Tag: BPJS Kesehatan

  • Dinsos Kota Serang Nonaktifkan 11.319 Peserta BPJS PBI, Siap Bantu Reaktivasi

    Dinsos Kota Serang Nonaktifkan 11.319 Peserta BPJS PBI, Siap Bantu Reaktivasi

    Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menonaktifkan 11.319 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penonaktifan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, namun Dinsos Kota Serang memastikan siap membantu reaktivasi bagi peserta yang membutuhkan.

    Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, mengungkapkan bahwa penonaktifan tersebut berasal dari pusat. Langkah ini dilakukan terhadap peserta yang tergolong desil 6 hingga 10.

    "BPJS yang dinonaktifkan itu dari pusat sebanyak 11.319 peserta," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, Selasa (10/2/2026).

    Ibra menjelaskan, kebijakan ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penonaktifan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang dikategorikan telah sejahtera.

    Meskipun dinonaktifkan, Ibra menegaskan kepesertaan BPJS PBI masih dapat diaktifkan kembali. Terutama bagi warga yang berada dalam kondisi darurat kesehatan dan sangat memerlukan penanganan medis.

    "Bisa diaktifkan kembali dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas, lalu datang ke Dinas Sosial untuk proses reaktivasi," jelasnya.

    Pihak Dinsos Kota Serang berkomitmen untuk membantu warga terdampak dalam proses pengurusan reaktivasi. Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan dana bagi warga yang BPJS PBI-nya nonaktif.

    Dana ini sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI. Ini untuk memastikan mereka tetap mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.

    "Kami bantu proses reaktivasinya. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema jaminan kesehatan daerah sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI," ujarnya.

    Transformasi Data dan Subsidi Tepat Sasaran

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebelumnya menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang bertujuan memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran.

    Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di DPR RI.

    Rapat ini menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan.

    "Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah. Datanya dari DTSEN yang kemudian dimutakhirkan, beserta beberapa daerah yang mengusulkan setiap bulan untuk warganya yang mendapatkan PBI," jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Realokasi Kepesertaan

    Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

    Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.

    Berikut adalah data reaktivasi peserta BPJS PBI:

    Tahun Jumlah Peserta Dinonaktifkan Jumlah Peserta Reaktivasi
    2025 13.500.000+ 87.000+
    2026 (hingga awal) 11.319 (Serang) Dalam proses

    Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta telah melakukan reaktivasi kepesertaan.

  • BPJS Kesehatan Jakarta Atur Layanan Rujukan Berjenjang untuk Pasien

    BPJS Kesehatan Jakarta Atur Layanan Rujukan Berjenjang untuk Pasien

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan rujukan berjenjang bagi pasien untuk memastikan pengobatan yang terkontrol dari awal hingga akhir. Sistem ini dirancang untuk optimalisasi pemantauan setiap pasien, sehingga layanan kesehatan menjadi lebih tepat, berkelanjutan, dan efektif.

    Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sistem rujukan dilaksanakan secara berjenjang. Ini menyesuaikan kebutuhan medis serta kompetensi fasilitas kesehatan.

    Rujukan dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti klinik, puskesmas, atau praktik dokter mandiri tempat peserta terdaftar. Pengecualian berlaku dalam kondisi gawat darurat medis.

    Peserta wajib datang ke FKTP tempat terdaftar. Dokter di FKTP akan melakukan pemeriksaan awal. Jika diperlukan pemeriksaan spesialistik, dokter akan memberikan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit, sesuai indikasi medis.

    Pelayanan rujukan di rumah sakit berlaku maksimal tiga bulan. Setelah itu, peserta kembali ke FKTP untuk monitoring lanjutan. Ini penting agar pengobatan tetap efektif dan kondisi kesehatan terpantau secara berkelanjutan.

    Ketentuan Khusus Rujukan Tanpa FKTP

    Beberapa kondisi memungkinkan peserta JKN langsung menuju rumah sakit tanpa rujukan awal dari FKTP. Ketentuan ini berlaku bagi pasien dengan kondisi kronis atau khusus.

    Kondisi Diagnosis Rumah Sakit Tujuan
    Gangguan jiwa (berobat rutin) RS Khusus Jiwa
    Kusta (berobat rutin) RS Khusus Kusta
    TB MDR (Tuberkulosis resisten obat) RS dengan unit pelaksana Layanan Tuberkulosis Resistensi Obat
    HIV (berobat di RS Kelas A) RS Kelas A dengan layanan obat lini 3
    Kanker (kemoterapi dan radioterapi) RS dengan pelayanan kemoterapi dan radioterapi

    Perpanjangan Rujukan Langsung di Rumah Sakit

    Beberapa peserta tidak perlu kembali ke FKTP untuk perpanjangan rujukan. Mereka dapat memperpanjang rujukan langsung di rumah sakit tempat rutin berobat. Ini berlaku untuk pasien dengan kebutuhan perawatan berkelanjutan.

