Tag: Hukum

  • ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    ASN di Serang Didakwa Kasus Konten Video Asusila, Libatkan Group Telegram

    Empat pria di Banten, termasuk dua di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), didakwa melanggar Undang-Undang ITE. Mereka terjerat kasus produksi dan penyebaran konten video asusila.

    Keempat terdakwa berinisial TIS, CY, DFD, dan EKM. Sidang pembacaan dakwaan telah digelar pekan lalu di Pengadilan Negeri Serang.

    Kasi Pidum Kejari Serang, Purqon, mengonfirmasi status dua terdakwa. "Benar, status dua terdakwa merupakan ASN," kata Purqon, Rabu (11/2/2026).

    Mereka dijerat Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini atas pelanggaran UU ITE terkait pembuatan dan penyebaran video pornografi.

    Kasus ini bermula pada 2 Juli 2025. Terdakwa TIS membuat grup Telegram bernama "Semprot Region Banten" untuk membahas topik dewasa.

    Grup tersebut bahkan mengakomodir cerita pengalaman seksual masing-masing anggota. TIS kemudian memasukkan terdakwa EKM, CY, dan DFD ke dalam grup.

    Dalam percakapan di grup, mereka mencari seorang perempuan untuk diajak melakukan hubungan badan bersamaan. Akhirnya, mereka menemukan seorang perempuan asal Pandeglang berinisial ZA.

    "Bahwa dalam grup telegram Semprot Region Banten terdakwa EKM membuat cerita pembahasan tentang adanya TO (target operasi) di Pandeglang," bunyi dakwaan, dikutip dari SIPP PN Serang.

    Para terdakwa lalu menghubungi ZA dan menawarkan kegiatan seksual bersama. ZA menerima tawaran tersebut.

    Pada Sabtu, 23 Agustus 2025, mereka memesan satu kamar hotel di Pandeglang bersama ZA. Di kamar tersebut, mereka merekam aktivitas seksual yang dilakukan.

    Usai kegiatan, ZA menerima bayaran sebesar Rp 1 juta. "Melakukan kegiatan asusila dengan bayaran sebesar Rp1.000.000 dan disetujui oleh ZA," tulis keterangan dalam dakwaan.

    Penyebaran Konten dan Penangkapan

    Keesokan harinya, Terdakwa TIS dan EKM mengunggah rekaman video asusila berdurasi 26 detik dan 12 detik. Video tersebut diunggah ke grup Telegram "Semprot Region Banten" agar dapat ditonton anggota grup.

    Terdakwa DFD kemudian meng-capture video yang diunggah oleh kedua rekannya. Gambar tersebut diunggah ke forum website dengan tujuan membahas dan mendapat ulasan.

    Pada 7 September 2025, Siber Polda Banten berhasil mengungkap grup Telegram "Semprot Region Banten". Grup itu berisi konten-konten tak wajar yang berujung pada penangkapan.

    Keempat terdakwa langsung diringkus oleh polisi. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

    Tindakan Pelanggaran dan Sanksi

    Pelanggaran Pasal UU ITE Ancaman Hukuman
    Memproduksi dan menyebarkan video asusila Pasal 407 ayat 1 junto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 Sanksi pidana sesuai UU ITE
    Turut serta membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan pornografi Sesuai bunyi dakwaan SIPP PN Serang Sanksi pidana sesuai UU ITE

    Dakwaan menyebutkan para terdakwa "Turut serta melakukan tindak pidana, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi."

  • KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    KUHAP 2025 Perkenalkan Aturan Pengakuan Bersalah Percepat Proses Peradilan

    Jakarta, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 akan memperkenalkan Pasal 78 yang mengatur tentang pengakuan bersalah atau Plea Bargaining. Aturan ini memberi opsi bagi pelaku tindak pidana untuk menerima keringanan hukuman melalui proses yang lebih cepat.

    Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Nana Mulyana, menyatakan aturan baru ini selaras dengan prinsip peradilan yang cepat dan berbiaya murah. Namun, implementasinya perlu pedoman jelas bagi para jaksa.

    "Pasal 78 KUHAP 2025 memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang bertujuan agar penyelesaian perkara pidana menjadi lebih efisien. Terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya dengan didampingi pengacara dapat menerima keringanan hukuman melalui proses persidangan yang lebih cepat," kata Asep, Rabu (10/2/2026).

    Ketentuan tersebut diharapkan mengoptimalkan kecepatan, efisiensi biaya, dan ketepatan administrasi di peradilan. Hal ini demi mewujudkan keadilan yang substansial serta hak-hak dasar para pihak.

    Penerapan Plea Bargaining membutuhkan pengawasan internal yang ketat. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudi Margono, memaparkan pentingnya pengawasan untuk memastikan semua prosedur dijalankan sesuai ketentuan.

