Tag: MUI

  • 5 Variasi Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah dan Waktu Terbaik Membacanya

    5 Variasi Doa Buka Puasa Sesuai Sunnah dan Waktu Terbaik Membacanya

    Momen berbuka puasa merupakan waktu yang sangat istimewa bagi umat Muslim karena menjadi salah satu waktu paling mustajab untuk memanjatkan doa. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka tidak akan tertolak. Oleh karena itu, memahami ragam bacaan doa dan waktu pengucapannya yang tepat menjadi hal penting untuk menyempurnakan ibadah.

    Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Adzkar merangkum lima variasi doa berbuka puasa yang bersumber dari riwayat hadis berbeda. Berikut adalah daftar bacaannya:

    • Riwayat Abu Daud (Ibnu Umar RA): Dzahabazh zhama'u wabtallatil 'uruuqu, wa tsabatal ajru in syaa Allah. Artinya: "Telah hilang dahaga, dan telah basah tenggorokan, dan telah ditetapkan pahala insya Allah."
    • Riwayat Abu Daud (Mu'adz bin Zuhrah): Allahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu. Artinya: "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."
    • Riwayat Ibnu Sunni (Mu'adz bin Zahrah): Alhamdulillahilladzi a'aananii fashamtu, wa razaqanii faafthartu. Artinya: "Segala puji bagi Allah yang menolongku sehingga aku dapat berpuasa, dan yang telah memberiku rezeki sehingga aku dapat berbuka."
    • Riwayat Ibnu Sunni (Ibnu Abbas): Allahumma shumnaa, wa 'alaa rizqika aftharnaa, fataqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Artinya: "Ya Allah, karena-Mu kami berpuasa dan dengan rezeki-Mu kami berbuka, maka terimalah puasa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
    • Riwayat Ibnu Majah (Ibnu Umar): Allahumma inni asaluka birahmatikallatii wasi'at kulla syaiin antaghfira lii. Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku."

    Kapan Waktu Terbaik Membaca Doa?

    Terdapat pergeseran pemahaman di masyarakat mengenai waktu pembacaan doa ini. Merujuk pada penjelasan ulama di laman NU Online dan kitab Fath al-Mu'in, doa buka puasa idealnya dibaca setelah seseorang benar-benar membatalkan puasanya dengan makan atau minum, bukan sebelumnya.

    Secara bahasa, makna doa seperti "telah hilang dahaga" merujuk pada kondisi setelah tenggorokan terbasahi air. Meski membaca doa sebelum menyentuh makanan tetap bernilai sunnah, namun keutamaan yang paling sempurna didapatkan jika dibaca sesaat setelah mencicipi hidangan berbuka.

    Di Indonesia, masyarakat sering menggabungkan dua riwayat utama menjadi satu rangkaian doa: Allâhumma laka shumtu wa 'alâ rizqika afthartu dzahaba-dh-dhama'u wabtalatil 'urûqu wa tsabatal ajru insyâ-allâh ta'âlâ. Gabungan ini dianggap mencakup rasa syukur atas rezeki sekaligus pernyataan bahwa rasa lapar dan haus telah terobati.

  • Keutamaan Membaca Doa Pengampun Dosa di Sela Salat Tarawih

    Keutamaan Membaca Doa Pengampun Dosa di Sela Salat Tarawih

    Umat Islam memiliki tradisi membaca doa khusus di sela-sela rakaat salat Tarawih sepanjang bulan Ramadhan. Praktik ini bukan sekadar pengisi waktu, melainkan bagian dari pemanfaatan jeda istirahat yang menjadi asal-usul penamaan Tarawih itu sendiri.

    Secara etimologi, Tarawih merupakan bentuk jamak dari kata tarwihatun yang berarti waktu untuk istirahat atau santai. Dalam pelaksanaannya, jamaah biasanya mengambil jeda sejenak setiap dua kali salam atau setiap empat rakaat sebelum melanjutkan rangkaian salat malam tersebut.

