Tag: Hukum

  • Briptu Rizka Didakwa Bunuh Suami Brigadir Esco di Mataram

    Briptu Rizka Didakwa Bunuh Suami Brigadir Esco di Mataram

    Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Esco Fasca Rely oleh istrinya, Briptu Rizka Sintiyani, telah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram pada Selasa, 10 Februari 2026. Briptu Rizka didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya.

    Peristiwa tragis ini terjadi di rumah mereka yang berlokasi di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, pada malam 19 Agustus 2025.

    Menurut dakwaan jaksa, kejadian bermula saat Rizka melihat Esco tertidur di lantai kamar anak mereka. "Saat itu korban tertidur di lantai kamar anak," ungkap Ni Made Saptini selaku perwakilan jaksa penuntut, Selasa.

    Sekitar pukul 20.39 Wita, Brigadir Esco terbangun dan duduk di kasur. Saat itulah Rizka disebut langsung menginjak ulu hati Esco hingga korban terjatuh ke lantai.

    "Terdakwa juga menendang pinggang sebelah kiri korban sebanyak satu kali. Lalu memukul bagian wajah korban berkali-kali," imbuh jaksa.

    Rizka kemudian mengambil gunting dan menusuk telapak kaki kiri Esco sebanyak tiga kali. Esco disebut sempat berupaya menangkis serangan yang dilancarkan istrinya.

    "Saat korban dalam posisi tidur, terdakwa kembali menusuk kaki kanan bagian betis korban dan telapak kaki kanan korban dengan menggunakan gunting sebanyak satu kali," sebut jaksa.

    Tidak berhenti di situ, Rizka juga disebut berusaha menusuk wajah suaminya tiga kali dengan gunting. "Namun, korban menghindar dan mengenai telinga bagian kiri korban," kata jaksa.

    "Rizka juga memukul korban menggunakan benda-benda tumpul pada bagian kepala belakang korban pada saat korban dalam posisi tengkurap," imbuhnya.

    Perkelahian pasangan suami istri ini disaksikan langsung oleh anak mereka. "Anak saksi melihat korban dalam keadaan tidak bergerak," imbuhnya jaksa.

    Tuduhan dan Ancaman Hukuman

    Briptu Rizka didakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia dijerat Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

    Selain itu, Briptu Rizka juga didakwa melakukan pembunuhan berencana. "Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 338 KUHP," sebut jaksa.

    Penemuan Jasad dan Tersangka Lain

    Jasad Brigadir Esco ditemukan di kebun belakang rumahnya, di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, pada 24 Agustus.

    Anggota Intel Polsek Sekotong itu pertama kali ditemukan oleh Saiun alias SA dalam kondisi membusuk. Wajah korban rusak dengan leher terikat tali di bawah pohon.

    Awalnya, Brigadir Esco diduga tewas akibat gantung diri. Namun, hasil penyelidikan Polres Lombok Barat menetapkan lima orang sebagai tersangka.

    Berikut adalah daftar tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco:

    Nama Tersangka Peran
    Briptu Rizka Sintiyani Istri korban, tersangka utama
    Saiun alias SA Penemu jasad, salah satu tersangka
    Nuraini alias NU Tersangka
    Paozi alias PA Tersangka
    Deni alias DR Tersangka

    Orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Briptu Rizka, diikuti oleh empat tersangka lainnya yakni Saiun alias SA, Nuraini alias NU, Paozi alias PA, dan Deni alias DR.

  • SPG Rokok Mojokerto Jadi Terdakwa Kasus Aborsi Pasangan Kumpul Kebo

    SPG Rokok Mojokerto Jadi Terdakwa Kasus Aborsi Pasangan Kumpul Kebo

    Seorang Sales Promotion Girl (SPG) rokok bernama Rahma Aulia (25) asal Jatirejo, Mojokerto, kini berstatus terdakwa. Ia terseret kasus aborsi yang melibatkan pasangan kumpul kebo, Faisal Akhsanul Basyari (34) dan Makhmudah (42).

    Rahma Aulia didakwa dengan pasal berlapis dalam sidang tertutup yang digelar di Ruangan Cakra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto, serta hakim anggota Nurlely dan Jantiani Longli Naetasi.

    Kasipidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Erfandy Kurnia Rachman, menjelaskan dakwaan terhadap Rahma.

    "Terdakwa dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan," jelas Erfandy.

