Tag: Hukum

  • Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Roy Suryo Tunjukkan Fotocopy Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

    Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali menunjukkan fotocopy ijazah terlegalisir Jokowi. Hal ini dilakukan setelah ia mendampingi tiga saksi ahli dalam pemeriksaan hari ini.

    Roy Suryo menunjukkan dua lembar fotocopy ijazah terlegalisir milik Jokowi di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Dua fotocopy ijazah atas nama Jokowi yang ditunjukkan Roy Suryo memiliki perbedaan warna. Satu ijazah berwarna putih dengan tinta hitam, sementara satu lagi memiliki kertas lebih gelap.

    Roy Suryo tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua fotocopy ijazah tersebut pada kesempatan itu.

    Keterangan Saksi Ahli Sebelumnya

    Sebelumnya, pada Rabu (11/2), fotocopy ijazah Jokowi tersebut sempat diperlihatkan oleh Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang menjadi saksi ahli kubu Roy Suryo cs.

    Bonatua menjelaskan bahwa salinan ijazah tersebut didapat dari KPU, yang digunakan Jokowi saat daftar Pilpres 2014.

    "Nah, ini tadi saya terangkan ke penyidik bahwa saya selaku peneliti memang membutuhkan data yang saya (dapat dari) KPU ini sebagai data sekunder. Karena ini adalah data copy dari data primer yang diakui KPU," kata Bonatua.

    "KPU meyakini itu adalah data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya. Meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau otentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi. Tapi itulah yang terbaik saat ini yang kita punya data. Artinya sah, legal secara administrasi ya," tambahnya.

    Saksi Ahli Kubu Roy Suryo

    Kubu Roy Suryo hari ini mengajukan tiga orang sebagai saksi ahli. Ketiganya adalah Komjen (Purn) Oegroseno, budayawan M Sobari, serta mantan Ketum PP Muhammdiyah Din Syamsuddin.

    Ketiganya tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro hari ini.

    Permintaan Dokumen Kasus

    Sebelumnya, Kubu Roy Suryo cs mengajukan permintaan salinan terhadap 709 dokumen terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Kubu Roy Suryo menyebut 505 dokumen di antaranya diserahkan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti dokumen kasus tersebut.

    "Jadi kami meminta data dari PPID dari Universitas Gadjah Mada dan mereka kemudian memberikan bahwa mereka sudah menyerahkan 505 dokumen kepada Polda Metro Jaya dan itu salah satu bagian dari 709 itu," kata kuasa hukum Roy Suryo cs, Refly Harun, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (5/2).

    Alasan Permintaan Dokumen

    Refly mengaku permintaan dokumen tersebut guna kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo cs. Menurutnya, pihaknya berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik.

    Penetapan status hukum Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di kasus itu menjadi dasar permintaan tersebut.

    "Kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justify untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan," ujarnya.

    Ijazah Asli Jokowi Ditunjukkan dalam Gelar Perkara

    Mengenai ijazah Jokowi ini, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah menunjukkan ijazah asli kepada Roy Suryo cs. Ijazah asli milik Jokowi dikeluarkan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah tersebut ditunjukkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

    "Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Gelar perkara khusus tersebut dilakukan atas permintaan Roy Suryo cs. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Gelar perkara khusus digelar di Polda Metro Jaya, Senin (15/12), dan juga dihadiri tim pengacara Jokowi.

    "Sekali lagi kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa pada kesempatan gelar perkara tersebut penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan terkait proses penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:

    Tahap Keterangan Tanggal/Lokasi
    Penunjukan Fotocopy Ijazah Roy Suryo menunjukkan dua fotocopy ijazah terlegalisir Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Keterangan Saksi Ahli Bonatua Silalahi menjelaskan asal-usul fotocopy ijazah dari KPU Rabu (11/2)
    Pengajuan Saksi Ahli Kubu Roy Suryo Tiga saksi ahli (Komjen (Purn) Oegroseno, M Sobari, Din Syamsuddin) diperiksa Kamis (12/2/2026), Polda Metro Jaya
    Permintaan Dokumen Kasus Kubu Roy Suryo meminta 709 dokumen, 505 di antaranya dari UGM Kamis (5/2), Mapolda Metro Jaya
    Penunjukan Ijazah Asli Penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi (UGM) dalam gelar perkara khusus Kamis (18/12/2025), Polda Metro Jaya
    Gelar Perkara Khusus Diadakan atas permintaan Roy Suryo cs, dihadiri pengacara Jokowi Senin (15/12)
  • Guru Besar Trisakti Sebut Penetapan Adies Kadir Hakim MK Otonom

    Guru Besar Trisakti Sebut Penetapan Adies Kadir Hakim MK Otonom

    Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) utusan DPR bersifat otonom. Keputusan ini, menurutnya, berada dalam ranah legislatif dan tidak dapat diganggu gugat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

    "Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya," kata Trubus dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Trubus mengulas pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara ini harus saling menghormati, termasuk MK dan DPR.

    Pemisahan kekuasaan menjadi fondasi penting dalam menjalankan negara. Setiap lembaga memiliki batasan dan wewenangnya sendiri.

    "Kan sudah terpisah ya antara DPR atau eksekutif berarti yang ada adalah saling menghormati, saling memberikan support, sehingga pelaksanaan negara itu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45," ucap Trubus.

    Trubus menambahkan, kewenangan MKMK terhadap Adies hanya berlaku jika Adies telah bertugas sebagai hakim MK. MKMK tidak berhak mempersoalkan mekanisme prosedur penetapan Adies di DPR.

    Berikut adalah tabel perbandingan kewenangan lembaga terkait:

    Lembaga Kewenangan Utama Kewenangan Terhadap Hakim MK
    DPR RI Legislasi, pengawasan, dan penganggaran Menetapkan utusan sebagai Hakim MK
    Mahkamah Konstitusi (MK) Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, uji undang-undang Memutus perkara konstitusi
    Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi Mengadili dugaan pelanggaran etik hakim MK setelah dilantik

    Peran MKMK Terbatas pada Etik

    Menurut Trubus, penetapan Adies merupakan bagian dari demokrasi. Proses ini sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

    "Menurut saya bagian dari demokrasi saja. Ya nanti kan semuanya diputuskan sesuai kewenangan masing-masing, tetapi kalau misalnya Pak Adies ini melanggarnya sudah menjadi hakim, ya itu kewenangan MK dan MKMK lah yang mempunyai kewenangan, nanti dipanggil," lanjutnya.

    Trubus juga menanggapi adanya gugatan untuk memperluas tugas MKMK. Gugatan ini menghendaki MKMK bisa mengadili proses penunjukan hakim MK, bukan hanya persoalan etik.

    Namun, gugatan tersebut tidak dapat serta merta dikabulkan. Tugas dan wewenang MKMK hanya dapat diubah melalui perubahan undang-undang.

    "Kalau memang seperti itu berarti peraturannya harus diubah dulu, harus ada penyusunan undang-undang dulu, kebijakan regulasinya ditata ulang dulu sehingga yang terjadi nanti ada payung hukum ketika memutus memang seandainya ada apa dengan hakim MK yang tidak sesuai prosedur atau dianggap catat prosedur," katanya.

  • Polda Metro Jaya Tangani 772 Kasus Pidana Selama Operasi Pekat Jaya 2026

    Polda Metro Jaya Tangani 772 Kasus Pidana Selama Operasi Pekat Jaya 2026

    Polda Metro Jaya mengumumkan penanganan 772 kasus tindak pidana selama pelaksanaan operasi Pekat Jaya 2026. Operasi ini berlangsung selama 15 hari, mulai tanggal 28 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin merinci capaian tersebut. Penindakan mencakup berbagai jenis kejahatan yang menjadi target operasi.

    Operasi Pekat Jaya 2026 menargetkan sejumlah tindak pidana. Sasaran utama termasuk tawuran, penyalahgunaan narkoba, serta peredaran minuman keras ilegal.