    "Rangkaian pengawasan dibuat guna menutup celah tindakan sewenang-wenang serta praktik transaksional dalam proses negosiasi, sehingga hak-hak konstitusional terdakwa tetap terjaga," ujar Rudi.

    Pengawasan ini memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas proses hukum.

    Aspek Manfaat Plea Bargaining (Pasal 78 KUHAP 2025)
    Efisiensi Proses Penyelesaian perkara pidana lebih cepat
    Biaya Peradilan Mengurangi biaya operasional peradilan
    Keringanan Hukuman Terdakwa berhak mendapat keringanan hukuman
    Perlindungan Hak Hak konstitusional terdakwa tetap terjaga
    Integritas Yudisial Mencegah praktik transaksional dan kesewenang-wenangan

    Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Mia Banulita, menambahkan bahwa kegiatan ini penting. Ini untuk menjamin setiap kesepakatan hukum dalam rangka Plea Bargaining berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas yudisial.

  • PN Sleman Vonis 7 Terdakwa Penganiayaan Anak di Monjali, 2 Residivis

    PN Sleman Vonis 7 Terdakwa Penganiayaan Anak di Monjali, 2 Residivis

    Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman telah menjatuhkan vonis terhadap tujuh terdakwa kasus penganiayaan anak di bawah umur yang berujung kematian. Peristiwa tragis ini terjadi di angkringan Jalan Monjali Gang Code I, Gemawang, Sinduadi, Mlati, pada Juni tahun lalu.

    Pembacaan putusan dilakukan oleh majelis hakim PN Sleman dengan hakim ketua Agung Nugroho pada Selasa (10/2) kemarin. Seluruh terdakwa mengikuti persidangan secara daring.

    Ketujuh terdakwa dalam kasus ini adalah Sukamto (35), Surya Tri Saputra (29), Muhammad Syaifulloh (25), Yasin Prasetyo Utomo (21), Andreas Kevin Anggit Kurniawan (29), Lintang Sulistiyo (25), dan Muhammad Devanda Kevin Herdiana (24).

    Majelis hakim menyatakan bahwa ketujuh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mereka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian dan luka berat.

    Vonis penjara bervariasi antara 8 tahun 10 bulan hingga 10 tahun. Sukamto, Yasin, Andreas Kevin, dan Lintang dihukum 8 tahun 10 bulan penjara. Surya Tri Saputra dan Muhammad Syaifulloh divonis 9 tahun penjara.

    Sementara itu, Muhammad Devanda Kevin Herdiana menerima hukuman terberat, yakni 10 tahun penjara.

    "Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan," kata Agung, Selasa (10/2).

    Selain itu, hakim menghukum para terdakwa untuk membayar restitusi secara bersama-sama. Jumlah restitusi kepada orang tua/wali anak korban adalah Rp 348.138.500.

    Jika restitusi tidak dibayar dalam 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan masing-masing 6 bulan.

    "Atau jika para terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 bulan," katanya.

    Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Para terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan.

    Kronologi Kejadian Mengerikan

    Peristiwa berdarah ini terjadi pada Senin, 9 Juni 2025, sekitar pukul 02.00 WIB. Awalnya, Devanda Kevin Herdiana dan Surya Tri Saputra melihat sekelompok anak, termasuk korban MTP dan RS, berkumpul di Jalan Monjali Gg. Code I Gemawang.

    Para pelaku menduga anak-anak itu bersiap tawuran karena terlihat membalut tubuh dengan buku dan lakban. Surya mengancam akan menggeledah jika mereka tidak bubar. Tak lama, Devanda menemukan sarung berisi senjata tajam.

    Senjata tersebut berupa pedang, celurit, dan gir. Devanda mengambil sebilah celurit dan mengejar anak-anak yang panik. Korban RS terjatuh saat mencoba kabur, lalu disabet celurit oleh Devanda.

    Surya turut menangkap dan memukuli RS, lalu menyeretnya ke Angkringan Code Andi. Sementara itu, Surya mengejar MTP menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkapnya. MTP kemudian dibawa ke sisi utara lokasi kejadian, dekat kamar mandi.

    Di lokasi ini, para pelaku secara bergantian menganiaya MTP hingga tewas. Akibat pengeroyokan ini, MTP mengalami pendarahan otak hebat, patah tulang rongga mata, dan luka tusuk. Setelah MTP, para pelaku juga menyiksa korban RS di angkringan.

    Fakta Mengejutkan di Persidangan

    Juru Bicara I PN Sleman, Jayadi Husain, mengonfirmasi vonis 8 hingga 10 tahun penjara untuk ketujuh terdakwa. Terungkap fakta mengejutkan, dua terdakwa merupakan residivis.

    "Ini memang berdasarkan putusan yang kami baca, ini dari ketujuh orang ini dipidana dengan pidana dari 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Nah, terdapat dua orang itu yang sebagai residivis. Jadi terdakwa 4 (Devanda Kevin) dan terdakwa 6 (Andreas Kevin Anggit) sebagai residivis," kata Jayadi, Rabu (11/2/2026).