    Dakwaan pertama adalah Pasal 77A Ayat (1) junto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, dakwaan kedua adalah Pasal 464 Ayat (1) Huruf A UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang aborsi atas persetujuan perempuan tersebut.

    Alternatif dakwaan kedua adalah Pasal 435 junto Pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    "Pasal 435 adalah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau syarat keamanan," terang Erfandy.

    Kronologi Keterlibatan Rahma

    Rahma terseret kasus ini karena membantu kakak sepupunya, Faisal. Menurut Erfandy, Faisal meminta bantuan Rahma mencari obat penggugur kandungan setelah menghamili Makhmudah pada Oktober 2024.

    "Terdakwa sudah bilang tidak ada, tapi Faisal tetap meminta terdakwa untuk mencari pil atau obat untuk mengugurkan kandungan pacarnya," ungkap Erfandy.

    Rahma akhirnya mencari obat aborsi di salah satu marketplace menggunakan akun pribadinya. Ia memesan empat butir Cytotec seharga Rp 75.000 per butir, yang dikirim ke kosnya di Tenggilis Mejoyo, Surabaya pada 23 Oktober 2024. Faisal kemudian mengambil obat tersebut pada 27 Oktober 2024.

    "Namun, untuk pembayaran obat tersebut, Faisal belum membayarnya dengan alasan hutang kepada terdakwa. Dia berusaha meminta uangnya, tapi tidak ada tanggapan. Akhirnya terdakwa tidak pernah hubungan lagi dengan Faisal," ujarnya.

    Berikut ringkasan keterlibatan Rahma:

    Tanggal Peristiwa
    Oktober 2024 Faisal meminta bantuan Rahma mencari obat aborsi.
    23 Oktober 2024 Rahma memesan 4 butir Cytotec melalui marketplace.
    27 Oktober 2024 Faisal mengambil obat keras berbahaya dari Rahma.

    Pembelaan Rahma dan Permohonan Penangguhan Penahanan

    Penasihat Hukum Rahma, Ria Kusmawati, menyatakan kliennya tidak berniat terlibat. Menurutnya, Rahma membeli Cytotec karena dipaksa Faisal, kakak sepupunya.

    "Itu pun pakai uang Rahma Rp 300.000 yang sampai saat ini belum dibayar oleh Faisal. Rahma beli di shopee, kenapa penjualnya tidak diselidiki," jelas Ria.

    Ria tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Pihaknya berharap tahap pembuktian segera digelar untuk mengungkap fakta.

    "Apakah betul aborsi ini karena obat yang dibelikan Rahma? Karena sebelumnya, pihak-pihak yang melakukan aborsi ini mungkin telah melakukan tindakan yang lain, misalnya diurut, minum obat-obat yang lain," cetus Ria.

    Setelah mendengarkan dakwaan, Ria mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status penahanan menjadi tahanan kota.

    "Karena Rahma tulang punggung keluarga, dia anak pertama, dia bantu mamanya karena ayahnya sakit," tandas Ria.

    Hubungan Kumpul Kebo dan Aborsi

    Faisal, pria beristri dari Sidoarjo, menjalin hubungan asmara dengan Makhmudah, janda anak tiga dari Mojokerto, sejak tahun 2022. Hubungan ini menyebabkan Makhmudah hamil.

    Keluarga Makhmudah tidak setuju pernikahannya dengan Faisal karena status Faisal yang sudah beristri. Faisal kemudian menawarkan Makhmudah untuk menggugurkan kandungannya.

    Makhmudah menyetujui tawaran tersebut. Faisal meminta bantuan Rahma untuk mendapatkan Cytotec. Rahma membelikan 4 butir Cytotec seharga Rp 300.000 menggunakan uang Faisal.

    Faisal memberikan obat tersebut kepada Makhmudah pada 28 Oktober 2024. Makhmudah mulai mengonsumsi Cytotec pada 30 Oktober 2024 dan kembali menggunakannya pada 2 November 2024 karena belum ada reaksi.

    Dua hari kemudian, Makhmudah mengalami keguguran saat usia kehamilan sekitar 4 bulan. Ia dibantu kerabatnya YL ke bidan desa. Setelah janin dikeluarkan, Makhmudah dirawat di RS Mawaddah. Kerabatnya UF dan ST membantu mengubur janin di Pemakaman Dusun Sumberpiji.