    Selain itu, kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian biasa juga menjadi fokus. Peredaran petasan ilegal dan premanisme turut menjadi bidikan.

    Kombes Iman Imanuddin menyatakan bahwa penindakan dilakukan di 30 titik target operasi. Selain itu, 742 titik lokasi non-target operasi juga turut ditindak.

    "Dari hasil kegiatan operasi ini yang dilakukan di 30 titik target operasi sesuai dengan target 30 titik yang berhasil kami lakukan penindakan penegakan hukum maupun upaya-upaya preventive dan preventive lainnya, juga dilakukan penindakan terhadap 742 titik lokasi non target operasi," kata Iman dalam konferensi pers di gedung Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Ia menambahkan, "Kegiatan operasi ini tercatat ada 442 laporan polisi yang masuk Kemudian di dalamnya adalah 772 kasus tindak pidana dari kegiatan tersebut."

    Rincian Kasus yang Ditangani

    Iman memaparkan secara detail jenis-jenis kasus yang berhasil ditangani oleh Polda Metro Jaya. Penindakan ini meliputi berbagai modus kejahatan.

    Para pelaku yang memenuhi unsur pidana telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka akan dijerat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    Berikut adalah rincian kasus yang berhasil ditangani Polda Metro Jaya:

    Jenis Kasus Jumlah Kasus
    Pencurian dengan Pemberatan 77
    Pencurian Kendaraan Bermotor 17
    Pencurian dengan Kekerasan 3
    Tawuran 24
  • Paku Buwono XIV Purbaya Ganti Nama Jadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas di Dispendukcapil Solo

    Paku Buwono XIV Purbaya Ganti Nama Jadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas di Dispendukcapil Solo

    KGPH Purbaya, yang kini dikenal sebagai Paku Buwono (PB) XIV Purbaya, mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo. Kedatangan tersebut bertujuan untuk memproses pergantian namanya secara resmi.

    Pergantian nama ini menyusul dikabulkannya gugatan pergantian nama oleh Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sebelumnya, nama beliau adalah KGPH Purbaya, kini telah resmi menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    PB XIV Purbaya tiba di Kantor Dispendukcapil sekitar pukul 14.00 WIB pada Kamis (12/2/2026). Ia terlihat mengenakan kemeja panjang putih dan celana hitam. Kedatangannya didampingi oleh juru bicara, KPA Singonagoro.

    Setibanya di Dispendukcapil, PB XIV Purbaya diarahkan untuk mengurus foto KTP Elektronik terbaru. Selain itu, ia juga menjalani proses aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

    PB XIV Purbaya menyatakan kedatangannya adalah sebagai warga negara. Ia datang untuk mengurus urusan kependudukan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Dalam rangka ke Dukcapil, proses sebagai warga negara mengurus kependudukan,” katanya ditemui di Kantor Dispendukcapil, Kamis (12/2/2026).

    Ditanya mengenai perasaannya setelah mengurus nama baru, PB XIV Purbaya mengaku biasa saja. Menurutnya, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengurus administrasi kependudukan.

    “(Lega?) Nggak lah, ya kan semua warga negara berhak mengurus kependudukan,” ujarnya.

    Putra bungsu mendiang Paku Buwono XIII tersebut menambahkan bahwa nama barunya telah sesuai keputusan pengadilan.

    “Ya sesuai ini aturan,” pungkasnya.

    Putusan Pengadilan Negeri Solo

    Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri (PN) Solo, Aris Gunawan, menjelaskan perihal putusan pergantian nama ini. Perkara dengan nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt diputuskan pada Rabu (21/1).

    Majelis Hakim dalam putusannya menetapkan lima poin penting. Penetapan ini menjadi dasar hukum perubahan nama tersebut.

    “Untuk amar Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt tersebut adalah sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Aris, Kamis (29/1).

    “Dua, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dalam KTP sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puruboyo tertulis dan terbaca menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas,” tambahnya.

