kesempatan satu bulan sesudahnya untuk berkomunikasi dan sosialisasi.

    Dengan mekanisme baru ini, BPJS Kesehatan diberikan waktu satu bulan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan status kepada masyarakat.

    “Jadi BPJS kita berikan kesempatan berlakunya 1 bulan sesudahnya. Jadi ada waktulah untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan dengan masyarakat yang berpindah dari PBI ke non-PBI,” kata Budi.

  • Menkes Budi Gunadi Sadikin: Peserta PBI BPJS Kesehatan Sakit Kronis Direaktivasi Otomatis di Semarang

    Menkes Budi Gunadi Sadikin: Peserta PBI BPJS Kesehatan Sakit Kronis Direaktivasi Otomatis di Semarang

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan status Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan diaktifkan ulang secara otomatis. Kebijakan ini berlaku bagi masyarakat yang menderita sejumlah penyakit kronis.

    Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi saat ditemui di Puskesmas Pandanaran, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, hari ini. Budi mulanya menjelaskan kriteria warga yang tidak layak menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

    Menurut Menkes, tidak semua orang berhak menjadi PBI. Kriteria tertentu digunakan untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

    "Kalau misalnya PBI, tapi punya kredit bank limit Rp 25 juta, ya bukan PBI. PBI tapi meteran listriknya 6.600 watt, ya bukan PBI," kata Budi di Puskesmas Pandanaran, Selasa (10/2/2026).

    Menanggapi maraknya keluhan soal banyaknya peserta PBI yang statusnya dinonaktifkan, Budi menjelaskan bahwa para peserta PBI dengan penyakit kronis tidak akan dinonaktifkan.

    Mereka akan direaktivasi secara otomatis. Hal ini untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

    Penyakit Kronis yang Direaktivasi Otomatis

    Penyakit kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan menjadi prioritas. Ini demi mencegah dampak fatal jika pengobatan terhenti.

    "Kesimpulannya semua pasien penyakit kronis, bukan hanya cuci darah. Cuci darah kan harus dilakukan 2-3 kali seminggu, kalau nggak bisa fatal. Selain cuci darah, misalnya kemoterapi, itu kan 2-3 kali seminggu. Kanker juga misal harus diradioterapi," jelasnya.

    "Ada juga talasemia, harus cuci darah. Banyak penyakit yang memang nggak boleh berhenti di-treatment. Karena begitu berhenti, dia bisa wafat. Penyakit-penyakit ini kita sudah setuju semua yang tadinya anggota PBI, akan direaktivasi otomatis," sambung Menkes.

    Berikut adalah beberapa jenis penyakit kronis yang akan direaktivasi secara otomatis:

    Jenis Penyakit Intensitas Perawatan Keterangan
    Gagal Ginjal (cuci darah) 2-3 kali seminggu Vital, tidak boleh terhenti
    Kanker (kemoterapi) 2-3 kali seminggu Penting untuk pemulihan
    Kanker (radioterapi) Sesuai jadwal Dibutuhkan untuk penanganan
    Talasemia (cuci darah) Teratur Penting untuk kelangsungan hidup

    Proses Verifikasi dan Sosialisasi

    Peserta dengan penyakit katastropik tidak perlu mendatangi puskesmas. Kepesertaan sudah otomatis direaktivasi.

    Kondisi ini berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu Kementerian Sosial (Kemensos), BPJS, dan Pemda akan melakukan verifikasi.

    "Tiga bulan ini keputusan kedua akan dicek, apakah benar-benar mereka adalah targetnya PBI atau bukan," jelasnya.

    Adapun perubahan status peserta PBI atau bukan akan diumumkan melalui Surat Keputusan Kemensos. SK ini akan dikeluarkan pada minggu ketiga bulan berikutnya.

    "Minggu keempat berlaku bulan berikutnya. Nah, BPJS kan kurang waktu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, itu dikasih waktu 2 bulan," jelasnya.

    "Jadi, kalau dikasih tahunya sudah pindah dari PBI bulan Februari, nanti baru berlakunya di bulan April. Sehingga ada waktu BPJS bisa meningkatkan komunikasi dan sosialisasi dan masyarakat," imbuhnya.