    Terbongkarnya Kasus dan Vonis Terdakwa

    Kasus ini terbongkar setelah warga menemukan makam janin di Pemakaman Dusun Sumberpiji dan melapor ke polisi pada 29 Agustus 2025.

    Unit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto menangkap Makhmudah di rumahnya pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 14.00 WIB. Di hari yang sama, Faisal ditangkap di Jalan Raya Simpang 3 Taman Mojosari, Mojokerto sekitar pukul 22.30 WIB. Rahma dijemput polisi di rumahnya pada tengah malam.

    Faisal divonis bersalah melakukan tindak pidana Pasal 77A Ayat (1) junto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto.

    Sedangkan Makhmudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 463 Ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang Aborsi. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan," tegas Ardhi.

  • Stella Rumengan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Penipuan Modus Ketua DPC Demokrat di Mojokerto

    Stella Rumengan Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara atas Penipuan Modus Ketua DPC Demokrat di Mojokerto

    Stella Rumengan (72) divonis 1 tahun 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Terdakwa dinyatakan terbukti menipu Ade Ria Suryani, anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, sebesar Rp 226 juta. Modus yang digunakan adalah mengaku sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

    Majelis hakim menyatakan Stella Rumengan terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 2 tahun penjara. Baik JPU maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.

    Pembacaan vonis terhadap Stella Rumengan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto. Didampingi hakim anggota Nurlely dan Jantiani Longli Naetasi di ruang Cakra, Pengadilan Negeri Mojokerto. Sidang berlangsung sekitar pukul 14.29 WIB.

    Terdakwa Stella Rumengan menghadapi vonis tanpa didampingi penasihat hukum. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Penipuan. Perbuatan tersebut menyebabkan kerugian Rp 226 juta bagi korban.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan," kata Ardhi saat membacakan vonis, Selasa (10/2/2026).

    Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan adalah Stella telah menikmati hasil perbuatannya. Namun, usia lanjut terdakwa menjadi pertimbangan meringankan.

    "Terdakwa merupakan orang tua yang berusia lanjut," ujar Hakim Jantiani.

    JPU maupun terdakwa diberi waktu 7 hari untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya atau menerima vonis.

    Kronologi Penipuan Modus Ketua DPC Partai Demokrat

    Kasus penipuan ini bermula pada Januari 2022. Stella Rumengan menelepon Ade Ria Suryani, menawarkan jabatan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mojokerto periode 2022-2027. Stella, yang tinggal di Perumnas Regency Bambe, Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, mengaku sebagai pengurus DPP Partai Demokrat.

    Stella juga mengklaim dirinya sebagai orang kepercayaan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Padahal, ia sama sekali bukan pengurus partai berlambang mercy tersebut. Ade Ria Suryani saat itu adalah anggota DPRD Kabupaten Mojokerto dari Partai Demokrat, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029.

    Tergiur tawaran Stella, Ade dan suaminya menemui terdakwa di Surabaya. Stella kembali meyakinkan korban bahwa ia 99% sanggup memberikan kursi Ketua DPC Partai Demokrat. Pada pertemuan tersebut, Stella meminta uang mahar Rp 250 juta.

    Uang tersebut disebut-sebut akan diserahkan kepada salah seorang pengurus DPP Partai Demokrat. Suami Ade, Sunardi, yang terlanjur percaya, mentransfer uang Rp 226 juta secara bertahap. Transfer dilakukan mulai 7 Maret sampai 13 Juni 2022 ke rekening Stella.

    Berikut rincian kronologi singkat kasus penipuan ini:

    Tanggal/Periode Peristiwa
    Januari 2022 Stella menghubungi Ade, menawarkan posisi Ketua DPC Partai Demokrat.
    7 Maret – 13 Juni 2022 Sunardi (suami Ade) mentransfer Rp 226 juta ke Stella.
    21 Juni 2022 Ade mendaftar sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat.
    Muscab Partai Demokrat Stella tidak bisa dihubungi, pencalonan Ade kandas.
    Kamis (29/1) JPU menuntut Stella 2 tahun penjara.
    Selasa (10/2/2026) Stella divonis 1 tahun 8 bulan penjara.

    Pada 21 Juni 2022, Ade mendaftar sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat. Namun, saat musyawarah cabang (Muscab) digelar, Stella tidak bisa dihubungi. Pencalonan Ade pun kandas. Nenek asal Dukuh Pakis 6A, Kelurahan/Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, ini terbukti menghabiskan uang korban untuk kebutuhan pribadinya.

