Tag: Hukum

  • Mediasi Gugatan Perubahan Nama PB XIV Solo Berakhir Deadlock

    Mediasi Gugatan Perubahan Nama PB XIV Solo Berakhir Deadlock

    Sidang mediasi gugatan yang dilayangkan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, terkait perubahan nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Paku Buwono Empat Belas atau PB XIV digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo. Sidang yang dilaksanakan hari ini, Kamis (12/2/2026), berakhir tanpa kesepakatan atau deadlock.

    Gusti Moeng diwakili kuasa hukumnya Sigit Nugroho Sudibyanto. Sedangkan pihak PB XIV Purbaya diwakili Teguh Satya Bakti. Mediasi ini bertujuan mencari jalan tengah atas sengketa tersebut.

    Kuasa hukum penggugat, Sigit Nugroho, membenarkan mediasi ini menemui jalan buntu.

    "Mediasi deadlock," kata Sigit, ditemui usai sidang mediasi, Kamis (12/2/2026).

    Ia menjelaskan, mediator dari PN Solo menghendaki kedua pihak prinsipal hadir. Namun, mereka berhalangan hadir.

    "Dari mediator menghendaki prinsipal penggugat dan tergugat diharapkan hadir. Namun, karena baik prinsipal penggugat maupun tergugat ada alasan pekerjaan, maka tidak bisa hadir," paparnya.

    Karena ketidakhadiran prinsipal, mediator mengembalikan putusan mediasi kepada kuasa hukum. Sigit menyebut mediasi ini tidak menemukan kesepakatan.

    "Mediator kemudian melanjutkan, kira-kira arah mediasi ini mau ke mana. Jadi tadi kami dari penggugat juga menyampaikan, karena objek sengketa dari perkara ini kan adalah produk dari pengadilan, yaitu Penetapan Nomor 178. Itu kan kalau kemudian dikembalikan ke para pihak mungkin tidak akan berhasil mediasinya," terangnya.

    Sigit menambahkan, tidak akan ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) dari mediasi tersebut. Apalagi, objek sengketa merupakan produk hukum yang menjadi kewenangan pengadilan.

    "Konsepnya itu kan mencari win-win solution, mencari jalan tengah. Nah, sedangkan objek sengketa ini kan adalah produk hukum, artinya itu memang kewenangan dari pengadilan," terangnya.

    "Artinya, melihat objek sengketanya itu tidak muncul opsi untuk diselesaikan secara musyawarah. Dengan demikian, mediasi dianggap gagal. Kemudian diserahkan kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara," sambungnya.

    Tanggapan Kuasa Hukum Tergugat

    Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Teguh Satya Bakti, juga membenarkan sidang mediasi berakhir deadlock. Perkara ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

    "Ya, pada hari ini kami sidang mediasi yang hasilnya adalah deadlock, yang nanti akan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara," ucapnya.

    Teguh menyampaikan, ada permintaan yang belum cocok sehingga perkara diserahkan kembali kepada majelis hakim. Menurutnya, dalam sidang tersebut kepentingan kedua belah pihak belum bertemu.

    "Permintaannya belum cocok, akan ada sidang lanjutan diserahkan kepada majelis hakim oleh hakim mediator. (Deadlock) Ya, mungkin kepentingan dari pihak penggugat dan kepentingan dari pihak tergugatnya belum bertemu," pungkasnya.

    Latar Belakang Gugatan

    Sebelumnya, Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah, menggugat putusan yang menetapkan perubahan nama Paku Buwono XIV Purbaya ke Pengadilan Negeri (PN) Solo. Gugatan ini dilayangkan setelah PN Solo mengabulkan pergantian nama KGPH Purbaya menjadi Sri Susuhunan Pakubuwono Empat Belas.

    Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, mengatakan gugatan telah didaftarkan sejak Rabu (28/1) ke PN Solo. Sidang pertama dijadwalkan pada Kamis (5/2).

    Berikut adalah ringkasan proses hukum yang telah berlangsung:

    Tahap Tanggal Keterangan
    Pendaftaran Gugatan 28 Januari 2026 Gugatan diajukan oleh Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah.
    Sidang Perdana 5 Februari 2026 Jadwal sidang pertama kasus perubahan nama.
    Sidang Mediasi 12 Februari 2026 Berakhir deadlock tanpa kesepakatan.
    Lanjutan Kasus Akan datang Dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim.