    Jayadi menjelaskan bahwa majelis hakim meyakini para terdakwa terbukti melakukan pidana. Korban meninggal, MTP, ditemukan dengan luka terbuka di perut. Korban lain, RS, mengalami luka robek di pantat.

    Juru Bicara II PN Sleman, Ari Prabawa, menambahkan fakta penting. Korban dan teman-temannya bukan pelaku klitih, melainkan berencana tawuran.

    "Kalau klitih itu di fakta hukum tidak terungkap fakta. Faktanya mereka itu ingin merayakan ulang tahun dengan mengadakan tawuran dan klitihnya belum terjadi," kata Ari.

    Warga yang mengetahui rencana tawuran tersebut meminta anak-anak itu bubar. Namun, mereka enggan meninggalkan lokasi. Warga memberi waktu 10 menit, tetapi anak-anak itu tetap tidak bubar.

    Kemudian, banyak warga datang membubarkan mereka, menyebabkan anak-anak tersebut kabur. Saat kabur, ditemukan senjata tajam seperti corbek dan celurit panjang.

    Korban MTP dan RS ditangkap massa setelah kabur, lalu dibawa ke angkringan. Di situlah terjadi penganiayaan yang menyebabkan MTP meninggal dunia dan RS luka berat.

    Detail Korban dan Pelaku

    Dua pelajar menjadi korban penganiayaan pada 9 Juni 2025. Satu korban meninggal dunia, dan satu lainnya dirawat di rumah sakit.

    Kanit 2 Sat Reskrim Polresta Sleman Ipda Hauzan Zaky Rizqullah menjelaskan, korban RS (16) warga Mlati dirawat di rumah sakit. Sementara korban tewas adalah MTP (18) warga Condongcatur.

    Dari penyelidikan, tujuh pelaku teridentifikasi. Mereka adalah S (36), STS (29), MS (25) warga Mlati, DKH (24) warga Tegalrejo, YPU (21) warga Gondokusuman, serta AK dan LS.

    Daftar Terdakwa dan Vonis Penjara
    Nama Terdakwa Usia Vonis Penjara Denda Restitusi Keterangan
    Sukamto 35 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib
    Surya Tri Saputra 29 9 Tahun Rp 1 Miliar Wajib
    Muhammad Syaifulloh 25 9 Tahun Rp 1 Miliar Wajib
    Yasin Prasetyo Utomo 21 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib
    Andreas Kevin Anggit Kurniawan 29 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib Residivis
    Lintang Sulistiyo 25 8 Tahun 10 Bulan Rp 1 Miliar Wajib
    Muhammad Devanda Kevin Herdiana 24 10 Tahun Rp 1 Miliar Wajib Residivis

    Peristiwa pengeroyokan terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari di angkringan Jalan Monjali, Gemawang. Korban dan tiga temannya berkumpul memancing kecurigaan pelaku. Pelaku meminta mereka bubar, namun berakhir penganiayaan.

    Tiga orang berhasil melarikan diri, sedangkan dua lainnya dipukuli tanpa senjata. Korban RS mengalami luka lebam di muka dan badan. Sementara untuk MTP, penyebab kematian belum dapat disimpulkan dari visum awal.

    Hauzan menambahkan, polisi masih mendalami motif penganiayaan. Termasuk motif para korban berkumpul di lokasi kejadian.

  • Dua Kepala Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara Dicopot dan Diperiksa Kejagung

    Dua Kepala Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara Dicopot dan Diperiksa Kejagung

    Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Utara (Sumut) telah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu dan Kajari Palas Soemarlin Halomoan Ritonga. Keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif di Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Pergantian jabatan ini diatur dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-161/C/02/2026, yang dikeluarkan pada 11 Februari 2026. Surat ini mengenai Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Rizaldi, membenarkan pencopotan Revanda Sitepu dan Soemarlin Halomoan Ritonga. Keduanya kini berstatus sebagai mantan Kajari.

    "Ya benar, sudah ditunjuk Kajari definitif untuk Deliserdang dan Padang Lawas, pada hari ini," kata Rizaldi kepada detikSumut, Rabu (11/2/2026).

    Rizaldi juga menambahkan bahwa Revanda Sitepu dan Soemarlin Halomoan Ritonga masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejagung di Jakarta. "Kalau sampai saat ini, mantan Kajari Deli Serdang dan Palas, diperiksa oleh Kejagung," tambahnya.

    Jabatan Kajari Deli Serdang kini diemban oleh Satpa Putra. Sebelumnya, Satpa Putra menjabat sebagai Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, posisi Kajari Padang Lawas dipercayakan kepada Hasbi Kurniawan, yang sebelumnya merupakan koordinator di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

    Dugaan Pelanggaran

    Sebelumnya, Kajari Palas Soemarlin Halomoan Ritonga, bersama Kasi Intel Kejari Palas Ganda Nahot Manalu, serta satu staf TU Intel, diperiksa oleh Kejagung. Ketiganya diduga terlibat dalam pengutipan uang dari kepala desa. Ini menjadi salah satu pemicu pemeriksaan oleh Kejagung.