    Sekretaris MUI Sulsel, Prof DR KH Muammar Bakri Lc M Ag, menjelaskan bahwa doa yang dianjurkan untuk dibaca pada momen tersebut adalah doa memohon ampunan. Doa ini merujuk pada ajaran Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah RA, yang juga sangat dianjurkan untuk dibaca saat mengharap datangnya malam Lailatul Qadar.

    Adapun bacaan doa tersebut adalah: Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘annii. Artinya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha Pemaaf dan Pemurah maka maafkanlah diriku."

    Muammar Bakri menyebutkan bahwa membaca doa ini di setiap jeda rakaat memberikan peluang besar bagi umat Muslim untuk mendapatkan pengampunan. Hal ini didasari pada kemungkinan datangnya malam kemuliaan (Qadar) saat pelaksanaan Tarawih berlangsung.

    Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan kekhusyukan jamaah dalam beribadah. Dengan memperbanyak istighfar dan doa pemaaf selama Ramadhan, umat Islam berkesempatan lebih besar untuk mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa masa lalu melalui wasilah salat Tarawih.

  • MUI Terbitkan 9 Pedoman Ibadah Ramadhan 1447 H, Tekankan Kesalehan Sosial dan Solidaritas Global

    MUI Terbitkan 9 Pedoman Ibadah Ramadhan 1447 H, Tekankan Kesalehan Sosial dan Solidaritas Global

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pimpinan Pusat resmi menetapkan Taushiyah menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Dokumen pedoman ini disahkan di Jakarta pada 29 Sya’ban 1447 H atau bertepatan dengan 17 Februari 2026, sebagai acuan umat dalam meningkatkan spiritualitas sekaligus kepedulian sosial.

    Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa momentum Ramadhan merupakan fase strategis untuk memperbaiki kualitas ketakwaan. Merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 183, ia mengingatkan bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk insan yang bertakwa. "Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan karena Iman dan mengharap pahala dari Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu," ujar Anwar mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

    Dalam dokumen tersebut, MUI merumuskan sembilan panduan khusus. Pertama, setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib diminta menjalankan puasa dengan integritas tinggi sembari menjaga kesehatan fisik dan kebersihan tempat ibadah. Kedua, MUI menekankan pentingnya toleransi antara individu yang berpuasa dengan yang tidak demi menjaga kondusivitas suasana suci.

    Ketiga, umat didorong memakmurkan masjid melalui rangkaian ibadah mulai dari shalat Tarawih berjamaah hingga tadarus Al-Qur’an. Keempat, terdapat imbauan keras untuk menjauhi perilaku yang dapat menggugurkan pahala puasa, seperti permusuhan, kemaksiatan, serta sikap berlebih-lebihan atau israf.

    Pada poin kelima, MUI membawa dimensi global dengan menyerukan penghentian peperangan dan kekerasan kemanusiaan di dunia internasional, terutama di Palestina. Umat Islam diajak untuk terus menghidupkan doa qunut nazilah sepanjang bulan suci.

    Aspek ekonomi syariah juga menjadi sorotan pada poin keenam dan ketujuh. Masyarakat yang mampu diharapkan segera menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Sementara itu, sektor korporasi diimbau mengoptimalkan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membantu warga yang terdampak bencana.

    Kedelapan, MUI memberikan apresiasi kepada pemerintah atas penyediaan fasilitas ibadah di ruang publik serta dukungan terhadap gerakan berbagi takjil. Terakhir, pada poin kesembilan, para kreator konten, media massa, dan pendakwah diminta untuk memenuhi ruang digital dengan narasi edukatif yang mempererat persaudaraan, sekaligus menghindari penyebaran ghibah, fitnah, dan ujaran kebencian.

    Taushiyah yang ditandatangani oleh KH Anwar Iskandar bersama Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan ini diharapkan mampu mewujudkan Ramadhan 1447 H sebagai momentum solidaritas umat demi kemaslahatan bangsa dan dunia.