    Eddy menegaskan, pihaknya menggugat legalitas pergantian nama dari KGPH Purbaya menjadi Pakubuwono Empat Belas.

    "Putusan itu kita gugat," ucapnya.

  • Kejari Deli Serdang dan Palas Dicopot, Diduga Terlibat Pungli

    Kejari Deli Serdang dan Palas Dicopot, Diduga Terlibat Pungli

    Revanda Sitepu dan Soemarlin Haloman Ritonga telah resmi dicopot dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deli Serdang dan Padang Lawas (Palas). Pencopotan ini berdasarkan pelanggaran serius yang diduga dilakukan keduanya.

    Salah satu pelanggaran tersebut adalah dugaan pengutipan uang kepada kepala desa. Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi.

    Sebagai pengganti Revanda Sitepu, posisi Kajari Deli Serdang akan diisi oleh Sapta Putra. Sementara itu, Lalu Hasbi Kurniawan akan menggantikan Soemarlin sebagai Kajari Padang Lawas.

    "Ya benar, sudah ditunjuk Kajari defenitif untuk Deli Serdang, pada hari ini," kata Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi, Rabu (11/2/2026).

    Dasar Pencopotan dan Pemeriksaan

    Pergantian jabatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-161/C/02/2026. Surat tertanggal 11 Februari 2026 tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto.

    Sampai saat ini, Revanda dan Soemarlin masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami dugaan pelanggaran yang telah dilakukan.

    "Kalau sampai saat ini, mantan Kajari Deli Serdang dan Palas masih diperiksa oleh Kejagung," tambahnya.

    Profil Pejabat Baru

    Sapta Putra, yang kini menjabat Kajari Deli Serdang, sebelumnya adalah Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Jabatan tersebut diembannya selama delapan bulan sejak pelantikannya pada Juli 2025.

    Lalu Hasbi Kurniawan, Kajari Padang Lawas yang baru, sebelumnya menjabat sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Berikut adalah rincian jabatan lama para pejabat yang terlibat:

    Nama Pejabat Jabatan Lama
    Revanda Sitepu Kajari Deli Serdang
    Soemarlin Haloman Ritonga Kajari Padang Lawas
    Sapta Putra Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau
    Lalu Hasbi Kurniawan Koordinator Kejaksaan Tinggi Bengkulu

    Pencopotan dan pergantian ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

  • Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejari Kupang Ancam Jemput Paksa Mantan Caleg Gerindra Tersangka Korupsi Bank NTT

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang mengancam akan melakukan penjemputan paksa terhadap Christofel Liyanto. Ia adalah Komisaris Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Christa Jaya, yang kini menjadi tersangka kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT.

    Christofel Liyanto merupakan mantan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 5 miliar.

    Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kupang, Shirley Manutede, menyampaikan ancaman penjemputan paksa ini. Langkah ini diambil setelah Christofel Liyanto tidak memenuhi panggilan dari penyidik Kejari Kota Kupang.

    Namun, Shirley menegaskan bahwa penjemputan paksa baru akan dilakukan jika Christofel tidak mengindahkan panggilan hingga kali ketiga.

    "Kami baru panggilan pertama, tidak apa-apa mungkin beliau punya kesibukan sendiri kita hargai, nanti kami agendakan lagi," kata Shirley, Rabu (11/2/2026).

    "Kali ketiga tidak datang dan putusan praperadilan kami yang benar dan kami yang menang pasti akan ada upaya paksa. Tetapi, saya yakin Pak Cris pasti datanglah, kan pak Cris bilang tidak salah," terang Shirley.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejari Kupang masih memberikan kesempatan. Namun, mereka juga serius dalam menindaklanjuti proses hukum yang berjalan.