  • Pemkab Bangli Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pendampingan Hukum Tata Kelola

    Pemkab Bangli Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pendampingan Hukum Tata Kelola

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan pendampingan hukum berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menjelaskan bahwa lingkup kesepakatan ini sangat luas. Ini mencakup pendampingan hukum (legal assistance), yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan masalah hukum.

    Selain pendampingan hukum, perjanjian ini juga membahas penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Kejari Bangli akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam sengketa antar instansi.

    Kerja sama ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bangli. Pendampingan dan pertimbangan hukum dari Kejari Bangli bertujuan mencegah potensi kerugian negara.

    “Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup pendampingan hukum (legal assistance),” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam keterangannya kepada detikBali, Senin (9/2/2026).

    Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam perjanjian kerja sama antara Pemkab dan Kejari Bangli:

    Aspek Kerja Sama Keterangan
    Pendampingan Hukum Legal assistance untuk tata kelola pemerintahan
    Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
    Pemberian Pendapat Legal opinion
    Peran Fasilitator Mediator dalam sengketa antar instansi
    Penyelamatan Aset Kekayaan dan aset negara/daerah

    Kerja sama ini bukan hanya untuk pendampingan. Pemkab Bangli juga melihat potensi penyelamatan aset daerah. Ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

    “Selain itu juga dengan adanya nota kesepakatan kejaksaan dapat membantu penyelamatan kekayaan dan aset negara atau daerah,” kata Sedana Arta.

    Komitmen Kejaksaan dalam Pencegahan Risiko

    Kepala Kejari Bangli, Yetty Herawati, menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah selalu memiliki risiko. Oleh karena itu, komitmen kejaksaan sangat penting dalam memberikan masukan objektif.

    Langkah ini diambil untuk mencegah risiko hukum yang mungkin timbul. Kejari Bangli bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    “Kami bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN),” kata Yetty.

    Menurut Yetty, efektivitas penanganan masalah hukum di Kabupaten Bangli sangat dibutuhkan. Penanganan hukum yang efektif dapat mengurangi potensi kerugian negara dan mengoptimalkan aset daerah. Hal ini krusial untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik.

    “Sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisir dan optimalisasi aset daerah dapat tercapai dengan lebih baik,” katanya.

  • Tiga WN Australia Terdakwa Pembunuhan di Denpasar Minta Keringanan Hukuman

    Tiga WN Australia Terdakwa Pembunuhan di Denpasar Minta Keringanan Hukuman

    Tiga warga negara (WN) Australia yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Zivan Radmanovic dan melukai Sanar Ghanim mengajukan permintaan keringanan hukuman. Kedua korban diketahui juga merupakan warga Negeri Kanguru.

    Permintaan tersebut disampaikan oleh para terdakwa dalam pleidoi atau pembelaan mereka di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (9/2/2026). Ketiga terdakwa adalah Mevlut Coskun (22), Paea-i Middlemore Tupou (26), dan Darcy Francesco Jenson (27).

    Ricky Rajendar Singh, kuasa hukum Mevlut dan Tupou, meminta majelis hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya. Permintaan ini disampaikan dalam persidangan di hadapan majelis hakim.

    "Kami meminta agar hakim menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada terdakwa satu maupun terdakwa dua," ujar Ricky Rajendar Singh, kuasa hukum Mevlut dan Tupou, Senin (9/2/2026).

    Ricky menguraikan sejumlah hal yang dinilai layak menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman. Kedua terdakwa belum pernah dihukum dan bersifat kooperatif.

    Mereka juga mengakui perbuatan dalam pemeriksaan di persidangan. "Para terdakwa mengakui kesalahan dan telah meminta maaf kepada korban dan seluruh keluarganya yang ada di Indonesia maupun luar Indonesia. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga," tutur Ricky.

    Ricky menggolongkan tindakan Mevlut sebagai tindak pidana perencanaan terencana yang menyebabkan luka berat dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sementara itu, tindakan Tupou digolongkan sebagai penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang dengan ancaman 15 tahun bui.

    Tuntutan Jaksa dan Pengakuan Terdakwa

    Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung menuntut Mevlut dan Tupou masing-masing 18 tahun penjara. Jaksa menilai keduanya terbukti sebagai eksekutor dalam pembunuhan berencana.