  • MUI Serukan Imam Masjid Seluruh Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Palestina Selama Ramadan

    MUI Serukan Imam Masjid Seluruh Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Palestina Selama Ramadan

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menginstruksikan seluruh imam masjid di tanah air untuk memanjatkan doa khusus bagi keselamatan warga Gaza dan kemerdekaan Palestina sepanjang bulan suci Ramadan. Seruan ini disampaikan menyusul momentum Ramadan yang dinilai sebagai waktu paling mustajab untuk memohon pertolongan Tuhan.

    Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, secara spesifik meminta agar para imam masjid menguatkan doa melalui praktik Qunut Nazilah. Ajakan ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washliyah, hingga Al Wahdah.

    "Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina, terutama masyarakat di Gaza, dengan Qunut Nazilah," ujar Anwar dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Anwar menekankan bahwa koordinasi doa bersama ini bisa dilakukan melalui Dewan Masjid Indonesia (DMI) maupun masing-masing jalur ormas Islam.

    Selain fokus pada isu kemanusiaan di Palestina, Anwar Iskandar juga memberikan pesan mengenai potensi perbedaan awal puasa di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa perbedaan organisasi di Indonesia yang mencapai lebih dari 80 ormas adalah sebuah keniscayaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

    Menurutnya, perbedaan dalam aspek ijtihadi atau teknis ibadah tidak boleh merusak persatuan umat selama prinsip akidah dan hal-hal yang bersifat qath'i (tetap) masih sejalan. Ia meminta masyarakat untuk saling menghormati dan membiasakan diri hidup dalam keberagaman pendapat.

    "Yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu, penting untuk saling memahami dan menghormati. Kita perlu membiasakan diri untuk berbeda, asal jangan soal prinsipil atau akidah," pungkasnya.

  • MUI Imbau Masyarakat Gunakan Pengeras Suara Secara Bijak Saat Bangunkan Sahur Ramadan 2026

    MUI Imbau Masyarakat Gunakan Pengeras Suara Secara Bijak Saat Bangunkan Sahur Ramadan 2026

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan pentingnya menjaga kenyamanan bersama dalam menjalankan tradisi membangunkan sahur pada Ramadan 2026. Masyarakat diimbau untuk tetap melestarikan budaya saling membangunkan, namun dengan cara yang santun dan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar, terutama di kawasan padat penduduk.

    Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Cholil Nafis, mengingatkan bahwa di kota-kota besar, tidak seluruh warga menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, penggunaan pengeras suara atau speaker masjid harus dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan.

    "Bangunkan seperlunya penggunaan speaker, pengeras suara pada waktu yang dibutuhkan. Tidak perlu terus speakernya senyaring-nyaringnya mengganggu kepada yang lain," ujar Cholil dalam keterangannya pada Selasa (17/2/2026).

    Menurut Cholil, aktivitas membangunkan sahur sebaiknya dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda. Ia menyarankan pemberian durasi waktu tertentu agar warga tidak merasa terganggu. Misalnya, imbauan dimulai pada pukul 03.30 WIB secara massal, kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 04.00 WIB dan 04.30 WIB.

    Selain masalah volume suara, MUI juga menyoroti aspek moralitas dan kesesuaian dengan ajaran Islam dalam tradisi membangunkan sahur keliling. Cholil menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh keluar dari koridor syariat dan akhlak Islam.

    Ia mencontohkan perilaku yang tidak pantas seperti laki-laki yang berpakaian menyerupai perempuan atau sebaliknya saat berkeliling membangunkan sahur. MUI meminta agar seluruh elemen masyarakat tetap mematuhi norma-norma agama agar nilai ibadah tetap terjaga tanpa mengabaikan hak kenyamanan orang lain.

  • MUI: Potensi Perbedaan Awal Ramadhan 2026 Jatuh 18 atau 19 Februari

    MUI: Potensi Perbedaan Awal Ramadhan 2026 Jatuh 18 atau 19 Februari

    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis menyampaikan potensi perbedaan awal Ramadhan 1447 H di Indonesia. Perbedaan tersebut diperkirakan antara 18 atau 19 Februari 2026.

    Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Senin (16/2/2026), menjelang penetapan awal puasa Ramadhan 2026.

    Perbedaan ini dipicu oleh perbedaan metode penentuan awal bulan. Metode yang digunakan adalah hisab kalender global dan hisab dengan pendekatan imkan rukyat.

    MUI mengimbau umat Islam untuk menyikapi potensi perbedaan awal Ramadhan 1447 H secara dewasa. Selain itu, MUI juga meminta umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah.

    Cholil menyebut sebagian pihak telah menetapkan awal Ramadhan pada 18 Februari 2026.

    "Hampir dipastikan berpotensi berbeda, mengawali Ramadhan ini kita berbeda. Karena sudah ada yang sudah menetapkan awal Ramadhan pada 18 Februari ini. Karena menggunakan hisab sekaligus kalender global," kata Cholil di Jakarta, Senin (16/2/2026), dilansir dari MUI.

    Sementara itu, pihak lain menggunakan hisab sekaligus metode imkan rukyat. Metode ini mempertimbangkan kemungkinan hilal dapat diamati saat matahari terbenam.

    "Nah, menurut imkan rukyat kemungkinan hilal bisa dilihat ini tak mungkin dapat diamati," sambungnya.

    Ia menjelaskan posisi derajat hilal diperkirakan masih berada di bawah 3 derajat.

    Ketentuan Mabims yang melibatkan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei Darussalam menetapkan hilal dapat terlihat jika sudah berada di atas 3 derajat.

    "Jadi bisa dipastikan awal Ramadhan kita ini akan berbeda. Ada yang tanggal 18 dan ada yang tanggal 19 Februari. Saya berharap semuanya memaklumi hal ini. Yang penting kita bisa menjalankannya dengan baik dan khusyuk," ungkapnya.

    Cholil menekankan agar perbedaan awal Ramadhan 1447 H tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

    Ia menilai perbedaan tersebut termasuk khilafiyah fikr atau perbedaan pemikiran yang sudah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam.

    "Saya berharap masyarakat sudah dewasa. Ini masalah khilafiyah fikr, masalah perbedaan pemikiran. Dan tidak perlu dibawa-bawa pada perpecahan, tapi dijadikanlah perbedaan ini untuk kita belajar lebih banyak," sambungnya.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

    Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat itu menjelaskan perbedaan juga berkaitan dengan konsep wihdatul mathali’ dan sa’atul mathali’, yakni perbedaan dalam menentukan lokasi terlihatnya bulan.

    "Ada yang menganggap seluruh dunia adalah satu kalender, satu mathla’, satu tempat terlihatnya bulan. Sehingga di satu negara yang dilihat bisa di sini juga sama-sama dianggap melihat dan memulai puasa," terangnya.

    Ia mempersilakan umat Islam mempelajari perbedaan tersebut sebagai bagian dari pendalaman ilmu.

    "Tapi jadikan ikhtilaf ummati rahmat. Menjadi rahmat bagi kita untuk kita belajar lebih banyak," tegasnya.

    Potensi Perbedaan Dinamika Ijtihad

    Potensi perbedaan awal Ramadhan 1447 H dinilai sebagai dinamika ijtihad. Hal ini perlu disikapi dengan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan umat.

    Berikut adalah jadwal potensi perbedaan awal Ramadhan:

    Metode Tanggal
    Hisab Kalender Global 18 Februari 2026
    Hisab Imkan Rukyat 19 Februari 2026

    Perbedaan ini, menurut Cholil, adalah hal yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam dan diharapkan dapat disikapi dengan bijak.

  • MUI Setuju Larangan Sweeping Ormas di Rumah Makan Jakarta

    MUI Setuju Larangan Sweeping Ormas di Rumah Makan Jakarta

    Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan setuju dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait larangan sweeping rumah makan selama bulan Ramadan. Menurutnya, yang terpenting adalah sikap saling menghormati antarumat beragama.