    Menkes berharap lewat sosialisasi BPJS selama dua bulan ini, masyarakat bisa lebih tenang terhadap keputusan penonaktifan PBI tersebut.

    "Karena Bapak Presiden memastikan sekali bahwa jangan sampai masyarakat yang tadi punya penyakit katastropik tertunda layanannya, karena itu bisa batal," tegasnya.

  • Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Cek Status BPJS Kesehatan Nonaktif Mandiri dan Cara Mengaktifkan Kembali

    Peserta BPJS Kesehatan kini tidak perlu lagi antre di kantor cabang untuk mengecek status kepesertaan. Pengecekan status dapat dilakukan secara mandiri dari ponsel atau rumah.

    Namun, belakangan banyak peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) mendapati status kepesertaan mereka tiba-tiba nonaktif. Jangan panik, ada panduan lengkap untuk cek status dan mengaktifkannya kembali.

    Bagi peserta PBI, iuran ditanggung pemerintah. Status nonaktif dapat terjadi karena pembaruan data berkala. Penonaktifan ini merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.

    Peraturan tersebut mengatur persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Beberapa penyebab umumnya meliputi:

    • Data tidak terbarui di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN.
    • Ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Dukcapil.
    • Perubahan domisili atau status ekonomi (dianggap sudah mampu).
    • Penyesuaian kuota agar bantuan lebih tepat sasaran.

    Metode Praktis Cek Status BPJS Kesehatan

    Untuk memastikan kartu BPJS Anda masih aktif atau tidak, tersedia beberapa metode praktis.

    1. Aplikasi Mobile JKN

    Unduh aplikasi Mobile JKN di Google Play Store atau App Store. Kemudian, login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS serta password.

    Pilih menu 'Info Peserta' atau 'Cek Kepesertaan'. Jika aktif, akan muncul keterangan 'Semua Keluarga Anda Terlindungi'. Jika tidak, muncul status 'Tidak Aktif (Penangguhan Pembayaran)'.

    2. Chatbot WhatsApp (PANDAWA & CHIKA)

    Layanan tanpa tatap muka ini populer dan mudah diakses. Hubungi PANDAWA di 0811-8165-165 atau CHIKA di 0811-8750-400.

    Kirim pesan sapaan, ikuti instruksi otomatis, lalu pilih menu cek status. Masukkan NIK atau nomor BPJS untuk mendapatkan balasan status terkini.

    3. Call Center 165

    Jika tidak memiliki akses internet, Anda bisa menghubungi Care Center 165. Siapkan nomor kartu BPJS atau NIK agar petugas dapat memverifikasi status kepesertaan dengan cepat.

    Solusi Mengaktifkan Kembali BPJS PBI yang Nonaktif

    Jika status nonaktif, akun tidak hilang permanen. Ada tiga opsi untuk mengaktifkannya kembali sesuai kondisi saat ini.

    1. Daftar Ulang Sebagai Peserta PBI (Jika Masih Layak)

    Jika masih masuk kategori masyarakat kurang mampu, atau membutuhkan layanan medis darurat/kronis, ajukan reaktivasi PBI.

    Langkah Deskripsi
    Lapor ke Dinas Sosial Bawa KTP, KK terbaru, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa.
    Verifikasi Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data untuk pembaruan di DTKS.
    Ketentuan Waktu Jika nonaktif kurang dari 6 bulan, reaktivasi lebih cepat. Lebih dari 6 bulan, perlu pengajuan ulang melalui musyawarah desa/kelurahan.

    2. Beralih ke Peserta Mandiri (PBPU)

    Apabila ekonomi sudah membaik, Anda dapat beralih menjadi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Status akan langsung aktif tanpa masa tunggu.

    Hubungi WA PANDAWA (0811-8165-165). Pilih menu 'Administrasi' > 'Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan'. Lampirkan foto selfie dengan KTP, KK, dan halaman depan Buku Tabungan.

    Setelah diproses dan iuran pertama dibayar, kartu langsung aktif tanpa masa tunggu 14 hari.