    Kronologi Kasus Korupsi

    Kasus ini bermula dari penetapan Christofel Liyanto sebagai tersangka oleh Kejari Kota Kupang. Penetapan tersebut terkait kasus korupsi kredit bermasalah di Bank NTT pada tahun 2016. Kredit bermasalah yang melibatkan Christofel Liyanto diperkirakan mencapai Rp 5 miliar.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan peran Christofel Liyanto dalam kasus ini:

    Tahun Peristiwa Keterangan
    2016 Korupsi Kredit Bank NTT Terjadi Kredit bermasalah di Bank NTT senilai Rp 5 miliar.
    2024 Christofel Liyanto Caleg DPR RI Mantan calon anggota legislatif dari Partai Gerindra.
    (Tanggal tidak spesifik) Ditetapkan sebagai Tersangka Kejari Kota Kupang menetapkan Christofel Liyanto sebagai tersangka.
    11 Februari 2026 Panggilan Pertama Tidak Digubris Christofel tidak hadir pada panggilan pertama Kejari Kupang.

    Penetapan status tersangka terhadap Christofel Liyanto merupakan bagian dari upaya Kejari Kota Kupang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Khususnya yang merugikan keuangan negara di sektor perbankan.

  • Dosen UIN Mataram Wirawan Jamhuri Divonis Sembilan Tahun Penjara Kasus Pencabulan

    Dosen UIN Mataram Wirawan Jamhuri Divonis Sembilan Tahun Penjara Kasus Pencabulan

    Mantan Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Wirawan Jamhuri, dijatuhi vonis pidana sembilan tahun penjara. Putusan ini terkait kasus pencabulan terhadap sejumlah mahasiswi UIN Mataram.

    Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada Rabu (11/2/2026) membacakan putusan tersebut. Wirawan juga dihukum denda sebesar Rp1 miliar.

    Jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

    Laily Fitria Titin Anugerahwati, Ketua Majelis Hakim PN Mataram, menyatakan terdakwa tetap ditahan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari vonis.

    Wirawan Jamhuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

    "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wirawan Jamhuri dengan pidana penjara selama sembilan tahun," vonis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang diketuai Laily Fitria Titin Anugerahwati, Rabu (11/2/2026).

    "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan," terang Laily.

    Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 190 hari.

    Modus Operandi dan Jumlah Korban

    Wirawan Jamhuri melakukan aksinya antara tahun 2022 hingga 2024. Total ada enam mahasiswi yang menjadi korban perbuatannya.

    Modusnya adalah dengan memanfaatkan kepercayaan dan pengaruhnya sebagai dosen bahasa Arab dan Sekretaris di Ma'had Al-Jami'ah UIN Mataram.

    "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan perbuatan cabul dengannya yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang," jelas Leily.

    Tidak ada korban mahasiswi yang hamil akibat perbuatan Wirawan. Aksi pencabulan tersebut tidak sampai pada hubungan intim.

    Berikut rincian putusan terhadap Wirawan Jamhuri:

    Putusan Detail
    Vonis Pidana Penjara 9 Tahun
    Pidana Denda Rp 1 Miliar
    Pengganti Denda 190 Hari Penjara
    Pasal Dilanggar Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf e UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS)
    Jumlah Korban 6 Orang
    Rentang Waktu Aksi 2022-2024
  • Kurir Sabu 40 Kg Divonis Penjara Seumur Hidup di Medan

    Kurir Sabu 40 Kg Divonis Penjara Seumur Hidup di Medan

    Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Aswari. Ia terbukti bersalah dalam kasus kepemilikan dan peredaran narkotika jenis sabu seberat 40 kilogram. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menuntut hukuman mati.

    Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa Aswari melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Ketua Majelis Hakim, Joko Widodo, membacakan amar putusan di PN Medan, Rabu (11/2/2026).

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aswari oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim, Joko Widodo, saat membacakan amar putusan di PN Medan, Rabu (11/2/2026).

    Hakim menyatakan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah Aswari tidak mendukung program pemerintah. Program tersebut adalah pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia.

    Sementara itu, ada hal yang meringankan. Perbuatan terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

    Setelah pembacaan putusan, Aswari dan JPU Rizki Fajar Bahari diberikan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Keduanya akan mempertimbangkan apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding.

    Kronologi Penangkapan

    Kasus ini bermula pada Jumat (16/8/2024) lalu. Anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap Dedi Kurniawan (berkas terpisah).

    Penangkapan Dedi dilakukan di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh, Desa Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Dedi ditangkap terkait kasus peredaran sabu.