    Kebutuhan Medis Rumah Sakit Tujuan
    Cuci darah (hemodialisis rutin) RS dengan pelayanan hemodialisis
    Hemofilia RS dengan pelayanan hemofilia
    Thalasemia mayor RS dengan pelayanan thalasemia mayor
  • Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Naik Pitam Imbas Penonaktifan PBI JKN

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa naik pitam menyikapi keluhan masyarakat. Banyak warga mengeluhkan status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinonaktifkan mendadak.

    Purbaya menekankan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program JKN tidak berkurang. Ia menegaskan, penonaktifan seharusnya meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    Purbaya mengatakan, penonaktifan bertujuan agar program JKN lebih tepat sasaran. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

    Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat konsultasi dengan Komisi DPR RI.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menegaskan, "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin."

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN diberikan jangka waktu 2-3 bulan. Masa tenggang ini disertai sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak.

    Masyarakat yang dinonaktifkan seharusnya diberi tahu lebih awal. Ini agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan sebelum status kepesertaan mereka hilang.

    Sanggahan Status Kepesertaan

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan dapat menyampaikan sanggahan. Sanggahan ini bisa diajukan jika mereka merasa masih layak menjadi PBI, terutama bagi keluarga miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan dengan hati-hati. Penentuan harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran.

    Selain itu, kemudahan akses layanan dan keberlanjutan program JKN juga harus terjaga. Semua aspek ini penting untuk memastikan program berjalan optimal.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencatat 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan. Data ini terhitung sepanjang Januari-Februari 2026.

    Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, memicu kegaduhan. Penonaktifan ini dilakukan untuk mengalihkan bantuan kepada yang lebih membutuhkan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI sudah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Berikut adalah ringkasan data penonaktifan dan reaktivasi peserta PBI JKN:

    Periode Jumlah Dinonaktifkan Jumlah Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum Tersedia

    Dari jumlah yang dinonaktifkan, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Kemenkeu Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup untuk 2026

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan ketersediaan anggaran memadai untuk membiayai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program vital ini.

    Total anggaran yang dialokasikan untuk iuran PBI JK tahun 2026 mencapai Rp 56,464 triliun. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    Purbaya menjelaskan, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 46,464 triliun telah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan. Dana ini sudah siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp 10 triliun juga tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, dana ini masih dalam status diblokir, menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    “Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah, tetapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar,” tutur Purbaya, Senin (9/2/2026).

    Dana Cadangan dan Kepastian Pembayaran

    Selain alokasi tersebut, Purbaya menambahkan, pihaknya mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI JK sebesar Rp 10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran ini juga menanti dasar kebijakan lebih lanjut.

    “Mau dipakai buat apa. Jadi kalau Anda kurang (BPJS Kesehatan), cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada,” ujar Purbaya.

    Purbaya membantah isu pencairan PBI JKN tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah sangat kuat dan mampu mendukung program ini.

    Tabel Alokasi Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026

    Deskripsi Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status
    Anggaran PBI JK dalam DIPA Kemenkes 46,464 Siap Digunakan
    Anggaran Cadangan dalam DIPA Kemenkes 10,000 Diblokir (Menunggu Kebijakan)
    Anggaran Cadangan dalam Pos BUN 10,000 Menunggu Kebijakan
    Total Alokasi 66,464

    Menteri Keuangan menepis klaim Menteri Kesehatan terkait keterlambatan dana. Purbaya menegaskan tidak ada masalah dengan ketersediaan kas negara.

    “Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar, terus nggak jelas uangnya dipakai apa,” pungkas Purbaya.

  • Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Siap Cairkan Dana Reaktivasi Peserta PBI JKN Sakit Katastropik

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk mencairkan dana. Dana tersebut diperuntukkan bagi reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Peserta yang dimaksud adalah mereka yang dinonaktifkan.

    Purbaya menekankan pentingnya langkah ini. Tujuannya mencegah terhentinya layanan kesehatan vital. Layanan seperti cuci darah berisiko fatal jika terhenti.