    "Saya rasa tidak perlu ada sweeping-sweepingan karena pemerintah sebelum puasa kita harapkan sudah mensosialisaikan dan memberi pengertian kepada rakyat tentang perlunya ada sikap saling hormat-menghormati agama dan kepercayaan serta ibadah dari agama lain," kata Anwar Abbas saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

    Ia meminta pemerintah hadir untuk menata dan mendukung sikap saling menghormati. Dengan demikian, umat yang menjalankan ibadah puasa tidak merasa terganggu.

    "Umat dari yang melaksanakan ibadah tersebut tidak usah merasa terganggu karena pemerintah sudah hadir menjaga dan memeliharanya agar umat dari agama yang melaksanakan ibadah tersebut dapat beribadah dengan tenang," ucap dia.

    Anwar Abbas juga menyebut umat Islam tidak perlu melakukan sweeping karena pemerintah pasti menjaga kondusivitas selama Ramadan.

    "Mereka tidak perlu melakukan sweeping-sweeping karena pemerintah sudah menjamin hadirnya kondusivitas situasi bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ibadahnya dan beberapa hari lagi umat islam akan berpuasa di bulan Ramadan," ujar dia.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan sweeping ke rumah makan selama Ramadan. Ia meminta semua pihak menjaga suasana damai dan rukun menjelang bulan puasa.

    Pernyataan itu disampaikan Pramono setelah meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Menurutnya, menyambut Ramadan harus dilakukan dengan kedamaian, bukan dengan tindakan yang menimbulkan keresahan.

    "Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

    Pemprov DKI, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai langkah agar ibadah berjalan tertib. Menjawab pertanyaan soal potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.

    "Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait larangan sweeping selama Ramadan:

    Pihak Pernyataan
    Gubernur DKI Jakarta Melarang ormas melakukan sweeping rumah makan selama Ramadan.
    Wakil Ketua Umum MUI Setuju dengan larangan sweeping, mengutamakan sikap saling menghormati.
    Tujuan Menjaga kedamaian dan ketertiban selama bulan Ramadan.

    Dengan adanya larangan ini, diharapkan umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan nyaman, serta tercipta suasana yang kondusif di Jakarta selama bulan Ramadan.

  • MUI Bangkalan Sesalkan Santri Putri Joget Tabole di Acara Sekolah

    MUI Bangkalan Sesalkan Santri Putri Joget Tabole di Acara Sekolah

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan, KH Makki Nasir, angkat bicara mengenai video viral santri putri yang berjoget tabole. Ia menilai bahwa pementasan joget tersebut tidak pantas dilakukan oleh santri putri.

    KH Makki Nasir menyesalkan pementasan joget yang dilakukan oleh santri putri di sebuah sekolah berbasis agama Islam. Ia menyayangkan kejadian tersebut.

    "Kami Sangat Menyayangkan kejadian tersebut," kata KH Makki Nasir kepada detikJatim, Minggu (15/2/2026).

    Imbauan untuk Lembaga Pendidikan

    Pria yang juga menjabat sebagai ketua PC NU Bangkalan ini mengimbau agar lembaga pendidikan lebih berhati-hati dalam mengadakan pertunjukan. Ia juga meminta agar lembaga pendidikan lebih selektif dalam memilih kegiatan.

    "Menghimbau agar pemangku lembaga pendidikan selektif dalam berkegiatan di lembaga pendidikan. Apalagi sekarang era kebebasan informasi sehingga berdampak luas ke seluruh dunia," ujarnya.

    Masyarakat Diminta Bijaksana

    KH Makki Nasir juga berharap agar masyarakat tetap obyektif dalam menyikapi video yang beredar. Ia meminta masyarakat untuk tetap menjaga norma dan bersikap arif dan bijaksana.