    3. Beralih ke Peserta Pekerja (PPU)

    Jika Anda atau anggota keluarga bekerja di perusahaan, status kepesertaan dapat dialihkan ke PPU (Pekerja Penerima Upah).

    Untuk pekerja, laporkan ke HRD perusahaan untuk didaftarkan beserta keluarga. Bagi anggota keluarga pekerja yang belum terdaftar, hubungi WA PANDAWA.

    Pilih menu 'Administrasi' > 'Penambahan Anggota Keluarga', lalu lampirkan Kartu Keluarga (KK).

    Dengan memahami langkah-langkah di atas, Anda dapat memulihkan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Pastikan selalu mengecek status secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN.

  • Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Warga Jawa Barat Dapat Reaktivasi Kepesertaan PBI JKN BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali peluang reaktivasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menyasar 1,9 juta warga Jawa Barat yang sebelumnya dinonaktifkan dari program tersebut.

    Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan darurat atau mengidap penyakit kronis.

    Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menjelaskan bahwa penonaktifan PBI JKN merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Gubernur Jawa Barat menaruh perhatian serius terhadap dampak sosialnya.

    “Jadi masalah penonaktifan PBI JKN ini sebenarnya kebijakan Kemensos. Jadi Gubernur merasa khawatir terhadap masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pelayanan di kegawatdaruratan,” kata Vini, Selasa (10/2/2026).

    Kekhawatiran tersebut mendorong koordinasi lintas sektor. Hasilnya, Kemensos membuka skema reaktivasi bagi warga yang terdampak.

    “Akhirnya Kemensos mengeluarkan informasi soal kemudahan reaktivasi. Jadi kemarin kami bahas yang tadinya akan dibantu provinsi, ternyata ada cara dari Kemensos untuk melakukan reaktivasi,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan. Surat ini berisi panduan terkait reaktivasi kepesertaan BPJS PBI yang dinonaktifkan.

    “Jadi salah satu yang kita kerjakan adalah membuat surat edaran bahwa ada beberapa cara karena ada 1,9 juta warga Jabar yang dinonaktifkan. Jadi sudah ada yang melaksanakan reaktivasi,” jelas Vini.

    Proses Reaktivasi dan Imbauan untuk Warga

    Vini mengimbau warga yang kepesertaan BPJS PBI-nya nonaktif untuk segera mendatangi Dinas Sosial setempat. Tujuannya untuk mengurus proses reaktivasi kepesertaan mereka.

    Hingga saat ini, jumlah warga yang telah memanfaatkan mekanisme reaktivasi masih relatif sedikit. Data menunjukkan bahwa partisipasi masih perlu ditingkatkan.

    “Diharapkan yang mengalami nonaktif itu segera datang ke dinsos untuk melakukan reaktivasi. Per hari ini baru 1.400-an yang melakukan reaktivasi,” ungkapnya.

    Berikut adalah beberapa langkah penting dalam proses reaktivasi:

    Tahap Deskripsi
    Kunjungan ke Dinsos Warga yang dinonaktifkan PBI JKN-nya harus mendatangi Dinas Sosial setempat.
    Pengajuan Reaktivasi Mengajukan permohonan reaktivasi kepesertaan PBI JKN.
    Verifikasi Data Dinas Sosial akan memverifikasi data kepesertaan.
    Penerbitan Surat Keterangan Faskes (rumah sakit/puskesmas) dapat menerbitkan surat keterangan dirawat untuk pasien yang sedang menjalani perawatan.
    Aktivasi Kembali Proses reaktivasi dapat selesai dalam 1×24 jam setelah pengajuan.

    Dinas Kesehatan Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan rumah sakit dan puskesmas. Tujuannya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan, terutama bagi pasien kronis yang memerlukan pengobatan berkelanjutan.

    “Kami langsung rapat dengan rumah sakit dan puskesmas, intinya bahwa beberapa langkah yaitu reaktivasi yang diutamakan bagi peserta penyakit kronis,” kata Vini.

    Untuk mempercepat proses dan menghindari pasien bolak-balik, fasilitas kesehatan diminta aktif membantu. Mereka diminta segera mengeluarkan surat keterangan dirawat saat ada pasien PBI nonaktif.