    "Nantikan BPJS tinggal minta ke saya. Itu salah satu anggaran yang dibintangi, tinggal datang ke saya minggu depan juga sudah cair, kan nggak terlalu besar," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi otomatis. Usulan ini berlaku bagi peserta PBI dengan riwayat penyakit katastropik. Anggaran sekitar Rp 15 miliar dibutuhkan untuk mengaktifkan kembali 120 ribu peserta selama tiga bulan.

    Jumlah tersebut merupakan bagian dari 11 juta peserta PBI yang dihapuskan. Reaktivasi otomatis tidak memerlukan kedatangan peserta ke fasilitas kesehatan.

    "Untuk bisa meng-adress kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk tiga bulan ke depan, layanan katastropik yang 120 ribu tadi itu otomatis direaktivasi, tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tetapi oleh pemerintah langsung direaktivasi," kata Budi Gunadi dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI.

    Detail Anggaran dan Validasi

    Budi Gunadi menjelaskan, kebutuhan dana ini relatif terbatas. Total Rp 150 miliar dialokasikan untuk tiga bulan. Periode ini akan digunakan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Mereka akan memvalidasi ulang kelayakan peserta PBI.

    "Kalau ditanya biayanya berapa, 120 ribu dikali Rp 42 ribu PBI, sebulan paling Rp 5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang PBI-nya keluar," papar Budi Gunadi.

    Berikut rincian perkiraan anggaran untuk reaktivasi PBI-JKN:

    Jumlah Peserta Direaktivasi 120.000 orang
    Iuran PBI per Bulan Rp 42.000
    Anggaran per Bulan Rp 5 miliar
    Total Anggaran Tiga Bulan Rp 15 miliar
  • Jakarta: Gus Ipul Nonaktifkan 11,53 Juta Peserta PBI-JKN, Timbulkan Kegaduhan

    Jakarta: Gus Ipul Nonaktifkan 11,53 Juta Peserta PBI-JKN, Timbulkan Kegaduhan

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mencatat penonaktifan sebanyak 11,53 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) selama Januari-Februari 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

    Kebijakan ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama di kalangan pengguna BPJS Kesehatan. Beberapa netizen melaporkan hambatan dalam penanganan kesehatan mereka akibat status kepesertaan yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Hal ini untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

    Data yang digunakan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut terus dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Data Penonaktifan Peserta PBI

    Pemerintah telah melakukan penonaktifan peserta PBI secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Dari jumlah tersebut, 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri atau dibiayai oleh pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

    Dampak dan Laporan Masyarakat

    Penonaktifan kepesertaan PBI ini sempat membuat heboh netizen. Beberapa pengguna BPJS Kesehatan mengalami hambatan dalam penanganan medis.

    Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat 160 laporan masuk. Laporan diterima dalam dua hari, Rabu (4/2) hingga Kamis (5/2).

    Pasien mengeluhkan jadwal cuci darah yang tertunda karena status kepesertaan BPJS PBI mereka. Hal ini menunjukkan dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap layanan kesehatan masyarakat.

    Statistik Penonaktifan PBI-JKN
    Periode Jumlah Dinonaktifkan Reaktivasi
    Juni – Desember 2025 13,5 juta 87.591
    Januari – Februari 2026 11,53 juta Belum tersedia
  • Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menkeu Purbaya Bahas Penonaktifan Mendadak Peserta PBI JKN di Rapat DPR

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait penonaktifan mendadak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Purbaya menegaskan bahwa anggaran pemerintah untuk program JKN tidak berkurang, meskipun ada penonaktifan.

    Ia menyampaikan, penonaktifan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Tujuannya agar lebih tepat sasaran, serta melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Namun, Purbaya meminta pemutakhiran data yang lebih baik agar tidak menimbulkan keributan.

    Purbaya menekankan pentingnya sosialisasi kepada peserta yang dinonaktifkan. Hal ini agar mereka tidak terkejut saat membutuhkan layanan kesehatan.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2/2026).

    Menurut Purbaya, jika penonaktifan tersebut bertujuan mengurangi uang negara, ia akan mendukung. Namun, karena anggaran yang dikeluarkan sama, ia merasa dirugikan dengan adanya keributan.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Usulan Jangka Waktu dan Sosialisasi Penonaktifan

    Purbaya mengusulkan agar penonaktifan peserta PBI JK tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta dapat menyampaikan sanggahan jika merasa masih layak sebagai PBI. Ini penting untuk memastikan mereka memahami langkah selanjutnya.

    Berikut adalah rincian usulan Menkeu Purbaya terkait penonaktifan PBI JK:

    Purbaya juga meminta penentuan jumlah PBI JK dilakukan hati-hati. Ini harus terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan keberlanjutan program JKN.