    Tupou menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Zivan Radmanovic yang tewas ditembak menggunakan senjata api. "Saya dengan sepenuh hati meminta maaf untuk penderitaan yang saya sebabkan karena kehilangan Zivan yang tercinta," ucapnya.

    Tupou mengaku tidak ada kata-kata maupun penawaran yang bisa menghentikan penderitaan keluarga korban. "Tetapi saya benar-benar dan sangat menyesal untuk sakit dan patah hati yang di alami keluarga," ungkap Tupou.

    Pembelaan Darcy Francesco Jenson

    Dalam sidang terpisah, Darcy Francesco Jenson dalam pleidoinya meminta majelis hakim mempertimbangkan tuntutan hukuman 17 tahun penjara oleh jaksa. "Saya meminta pengadilan untuk mempertimbangkan implikasi dari hukuman 17 tahun yang diajukan oleh jaksa," ujar Darcy.

    Darcy mengaku tidak pernah terlibat kekerasan atau tindak kriminal sebelumnya. Ia membantah tuntutan jaksa yang menyebutnya terlibat dalam perencanaan pembunuhan.

    "Tuduhan itu sama sekali tidak sesuai dengan karakter saya, sejarah saya dan kehidupan selama 27 tahun hidup saya," jelas Darcy yang didampingi penerjemah.

    Meskipun demikian, Darcy menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. "Saya meminta maaf kepada istri dari saudara Radmanovic, Jazmyn, dan saya akan terus membawa penyesalan ini sepanjang hidup saya. Tidak ada pemenang dalam perkara ini, meskipun tidak ada yang sebanding dengan hal yang diderita Radmanovic," urai Darcy.

    Dalam sidang sebelumnya, Darcy dituntut 17 tahun penjara karena dinilai membantu dan menyiapkan logistik untuk Mevlut dan Tupou.

    Kronologi dan Sosok Mr. X

    Peristiwa penembakan menggunakan senjata api tersebut terjadi di Vila Casa Santisya 1, Jalan Raya Munggu-Seseh, Banjar Sedahan, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung, Sabtu (14/6/2025).

    Mevlut dan Tupou merupakan eksekutor yang menembak korban, sementara Darcy turut membantu. Akibat aksi tersebut, satu korban meninggal dunia, dan satu lainnya berhasil diselamatkan.

    Motif di balik aksi ini tidak terungkap dalam sidang. Para terdakwa juga menyebut sosok Mr. X sebagai otak pembunuhan, namun mereka enggan menyebut identitasnya.

    Ringkasan Kasus dan Tuntutan

    Terdakwa Usia Peran Tuntutan Jaksa Ancaman Pidana
    Mevlut Coskun 22 Eksekutor 18 tahun penjara 7 tahun (perencanaan terencana, luka berat)
    Paea-i Middlemore Tupou 26 Eksekutor 18 tahun penjara 15 tahun (penganiayaan berat, matinya orang)
    Darcy Francesco Jenson 27 Membantu & menyiapkan logistik 17 tahun penjara

    Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan agenda replik.

  • Lurah Terjun Medan Marelan Jadi Tersangka Perusakan Lahan

    Lurah Terjun Medan Marelan Jadi Tersangka Perusakan Lahan

    LH, Lurah Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, kini berstatus tersangka.

    Penetapan tersangka itu terkait dugaan kasus perusakan lahan yang dilaporkan masyarakat.

    Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo mengonfirmasi status tersangka LH.

    "Iya (tersangka), terkait perusakan lahan," kata AKP Agus Purnomo saat dikonfirmasi detikSumut, Senin (9/2/2026).

    Penetapan tersangka ini berawal dari adanya laporan masyarakat. Polisi kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan.

    Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum.

    "Ada laporan dari masyarakat terkait perusakan. Siapapun bisa ditetapkan sebagai tersangka, kalau memang ada perbuatan pidananya juga," jelasnya.

    Berikut adalah ringkasan informasi kasus:

    Aspek Keterangan
    Pelaku LH (Lurah Terjun, Medan Marelan)
    Status Tersangka
    Tindak Pidana Dugaan perusakan lahan
    Pelapor Masyarakat
    Penyelidik Polres Pelabuhan Belawan

    Meskipun demikian, Agus belum memerinci lebih lanjut mengenai kronologi lengkap kasus perusakan lahan tersebut.