    "Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menyikapinya secara obyektif dan tidak melampaui batasan norma yang merugikan pahala," tandasnya.

    Video Viral Joget Santri

    Sebelumnya, sebuah video acara imtihan di Bangkalan diwarnai aksi joget tabole kelompok santriwati beredar dan viral di media sosial. Video tersebut menuai berbagai reaksi dari warganet.

    Dalam video tersebut, terlihat sekelompok santri putri asyik berjoget dengan iringan musik tabole. Terdapat sepuluh orang santri putri yang mengenakan dua model busana muslim yang berbeda.

    Dari banner yang menjadi background kegiatan, diketahui bahwa acara tersebut diselenggarakan oleh Madrasah Nurul Hidayah Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Bangkalan.

    "Viral Joget tabole diacara Haflah imtihan Madrasah di Bangkalan," demikian keterangan tertulis dalam video yang dilihat detikJatim Minggu, (15/2/2026).

    Rincian Informasi Madrasah Nurul Hidayah

    Berikut adalah informasi detail mengenai madrasah tempat berlangsungnya acara tersebut

    Informasi Detail
    Nama Madrasah Madrasah Nurul Hidayah
    Lokasi Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Bangkalan
    Jenis Acara Haflah Imtihan
  • Hukum Minum Obat Penunda Haid Saat Puasa Ramadhan Menurut Ulama dan MUI

    Hukum Minum Obat Penunda Haid Saat Puasa Ramadhan Menurut Ulama dan MUI

    Puasa Ramadhan adalah ibadah wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Namun, perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Mereka harus mengganti puasa yang ditinggalkan setelah Ramadhan.

    Namun, dengan perkembangan ilmu kedokteran, sebagian perempuan memilih menunda haid dengan mengonsumsi pil tertentu agar dapat berpuasa penuh selama Ramadhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang hukumnya.

    Syekh Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa menstruasi adalah siklus alami yang dialami perempuan. Ia menyarankan agar siklus haid dibiarkan berlangsung alami, dan puasa yang tertinggal dapat diqadha di hari lain.

    Namun, Yusuf al-Qaradlawi memperbolehkan perempuan yang ingin menggunakan pil penunda haid agar dapat berpuasa penuh, asalkan penggunaannya di bawah pengawasan dokter agar tidak membahayakan kesehatan.

    “Namun, menurut Yusuf al-Qaradlawi, bila perempuan lebih memilih untuk menggunakan pil penunda haid dan ingin berpuasa secara penuh selama Ramadhan, itu tidak mengapa, boleh-boleh saja asal penggunaan pil tersebut di bawah pengawasan dokter dan ahli terkait. Jangan sampai penggunaan pil penunda haid merusak kesehatannya. (Yusuf al-Qaradlawi, Fatawa Mu’ashirah, hlm 550-551)”,

    Fatwa MUI tentang Penggunaan Pil Anti Haid

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas penggunaan pil anti haid dalam Sidang Komisi Fatwa pada 12 Januari 1979. Berikut adalah keputusan Komisi Fatwa MUI:

    Penggunaan pil anti haid untuk ibadah haji: mubah (diperbolehkan).

    Penggunaan pil anti haid agar dapat puasa Ramadhan sebulan penuh: makruh (kurang dianjurkan), tetapi mubah bagi wanita yang sulit mengqadha puasa di hari lain.

    Penggunaan pil anti haid untuk tujuan lain: hukumnya tergantung niat. Haram jika menjurus pada pelanggaran agama.

    Tujuan Penggunaan Pil Anti Haid Hukum
    Ibadah Haji Mubah (Diperbolehkan)
    Puasa Ramadhan Penuh (Sulit Qadha) Makruh (Kurang Dianjurkan), Mubah (Jika Sulit Qadha)
    Tujuan Lain (Melanggar Agama) Haram

    Perlu diingat bahwa keputusan ini bersifat relatif dan bergantung pada kondisi serta niat individu.