    Penetapan ini juga memerintahkan Dispendukcapil Kota Surakarta untuk memproses data kependudukan Pemohon. Mereka diminta menerbitkan KTP baru dengan nama Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    Berikut adalah rincian putusan PN Solo terkait pergantian nama:

    Poin Putusan Keterangan
    1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
    2 Izin penggantian nama dari Kanjeng Gusti Pangeran Harya Puruboyo menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas
    3 Perintah kepada Dispendukcapil Surakarta untuk menerbitkan KTP baru
    4 Pemohon dibebankan biaya perkara sejumlah Rp 184.000
    5 Permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima

    Selain itu, Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000. Sementara itu, permohonan Pemohon selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

  • PN Gresik Vonis 18 Tahun Penjara Pelaku Perampokan Istri Pengusaha

    PN Gresik Vonis 18 Tahun Penjara Pelaku Perampokan Istri Pengusaha

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Ahmad Midhol. Ia merupakan pelaku perampokan sadis yang menewaskan Wardatun Toyibah, istri seorang pengusaha di Gresik. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Sebelumnya, JPU hanya menuntut hukuman 14 tahun penjara. Keputusan tersebut disampaikan oleh Hakim Ketua Sri Hariyani dalam persidangan pada Kamis (12/2/2026).

    Dalam amar putusan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan penjara 14 tahun dari JPU.

    "Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai Pasal 479 Ayat (4) KUHP atau sebelumnya Pasal 365 Ayat (4) KUHP. Yakni pencurian yang disertai kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Sri Hariyani saat persidangan di Pengadilan Negeri Gresik, Kamis (12/2/2026).

    Hakim Ketua Sri Hariyani menjelaskan bahwa pihaknya sependapat dengan pasal yang didakwakan JPU. Namun, Hakim menilai tuntutan yang diberikan Jaksa terlalu ringan.

    "Akan tetapi, kami tidak sependapat dengan JPU terkait tuntutan pidana, karena tuntutan terlalu ringan," katanya.

    Alasan Memberatkan Terdakwa

    Majelis hakim juga menjabarkan beberapa alasan yang memberatkan terdakwa. Hal ini termasuk anak dan keluarga yang kehilangan sosok ibu.

    Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat. Terdakwa juga terbukti telah menikmati sebagian uang hasil perampokan.

    "Menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun. Untuk seluruh barang bukti uang akan dikembalikan kepada keluarga," tuturnya.

    Kronologi Tuntutan Jaksa

    Ahmad Midhol, otak pembunuhan terhadap istri pengusaha Gresik, Wardatun Toyibah, dituntut pidana penjara selama 14 tahun. Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Midhol terbukti sebagai dalang utama pembunuhan tersebut.

    "Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani," kata JPU Imamal Muttaqin, Selasa (20/1/2026).

    Menurut Imamal, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 479 ayat (4) KUHP tentang pencurian yang mengakibatkan kematian. Korban meninggal dunia akibat luka senjata tajam di bagian leher yang dilakukan oleh terdakwa saat beraksi.

    Terdakwa Tuntutan JPU Vonis Hakim Pasal
    Ahmad Midhol 14 Tahun Penjara 18 Tahun Penjara Pasal 479 Ayat (4) KUHP
  • Elon Musk Janji Biayai Korban Jeffrey Epstein yang Berani Bersuara di Platform X

    Elon Musk Janji Biayai Korban Jeffrey Epstein yang Berani Bersuara di Platform X

    Miliarder Elon Musk menyatakan kesiapannya untuk menanggung seluruh biaya legal bagi para korban Jeffrey Epstein yang berani menyuarakan kebenaran dan menghadapi tuntutan hukum. Pernyataan ini disampaikan Musk melalui platform media sosial X, miliknya.

    Musk merespons unggahan Matt Walsh, komentator konservatif, yang mempertanyakan mengapa korban Epstein enggan menyebutkan nama terduga pelaku secara publik. Walsh mengkritik kampanye publisitas yang dinilai aneh dan baru muncul saat Presiden Biden akan lengser.