    Begitu pula dengan Kajari Deli Serdang, Revanda Sitepu, bersama anggotanya Hendra Busrian, Kasi Pidana Khusus (Pidsus), juga dipanggil dan dibawa ke Kejagung. Keduanya disebut-sebut melakukan pelanggaran serius sehingga harus menjalani pemeriksaan lebih mendalam di Jakarta.

    Daftar Kajari dan Jabatan Baru

    Jabatan Lama Nama Jabatan Baru
    Kajari Deli Serdang Revanda Sitepu Dalam Pemeriksaan Kejagung
    Kajari Palas Soemarlin Halomoan Ritonga Dalam Pemeriksaan Kejagung
    Asisten Intel Kejati Riau Satpa Putra Kajari Deli Serdang
    Koordinator Kejati Bengkulu Hasbi Kurniawan Kajari Padang Lawas
  • Fandy Yulianto Ungkap Ketakutan Jadi Tersangka Usai Amankan Penjambret di Umbulharjo Jogja

    Fandy Yulianto Ungkap Ketakutan Jadi Tersangka Usai Amankan Penjambret di Umbulharjo Jogja

    Fandy Yulianto, warga Pakel Baru, Umbulharjo, Kota Jogja, sempat dihantui kekhawatiran bakal terjerat masalah hukum usai mengamankan seorang penjambret. Ia teringat kasus Hogi Minaya yang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.

    Fandy khawatir bernasib sama dengan Hogi Minaya yang justru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, Hogi Minaya (43) saat itu mencoba membela diri dan istrinya dari aksi penjambretan. Insiden tersebut terjadi pada April tahun lalu di Sleman.

    Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh penyidik Polresta Sleman usai terlibat kecelakaan. Kecelakaan itu menewaskan dua orang yang menjambret tas istrinya. Kasus Hogi ini sempat mendapat atensi masyarakat luas hingga dirapatkan oleh DPR RI.

    Kisah Hogi tersebut terngiang dalam benak Fandy saat berhasil mengamankan penjambret berinisial WY (38). Pelaku yang juga dikenal sebagai Koko atau Siheng itu terjatuh usai dipepet korban, Senin (9/2) kemarin.

    Namun, ketakutan Fandy tersebut tidak terjadi. Ia justru menjadi salah satu dari empat orang yang mendapat piagam penghargaan dari Polresta Jogja. Penghargaan ini diberikan atas aksinya membantu menumpas kejahatan.

    Penghargaan tersebut membuat Fandy semakin yakin bahwa tindakan yang ia lakukan adalah hal yang benar. Ia tidak lagi takut akan menjadi tersangka.

    “Nggih mantap lah (tindakan yang Fandy lakukan adalah hal yang benar), tidak takut lagi jadi tersangka, nggak kayak di Sleman (kasus Hogi),” jelas Fandy usai menerima penghargaan di Mapolresta Jogja, Rabu (11/2/2026).

    Fandy juga menambahkan bahwa ia berupaya mencegah aksi main hakim sendiri oleh warga. Ia menahan warga agar tidak melakukan pemukulan massa terhadap pelaku.

    “Ya sempat (khawatir akan bernasib sama dengan Hogi), makanya kemarin kan (penjambret) saya tahan, saya amankan, saya tahan lah teman-teman tuh warga kampung tuh biar nggak melakukan pemukulan massa itu biar nggak terjadi seperti yang di Sleman dan lain-lain itu jadi tersangka,” sambungnya.

    Fandy meyakini, tindakan warga yang mengamankan penjambret tanpa main hakim sendiri adalah hal yang benar. Kuncinya adalah penanganan yang tepat.

    “Yang penting diamankan. Jangan melakukan tindakan sendiri lah, takutnya jadi tersangka, gitu aja. Ya Alhamdulillah ya berpikir dingin,” ungkapnya.

    Penerima Penghargaan Polresta Jogja

    Fandy menjadi salah satu dari empat orang yang mendapat piagam penghargaan dari Polresta Jogja. Mereka dianggap telah membantu kerja polisi dengan inisiatif yang tinggi.

    Nama Penerima Peran
    Eviana Korban Penjambretan
    Ayunda Rekan Korban
    Fandy Yulianto Warga yang membantu penangkapan
    Handoko Warga yang membantu penangkapan

    Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kapolresta Jogja Kombes Eva Guna Pandia di Mapolresta Jogja, siang ini. Kombes Eva Guna Pandia menegaskan bahwa korban tidak akan dipidana atas tindakan memepet jambret hingga terjatuh.

    Ia juga menegaskan pihaknya tak akan menerima jika pelaku melaporkan balik korban atas insiden ini. Polresta Jogja sangat mengapresiasi keberanian masyarakat.