    Surat keterangan tersebut akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk segera memproses reaktivasi. Vini menegaskan mekanisme ini khusus untuk reaktivasi, bukan pendaftaran peserta baru.

    “Untuk mempermudah dan membantu, hanya untuk yang reaktivasi ya bukan peserta baru,” tegasnya.

    Dengan skema baru ini, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu singkat, bahkan saat pasien sedang dalam perawatan. Ini memastikan tidak ada hambatan pelayanan kesehatan.

    “Jadi per hari ini sudah bisa reaktivasi. Rumah sakit tidak boleh melakukan misalnya lagi dirawat tiba-tiba PBI nonaktif, hari itu juga rumah sakit harus mengeluarkan surat keterangan dirawat, datang ke dinsos dan dinsos melakukan reaktivasi, 1×24 jam bisa aktif,” pungkas Vini.

  • BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    Lini masa diwarnai kabar penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan mengklarifikasi bahwa penonaktifan ini bagian dari pemutakhiran data berkala.

    Hingga 7 Februari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat 8.394 peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan telah diaktifkan kembali. Masyarakat perlu memahami cara cek status dan langkah aktivasi ulang jika BPJS PBI JK terdampak.

    BPJS Kesehatan PBI JK adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran ditanggung pemerintah pusat atau daerah, sehingga peserta tidak perlu membayar biaya bulanan. Peserta PBI JK otomatis mendapatkan fasilitas rawat inap kelas 3.

    Berbeda dengan peserta Non-PBI yang membayar iuran mandiri atau melalui potongan gaji. Mereka dapat memilih kelas perawatan sesuai kemampuan, mulai kelas 1 hingga kelas 2. Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

    Alasan Penonaktifan BPJS PBI JK

    BPJS Kesehatan menyatakan penonaktifan kepesertaan PBI JK bukan acak. Proses ini terjadi karena pemutakhiran dan penyesuaian data peserta secara berkala. Hal ini untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, kebijakan penonaktifan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Regulasi ini berlaku mulai 1 Februari 2026.

    Pencabutan status dilakukan agar kuota kepesertaan dapat digantikan peserta baru sesuai data Kemensos. Rizzky memastikan jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya.

    “Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” ungkap Rizzky, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, peserta BPJS PBI JK yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria.

    Metode Cek Status Kepesertaan BPJS PBI JK

    Peserta dapat mengecek status kepesertaan melalui beberapa layanan resmi. Ini termasuk Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    Cek Status Via Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN:

    1. Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
    2. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar.
    3. Periksa bagian atas profil peserta pada halaman utama.
    4. Jika status aktif, akan muncul keterangan
  • Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah Bandung Resah, Anak Pengidap Kanker Terancam Putus Obat Karena BPJS Nonaktif

    Dewi Nurjanah, pemilik Rumah Pejuang Kanker Ambu di Kota Bandung, mengungkapkan keresahannya. Penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS Kesehatan mengancam kelanjutan pengobatan anak-anak pengidap kanker yang singgah di tempatnya.

    Dewi khawatir anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pengobatan krusial mereka. Satu pasien anak dilaporkan sudah terdampak langsung oleh kebijakan ini.

    Pasien bernama Afzal Atalah, bocah 3 tahun asal Garut, menjadi korban pertama. Kepesertaan BPJS-nya mendadak nonaktif saat hendak berobat ke rumah sakit.

    "Baru satu pasien, pas dia mau ke rumah sakit BPJS-nya nggak aktif. Jadi yang ketahuan baru satu, jangan sampai ya ada yang terdampak lagi," kata perempuan yang akrab disapa Ambu saat berbincang dengan detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Rumah Pejuang Kanker Ambu saat ini menampung 23 anak dan 8 remaja. Mereka semua tengah menjalani pengobatan kanker.

    Setiap tahun, ratusan pasien datang silih berganti. Anak-anak ini berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat.

    Mereka mendapatkan rujukan ke sejumlah rumah sakit di Bandung dan sekitarnya. Rumah sakit tersebut antara lain RSHS, Welas Asih, Cicendo, Hermina, dan Sentosa.