    Berdasarkan pengembangan, Dedi mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari Muhammad Buaisi alias Boy (DPO). Buaisi bertindak atas suruhan Erwin (DPO).

    Pada Selasa (27/5/2025), Dedi memberikan informasi kepada polisi bahwa Buaisi akan mengantar sabu. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

    Pada Senin (2/6/2025), polisi menerima informasi dari Dedi bahwa Buaisi berada di Aceh Timur. Buaisi diduga membawa sabu di Jalan Lintas Sumatera Medan-Banda Aceh.

    Polisi segera melakukan penggerebekan sekitar pukul 17.00 WIB di Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Dalam operasi tersebut, Aswari berhasil ditangkap.

    Aswari saat itu diduga membawa sabu menggunakan satu unit mobil Toyota Rush warna putih. Namun, Buaisi tidak ditemukan di dalam mobil tersebut.

    Penggeledahan mobil menemukan 40 bungkus plastik teh cina berisi sabu. Setiap bungkus memiliki berat 1 kilogram, sehingga total mencapai 40 kilogram.

    Saat diinterogasi, Aswari mengaku disuruh Buaisi dan Junaidi alias Junet (DPO). Ia ditugaskan mencari sopir bernama Rakjab (DPO) untuk membawa sabu ke Jakarta.

    Aswari dijanjikan sejumlah uang yang belum diketahui nominalnya jika sabu berhasil diserahkan di Jakarta.

    Detail Kasus dan Fakta Penting

    Fakta Penting Keterangan
    Terdakwa Aswari
    Berat Sabu 40 Kilogram
    Vonis Penjara Seumur Hidup
    Tuntutan JPU Hukuman Mati
    Lokasi Penangkapan Aceh Timur
    Tanggal Vonis Rabu, 11 Februari 2026
  • Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Jokowi Diperiksa Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo Terkait Laporan Ijazah Palsu

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik atas kasus ijazah palsu. Pemanggilan tersebut dilaksanakan di Mapolresta Solo pada Rabu (11/2/2026).

    Jokowi tiba di lokasi pemeriksaan pada pukul 15.55 WIB dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Presiden RI ke-7 tersebut terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam.

    Setelah sekitar tiga jam pemeriksaan, Jokowi keluar dari Mapolresta Solo pada pukul 18.50 WIB. Yakub Hasibuan menjelaskan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari tindak lanjut laporan polisi yang diajukan Jokowi.

    "Sore ini, Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub menambahkan, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Solo dan Yogyakarta. Oleh karena itu, Jokowi kembali dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan guna melengkapi penyelidikan.

    "Kami mendapatkan panggilan juga, karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta, dan infonya minggu ini ke Jogja juga memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan," ucapnya.

    Pihak Terlapor dan Pasal yang Disangkakan

    Melansir detikNews, Presiden Joko Widodo telah melaporkan lima individu ke Polda Metro Jaya. Kelima orang tersebut memiliki inisial RS, ES, RS, T, dan K. Mereka dilaporkan atas tuduhan penyebaran informasi terkait ijazah palsu.

    Laporan tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Berikut rincian pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut:

    Pasal Undang-Undang Keterangan
    310 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik
    311 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fitnah
    27A UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Bermuatan Fitnah
    32 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyebaran Informasi Elektronik Tidak Sah
    35 UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Manipulasi Informasi Elektronik

    "Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Pihak pengacara telah menyerahkan berbagai bukti, termasuk video, kepada penyidik. Jokowi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menghormati kinerja penyidik dalam mengungkap kasus ini.

    "Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan, ada RS, RS, kemudian ES, ada juga T, ada inisial K juga. Kami sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," jelasnya.

  • Terungkap Motif Pasangan Muda Tinggalkan Bayi di Apartemen Bekasi

    Terungkap Motif Pasangan Muda Tinggalkan Bayi di Apartemen Bekasi

    Polsek Bekasi Selatan berhasil mengungkap motif di balik aksi sepasang kekasih, NM (24) dan RO (22), yang tega meninggalkan bayi laki-laki mereka.

    Bayi itu ditemukan di sebuah apartemen di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Kedua pelaku mengaku nekat karena malu hamil di luar nikah dan belum siap menikah.

    Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana menjelaskan bahwa pasangan itu takut ketahuan. Mereka panik saat bayi tersebut lahir pada malam hari.

    "Jadi keterangan daripada kedua pelaku, mereka malu, dan belum siap menikah. Pada saat keluar daripada apartemen tersebut, mereka takut ketahuan oleh orang lain karena ternyata bayinya pada saat malam itu lahir," kata Kompol Dedi Herdiana di Mapolsek Bekasi Selatan, Rabu (11/2/2026).

    NM disebut melahirkan di dalam toilet apartemen tanpa bantuan medis.

    Kronologi Penemuan dan Penangkapan

    Penemuan bayi terjadi pada Sabtu (7/2) lalu. Polisi segera melakukan penyelidikan intensif.

    Pelaku berhasil dilacak dan ditangkap di dua lokasi berbeda. Lokasi penangkapan berada di Jakarta Pusat.

    "Kami berhasil melakukan pengungkapan yaitu di Stasiun Angke dan tempat kosnya yang berada di Kebon Kacang, Jakarta Pusat," ujar Dedi.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan informasi terkait:

    Detail Kejadian Keterangan
    Lokasi Penemuan Bayi Apartemen di Jl. Ahmad Yani, Bekasi Selatan
    Identitas Pelaku NM (24) dan RO (22)
    Motif Malu hamil di luar nikah, belum siap menikah
    Tanggal Penemuan Bayi Sabtu, 7 Februari 2026
    Lokasi Penangkapan Stasiun Angke & Kos di Kebon Kacang, Jakarta Pusat

    Status Hukum dan Ancaman Pidana

    Pasangan kekasih ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya kini ditahan di Polsek Bekasi Selatan untuk proses lebih lanjut.

    Mereka dijerat Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 429 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

    Tindak pidana penelantaran anak tersebut mengancam keduanya dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.

  • Polres Blora Selidiki Kasus Pengeroyokan Berujung Perzinaan di Desa Srigading

    Polres Blora Selidiki Kasus Pengeroyokan Berujung Perzinaan di Desa Srigading

    Pihak kepolisian Blora tengah mendalami kasus penggerebekan yang berujung pengeroyokan di Desa Srigading, Kecamatan Ngawen. Peristiwa ini melibatkan pasangan yang diduga berselingkuh.

    Saat ini, dua laporan telah masuk terkait insiden tersebut, yaitu laporan pengeroyokan dan dugaan perzinaan. Kasus ini menarik perhatian publik setelah video kejadian beredar luas.

    MM alias Cimut digerebek warga saat kepergok berselingkuh dengan RR, istri orang, pada Senin (2/2) dini hari. Cimut sempat dikeroyok dan diarak dalam kondisi telanjang oleh warga.

    MM (23), warga Padaan, Kecamatan Japah, dihajar sekitar 30 orang. Peristiwa terjadi di rumah RR. Selain ditelanjangi, tangannya juga diikat saat diarak menuju balai desa.

    Interogasi Pihak Terlibat

    Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zaenul Arifin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menginterogasi Cimut dan pasangannya. Keduanya adalah terduga pelaku perzinaan.

    “Yang sudah diinterogasi ya terduga kedua belah pihak itu. Terduga pelaku yang berzina itu. Sudah diinterogasi keduanya, dari pihak cowok dan cewek,” ungkapnya, Rabu (11/2/2026).

    Langkah Penyelidikan Polisi

    Polisi juga telah melakukan pendalaman kasus, termasuk mengecek lokasi kejadian. Hal ini dilakukan berdasarkan beredarnya rekaman video yang viral di media sosial.

    “Petugas itu sudah melaksanakan penyelidikan, dasarnya video, kita sudah cek TKP, salah satunya tindakan kita, walaupun tidak ada laporan. Untuk mencari peristiwa apa yang terjadi, kita sudah cek TKP, juga sudah menggali video itu. Pihak kepolisian sudah bertindak,” jelasnya.

    Petugas juga mengumpulkan beberapa barang bukti terkait insiden tersebut. Pendalaman kasus terus dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Dua Laporan Saling Berkaitan

    Mantan Kapolsek Jiken ini menyatakan bahwa pihaknya menerima dua laporan yang saling berkaitan. Laporan tersebut adalah pengaduan pengeroyokan dan dugaan perzinaan.