    “Tidak ada, tidak ada (korban tidak akan dipidana). Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar kita apresiasi. (Jika pelaku melaporkan balik) Akan kita tolak, karena dia merupakan pelaku,” tegas Pandia.

    Pihak kepolisian berharap masyarakat tidak perlu khawatir untuk membantu. Kolaborasi antara polisi dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan.

    “Tidak perlu khawatir kalau masyarakat membantu kepolisian kita akan apresiasi. Dan itu yang kita harapkan karena itu tadi, adanya sinergitas kita dengan masyarakat bahwa polisi itu adalah pelayan, pelindung, pengayom masyarakat,” pungkasnya.

  • Satreskrim Polres Bengkalis Tangkap Pasutri Diduga Agen Penampung Pekerja Migran Ilegal

    Satreskrim Polres Bengkalis Tangkap Pasutri Diduga Agen Penampung Pekerja Migran Ilegal

    Satreskrim Polres Bengkalis berhasil membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat.

    Dua orang pasangan suami istri berinisial J (62) dan S (39) diamankan. Keduanya diduga berperan sebagai agen penampung pekerja migran ilegal.

    Penangkapan terjadi saat pasutri tersebut menjemput lima pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Para PMI ini baru kembali dari Malaysia.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi publik. Diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang di Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.

    Tim Satreskrim Polres Bengkalis melakukan penyelidikan. Lokasinya adalah sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat penampungan PMI nonprosedural.

    Pada Selasa (10/2) sekitar pukul 23.30 WIB, petugas mengamankan lima orang PMI. Mereka baru dipulangkan dari Malaysia melalui jalur ilegal.

    “Dari lokasi tersebut, anggota mengamankan lima orang PMI yang baru dipulangkan dari Malaysia melalui jalur ilegal,” ujar Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Kelima pekerja migran ilegal tersebut diangkut dari Malaysia menggunakan speed boat. Selanjutnya, para tersangka menjemput mereka di darat.

    Penjemputan dilakukan dengan mobil Fortuner warna hitam. Mobil tersebut dikawal langsung oleh kedua terduga pelaku menuju rumah penampungan.

    Fasilitas penampungan yang disediakan oleh para tersangka tidak layak. Hal ini memperparah kondisi para pekerja migran ilegal.

    Para tersangka mengaku sudah delapan kali mengirimkan pekerja migran secara ilegal ke Malaysia. Ini menunjukkan skala operasional yang cukup besar.

    Berikut adalah data singkat terkait penangkapan pasutri agen pekerja migran ilegal:

    Deskripsi Detail
    Pelaku Utama Pasangan Suami Istri (J, 62 & S, 39)
    Lokasi Penangkapan Jalan Hasanah, Desa Senggoro, Bengkalis
    Tanggal Penangkapan Selasa (10/2) sekitar pukul 23.30 WIB
    Jumlah PMI Diamankan 5 orang
    Modus Pengiriman Speed boat dari Malaysia
    Modus Penjemputan Mobil Fortuner hitam, dikawal pelaku
    Jumlah Pengiriman Sebelumnya 8 kali

    Barang Bukti dan Pasal yang Disangkakan

    Dalam pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Bukti-bukti ini menguatkan dugaan keterlibatan para tersangka.

    Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit handphone, satu unit speed boat, satu unit mobil Fortuner warna hitam, dan satu unit mobil Rush warna silver.

    Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bengkalis. Mereka menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

    Kedua pelaku dipersangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011. Undang-undang tersebut berkaitan dengan Keimigrasian.

    Penyelidikan juga menyertakan jo Pasal 457 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023. Aturan ini tentang KUHP.

    AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan komitmen Polres Bengkalis. Pihaknya akan terus memberantas praktik TPPO.

    Kepolisian juga mengimbau masyarakat. Diharapkan agar tidak terlibat dalam pengiriman PMI secara nonprosedural.

  • Mediasi Ahli Waris Bintang di PA Bandung: Rizky Febian Jamin Kehidupan Anak Teddy Pardiyana

    Mediasi Ahli Waris Bintang di PA Bandung: Rizky Febian Jamin Kehidupan Anak Teddy Pardiyana

    Kasus sengketa ahli waris anak mendiang Lina, Bintang, kembali bergulir di persidangan Pengadilan Agama (PA) Bandung. Permasalahan ini melibatkan mantan suami Lina, komedian Sule, dan suami Lina setelah bercerai, Teddy Pardiyana.

    Teddy Pardiyana diketahui melayangkan permohonan penetapan ahli waris untuk Bintang. Hal ini turut menyeret Sule karena Teddy menginginkan Bintang masuk sebagai ahli waris bersama empat anak Sule.

    Sebelum meninggal pada 2020, Lina telah memiliki empat anak dari pernikahannya dengan Sule: Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan Fadilah, dan Ferdinand Adriansyah Sutisna. Setelah bercerai, Lina menikah dengan Teddy dan dikaruniai seorang putri bernama Bintang.