  • Perdana Arie Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pembakaran Fasilitas Polda DIY

    Perdana Arie Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pembakaran Fasilitas Polda DIY

    Sidang kasus pembakaran fasilitas Polda DIY yang terjadi saat aksi massa pada Agustus 2025 kembali berlanjut. Terdakwa Perdana Arie Putra Veriasa menghadapi agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

    Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, JPU menuntut Perdana Arie dengan pidana penjara selama 1 tahun.

    Jaksa penuntut umum (JPU) Bambang Prasetyo membacakan amar tuntutan yang menyatakan Perdana Arie Putra Veriasa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Perbuatannya mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.

    Dakwaan ini sesuai Pasal 308 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama JPU. Unsur pasal tersebut dinilai telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan.

    "Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Perdana Arie dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata JPU Bambang saat membacakan amar tuntutan di PN Sleman, Selasa (10/2/2026).

    Faktor Memberatkan dan Meringankan

    Bambang menjelaskan, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya merugikan pihak Polda DIY. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang meringankan Perdana Arie.

    Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi. Ia juga belum pernah dihukum, dan usianya masih muda diharapkan dapat berubah lebih baik.

    "Terdakwa berterus terang selama di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan," ujarnya.

    Kronologi Kasus Pembakaran Tenda

    Perdana Arie didakwa dalam Pasal 187 ke-1 KUHP yang kemudian diubah menjadi Pasal 308 ayat 1 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan ini terkait dengan perbuatan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang.

    Kasus bermula pada Jumat, 29 Agustus 2025, saat terjadi aksi unjuk rasa nasional isu ekonomi. Aksi di Yogyakarta kala itu berujung ricuh.

    Detail Peristiwa Keterangan
    Tanggal Kejadian Jumat, 29 Agustus 2025
    Lokasi Halaman sisi timur Polda DIY
    Terdakwa Perdana Arie Putra Veriasa
    Motif Awal Vandalisme (membawa cat semprot)
    Pemicu Pembakaran Melihat tenda 'POLISI' dianggap mudah terbakar
    Tujuan Agar aksi demo menjadi lebih rusuh
    Barang Bukti Cat semprot merek "Pylox", korek api merek "Tokai"
    Kerugian Tenda milik Polda DIY hangus

    Perdana Arie diketahui membawa cat semprot merek "Pylox" warna abu-abu yang dibeli di Toko Merah dengan niat awal melakukan vandalisme. Namun, setibanya di halaman sisi timur Polda DIY, ia melihat tenda cokelat bertuliskan "POLISI".

    Jaksa menyebut, timbul niat terdakwa membakar tenda tersebut karena dianggap mudah terbakar. Terdakwa menyalakan korek api warna merah merek "Tokai" bersamaan dengan menyemprotkan cat ke dinding tenda.

    Pembakaran tenda tersebut bertujuan agar aksi demo bisa menjadi lebih rusuh. Akibat aksi tersebut, tenda milik Polda DIY hangus dan tidak dapat digunakan lagi.

    Sidang Lanjutan Pembelaan

    Setelah pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Ari Prabawa memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pledoi.

    Sidang kemudian ditutup. Agenda akan dilanjutkan pekan depan pada Rabu (18/2/2026) dengan pembacaan pledoi.

  • Aborsi di Mojokerto: Pasangan Kumpul Kebo Divonis Penjara

    Aborsi di Mojokerto: Pasangan Kumpul Kebo Divonis Penjara

    Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis 15 bulan dan 14 bulan penjara kepada Faisal Akhsanul Basyari (34) serta Makhmudah (42). Pasangan ini dinyatakan bersalah atas tindak pidana aborsi di hadapan majelis hakim.

    Sidang pembacaan vonis digelar secara terbuka di ruangan Cakra, PN Mojokerto, sekitar pukul 11.25 WIB. Ketua Majelis Hakim Ardhi Wijayanto memimpin jalannya persidangan tersebut.

    Hakim anggota Tri Sugondo dan Luqmanulhakim turut mendampingi dalam persidangan. Keduanya hadir langsung untuk mendengarkan putusan.

    Faisal dan Makhmudah juga dihadirkan langsung di ruang sidang. Vonis terhadap keduanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) Melvin Andita Manap hadir mengawal persidangan. Proses hukum ini menarik perhatian publik.

    Ardhi menyatakan Faisal terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 77A ayat (1) juncto Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut terkait dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak dalam kandungan.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan," kata Ardhi saat membacakan vonis, Selasa (10/2/2026).

