Tag: MUI

  • Bule Ngamuk di Gili Trawangan karena Tadarus, MUI Imbau Kedepankan Toleransi

    Bule Ngamuk di Gili Trawangan karena Tadarus, MUI Imbau Kedepankan Toleransi

    Seorang warga negara asing (WNA) membuat keributan di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) karena merasa terganggu dengan suara tadarusan pada malam pertama Ramadan. Insiden ini memicu beragam reaksi dari masyarakat.

    Menurut Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad Husni, WNA tersebut merasa terganggu dengan suara tadarus yang menggunakan pengeras suara. Dalam video yang beredar, terlihat WNA tersebut berteriak di depan sebuah musala saat warga sedang mengaji.

    Husni menambahkan, WNA itu bahkan masuk ke dalam musala dan mencoba menghentikan aktivitas tadarus dengan merusak mikrofon. Akibatnya, terjadi adu mulut antara WNA tersebut dengan warga, dan seorang warga dilaporkan mengalami luka cakaran.

    Setelah kejadian di musala, WNA tersebut kembali ke vilanya dan diduga membawa sebuah ponsel milik warga. Ketika warga mendatangi vila untuk mengambil ponsel tersebut, WNA itu justru mengancam mereka dengan dua parang.

    Menanggapi kejadian ini, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan sikap saling menghormati. "Pentingnya menjaga suasana Ramadan tetap kondusif," ujarnya. Dia juga menambahkan bahwa masyarakat yang menjalankan tadarus juga perlu menjaga kekhusyukan dan ketertiban.

    Kementerian Agama (Kemenag) turut memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa sudah ada aturan mengenai penggunaan pengeras suara. Kemenag menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pengeras suara, yaitu pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara luar digunakan untuk mengumandangkan azan, sementara tadarus sebaiknya menggunakan pengeras suara dalam.

    Sementara itu, PBNU mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi mengenai penggunaan pengeras suara di tempat ibadah. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) berpendapat bahwa tadarus dengan pengeras suara merupakan sarana syiar yang baik, namun pelaksanaannya harus memperhatikan adab dan etika. Ia mengingatkan agar penggunaan pengeras suara tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar, terutama saat larut malam.

  • Hukum Donor Darah Saat Puasa: MUI dan PMI Beri Penjelasan Medis serta Syariat

    Hukum Donor Darah Saat Puasa: MUI dan PMI Beri Penjelasan Medis serta Syariat

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menegaskan bahwa aktivitas mendonorkan darah tidak membatalkan atau mengurangi kesempurnaan ibadah puasa. Hal ini merujuk pada Keputusan Komisi Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tahun 2000, yang menyatakan bahwa pengeluaran darah bukan termasuk kategori masuknya benda ke dalam tubuh melalui saluran terbuka.

    Ketua Umum MUI Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Faiz Syukron Makmun, menjelaskan bahwa secara fikih, puasa batal jika ada makanan atau minuman yang masuk ke tenggorokan. Sementara itu, untuk metode donor darah aferesis—di mana komponen darah tertentu diambil dan sisanya dikembalikan ke tubuh—mayoritas ulama juga menganggapnya tidak membatalkan puasa.

    "Mayoritas ulama yang menjadi rujukan cenderung menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak membatalkan puasa, karena darah telah mengalami perubahan (istihalah) dan bukan lagi dalam bentuk makanan," ujar Faiz. Meski demikian, ia menyarankan pendonor aferesis melakukan prosedurnya setelah berbuka jika tidak dalam kondisi mendesak untuk menjaga kehati-hatian.

    Palang Merah Indonesia (PMI) mencatat kebutuhan darah nasional mencapai 5,6 juta kantong per tahun. Kebutuhan ini tidak berhenti selama bulan suci, mengingat pasien talasemia, penderita kanker yang menjalani kemoterapi, hingga korban kecelakaan tetap membutuhkan transfusi setiap hari.