    Selasa (10/2/2026), persidangan berlanjut dengan agenda mediasi di PA Bandung. Rizky Febian hadir langsung dan dipertemukan dengan Teddy Pardiyana.

    Pada momen tersebut, Rizky Febian atau akrab disapa Iki, menjamin kehidupan Bintang.

    "Alhamdulillah berjalan dengan lancar, intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan (hak ahli waris) dari dede Bintang. Jadi kalau dari aku pribadi mewakili adik-adik juga, memang enggak bisa dipungkiri, karena kita satu ibu ya itu, memang sudah jadi hak dede Bintang," katanya, Selasa (10/2/2026).

    Sidang mediasi menyepakati perkara Teddy dikembalikan ke Majelis Hakim PA Bandung. Iki tidak memungkiri bahwa kehidupan Bintang menjadi kewajiban keluarganya.

    Namun, pelantun lagu 'Sembilan Nyawa' itu ingin memastikan mana saja hak bagi keluarganya dan hak untuk Bintang.

    "Enggak akan ke mana-mana. Dosa atuh buat aku juga, apalagi aku anak pertama. Jadi lebih mengutamakan memang haknya," ujar suami Mahalini tersebut.

    "Tadi juga kan untungnya pa hakimnya juga mempertegas. Kalau misalkan memang bukan haknya, jangan diabaikan. Kata Pak Hakim juga, 'Kalau bukan haknya, ya berarti harus bisa menerima.' Tapi kalau haknya juga harus menjadikan itu jadi haknya mereka. Kita mah jalanin aja sesuai yang memang nantinya seperti apa," tambahnya.

    Kekhawatiran Rizky Febian

    Rizky Febian mengungkapkan kesedihannya karena permasalahan tentang sang ibu, almarhumah Lina, kembali diungkit. Padahal, menurut Iki, urusan Teddy dengan ibunya sudah selesai sejak dulu.

    Hal itu termasuk permasalahan harta di antara keduanya.

    "Jujur sebenarnya saya kalau ngebahas tentang kayak gini tuh sedih, ya. Karena Almarhumah sudah pergi sudah lama. Jadi kayak harus punya waktu banyak untuk aku bisa nerima semuanya kan," ucap Iki.

    "Jadi kayak ketika tadi dibahas seperti ini dan dipertanyakan perihal yang tadi tuh kayak kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer dulu sama mama juga jadi saksi mata. Bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan ke mana saja, juga sudah ada tertulis secara jelas," tambahnya.

    Iki sempat menanyakan langsung langkah Teddy ke PA Bandung. Seharusnya, kata anak sulung Sule itu, Teddy menghubungi Iki dan keluarganya terlebih dahulu.

    Kehidupan Bintang pun dijamin semenjak meninggalnya almarhumah Lina.

    "Saya tadi sempat bilang ke Pak Teddi kenapa enggak ada niatan baik dulu untuk nanya ke saya, nanya kabar ke saya, terus juga ngasih tahu perihal ini mau dibawa ke mana. Kan ini enggak ada. Ini langsung mereka bawa jalur hukum," ujarnya.

    "Makanya saya tadi langsung tekankan ke Pak Teddy, ya kalau misalkan memang maunya lewat jalur hukum, ya sudah saya tinggal ikutin. Padahal dari awal juga saya sudah ada itikad baik. Kalau misalkan memang dia punya itikad baik, mungkin menganggap saya siapanya dari dari ibu saya dulu. Seharusnya ada itikat baik, ternyata enggak ada ya. Ya sudah saya akhirnya ikutin apa yang sudah terjadi sekarang gitu sih," tegasnya.

    Harapan Penyelesaian Masalah

    Rizky Febian berharap masalah ini segera selesai. Sebagai kepala keluarga, Iki juga berpesan kepada Teddy untuk mencari kerja dan nafkah.

    "Saya pengin beres lah semuanya, saya juga kan punya anak, saya punya istri. Kalau saya masih suami bertanggung jawab, saya harus menafkahin. Saya mandiri, udah enggak minta sama orang tua, saya nggak minta ke mana-mana. Jadi, kalau saya sampai sekarang tetap ini aja habis dari sini saya harus manggung dan yang lainnya buat membesarkan anak saya dan istri saya," katanya.

    "Ayah juga yang pastinya penginnya semuanya beres, lancar dan dikupas tuntas dengan baik lah. Dalam artian karena masih banyak hak yang harus kita perhitungkan. Kemarin kita diam, tapi ya kalau misalkan nanti hak waris ini sudah beres, tapi nanti akan ada beberapa yang memang saya harus perhitungkan perihal aset aset. Dan untuk Pak Teddy semoga sehat dan bisa cari kerjaan dan cari nafkah," tuturnya.