    “Iya, tapi laporannya pengeroyokan dulu baru perzinaan. Tapi kita sudah bertindak dulu, sudah menyelidiki dulu. Enggak harus menerima laporan, kita sudah bertindak,” bebernya.

    Daftar Laporan Kasus
    No Jenis Laporan Pelapor
    1 Pengeroyokan MM
    2 Perzinaan SMJ (orang tua IM)

    Zaenul menambahkan, kedua pihak telah dimintai keterangan. Polisi akan terus menindaklanjuti kasus ini dengan mengklarifikasi semua pihak dan mencari pembuktian.

    RR diketahui merupakan anak dari perangkat desa setempat. Ia sudah bersuami dan memiliki satu anak. Suami RR berinisial IM.

    Kasus ini berujung pada saling lapor. MM melaporkan pengeroyokan yang menimpanya. Sementara SMJ, orang tua dari IM (suami RR), melaporkan menantunya atas dugaan tindakan asusila bersama MM.

  • Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Jokowi Dimintai Keterangan Tambahan di Polresta Solo Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polresta Solo pada Rabu (11/2/2026) sore. Kehadiran beliau untuk memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik.

    Jokowi tiba di Mapolresta Solo pukul 15.55 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan. Beliau kemudian meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

    "Iya ada pemeriksaan tambahan. Untuk keterangan dan penjelasan biar dari kuasa hukum, biar menjelaskan secara rinci," kata Jokowi kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).

    Yakub Hasibuan, kuasa hukum Jokowi, menjelaskan bahwa kliennya hadir memenuhi panggilan penyidik. Pemeriksaan berlangsung di Solo dan Yogyakarta.

    Selama kurang lebih 2,5 jam, presiden periode 2014-2024 tersebut menerima 10 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan tersebut meliputi banyak sub-sub pertanyaan lainnya.

    "Tadi sekitar 10 pertanyaan, tentunya pengembangannya cukup lumayan, sekitar 2,5 jam. Kami masuk jam 16.00. Dari 10 pertanyaan itu tentu banyak sub-sub pertanyaan juga," pungkas Yakub.

    Detail Waktu Pemeriksaan

    Pemeriksaan tambahan terhadap Presiden Jokowi berlangsung cukup intensif, mencakup sejumlah pertanyaan yang mendalam. Berikut rincian singkat waktu kehadiran dan durasi pemeriksaan:

    Kegiatan Waktu
    Tiba di Mapolresta Solo 15.55 WIB
    Masuk Ruang Pemeriksaan 16.00 WIB
    Keluar dari Mapolresta Solo 18.50 WIB
    Durasi Pemeriksaan Sekitar 2,5 jam

    Keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan akan dijelaskan secara rinci oleh tim kuasa hukum Presiden Jokowi.

  • Polres Magelang Kota Limpahkan Berkas Tiga Tersangka Penghasutan Demo Ricuh ke Kejaksaan

    Polres Magelang Kota Limpahkan Berkas Tiga Tersangka Penghasutan Demo Ricuh ke Kejaksaan

    Polres Magelang Kota telah melimpahkan berkas perkara dan tiga tersangka dugaan penghasutan demo ricuh yang terjadi pada pertengahan Agustus 2025. Proses ini dilakukan menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang. Ketiga tersangka kini resmi menjadi tahanan Kejari Kota Magelang dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Magelang.

    Tiga tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah Muhammad Azhar Fauzan dan Purnomo Yogi Antoro, keduanya mahasiswa Universitas Tidar (Untidar) Magelang. Azhar merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian, sementara Purnomo dari Fisipol. Tersangka ketiga, Enrille Championy Geniosa, adalah aktivis Ruang Juang dan alumni Fisipol Untidar.

    Kasat Reskrim Polres Magelang Kota AKP Iwan Kristiana menjelaskan, berkas perkara para tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21.

    "Untuk berkas perkara Enrille dan kawan-kawan sudah dinyatakan lengkap. Kemudian untuk hari ini, kami lakukan tahap dua yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Magelang," kata AKP Iwan Kristiana, Rabu (11/2/2026).