    Di kelima rumah sakit itu, mereka menjalani kemoterapi.

    Jenis penyakit yang ditangani di rumah singgah ini beragam, mulai dari leukemia hingga tumor. Hampir seluruh pasien bergantung pada BPJS Kesehatan skema PBI.

    Skema PBI ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Penonaktifan dikhawatirkan mengganggu pengobatan vital.

    "Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor. Rata-rata mereka semua pengobatan pakai BPJS PBI itu, makanya saya takut anak-anak ini terdampak penonaktifan ini," ucapnya.

    Jadwal Kemoterapi dan Kendala Biaya

    Ambu menegaskan, kemoterapi memiliki jadwal yang sangat ketat. Pengobatan ini tidak bisa ditunda sembarangan.

    Penundaan dapat membahayakan keselamatan pasien anak.

    "Sedangkan kemoterapi harus terus dilakukan, minimal seminggu sekali sampai 8-9 bulan, nanti ada 2-3 minggu sekali sampai 5 minggu sekali," jelasnya.

    Ambu menyoroti dampak jika pasien terpaksa beralih ke kepesertaan BPJS mandiri. Menurutnya, beban biaya bulanan akan sangat memberatkan keluarga pasien yang mayoritas tidak mampu.

    "Kalau mandiri itu kasihan ke pasien ya, harus bayar tiap bulan. Pengobatannya panjang, BPJS dibayar tiap bulan. Jadi jangan dinonaktifkan, kasihan pasien yang kemoterapi," ujarnya.

    Kondisi ini dikhawatirkan membuat keluarga pasien memilih menghentikan pengobatan. Padahal, jadwal kemoterapi sudah ditentukan dokter dan idealnya tidak boleh terlewat.

    Meski begitu, ada ruang konsultasi jika terjadi kendala dalam pengobatan.

    "Pasien itu sudah dijadwal sama dokter untuk kemoterapi, seharusnya nggak boleh lewat. Tapi kalau misal ada kendala bisa konsultasi dulu ke dokter," ujarnya.

    Permohonan kepada Pemerintah

    Berikut adalah beberapa jenis penyakit kanker yang ditangani di Rumah Pejuang Kanker Ambu:

    Jenis Kanker Deskripsi Singkat
    Leukemia Kanker darah yang memengaruhi sel darah putih.
    Tumor Otak Massa abnormal di otak, bisa jinak atau ganas.
    Kanker Tulang Kanker yang berasal dari sel-sel tulang.
    Limfoma Kanker yang memengaruhi sistem limfatik.
    Neuroblastoma Kanker langka pada anak yang terbentuk dari sel saraf.

    Kondisi ini membuat Ambu memohon agar pemerintah mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari kebijakan penonaktifan PBI BPJS. Terutama bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker.

    "Kepada pemerintah, jangan dinonaktifkan. Dampaknya ke keluarga pasien, anak-anak kasihan. Mereka mohon maaf ya, orang tidak mampu, untuk obat saja banyak yang tidak dicover, ini malah dinonaktifkan, kumaha atuh pemerintah," pungkasnya.

  • BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    BPJS Kesehatan Jawa Barat Nonaktifkan 1,9 Juta Peserta PBI Pusat

    Sebanyak 1,9 juta warga Jawa Barat dinonaktifkan dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Status ini berlaku untuk peserta yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Total penerima PBI JKN di Jabar mencapai 15 juta jiwa.

    Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, menjelaskan 1,9 juta warga itu kini tidak lagi terdaftar. Pencoretan dilakukan setelah pemerintah pusat melakukan verifikasi data.

    Pencoretan peserta dilakukan berdasarkan hasil ground check Kementerian Sosial. Proses ini berlangsung setiap tiga bulan sekali untuk memverifikasi data penerima bantuan.

    Verifikasi juga bagian dari pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Laporan hasil pengecekan lapangan diserahkan kepada Kementerian Sosial.

    "Dari hasil ground check itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dikeluarkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk," ujar Noneng, Senin (8/2/2026).