    Pernyataan Pengacara Keluarga Sule

    Pengacara keluarga Sule, Bahyuni Zaili, menyatakan pihaknya masih menunggu kejelasan permohonan Teddy. Sebab, dari sidang mediasi, Teddy tak hanya menginginkan untuk keperluan Bintang semata.

    Berikut adalah poin-poin mengenai Permohonan Teddy:

    Aspek Permohonan Penjelasan
    Tujuan Awal Keperluan sekolah Bintang
    Fakta Mediasi Salah satu tujuan, ada keperluan lain
    Dugaan Tambahan Urusan warisan lain
    Hak Bintang Tidak akan dikesampingkan jika ada

    "Tadi saya sempat diskusi, kan dalam permohonannya kan untuk keperluan sekolah yang kita baca. Tapi katanya tadi itu salah satunya saja. Nah, itu ada kuasanya menyebut begitu," katanya.

    "Berarti kalau salah satunya saja itu kuasanya, berarti ada keperluan lain gitu ya. Ya, mungkin saja dugaan kita untuk urusan waris. Kan gitu. Nah, tinggal kita lihat nih apakah benar ada warisan yang menjadi haknya Teddy atau kalau memang ada haknya Bintang saya pikir enggak akan dikesampingkan, itu akan diberikan," pungkasnya.

  • ASN Tuban Hajar 4 Pegawai SPBU Parengan Jadi Tersangka Penganiayaan

    ASN Tuban Hajar 4 Pegawai SPBU Parengan Jadi Tersangka Penganiayaan

    Sujarwo, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinas di Kecamatan Parengan, Tuban, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Ia diduga menghajar empat pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut.

    Penetapan tersangka ini berawal dari laporan yang diterima pihak kepolisian. Sujarwo diamankan dari kediamannya untuk menjalani proses hukum.

    Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan, mengonfirmasi penetapan tersangka ini pada Rabu (11/2/2026). Pasal yang dikenakan terhadap Sujarwo adalah 466 ayat 2 KUHP.

    Menurut Bobby, aksi penganiayaan tersebut dilakukan Sujarwo secara sadar. "Tersangka saat melakukan aksinya dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh miras atau lainnya," ujar Bobby.

    Motif penganiayaan ini, lanjut Bobby, adalah pembelaan diri karena Sujarwo merasa kesal dengan layanan pegawai SPBU. Ia menilai petugas bersikap acuh tak acuh saat dirinya hendak mengisi bahan bakar.

    "Kalau pengakuan tersangka ke penyidik itu, ia merasa kecewa dan dicuekin oleh petugas SPBU saat akan mengisi BBM kendaraannya," beber Bobby.

    Upaya Mediasi yang Gagal

    Camat Parengan, Darmadin Noor, mengungkapkan bahwa kasus ini sempat diupayakan mediasi secara kekeluargaan. Namun, upaya damai tersebut gagal sehingga proses hukum tetap berlanjut.

    "Saya baru dikabari kemarin. Kejadian di pom sudah saya konfirmasi ke yang bersangkutan dan akan diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan," kata Darmadin.

    Sujarwo diketahui menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Parengan. Ia juga merupakan sopir pribadi Camat Parengan.

    Peristiwa penganiayaan ini terjadi di SPBU Jalan Cokrokusumo, Parengan-Bojonegoro, tepatnya di Desa Parangbatu, Tuban. Insiden terjadi pada Sabtu (7/2/2026) malam dan terekam kamera CCTV SPBU. Video rekaman tersebut kemudian viral di media sosial.

    Detail Kasus Penganiayaan

    Aspek Keterangan
    Terduga Pelaku Sujarwo (ASN Kecamatan Parengan)
    Korban 4 Pegawai SPBU
    Lokasi SPBU Jalan Cokrokusumo, Parengan-Bojonegoro, Desa Parangbatu, Tuban
    Waktu Kejadian Sabtu, 7 Februari 2026 malam
    Status Hukum Tersangka
    Pasal Dikenakan 466 ayat 2 KUHP
    Motif Kekecewaan terhadap layanan SPBU
  • Warga Cengkareng Dianiaya Usai Tegur Tetangga Berisik Main Drum

    Warga Cengkareng Dianiaya Usai Tegur Tetangga Berisik Main Drum

    Seorang pria berinisial D di Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan tetangganya ke polisi. Insiden ini terjadi setelah D menegur tetangganya yang bermain drum dengan suara 'kelewat berisik' dari siang hingga malam hari.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan penganiayaan tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan toleransi kebisingan di lingkungan bertetangga.

    Menurut pengacara properti Muhammad Rizal Siregar, ada aturan hukum terkait kenyamanan dan ketenteraman antarwarga. Aktivitas yang menimbulkan suara besar, seperti bermain musik, berpotensi mengganggu.