    "Saya sepenuhnya mendukung pelepasan berkas-berkas tersebut. Para wanita ini juga bisa saja menyebutkan nama pelaku pelecehan mereka kapan saja. Namun, mereka malah memulai kampanye publisitas selama berbulan-bulan yang anehnya baru dimulai tepat saat Biden meninggalkan jabatannya," tulis Walsh di X.

    Walsh melanjutkan dengan mempertanyakan alasan para korban tidak mengungkap nama pelaku yang diduga memiliki kekuasaan tinggi di masyarakat. Ia juga menepis kekhawatiran tuntutan hukum, menyarankan korban bisa menyampaikan nama-nama kepada anggota Kongres.

    "Mereka mengaku mengetahui nama-nama pemerkosa anak di posisi paling berkuasa di masyarakat, namun mereka tidak mau memberi tahu kita," lanjutnya.

    Menurut Walsh, penyampaian nama-nama tersebut di ruang sidang oleh anggota Kongres dapat melindungi korban dari potensi tuntutan hukum. Dari diskusi ini, Elon Musk kemudian ikut memberikan janjinya.

    "Saya akan membayar biaya pembelaan siapa pun yang mengatakan kebenhan tentang ini dan dituntut karena melakukannya," aku Musk.

    Kasus Jeffrey Epstein, terpidana kejahatan seksual anak, kembali menjadi sorotan setelah Departemen Kehakiman AS merilis jutaan halaman dokumen baru. Berkas tersebut mengungkap sejumlah nama tokoh publik yang terseret dalam kasus ini.

    Dari tiga juta halaman dokumen, 180.000 foto, dan 2.000 video, nama-nama seperti Donald Trump dan Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor dari Kerajaan Bersatu disebut berulang kali. Nama-nama lain dari bos teknologi juga mencuat dan mengejutkan publik.

    Selain Bill Gates, Elon Musk dan Mark Zuckerberg turut disebut dalam Epstein Files, menambah daftar panjang individu yang namanya terkait dengan kasus kontroversial ini.

    Berikut adalah beberapa tokoh terkenal yang namanya disebut dalam dokumen terkait Jeffrey Epstein:

    Nama Tokoh Kaitan/Catatan
    Donald Trump Disebut dalam dokumen
    Pangeran Andrew Mountbatten-Windsor Disebut dalam dokumen
    Bill Gates Disebut dalam dokumen
    Elon Musk Disebut dalam dokumen
    Mark Zuckerberg Disebut dalam dokumen

    Perkembangan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jaringan kejahatan seksual yang melibatkan Epstein dan pihak-pihak terkait.

  • Pengadilan Tinggi Jakarta Hukum Eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata 1,5 Tahun Penjara Kasus Jiwasraya

    Pengadilan Tinggi Jakarta Hukum Eks Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata 1,5 Tahun Penjara Kasus Jiwasraya

    Pengadilan Tinggi Jakarta mengukuhkan putusan hukuman 1,5 tahun penjara bagi mantan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata. Putusan ini terkait kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

    Vonis tersebut dijatuhkan dalam putusan banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan Isa Rachmatarwata sendiri. Pengadilan Tinggi Jakarta mempertahankan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

    Putusan banding untuk Isa Rachmatarwata dibacakan pada Rabu, 11 Februari, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Cempaka Putih. Majelis hakim banding diketuai oleh Budi Susilo, dengan anggota Edi Hasmi dan Bragung Iswanto.

    Isa Rachmatarwata dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan ini dilakukan secara bersama-sama sesuai dakwaan subsider.

    "Menyatakan Terdakwa Isa Rachmatarwata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider," bunyi putusan banding Isa Rachmatarwata, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

    "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," imbuh hakim.

    Selain pidana penjara, hakim banding juga menjatuhkan denda sebesar Rp 100 juta. Jika denda tidak dibayar, harta kekayaan terpidana akan disita dan dilelang.

    "Denda sejumlah Rp 100 juta dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar denda tersebut dan apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 100 hari," ujar hakim.