    Dinamika Peserta dan Warga Baru

    Meski ada pencoretan, data verifikasi juga mencatat adanya warga baru yang masuk dalam skema PBI JKN. Saat ini, sekitar 2,1 juta warga Jawa Barat sedang diproses untuk diaktifkan sebagai penerima.

    Perubahan data kepesertaan PBI JKN bersifat dinamis dan terjadi setiap tiga bulan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari verifikasi ulang, perpindahan domisili, hingga peserta yang meninggal dunia.

    Berikut adalah rincian data kepesertaan PBI JKN di Jawa Barat:

    Deskripsi Jumlah (Jiwa)
    Total Penerima PBI JKN 15.000.000
    Dinonaktifkan 1.900.000
    Diproses untuk Diaktifkan 2.100.000

    "Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah," ucap Noneng.

    Intervensi Pemprov Jawa Barat

    Dinas Sosial Jawa Barat kini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Langkah ini menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengambil alih pembiayaan kesehatan bagi 1,9 juta warga yang dicoret dari PBI JKN pusat. Dinas Kesehatan Jabar akan menjadi leading sector, sementara Dinas Sosial Jabar membantu prosesnya.

    "Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu," terang Noneng.

    Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov. Ia tidak akan tinggal diam melihat warga miskin kehilangan akses pengobatan karena perubahan data kepesertaan.

    "Mereka yang memiliki penyakit kanker harus kemoterapi, talasemia harus transfusi darah, gagal ginjal harus cuci darah. Mereka mengalami masalah karena kepesertaannya dicoret," kata Dedi, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap menanggung BPJS Kesehatan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini memastikan warga tidak mampu, khususnya pasien penyakit kronis, tetap mendapat layanan kesehatan.

    "Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, untuk asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi," ungkapnya.

  • Gubernur Andra Soni Pastikan Pasien BPJS PBI Nonaktif Tetap Dilayani di Faskes Banten

    Gubernur Andra Soni Pastikan Pasien BPJS PBI Nonaktif Tetap Dilayani di Faskes Banten

    Gubernur Banten, Andra Soni, memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi 480.757 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dinonaktifkan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Andra Soni menginstruksikan fasilitas kesehatan di seluruh Banten untuk tidak menolak pasien BPJS PBI nonaktif yang memerlukan layanan kesehatan. Hal ini untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.

    “Total peserta PBI yang nonaktif sebanyak 480.757 orang. Saya minta faskes untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada pasien yang membutuhkan,” kata Andra kepada wartawan, Sabtu (10/2/2026).

    Meski ada penonaktifan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji, mengungkapkan bahwa Kemensos juga menambah kepesertaan PBI JK sebanyak 424.960 orang.

    Penambahan ini berasal dari pengalihan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya sebelumnya dibiayai pemerintah daerah, khususnya dari desil 1-5.

    “Jadi, 480.757 itu yang penonaktifan dari Kemensos. Namun di samping penonaktifan, Kemensos juga menambah kepesertaan PBI JK sebanyak 424.960 yang berasal dari pengalihan kepesertaan PBPU Pemda desil 1-5 ke kepesertaan PBI JK,” ucap Ati.

    Prosedur Reaktivasi Kepesertaan

    Peserta BPJS PBI yang statusnya nonaktif dapat melakukan reaktivasi dengan menghubungi Dinas Sosial kabupaten/kota. Alternatif lainnya adalah mengubah status kepesertaan menjadi BPJS biasa.

    Ati menjelaskan, jika pasien rawat inap di RSUD dengan status PBI nonaktif, mereka tetap dapat mengaktifkan kembali statusnya di RSUD tersebut. Pasien berhak menerima layanan kesehatan sambil mengurus proses reaktivasi PBI.

    “Jika ada peserta PBI JK nonaktif dan membutuhkan layanan, dia bisa mengurusnya ke Dinas Sosial kabupaten/kota. Tapi masyarakat harus tetap dilayani,” tegasnya.

    Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengimbau semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk tetap memberikan pelayanan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang memerlukan pengobatan rutin.