    Ketua Unit Donor Darah Pusat PMI Jakarta, Ni Ken Ritchie, menekankan pentingnya menjaga ketersediaan stok darah di fasilitas kesehatan. Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum Ramadhan sebagai ladang amal sosial. Menurutnya, berbagi di bulan suci bukan hanya sekadar materi, melainkan juga memberikan harapan hidup bagi sesama.

    Tips Menjaga Kondisi Tubuh Saat Donor

    Agar kondisi fisik tetap prima saat mendonorkan darah di tengah menjalankan ibadah puasa, masyarakat dianjurkan mengikuti panduan kesehatan berikut:

    Pertama, pastikan mengonsumsi makanan bergizi seimbang saat sahur, terutama yang kaya akan protein dan zat besi. Kedua, jaga volume darah dengan mencukupi kebutuhan cairan pada waktu sahur dan berbuka. Ketiga, pilihlah waktu pengambilan darah yang mendekati jam berbuka agar tubuh segera mendapatkan asupan nutrisi kembali.

    Pihak PMI juga menyarankan agar pendonor segera beristirahat setelah proses pengambilan darah dan menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat. Pandangan medis dan syariat yang selaras ini diharapkan dapat menghilangkan keraguan umat Islam untuk tetap berbagi melalui donor darah selama bulan Ramadhan.

  • MUI Tegaskan Sertifikasi Halal Tak Bisa Dinegosiasikan dalam Perjanjian Dagang RI-AS

    MUI Tegaskan Sertifikasi Halal Tak Bisa Dinegosiasikan dalam Perjanjian Dagang RI-AS

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan respons tegas terhadap klausul dalam kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perjanjian yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington pada Kamis (20/2/2026) tersebut memuat poin mengenai pelonggaran aturan sertifikasi bagi produk asal AS.

    Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Ni'am Sholeh, menyatakan bahwa mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bersifat mutlak. Regulasi ini mewajibkan setiap produk yang masuk dan beredar di pasar domestik memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali.

    Ni’am menekankan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar hambatan teknis perdagangan, melainkan instrumen perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara dalam menjalankan syariat agama. Sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, aspek kehalalan merupakan prinsip dasar yang tidak dapat ditukar demi kepentingan ekonomi semata.

    "Dikasih gratis saja, jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi," tegas Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut dalam keterangan resminya.

    Berdasarkan dokumen ART, Indonesia sepakat untuk tidak menerapkan syarat sertifikasi maupun pelabelan halal pada kategori produk nonhalal. Langkah ini ditujukan untuk mempermudah arus ekspor berbagai komoditas dari Amerika Serikat, mulai dari perangkat medis, kosmetik, hingga barang manufaktur lainnya.

    Meski mengkritik keras substansi kelonggaran tersebut, MUI tetap membuka pintu diskusi pada ranah teknis dan birokrasi. Ni'am menyebutkan bahwa pemerintah dan pihak terkait dapat merundingkan penyederhanaan proses, efisiensi biaya, hingga transparansi pelaporan sertifikasi selama tidak menggugurkan standar fundamental kehalalan produk.

    MUI turut mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan selektif dalam mengonsumsi produk, terutama barang impor yang status kehalalannya belum terverifikasi secara jelas. Menurut lembaga ini, dinamika hubungan internasional harus tetap selaras dengan hukum nasional dan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.

  • MUI Tegaskan Sertifikasi Halal Produk AS Tak Bisa Ditawar dalam Perjanjian Dagang

    MUI Tegaskan Sertifikasi Halal Produk AS Tak Bisa Ditawar dalam Perjanjian Dagang

    Kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang masuk dan beredar di pasar domestik merupakan amanat undang-undang yang bersifat mutlak. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menekankan bahwa aturan ini tidak dapat menjadi objek negosiasi dalam kesepakatan dagang apa pun, termasuk dengan Amerika Serikat (AS).