    Aspek Usulan Menkeu Purbaya
    Jangka Waktu Berlaku Tidak langsung dinonaktifkan, berikan waktu 2-3 bulan
    Sosialisasi Wajib dilakukan kepada peserta yang dinonaktifkan
    Sanggahan Peserta Peserta bisa mengajukan sanggahan jika merasa masih layak
    Ketepatan Sasaran Penentuan PBI JK harus hati-hati dan terukur

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Penghapusan 11 Juta Peserta PBI JK Februari 2026

    Purbaya mengungkapkan, jumlah penghapusan peserta PBI JK pada Februari 2026 mencapai 11 juta orang. Angka ini dinilai menyebabkan keributan di masyarakat.

    Menurutnya, penghapusan bisa diperkecil setiap bulannya. Tujuannya agar tidak menimbulkan kejutan dan gejolak sosial.

    "Sebelumnya 7 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), 1 (juta), di bawah 1 juta. Jadi ini yang menimbulkan kejutan kenapa tiba-tiba ramai di Februari karena sebagian besar orang yang berpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi sehingga kerasa lah itu. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya drastis seperti ini, ya di smooth-in sedikit lah di atas 3 bulan atau 4 bulan terserah, tetapi jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.

    Ia menekankan perlunya pengendalian jumlah penonaktifan. Hal ini untuk menghindari efek kejut di tengah masyarakat, yang dapat merugikan citra pemerintah.

  • Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemprov Jawa Tengah Jamin Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Meski Peserta PBI JK Dinonaktifkan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan tidak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Jaminan ini diberikan meski ada penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada tahun 2026.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menekankan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan adalah prioritas. Terutama bagi pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan terapi berkelanjutan.

    Berdasarkan data BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dari Kementerian Sosial (Kemensos), sebanyak 1.623.753 jiwa peserta PBI JK dinonaktifkan pada 2026. Jumlah ini dari total 14.299.031 jiwa peserta PBI JK di Jawa Tengah.

    Penonaktifan ini berdampak pada pasien hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia. Kelangsungan pengobatan mereka harus dipastikan secara berkelanjutan.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," ujar Yunita dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Langkah Antisipasi dan Koordinasi Lintas Sektor

    Untuk mengantisipasi dampak penonaktifan, Pemprov Jawa Tengah menghimbau Bupati dan Wali Kota di seluruh wilayah. Mereka diminta memastikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan cabang, serta fasilitas kesehatan.

    Koordinasi ini bertujuan menjamin pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh pasien. Terutama pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, dan penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi.

    Selain itu, BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah diharapkan menghimbau seluruh BPJS cabang. Tujuannya agar jaminan pembiayaan layanan bagi pasien tetap berjalan sambil menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI JK.

    Berikut rincian data peserta PBI JK Jawa Tengah:

    Deskripsi Jumlah Jiwa
    Total Peserta PBI JK 14.299.031
    Peserta Dinonaktifkan (2026) 1.623.753
    Peserta Terdampak Penyakit Kronis (Termasuk hemodialisa, kemoterapi, thalasemia)

    "Pemprov Jawa Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan akibat kendala administrasi kepesertaan," tandasnya.

  • BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan Beroperasi Sejak 2014, Ini Cara Cek Status Kepesertaan Aktif atau Tidak

    BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan mencakup berbagai golongan.

    Golongan tersebut meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU), Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekerja, serta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), menurut situs resminya.

    Penting bagi setiap peserta untuk memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif. Hal ini guna memastikan layanan kesehatan dapat diakses kapan saja dibutuhkan.

    Berikut ini beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, aktif atau tidak.

    Salah satu cara termudah mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan adalah melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses berbagai informasi dan layanan BPJS Kesehatan secara mandiri.

    Untuk menggunakannya, peserta harus mengunduh aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu. Setelah itu, buka aplikasi dan lakukan login.

    Login dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor BPJS Kesehatan yang terdaftar, serta kata sandi. Masukkan juga captcha yang muncul pada kolom yang tersedia, lalu klik 'Login'.

    Pada menu utama aplikasi, peserta dapat memilih opsi 'Info Peserta'. Halaman tersebut akan segera menampilkan informasi status keaktifan kepesertaan BPJS dan identitas lengkap peserta.

    Cek Status Via WhatsApp BPJS Kesehatan

    BPJS Kesehatan menyediakan layanan cek status kepesertaan melalui WhatsApp. Cara ini memudahkan peserta tanpa harus mengunduh aplikasi tambahan.