    “Kami Dinas Kesehatan mengimbau seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien penyakit kronis yang harus rutin berobat, untuk tetap memberikan pelayanan. Ini sebagaimana amanat pemerintah pusat. Jadi, jangan ada penolakan sambil mereka mengurus kepesertaannya yang dinonaktifkan,” ujarnya.

    Daftar Status Peserta BPJS Kesehatan di Banten

    Jenis Peserta Jumlah Status Keterangan
    PBI Kemensos 480.757 Nonaktif Memerlukan reaktivasi atau perubahan status
    PBPU Pemda 424.960 Dialihkan Menjadi PBI JK desil 1-5

    Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga menanggung biaya perawatan bagi masyarakat tidak mampu melalui APBD Provinsi hingga kategori desil 7. Masyarakat hanya perlu melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    “Yang penting ada SKTM dan pasien butuh rawat inap. Kalau datang ke rumah sakit di bawah naungan Pemerintah Provinsi Banten, pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi,” imbuhnya.

  • Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi 106 ribu pengidap penyakit katastropik atau kronis.

    Proses reaktivasi otomatis ini telah resmi berjalan per hari ini, Selasa (10/2/2026), di Gedung Kemensos RI, Jakarta Pusat.

    Gus Ipul menjelaskan, aktivasi bantuan ini akan berlaku selama tiga bulan ke depan. Setelah periode tersebut, Kemensos akan melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan para penerima.

    "Yang pertama ini sudah otomatis aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini ya," kata Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Bagi peserta yang memenuhi syarat, bantuan akan terus dilanjutkan. Namun, bagi yang tidak memenuhi syarat, Kemensos akan menyarankan untuk beralih menjadi peserta mandiri.

    "Selama 3 bulan ke depan, nanti hasilnya kita lihat apakah memenuhi syarat ya. Bagi yang memenuhi syarat ya tentu akan mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri," ujarnya.

    Metode Pengecekan Kelayakan Bersama BPS

    Kemensos akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pengecekan ulang. Metode-metode khusus telah disiapkan untuk memastikan data penerima.

    Pengecekan ini bertujuan untuk memverifikasi apakah penerima manfaat berada di desil 1 sampai 5 (kelompok ekonomi terbawah) atau di atasnya, yaitu desil 6 sampai 10.

    "Untuk itulah ground check ini memastikan apakah para penerima manfaat ini berada di desil 1 sampai 5 atau di atasnya, desil 6 sampai 10. Ini yang memang akan dipastikan lewat metode-metode yang sudah disiapkan," kata Gus Ipul.

    Kebijakan untuk Layanan Kesehatan Berkelanjutan

    Sebelumnya, Gus Ipul telah membuka opsi reaktivasi otomatis ini bagi sekitar 100 ribu peserta BPJS PBI nonaktif penderita penyakit kronis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.

    Informasi tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Reaktivasi otomatis ini menargetkan peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Penyakit-penyakit yang menjadi fokus meliputi jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Kebijakan ini adalah langkah proaktif Kemensos dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok rentan.

    "Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk reaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ringkasan penting mengenai reaktivasi BPJS Kesehatan PBI oleh Kemensos:

    Aspek Detail
    Jumlah Penerima 106 ribu pengidap penyakit katastropik/kronis
    Jenis Penyakit Jantung, kanker, stroke, gagal ginjal
    Durasi Bantuan 3 bulan, kemudian evaluasi
    Lembaga Pengecek Kemensos bersama BPS
    Tujuan Pengecekan Memastikan kelayakan (desil 1-5)
  • Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kemarahannya atas keluhan penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia menyoroti anggaran yang tidak berkurang namun menimbulkan kegaduhan.

    Purbaya menekankan bahwa penonaktifan bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran. Meskipun demikian, ia meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN tidak berlaku instan. Ia menyarankan diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan bisa mengajukan sanggahan. Hal ini jika mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai PBI, yaitu miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan hati-hati dan terukur. Ini harus mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan, 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya dan memicu kegaduhan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Periode Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Juni – Desember 2025 13,5 Juta
    Januari – Februari 2026 11,53 Juta

    Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan tahun lalu, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.