    Pernyataan ini merespons kabar mengenai komitmen terbaru dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS. Prof Ni'am mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan seluruh produk yang diperjualbelikan di Indonesia memiliki sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya.

    "Kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang masuk, beredar dan atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia tidak dapat dinegosiasikan, termasuk oleh pemerintah AS," tegas Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut pada Sabtu (21/2/2026).

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jaminan produk halal bukan sekadar urusan administratif, melainkan implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan ajaran agama yang dijamin konstitusi. Meski mendukung kerja sama ekonomi internasional, Prof Ni'am menegaskan aspek substansi kehalalan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial atau tekanan politik.

    Di sisi lain, kesepakatan dagang ART antara Indonesia dan Amerika Serikat mencakup penyederhanaan prosedur bagi lembaga sertifikasi halal asal AS. Pemerintah Indonesia juga dilaporkan akan membebaskan persyaratan label dan sertifikasi halal untuk kategori komoditas tertentu, seperti perangkat medis, kosmetik, serta barang manufaktur lainnya yang masuk dalam kriteria khusus.

    Meskipun terdapat relaksasi administrasi dan pembebasan persyaratan label pada kontainer bahan manufaktur, kategori utama seperti makanan, minuman, dan produk farmasi tetap terikat pada aturan ketat. Indonesia juga menegaskan tidak akan memberlakukan persyaratan label halal bagi produk yang memang dikategorikan non-halal.

    Menutup pernyataannya, Prof Ni'am mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dan selektif dalam mengonsumsi produk. Ia mengajak konsumen untuk menghindari produk pangan yang tidak memiliki kejelasan status kehalalannya, terutama jika produk tersebut berasal dari negara yang tidak patuh pada regulasi halal yang berlaku di Indonesia.

  • Hukum Suntik dan Infus saat Puasa Ramadhan: Simak Ketentuan Syariat dan Fatwa MUI

    Hukum Suntik dan Infus saat Puasa Ramadhan: Simak Ketentuan Syariat dan Fatwa MUI

    Status keabsahan puasa bagi umat Islam yang menjalani tindakan medis seperti suntik atau infus sering kali menjadi perhatian utama selama bulan Ramadhan. Berdasarkan ketentuan syariat, indikator utama yang menentukan batal atau tidaknya puasa terletak pada kandungan cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum mengenai hal ini. MUI menegaskan bahwa vaksinasi yang dilakukan dengan metode injeksi atau suntikan tidak membatalkan ibadah puasa. Hal ini dikarenakan suntikan obat atau vaksin umumnya bersifat pengobatan dan bukan merupakan asupan nutrisi.

    Para ulama secara spesifik membagi kategori suntikan menjadi dua jenis. Pertama, suntikan yang mengandung nutrisi atau gizi tinggi, seperti infus yang berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman. Jenis ini dinilai membatalkan puasa karena memberikan energi dan asupan yang menyerupai proses makan secara fisik.

    Kedua, suntikan non-nutrisi yang murni bertujuan untuk memasukkan obat ke dalam otot atau pembuluh darah. Prosedur medis jenis ini dianggap tidak merusak keabsahan puasa karena tidak berfungsi mengenyangkan atau menghilangkan rasa lapar layaknya konsumsi makanan.

    Jenis Tindakan Status Puasa Keterangan
    Infus Nutrisi Batal Berfungsi sebagai pengganti makan dan minum
    Suntik Obat/Vaksin Sah Tujuan pengobatan, tidak mengandung nutrisi

    Meskipun secara hukum syariat beberapa tindakan medis diperbolehkan, Syekh Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab Fatawa Mu'ashirah menyarankan umat Islam untuk tetap berhati-hati. Beliau menganjurkan agar penggunaan infus dihindari selama jam puasa jika memang tidak mendesak, guna menjaga kemurnian ibadah dari keraguan.