    Perbedaan Putusan Tingkat Pertama

    Secara umum, putusan banding ini tidak berbeda jauh dengan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta. Perbedaan utama terletak pada subsider kurungan hari pidana denda.

    Sebelumnya subsider ditetapkan 3 bulan, kini menjadi 100 hari. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

    "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan," ujar hakim.

    Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Isa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara.

    Pertimbangan Vonis Ringan

    Alasan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan terungkap dalam persidangan. Isa Rachmatarwata dinilai tidak menerima keuntungan materiil apa pun dari tindak pidana korupsi tersebut.

    "Terdakwa tidak menerima atau menikmati keuntungan materiil apa pun dari tindak pidana korupsi," ucapnya.

    Berikut adalah ringkasan tuntutan dan vonis terhadap Isa Rachmatarwata:

    Perkara Tuntutan Jaksa Vonis Pengadilan Tinggi
    Pidana Penjara 4 tahun 1 tahun 6 bulan
    Denda Rp 100 juta Rp 100 juta
    Subsider Denda 3 bulan kurungan 100 hari kurungan

    Meskipun demikian, hal yang memberatkan adalah tindakan Isa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakim menyatakan Isa sebagai regulator telah membuka jalan bagi PT Asuransi Jiwasraya.

    Ini memungkinkan perusahaan tersebut terus beroperasi dan memasarkan produk. Padahal, Jiwasraya saat itu dalam keadaan insolvent atau bangkrut, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara.

    Isa dinyatakan melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Warga Gresik Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Perampokan Sadis Ima’an

    Warga Gresik Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Perampokan Sadis Ima’an

    Puluhan warga Desa Ima'an, Kecamatan Dukun, Gresik, menggelar aksi demo di depan Pengadilan Negeri Gresik. Mereka menuntut majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ahmad Midhol, terdakwa kasus perampokan sadis. Perampokan ini menewaskan Wardatun Toyibah pada 16 Maret 2024 lalu.

    Sekitar 40 orang warga tiba di lokasi menggunakan tiga kendaraan Elf. Mereka membentangkan poster-poster yang berisi tuntutan agar majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Ahmad Midhol. Aksi ini menunjukkan kekhawatiran warga terhadap keamanan lingkungan mereka.

    Nuhin Efendi, salah seorang warga Desa Ima'an, menjelaskan bahwa massa yang datang sebenarnya jauh lebih banyak. Namun, baru 40 orang yang berhasil sampai di Pengadilan Negeri Gresik. Ia menekankan tujuan kedatangan mereka.

    Kedatangan warga ke Pengadilan Negeri Gresik adalah untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menginginkan Midhol mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Warga khawatir jika Midhol bebas, ia akan kembali merampok atau membunuh.

    “Kami meminta Midhol diberi hukuman yang seberat-beratnya. Kalau vonisnya sama kayak tuntutan, kami gak terima. Itu kurang berat. Karena kalau bebas, pasti dia akan membunuh atau merampok lagi,” ungkap Nuhin.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait tuntutan warga:

    Tuntutan Alasan
    Hukuman Mati Tindakan kejam dan keji, menghilangkan nyawa
    Hukuman Seberat-beratnya Mencegah Midhol mengulangi kejahatan
    Keadilan bagi Korban Wardarun Toyibah yang tewas akibat perampokan
    Keamanan Desa Kekhawatiran warga jika Midhol bebas

    Kronologi Kasus Perampokan Sadis

    Sidang pembacaan putusan Ahmad Midhol saat ini sedang berlangsung di ruang Sari Pengadilan Negeri Gresik. Warga masih menunggu hasil vonis yang akan diberikan oleh majelis hakim. Kasus ini bermula pada 16 Maret 2024.

    Midhol adalah salah satu dari tiga komplotan perampok. Mereka menyatroni rumah Mahfud, seorang pengusaha di Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Gresik. Dua pelaku lainnya adalah Sobikhul Alim dan Asrofin.

    Kawanan perampok tidak hanya menggasak harta benda milik Mahfud. Mereka juga tega mengakhiri nyawa istri Mahfud, Wardatun Toyibah. Kejahatan ini menggemparkan warga setempat.

