Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang menonaktifkan 11.319 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penonaktifan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, namun Dinsos Kota Serang memastikan siap membantu reaktivasi bagi peserta yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, mengungkapkan bahwa penonaktifan tersebut berasal dari pusat. Langkah ini dilakukan terhadap peserta yang tergolong desil 6 hingga 10.
"BPJS yang dinonaktifkan itu dari pusat sebanyak 11.319 peserta," ujar Kepala Dinas Sosial Kota Serang, M. Ibra Gholibi, Selasa (10/2/2026).
Ibra menjelaskan, kebijakan ini berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos). Penonaktifan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang dikategorikan telah sejahtera.
Meskipun dinonaktifkan, Ibra menegaskan kepesertaan BPJS PBI masih dapat diaktifkan kembali. Terutama bagi warga yang berada dalam kondisi darurat kesehatan dan sangat memerlukan penanganan medis.
"Bisa diaktifkan kembali dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas, lalu datang ke Dinas Sosial untuk proses reaktivasi," jelasnya.
Pihak Dinsos Kota Serang berkomitmen untuk membantu warga terdampak dalam proses pengurusan reaktivasi. Selain itu, Pemerintah Kota Serang juga menyiapkan dana bagi warga yang BPJS PBI-nya nonaktif.
Dana ini sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI. Ini untuk memastikan mereka tetap mendapatkan penanganan medis yang diperlukan.
"Kami bantu proses reaktivasinya. Pemerintah daerah juga menyiapkan skema jaminan kesehatan daerah sebagai alternatif sementara bagi warga yang belum dapat langsung kembali menjadi peserta BPJS PBI," ujarnya.
Transformasi Data dan Subsidi Tepat Sasaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, sebelumnya menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran JKN. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang bertujuan memastikan subsidi kesehatan tepat sasaran.
Langkah ini juga dilakukan untuk menjaga kelompok paling rentan tetap memperoleh layanan kesehatan. Gus Ipul menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Konsultasi Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi di DPR RI.
Rapat ini menghadirkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, BPS, dan BPJS Kesehatan.
"Kalau Presiden memulai transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta jiwa setiap tahunnya, dibagi ke seluruh daerah. Datanya dari DTSEN yang kemudian dimutakhirkan, beserta beberapa daerah yang mengusulkan setiap bulan untuk warganya yang mendapatkan PBI," jelas Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).
Realokasi Kepesertaan
Gus Ipul menekankan bahwa penyesuaian kepesertaan PBI-JKN bukan untuk mengurangi jumlah peserta. Melainkan melakukan realokasi dari kelompok relatif mampu kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
Proses realokasi memindahkan kepesertaan dari desil 6-10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) ke desil 1-5. Realokasi ini telah berjalan sejak Mei 2025 dan dilakukan bertahap hingga awal 2026.
Berikut adalah data reaktivasi peserta BPJS PBI:
| Tahun | Jumlah Peserta Dinonaktifkan | Jumlah Peserta Reaktivasi |
|---|---|---|
| 2025 | 13.500.000+ | 87.000+ |
| 2026 (hingga awal) | 11.319 (Serang) | Dalam proses |
Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menonaktifkan lebih dari 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta telah melakukan reaktivasi kepesertaan.