    Untuk memulai, buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda. Simpan nomor 08118165165 sebagai kontak resmi layanan BPJS Kesehatan.

    Kirim pesan ke nomor tersebut. Setelah itu, pilih menu 'Informasi' yang tersedia di balasan otomatis. Lanjutkan dengan memilih 'Cek Status Kepesertaan'.

    Peserta akan diminta memasukkan nomor KTP (NIK) atau nomor BPJS Kesehatan. Masukkan juga tanggal lahir dengan format Tahun-Bulan-Tanggal (YYYY-MM-DD).

    Setelah semua data terisi, Anda akan menerima balasan pemberitahuan mengenai status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Cek Status Melalui Care Center BPJS Kesehatan

    Bagi yang lebih nyaman berbicara langsung dengan petugas, BPJS Kesehatan menyediakan Care Center. Layanan ini dapat diakses melalui telepon.

    Hubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165. Pilih opsi layanan jenis 1 untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih layanan untuk memeriksa status kepesertaan.

    Anda akan diminta memasukkan nomor peserta atau NIK. Setelah itu, masukkan tanggal lahir Anda.

    Petugas Care Center akan segera memberikan informasi status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda, apakah aktif atau tidak.

    Cek Status Melalui Layanan CHIKA

    CHIKA (Chat Assistant JKN) adalah layanan asisten virtual BPJS Kesehatan yang tersedia melalui platform Telegram dan WhatsApp.

    Anda dapat menghubungi CHIKA melalui Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) atau WhatsApp (0811-8750-400). Ketik '1' pada kolom chat, kemudian kirim.

    CHIKA akan membalas dengan menu 'Informasi', lalu pilih 'Cek Status Peserta'. Masukkan NIK atau Nomor BPJS Kesehatan Anda.

    Setelah itu, ketik tanggal lahir dengan format tahun-bulan-tanggal (YYYYMMDD). Tunggu balasan dari CHIKA yang akan menampilkan informasi status keaktifan BPJS Kesehatan Anda.

    Berikut adalah ringkasan pilihan metode untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan:

    Metode Cek Status Platform/Kontak Informasi Diperlukan
    Aplikasi Mobile JKN Aplikasi Mobile JKN NIK/Nomor BPJS, Password, Captcha
    WhatsApp BPJS Kesehatan 08118165165 NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD)
    Care Center BPJS Kesehatan 165 Nomor Peserta/NIK, Tanggal Lahir
    Layanan CHIKA Telegram (@Chika_BPJSKesehatan_bot) / WhatsApp (0811-8750-400) NIK/Nomor BPJS, Tanggal Lahir (YYYYMMDD)

    Memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif adalah langkah penting. Dengan berbagai pilihan cara di atas, Anda dapat memilih metode yang paling sesuai dan nyaman.

  • Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS lebih dari sekadar urusan teknis. Menurutnya, data negara ini bersinggungan langsung dengan nasib dan nyawa jutaan rakyat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam rapat bersama Pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rieke menyoroti dampak besar data tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

    "Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya," kata Rieke.

    Rieke menyoroti data kepesertaan PBI JK yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Berdasarkan perhitungannya, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa.

    Menurutnya, jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu, angka tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi data kemiskinan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan validitas data kemiskinan jika jumlah penerima PBI JK mencapai 143,98 juta jiwa.

    "Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?" tanya Rieke.

    Selain itu, Rieke meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Ia menilai kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan.

    "Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ungkap dia.

    Perlunya Pembenahan Ekosistem Data Nasional

    Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada validitas data.

    "Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," tuturnya.

    Tuntutan Pengaktifan Kembali PBI JK

    Senada dengan Rieke, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK. Menurutnya, anggaran untuk ini telah tersedia.

    "Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.

    Marwan juga menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Kriteria penerima, menurutnya, tidak semestinya dibatasi hanya pada desil 1 hingga 5.

    "Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu," kata dia.

    Pembedaan Bantuan Sosial dan Kesehatan

    Marwan menjelaskan, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI, terdapat istilah "wisuda" bagi masyarakat miskin yang kondisi ekonominya sudah meningkat. Istilah ini merujuk pada mereka yang tidak lagi berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    Namun, Marwan menekankan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya pembedaan yang jelas antara kedua jenis bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta PBI JK dengan perkiraan penduduk Indonesia:

    Deskripsi Jumlah (Juta Jiwa)
    Total Penduduk Indonesia 287
    Peserta PBI JK (Ditanggung APBN/APBD) 143
    Persentase Penerima PBI JK dari Total Penduduk 50,31%

    "Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting," tuturnya.