    Sebagai langkah antisipasi, tenaga medis dan ulama menyarankan agar prosedur yang bersifat tidak darurat dijadwalkan pada malam hari setelah waktu berbuka. Namun, jika kondisi kesehatan pasien bersifat mendesak, tindakan medis tetap dapat dilakukan tanpa khawatir membatalkan puasa, selama tidak ada unsur nutrisi pengganti makanan yang masuk ke dalam sistem tubuh.

  • MUI Imbau Toleransi Usai Aksi WNA Rusak Mikrofon Musala di Gili Trawangan

    MUI Imbau Toleransi Usai Aksi WNA Rusak Mikrofon Musala di Gili Trawangan

    Aksi seorang warga negara asing (WNA) yang mengamuk saat warga melaksanakan tadarus di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Insiden yang terjadi pada malam pertama Ramadan tersebut diduga dipicu karena pelaku merasa terganggu dengan suara pengeras suara dari musala setempat.

    Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan sikap menahan diri dan saling menghargai. Ia menekankan bahwa penyampaian keberatan sebaiknya dilakukan dengan cara yang bijaksana tanpa mengedepankan emosi.

    "Semua pihak harus menahan diri (imsak) terutama orang yang sedang puasa. Dampaknya juga kepada lingkungan sebaiknya menahan diri jangan emosi atau mengamuk, karena bisa disampaikan dengan cara arif dan bijaksana," ujar Amirsyah pada Sabtu (21/2/2026).

    Amirsyah juga mengingatkan bahwa sebagai tamu, WNA semestinya menghormati kearifan lokal serta adat istiadat yang berlaku di wilayah tersebut. Di sisi lain, ia berpesan kepada masyarakat yang beribadah untuk tetap menjaga ketertiban agar suasana Ramadan tetap kondusif, merdu, dan penuh kekhusyukan.

    Berdasarkan keterangan Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad Husni, peristiwa ini bermula ketika bule wanita tersebut mendatangi musala dalam kondisi marah. Tidak hanya meluapkan kekesalannya secara verbal, WNA tersebut dilaporkan melakukan tindakan anarkis di lokasi kejadian.

    "Akhirnya dia datang ke musala, kemudian langsung marah-marah dan ngerusak mikrofon segala macam," kata Husni terkait insiden yang terjadi pada Kamis (19/2) tersebut. Tindakan itu dipicu oleh ketidaksenangan pelaku terhadap suara tadarusan yang menggunakan pengeras suara.

    Melalui peristiwa ini, MUI berharap prinsip tasamuh atau toleransi dapat diterapkan secara dua arah, baik oleh warga lokal dalam menjalankan syiar maupun oleh warga asing yang berkunjung ke Indonesia.

  • MUI Terbitkan Panduan Penggunaan Toa Masjid dan Etika Membangunkan Sahur Ramadan 2026

    MUI Terbitkan Panduan Penggunaan Toa Masjid dan Etika Membangunkan Sahur Ramadan 2026

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan imbauan terkait etika pelaksanaan tradisi membangunkan sahur pada Ramadan 1447 H. Penekanan utama diberikan pada penggunaan pengeras suara masjid atau mushola yang harus dilakukan secara proporsional demi menjaga ketenangan lingkungan dan menghormati kemajemukan masyarakat.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan bahwa meskipun tradisi membangunkan sahur diperbolehkan, pelaksanaannya wajib mengedepankan etika sosial. Ia menyarankan agar penggunaan toa dilakukan seperlunya saja, terutama pada waktu yang mendekati batas sahur, yakni sekitar pukul 03.30 WIB.

    "Di daerah padat dan banyak non-Muslim tentu diukur sebaiknya yang tidak mengganggu orang yang tidak berpuasa," ungkap Kiai Cholil. Ia menambahkan bahwa volume pengeras suara harus diatur sedemikian rupa agar semangat Ramadan tetap menghadirkan kedamaian bagi semua kalangan, terlepas dari latar belakang agama mereka.