    Dalam penyelidikan, polisi sempat meminta keterangan dari Sobikhul Alim. Namun, tak lama setelah diperiksa, Sobikhul Alim ditemukan tewas bunuh diri. Ia menenggak sianida di tengah sawah, Desa Wotan, Kecamatan Panceng, Gresik pada 26 Maret 2024.

    Pemuda berusia 20 tahun itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena takut masuk penjara. Informasi ini sesuai dengan keterangan dari Asrofin, pelaku lain yang berhasil ditangkap.

    Penangkapan Pelaku Lain

    Asrofin ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Gresik di Wonosalam, Kabupaten Jombang, pada 7 April 2024. Asrofin mengakui bahwa dirinya dan Sobikhul Alim masing-masing diberi uang Rp 8 juta oleh Midhol.

    Saat ini, Asrofin sedang menjalani masa hukuman setelah divonis 12 tahun penjara oleh hakim. Sementara itu, Ahmad Midhol sendiri langsung kabur ke luar Jawa. Ia membawa ratusan juta rupiah hasil perampokan.

    Midhol selama ini dikenal oleh warga setempat sebagai preman kampung. Peran dan sepak terjangnya dalam kasus ini sangat ditunggu keputusannya. Kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban.

  • Polemik Lahan SMAN 13 Bandung, Disdik Jabar Tegaskan Legalitas

    Polemik Lahan SMAN 13 Bandung, Disdik Jabar Tegaskan Legalitas

    Sengketa lahan SMAN 13 Bandung di Jalan Cibereum, Kota Bandung, kembali memanas setelah pihak yang mengaku ahli waris Nyi Mas Entjeh memasang plang. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) akhirnya buka suara mengenai polemik ini.

    Kepala KCD Pendidikan Wilayah VII Jawa Barat, Asep Yudi Mulyadi, mengatakan pihaknya menerima perwakilan kuasa hukum ahli waris pada Senin, 9 Februari 2026. Pertemuan itu membahas tindak lanjut somasi pengosongan yang telah dilayangkan sejak 1 Oktober 2025.

    KCD tidak serta-merta menindaklanjuti permintaan tersebut. Asep menegaskan, pihaknya berpegang pada berita acara teguran atau aanmaning dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Berita acara itu terkait perkara Nomor 368/Pdt.G/1999/PN Bdg jo Nomor 176/Pdt/2001/PT Bdg jo Nomor 1044 K/Pdt/2003 jo Nomor 653 PK/Pdt/2012.

    Berita acara yang terbit pada 7 Juni 2022 menyatakan amar putusan bersifat declaratoir. Artinya, putusan tersebut tidak memerintahkan eksekusi pengosongan lahan.

    "Atas dasar itu kami tidak melakukan tindakan yang kuasa hukum pemohon inginkan," kata Asep, Kamis (12/2/2026).

    Langkah Koordinasi Pemerintah Daerah

    Meskipun demikian, KCD tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini. Asep menyebut pihaknya akan membawa persoalan ini ke ranah koordinasi internal pemerintah daerah.

    Langkah ini bertujuan agar setiap tindakan yang diambil tetap sesuai koridor hukum yang berlaku. Hal tersebut memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak sah.

    "Kami tentu akan menyampaikan ke pimpinan. Nanti tim analis hukum akan berkonsultasi dengan Biro Hukum dan HAM Setda Jawa Barat," tuturnya.

    Legalitas Lahan SMAN 13 Bandung

    Di tengah polemik tersebut, Asep juga memastikan lahan tempat berdirinya SMAN 13 Bandung memiliki dasar hukum. Lahan seluas 3.785 meter persegi itu sedang dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Provinsi Jawa Barat.