    Iwan menambahkan, penyidik telah melakukan penyesuaian pasal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. "Kita sudah melaksanakan terhadap perubahan penyesuaian KUHP yang baru. Untuk pasalnya sama, cuma untuk pasal KUHP yang lama disesuaikan dengan pasal yang baru," imbuhnya.

    Meskipun ada penyesuaian, penerapan pasal utama tetap sama. "Tetap penerapan pasal seumpama tentang ITE pasal 5A ayat 3 juncto pasal 28 ayat 3 masih berlaku. Kita tetap terapkan pasal yang lama, tapi ada perubahan di KUHP yang baru kita sesuaikan dengan pasal yang baru, tapi penerapan tetap sama. Jadi, penghasutan tetap penghasutan," lanjut Iwan.

    Pelimpahan dari penyidik Polres Magelang Kota ke Kejari Kota Magelang berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB. Di Kejari Kota Magelang, ketiga tersangka menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan.

    Sekitar pukul 16.00 WIB, ketiga tersangka kemudian dititipkan di Lapas Kelas IIA Magelang. Mereka akan menjadi tahanan Kejari Kota Magelang untuk tahap pertama penahanan selama 20 hari.

    Tahapan Selanjutnya dan Pendampingan Hukum

    Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Kota Magelang, Erfan Suprapto, menyatakan proses selanjutnya akan segera dilakukan. "Ini tinggal proses di sini (Kejari) mungkin secepatnya limpah ke Pengadilan," kata Erfan Suprapto.

    "Tahanan kejaksaan. Kalau tahap dua tahanan jaksa kan 20 hari. Tapi, biasanya sebelum selesai 20 hari. Mungkin biasanya kami itu 3 hari, 4 hari, sudah limpah pengadilan," bebernya.

    Tersangka Asal Institusi Fakultas
    Muhammad Azhar Fauzan Universitas Tidar (Untidar) Magelang Pertanian
    Purnomo Yogi Antoro Universitas Tidar (Untidar) Magelang Fisipol
    Enrille Championy Geniosa Alumni Fisipol Untidar (Aktivis Ruang Juang) Fisipol

    Penasihat hukum Enrille dan Azhar, Aryo Garuda, menyatakan akan berkolaborasi dengan LBH Jogja serta pengacara lain dalam persidangan mendatang. "Untuk memperjuangkan ketiga tersangka untuk proses pelimpahan tahap kedua dan juga seterusnya di pengadilan. Saat ini anak-anak (tersangka) masih menjalani masa isolasi dua minggu (di lapas)," kata Aryo.

    "Kemudian dari Kejaksaan juga menyampaikan bahwa akan sesegera mungkin untuk pelimpahan di pengadilan. Jadi, nanti sikap kita kedepannya berkoodinasi dengan klien, pihak keluarga karena dengan hukum acara yang baru. Sekitar jam 16.00 WIB, dikirim ke Lapas. Kondisi Enrille dan Azhar, Alhamdulillah sehat jasmani dan rohani," tegasnya.

    Secara terpisah, Royan Juliazka Candrajaya dari LBH Jogja, yang mendampingi Yogi, membenarkan proses pelimpahan telah sesuai prosedur. "Di Kejaksaan tadi dicek juga kondisinya sehat atau tidak, terus mengetahui atau tidak yang mereka jalani. Terus, sempat ditanya-tanya juga lah, mungkin dari jaksa ingin memberitakan pertanyaan awal, kroscek lagi berkas sudah mereka baca," kata Royan.

    Royan juga menyatakan kemungkinan akan ada pendampingan kolektif. "Kami mendampingi Yogi, tapi ada pembahasan kemungkinan kita akan mendampingi Enrille dan Azhar. Berkas mereka digabung, jadi agak sulit kalau terpisah pendampingannya. Jadi, ada langkah untuk berkolaborasi," tegasnya.

    Sebelumnya, ketiga tersangka mulai menjalani tahanan penyidik Reskrim Polres Magelang Kota sejak Selasa (16/12/2025). Penangkapan ketiga tersangka dilakukan secara terpisah pada Senin (15/12/2025) dan dibawa ke Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan dengan sangkaan UU ITE.