    Kesimpulan Hukum Konsumsi Obat Penunda Haid

    Konsumsi obat penunda haid agar dapat menjalankan puasa Ramadhan secara penuh diperbolehkan dengan catatan tertentu. Secara umum hukumnya makruh, tetapi bisa menjadi mubah jika perempuan mengalami kesulitan untuk mengqadha puasa di hari lain.

    Penggunaan obat penunda haid harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan berada dalam pengawasan tenaga medis agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

  • MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai Cikeas Bogor

    MUI Haramkan Buang Sampah ke Sungai Cikeas Bogor

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan fatwa haram membuang sampah ke sungai, danau, dan laut. Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Aksi Bersih Sungai di Sungai Cikeas, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2025), bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dan menjelang Ramadhan 1447 Hijriah.

    Fatwa ini merupakan dukungan terhadap upaya penanganan darurat sampah nasional yang dicanangkan pemerintah. MUI menilai persoalan sampah telah menyebabkan pencemaran air, masalah kesehatan masyarakat, serta krisis lingkungan yang meluas.

    Pendekatan keagamaan dinilai penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan.

    Dalam Fatwa Musyawarah Nasional MUI XI tentang Pedoman Pengelolaan Sampah di Sungai, Danau dan Laut, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang membutuhkan pengelolaan khusus karena sifat, konsentrasi, atau volumenya.

    Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan, pemanfaatan, serta penanganan sampah.

    Fatwa tersebut menegaskan bahwa persoalan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan sistem pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan sampah juga dianggap sebagai bagian dari ibadah sosial (mu‘āmalah).

    Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Membuang sampah ke sumber air tersebut hukumnya haram karena mencemari dan membahayakan kesehatan.

    Penegasan ini memperkuat kedudukan hukum agama dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber daya air.

    Alasan di Balik Fatwa Haram

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi MUI Pusat, Hazuarli Halim, menjelaskan bahwa fatwa ini didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat.

    “Fatwa haram membuang sampah ini adalah hasil pertimbangan maslahat dan mudarat. Karena pencemaran lingkungan membawa dampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan, maka kami berani memfatwakan hal ini menjadi haram,” ujar Hazuarli.

    Dalam perspektif fikih, menjaga lingkungan adalah kewajiban yang berpahala, sementara mencemari lingkungan adalah perbuatan berdosa.

    “Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala. Sebaliknya, mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Kalau hukum pemerintah ada sanksi positif, dalam agama sanksinya dosa,” kata Hazuarli.

    Dukungan Pemerintah

    Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyambut baik fatwa tersebut dan menilai sentuhan keagamaan penting dalam menghadapi kedaruratan sampah nasional.

    “Saya sangat senang dengan fatwa ini. Sentuhan keagamaan menjadi penting di tengah kedaruratan sampah kita. Ini akan segera kami diskusikan dengan Kementerian Agama dan Kemendagri agar bisa disebarluaskan lebih luas,” kata Hanif.

    Hanif menegaskan bahwa sebagian besar sampah laut berasal dari daratan dan sungai, sehingga penanganan harus dimulai dari hulu.

    “Sampah laut dimulai dari sampah sungai. Dari daratan yang jatuh ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Ini harus kita hentikan,” kata Hanif.

    Rincian Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah

    Berikut rincian mengenai pengelolaan sampah berdasarkan Fatwa MUI:

    Aspek Keterangan
    Definisi Sampah Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.
    Pengelolaan Sampah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, pemanfaatan serta penanganan sampah.
    Hukum Membuang Sampah Haram jika dilakukan ke sungai, danau, dan laut karena dapat mencemari sumber air dan membahayakan kesehatan.
    Status Pengelolaan Sampah Bagian dari ibadah sosial (mu‘āmalah).
    Kewajiban Muslim Menjaga kebersihan sungai, danau, dan laut sebagai sumber air penting.

    Dengan adanya fatwa MUI ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Penegasan fatwa MUI tentang pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan yang tidak dapat diabaikan.