    Berikut adalah rincian informasi terkait status lahan SMAN 13 Bandung:

    Detail Informasi Keterangan
    Luas Lahan 3.785 meter persegi
    Lokasi Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung
    Status Saat Ini Dalam proses sertifikasi di BPN Kanwil Provinsi Jawa Barat
    Dasar Hukum SK Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 496/HP/KWBPN/1996
    Pemilik Hak Pakai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

    Asep menegaskan, terdapat Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat Nomor: 496/HP/KWBPN/1996. Surat tersebut mengenai hak pakai atas tanah di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

    "Jadi kami masih berpegang pada surat keputusan Kanwil BPN. Masih berproses, tapi itu menjadi dasar bahwa SMA 13 Bandung legalitas lahannya sudah jelas. Ada legal standing, bukan tanah liar," ucapnya.

  • Heru Lesa Divonis 3,5 Tahun Penjara Akibat Pembacokan di Pasar Ikan Deli Mas Lubuk Pakam

    Heru Lesa Divonis 3,5 Tahun Penjara Akibat Pembacokan di Pasar Ikan Deli Mas Lubuk Pakam

    Heru Lesa alias Pak Edi (48) dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Putusan ini terkait kasus pembacokan terhadap Dedy Kurniawan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perselisihan lapak jaga malam menjadi pemicu utama insiden ini.

    Vonis tersebut sedikit berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Heru Lesa agar dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

    Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan bahwa Heru Lesa alias Pak Edi terbukti bersalah. Ia melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

    "Menyatakan terdakwa Heru Lesa alias Pak Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan," demikian isi putusan hakim dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kamis (12/2/2026).

    Kronologi Kejadian Pembacokan

    Peristiwa tragis ini terjadi di Pasar Ikan Deli Mas, Jalan Tengku Raja Muda, Kecamatan Lubuk Pakam. Tanggal 15 Juni 2026 menjadi saksi bisu insiden tersebut.

    Saat itu, Heru Lesa sedang bekerja di pasar tersebut. Ia melihat Dedy Kurniawan sedang duduk bersama warga lainnya.

    Melihat korban, Heru Lesa mengambil parang milik penjual kelapa. Ia kemudian menyembunyikan senjata tajam itu di balik lengannya.

    "Kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan terdakwa berkata 'kau mau minta uang apa?'. Kemudian, saksi korban menjawab 'kau macam betul aja', kemudian terjadi keributan dan adu mulut," isi dakwaan JPU.

    Saat cekcok, Heru Lesa mengayunkan parangnya ke arah Dedy Kurniawan. Korban menangkis menggunakan tangan, mengakibatkan jari telunjuknya putus.

    Korban berusaha menyelamatkan diri dengan melempar peti buah kayu ke arah Heru Lesa. Namun, terdakwa berhasil mengelak. Akhirnya, Dedy Kurniawan memilih untuk melarikan diri.

    Penangkapan dan Motif Pelaku

    Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Rizqi Akbar, menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Minggu (15/6/2025) pagi. Pelaku ditangkap pada Selasa (22/7) di Lubuk Pakam.

    "Korban diketahui mengalami luka serius dengan jari telunjuk kiri putus akibat sabetan senjata tajam," kata Rizqi, Kamis (24/7).

    Setelah kejadian, korban dilarikan ke RSUD Amri Tambunan. Penyelidikan awal menunjukkan motif pembacokan adalah perebutan lapak jaga malam.

    "Motif penganiayaan dipicu oleh perselisihan antara pelaku dan korban terkait perebutan pekerjaan sebagai penjaga malam di kawasan pasar," jelasnya.

    Ringkasan Kasus Pembacokan Deli Serdang

    Faktor Keterangan
    Pelaku Heru Lesa alias Pak Edi (48)
    Korban Dedy Kurniawan
    Lokasi Kejadian Pasar Ikan Deli Mas, Jalan Tengku Raja Muda, Kecamatan Lubuk Pakam
    Tanggal Kejadian 15 Juni 2026 (Dakwaan JPU) / 15 Juni 2025 (Kasat Reskrim)
    Vonis 3 tahun 6 bulan penjara
    Tuntutan JPU 4 tahun penjara
    Motif Perselisihan lapak jaga malam
    Dampak Jari telunjuk kiri korban putus