    Sementara itu, Makhmudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 463 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang Aborsi. Ia terbukti melakukan aborsi terhadap kandungannya sendiri.

    "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan," tegas Ardhi.

    Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto pada Selasa (27/1). Faisal sebelumnya dituntut 20 bulan penjara, sedangkan Makhmudah dituntut 18 bulan penjara.

    Tanggapan atas Vonis

    Menanggapi vonis ini, JPU menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Opsi yang terbuka adalah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya.

    Faisal juga menyatakan pikir-pikir terkait putusan tersebut. Berbeda dengan keduanya, Makhmudah seketika menangis sambil menyatakan menerima putusan.

    "Terima Yang Mulia," ujarnya singkat ketika ditanya majelis hakim.

    Kronologi Hubungan dan Aborsi

    Faisal adalah pria beristri dari Dusun/Desa Kebaron, Tulangan, Sidoarjo. Sementara Makhmudah adalah seorang janda beranak tiga, warga Dusun Sumberpiji, Desa Sumberkembar, Pacet, Mojokerto.

    Keduanya menjalin hubungan asmara sejak tahun 2022. Hubungan ini kemudian mengakibatkan Makhmudah hamil.

    Makhmudah mengabarkan kehamilannya dan meminta pertanggungjawaban Faisal pada 31 Agustus 2024. Ia memastikan kehamilannya menggunakan testpack pada 6 September 2024.

    Keluarga Makhmudah tidak setuju jika Makhmudah menikah dengan Faisal karena status Faisal yang sudah beristri. Oleh sebab itu, Faisal menawari Makhmudah untuk menggugurkan kandungannya menggunakan obat.

    Makhmudah menyetujui tawaran tersebut. Untuk mendapatkan obat Cytotec, Faisal meminta bantuan saudaranya, Rahma Aulia (25), warga Dusun/Desa Gading, Jatirejo, Mojokerto.

    Rahma kemudian membelikan 4 butir Cytotec seharga Rp300.000 menggunakan uang Faisal.

    Berikut adalah rincian tahapan kejadian:

    Tanggal Kejadian
    31 Agustus 2024 Makhmudah mengabarkan kehamilan kepada Faisal
    6 September 2024 Makhmudah memastikan kehamilan dengan testpack
    28 Oktober 2024 Faisal memberikan 4 butir Cytotec kepada Makhmudah
    30 Oktober 2024 Makhmudah mulai mengonsumsi Cytotec
    2 November 2024 Makhmudah kembali mengonsumsi Cytotec
    4 November 2024 Makhmudah mengalami keguguran

    Dua hari setelah penggunaan obat kedua, Makhmudah mengalami keguguran. Saat itu, usia kehamilannya sekitar 4 bulan.

    Ia diantar kerabatnya berinisial YL ke bidan Desa Kuripansari. Setelah janinnya dikeluarkan, terdakwa menjalani perawatan di RS Mawaddah.

    Makhmudah meminta bantuan kerabatnya berinisial UF dan ST untuk menguburkan janinnya. Janin tersebut dikuburkan di Pemakaman Dusun Sumberpiji, di sebelah makam ponakan Makhmudah.

    Pengungkapan Kasus

    Pulang dari rumah sakit, Makhmudah mengubur pakaian dan perlak bernoda darah di pekarangan belakang rumahnya pada 6 November 2024. Kejahatan yang tersimpan rapi ini akhirnya terbongkar.

    Warga menemukan makam janin di Pemakaman Dusun Sumberpiji dan melaporkannya ke polisi pada 29 Agustus 2025. Laporan ini menjadi titik awal penyelidikan.

    Unit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto meringkus Makhmudah di rumahnya pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 14.00 WIB. Penangkapan ini mempercepat pengungkapan kasus.

    Pada hari yang sama, polisi menangkap Faisal di Jalan Raya Simpang 3 Taman Mojosari, Mojokerto sekitar pukul 22.30 WIB. Kemudian, tengah malam, giliran Rahma yang dijemput polisi di rumahnya.

  • ASN Penganiaya 4 Pegawai SPBU Parengan Tuban Ditetapkan Tersangka

    ASN Penganiaya 4 Pegawai SPBU Parengan Tuban Ditetapkan Tersangka

    Sujarwo, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kantor Kecamatan Parengan, Tuban, telah ditangkap. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap empat pegawai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Sujarwo kini menjalani pemeriksaan lanjutan di Satreskrim Polres Tuban.

    Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Bobby Wirawan, mengonfirmasi penetapan tersangka ini.

    "Iya sudah kami tetapkan tersangka untuk pelaku SJ. Pasal yang kami kenakan 466 ayat 2 KUHP," ujar AKP Bobby Wirawan saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).

    SJ, yang menjabat sebagai Kasi PMD di Kecamatan Parengan, disebut melakukan aksinya dalam keadaan sadar.

    "Tersangka saat melakukan aksinya dalam keadaan sadar dan tidak sedang dalam pengaruh miras atau lainnya," imbuh Bobby.

    Kronologi dan Dampak Penganiayaan

    Aksi anarki oknum PNS di lingkup Pemkab Tuban ini sempat viral di media sosial. Penganiayaan ini ditujukan kepada empat karyawan SPBU di Parengan.

    Akibat tindakan Sujarwo, salah satu korban bernama Prasojo mengalami luka serius pada wajah dan hidungnya. Korban bahkan harus menjalani operasi di rumah sakit umum Bojonegoro.

    Proses Penangkapan dan Penanganan Kasus

    Sujarwo diamankan oleh petugas Resmob di rumahnya. Penangkapan terjadi di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Parengan, pada Senin malam sekitar pukul 19.00 WIB.

    Tersangka digiring ke ruang Satreskrim Polres Tuban pada Senin malam (9/2). Ia terlihat mengenakan kaos merah dan celana putih dengan tangan terborgol.

    Kasus ini awalnya dilaporkan oleh para korban ke Polsek Parengan. Karena peristiwa ini menjadi perhatian publik dan viral, penanganan kasus kemudian diambil alih oleh Tim Satreskrim Polres Tuban.

    Informasi Singkat Kasus Penganiayaan ASN di Tuban

    Aspek Detail
    Terlapor Sujarwo (ASN Kasi PMD Kecamatan Parengan)
    Lokasi Kejadian SPBU Parengan, Tuban
    Korban 4 pegawai SPBU, 1 korban luka parah (Prasojo)
    Pasal yang Dikenakan 466 ayat 2 KUHP
    Status Tersangka Ditetapkan
    Waktu Penangkapan Senin malam, 9 Februari 2026, pukul 19.00 WIB
    Unit Penanganan Satreskrim Polres Tuban (diambil alih dari Polsek Parengan)
  • Mantan Sales BYD Surabaya Dipenjara 1 Tahun Akibat Penipuan

    Mantan Sales BYD Surabaya Dipenjara 1 Tahun Akibat Penipuan

    Juliet Hardiani, mantan sales mobil listrik BYD di Surabaya, dijatuhi vonis 1 tahun pidana penjara. Putusan ini terkait kasus penipuan yang menjeratnya dan diumumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Kasus ini mencoreng kepercayaan publik terhadap industri otomotif listrik yang sedang berkembang di Indonesia.

    Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Muhammad Yusuf Karim, membacakan amar putusan pada Senin, 9 Februari 2026. Ia menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

    "Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun," kata Muhammad Yusuf Karim, Senin (9/2/2026).

    Hakim menilai Juliet Hardiani secara sadar dan terencana memanfaatkan celah transaksi. Perbuatannya merugikan korban hingga Rp 17,5 juta. Modus penipuan ini adalah pemasangan pengisian daya atau wall charging fiktif.

    Tuntutan Jaksa dan Penerimaan Vonis

    Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saaradinah Salsabila Putri Nuwianza. Sebelumnya, JPU menuntut Juliet dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

    Meski demikian, jaksa yang akrab disapa Saara itu menyatakan menerima putusan tersebut. Pihak terdakwa, Juliet, juga menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya.

    "Kami terima (vonis hakim)," ujarnya, Selasa (10/2/2026).

    Berikut perbandingan tuntutan jaksa dengan putusan hakim:

    Pihak Tuntutan/Vonis Keterangan
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) 1 tahun 3 bulan penjara Tuntutan awal
    Majelis Hakim PN Surabaya 1 tahun penjara Vonis akhir

    Kronologi Kasus Penipuan

    Juliet Hardiani didakwa melakukan penipuan dengan modus dokumen fiktif. Ia juga disebut melakukan rekayasa transaksi saat menjadi marketing mobil listrik merek BYD.

    Proses persidangan Juliet dimulai sejak Senin, 12 Januari 2026. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan nama besar di industri otomotif listrik.