    "Motif dia untuk bermain drum dan sebagainya itu sebenarnya sudah jelas mengganggu. Ya itu kan karena hobi dan sebagainya kan urusan dia. Tapi kan pada dasarnya kan mengganggu, bisa dikenakan dalam posisinya ada dalam (aturan) kenyamanan dan ketenteraman warga," kata Rizal saat dihubungi detikProperti, Selasa (10/2/2026).

    Rizal menjelaskan, aturan ini tertuang dalam KUHP baru, KUHPerdata, dan peraturan daerah. Aturan tersebut menjamin hak atas ketenangan tempat tinggal serta lingkungan yang sehat.

    "Apabila kita terganggu dengan kebisingan dan privasi kita, itu ada diatur dalam peraturan," ucapnya.

    Pelaku kegaduhan atau kebisingan, terutama pada malam hari, dapat dikenai denda. Selain itu, mereka juga berpotensi digugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum.

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 265 mengatur soal gangguan kebisingan malam hari. Pelaku yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan membuat ingar-bingar atau berisik di malam hari dapat dikenakan denda maksimal Rp 10 juta.

    Hak Warga atas Lingkungan Tenang

    Warga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang baik dan tenang. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Undang-Undang Dasar 1945. Rizal menegaskan, gangguan berlebihan dapat dikategorikan sebagai melawan hukum.

    Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi tetangga bisa digugat secara perdata untuk meminta ganti rugi. Kerugian ini dapat berasal dari suara bising yang berlebihan.

    Menurut Rizal, tidak ada batasan pasti mengenai tingkat kebisingan. Namun, standar gangguan lingkungan bersifat subjektif. Kenyamanan dan ketenteraman lingkungan dapat diatur dan dibuktikan.

    Langkah Menghadapi Tetangga Berisik

    Bagi pihak yang merasa terganggu oleh tetangga berisik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Peneguran langsung atau pelaporan ke pihak ketiga merupakan opsi yang tersedia.

    Langkah Penanganan Deskripsi Tindakan
    Teguran Langsung Menegur tetangga secara baik-baik.
    Lapor Pengurus Lingkungan Melapor ke pengurus lingkungan seperti RT/RW.
    Lapor Pihak Berwajib Melaporkan ke kepolisian atau Satpol PP setempat.

    "Langkah yang bisa diambil kalau kenyamanan terganggu antara lain menegur secara baik-baik, melapor ke pengurus lingkungan seperti RT/RW, hingga melaporkan ke pihak kepolisian atau Satpol PP setempat," tutur Rizal.

  • Alwi Mujahit Hasibuan Ajukan PK atas Vonis Korupsi APD di Medan

    Alwi Mujahit Hasibuan Ajukan PK atas Vonis Korupsi APD di Medan

    Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara, dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah divonis 10 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Dinkes Sumut pada tahun 2020 dengan nilai proyek Rp 24 miliar.

    Sidang PK telah digelar dan kini tinggal menunggu keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Informasi pengajuan PK ini tercatat di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan.

    Menurut laman SIPP PN Medan, permohonan PK tersebut diajukan oleh Alwi pada Senin, 29 Desember 2025. Tertera jelas nama dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes sebagai pemohon atau terdakwa dalam kasus ini.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Hendri Edison Sipahutar, membenarkan pengajuan PK. Ia memastikan proses persidangan telah berlangsung.

    “Benar,” ucap Hendri kepada detikSumut.

    Hendri menjelaskan, sidang PK telah dilaksanakan dua kali. Sidang terakhir merupakan sidang novum, yaitu pemeriksaan bukti baru yang diajukan. Setelah itu, putusan akhir akan sepenuhnya berada di tangan MA.

    “Sudah dua kali digelar sidang, tadi sidang kedua yakni sidang novum. Lalu kita tinggal menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung karena mereka lah yang akan memutuskan,” tandasnya.

    Kronologi Vonis Alwi Mujahit Hasibuan

    Sebelumnya, Alwi Mujahit Hasibuan telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Vonis ini merupakan hasil penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap Alwi dan JPU. Putusan ini menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan No. 41/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN, yang juga menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Medan.

    Berikut rincian tuntutan dan vonis Alwi Mujahit Hasibuan:

    Tahap Peradilan Hukuman Penjara Denda Uang Pengganti (UP)
    Tuntutan JPU 20 tahun Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan Rp 1,4 miliar subsider 7 tahun penjara
    Vonis Banding/Kasasi 10 tahun Rp 400 juta subsider 3 bulan kurungan Rp 1,4 miliar subsider 4 tahun penjara

    Pengadilan meyakini Alwi bersalah atas korupsi pengadaan APD Covid-19 tahun 2020. Dakwaan primer yang dikenakan adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Selain hukuman penjara dan denda, Alwi dibebankan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,4 miliar. Jika uang pengganti tidak dilunasi paling lama sebulan setelah putusan inkrah, harta bendanya akan disita dan dilelang.

    Apabila harta benda tidak mencukupi, uang pengganti akan diganti dengan empat tahun penjara.