    Selain perihal pengeras suara, MUI juga memberikan sorotan tajam terhadap fenomena kelompok pemuda yang membangunkan sahur dengan berkeliling kampung. Kiai Cholil menyayangkan jika kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti adanya laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan demi tujuan viral atau hiburan.

    "Hendaknya dilakukan sepantasnya. Tidak perlu sampai melanggar laki-laki bercorak perempuan, karena dalam Islam itu tidak diperbolehkan," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut.

    Ketetapan awal puasa sendiri telah diputuskan oleh pemerintah melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berdasarkan hasil hisab dan pantauan rukyat di 96 titik seluruh Indonesia, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Pemerintah berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah secara serentak dengan tetap menjaga bingkai persatuan di tengah perbedaan.

  • Hukum Merokok dan Vape Saat Puasa: Penjelasan MUI serta Pandangan Fiqih

    Hukum Merokok dan Vape Saat Puasa: Penjelasan MUI serta Pandangan Fiqih

    Aktivitas merokok dan menghisap rokok elektrik atau vape secara sengaja dipastikan dapat membatalkan ibadah puasa. Berdasarkan tinjauan fiqih Islam, kedua kegiatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan memasukkan 'ain atau benda fisik ke dalam tubuh melalui lubang terbuka secara sadar.

    Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Ziyad, menjelaskan bahwa dalam terminologi Arab, merokok dikenal dengan istilah 'syurbud dukhan' yang secara harfiah berarti meminum asap. Menurutnya, penggunaan vape juga masuk dalam kategori yang sama karena adanya proses menghirup zat melalui mulut atau hidung hingga mencapai kerongkongan.

    "Merokok atau vaping termasuk aktivitas yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh manusia, baik melalui mulut maupun hidung, sehingga dapat membatalkan puasa," ujar Muhammad Ziyad. Ia menambahkan bahwa vape memiliki residu rasa yang menempel pada indra perasa dan masuk ke sistem pencernaan.

    Dalam Mazhab Syafi’i, para ulama sepakat bahwa asap rokok bukan sekadar aroma, melainkan zat yang memiliki massa dan menetap di paru-paru. Hal ini berbeda secara mendasar dengan menghirup aroma masakan, parfum, atau polusi udara di jalan raya yang terjadi tanpa unsur kesengajaan atau konsumsi.

    Jenis Paparan Status Puasa Keterangan
    Merokok & Vape Batal Dilakukan sengaja dan mengandung zat ('ain)
    Asap Masakan Tidak Batal Hanya berupa aroma (bukan benda fisik)
    Perokok Pasif Tidak Batal Tidak ada unsur kesengajaan menghirup
    Polusi Udara Tidak Batal Kondisi darurat dan tidak disengaja

    Karakteristik vape yang memanaskan cairan menjadi uap juga memperkuat status hukum pembatalan puasa tersebut. Uap yang dihasilkan mengandung zat kimia dan perasa yang secara fisik masuk ke dalam tubuh. Dengan demikian, konsensus ulama memandang bahwa mempertahankan puasa berarti harus menjauhi segala bentuk konsumsi zat melalui rokok konvensional maupun elektrik selama waktu berpuasa.

  • OJK dan DSN-MUI Kaji Status Syariah Aset Kripto di Tengah Tren Investasi Ramadan

    OJK dan DSN-MUI Kaji Status Syariah Aset Kripto di Tengah Tren Investasi Ramadan

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) saat ini masih memproses pembahasan intensif mengenai status kesesuaian aset kripto terhadap prinsip syariah. Langkah ini diambil di tengah tren evaluasi portofolio investasi oleh masyarakat Muslim menjelang bulan suci Ramadan.

    Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto, mengungkapkan bahwa diskusi dengan pihak MUI terus berjalan namun belum mencapai kesepakatan final. Hingga saat ini, otoritas mencatat belum ada fatwa resmi yang menetapkan apakah aset kripto secara umum dikategorikan sebagai instrumen halal atau non-halal.

    Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, sebelumnya sempat memberikan pandangan bahwa kripto berpotensi masuk dalam kategori non-halal. Hal ini didasari pada absennya underlying asset atau aset dasar nyata yang menjadi salah satu prasyarat utama dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

    Menanggapi proses regulasi yang dinamis, CEO Tokocrypto Calvin Kizana menyatakan dukungannya terhadap kajian ilmiah yang sedang berlangsung. Menurutnya, kepastian hukum sangat krusial bagi kenyamanan investor di Indonesia.

    “Kami menghormati proses pembahasan yang sedang berlangsung dan siap mendukung setiap upaya klarifikasi regulasi yang memberi kepastian kepada semua pihak. Terutama investor Muslim yang ingin memastikan investasinya sesuai prinsip syariah,” ungkap Calvin dalam keterangan persnya.

    Calvin juga menyoroti bahwa perdebatan mengenai aspek syariah teknologi digital merupakan fenomena global. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim lainnya telah lebih dulu mengembangkan kerangka penilaian khusus untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai-nilai Islam.

    Mengingat Ramadan sering menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan merefleksikan aktivitas finansial, OJK menegaskan akan terus melibatkan akademisi, asosiasi fintech syariah, hingga ulama dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan agar kebijakan final nantinya mencakup aspek etika, hukum, serta asas manfaat bagi publik.

    Sembari menunggu keputusan final dari regulator, para investor diimbau untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Calvin menyarankan agar masyarakat memilih produk investasi dengan transparansi informasi yang jelas dan memahami profil risiko masing-masing sebelum mengambil keputusan finansial.

  • Tiga Indikator Ketakwaan dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut MUI Kota Tangerang

    Tiga Indikator Ketakwaan dalam Ibadah Puasa Ramadhan Menurut MUI Kota Tangerang

    Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Tangerang, Drs KH Achmad Hasanuddin, HR, menekankan bahwa esensi ibadah puasa pada Ramadhan 1447 Hijriah bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa merupakan instrumen pendidikan ruhani yang dirancang untuk membentuk karakter dan meningkatkan kualitas ketakwaan setiap Muslim sesuai amanat QS Al-Baqarah ayat 183.

    Dalam penyampaiannya, Achmad Hasanuddin menyebut Ramadhan sebagai "madrasah ketakwaan". Momentum ini menjadi sarana bagi umat Islam untuk mengasah kejujuran, disiplin, dan kepedulian sosial guna menghadapi tantangan zaman serta menjauhi perbuatan yang merusak tatanan masyarakat.

    Berdasarkan penjelasan ulama dan dalil agama, terdapat tiga kriteria utama yang menjadi penanda seseorang telah mencapai derajat takwa dalam aktivitas kesehariannya:

    • Mampu menjaga lisan dari ucapan dusta, berita bohong (hoax), maupun perkataan keji.
    • Memproteksi diri dari lingkungan atau pergaulan yang membawa pengaruh buruk.
    • Memiliki integritas tinggi dengan meninggalkan sebagian perkara halal karena kekhawatiran terjerumus pada hal yang diharamkan.

    Ketakwaan dipandang sebagai modal fundamental untuk meraih keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, umat Islam diajak untuk melaksanakan perintah Allah SWT secara optimal dan menjauhi segala larangan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan.

    "Mari kita jadikan ibadah puasa Ramadhan yang saat ini sedang kita jalani sebagai benteng pertahanan diri kita dari setiap serangan, bujuk rayu dan tipuan hawa nafsu," ujar Achmad Hasanuddin dalam pesan penutupnya. Harapannya, melalui kedisiplinan berpuasa, umat Muslim mampu memperbaiki diri dan meraih ridho Allah SWT.