Tag: politik

  • Indonesia Terima Hibah 4 Kapal Patroli Jepang, DPR Soroti Kesiapan Jangka Panjang

    Indonesia Terima Hibah 4 Kapal Patroli Jepang, DPR Soroti Kesiapan Jangka Panjang

    Pemerintah Indonesia menerima hibah empat unit kapal patroli dari Jepang. Bantuan ini dinilai setara dengan kurang lebih Rp 200 miliar. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menilai bantuan tersebut sangat menguntungkan. Terutama bagi penguatan pengamanan laut Indonesia yang luas.

    "Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis," ujar Nurul dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Nurul, hibah kapal patroli ini menjadi tambahan krusial bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Karakteristik kapal yang cepat dan lincah dianggap relevan untuk mendukung patroli rutin. Hal ini akan meningkatkan kemampuan respons TNI AL. Terutama dalam menghadapi ancaman yang bergerak cepat dan dinamis di perairan Indonesia.

    Kehadiran kapal patroli hibah tersebut diharapkan memperkuat kehadiran negara. Khususnya di wilayah laut yang rawan pelanggaran. Ini juga bentuk dukungan konkret terhadap kedaulatan maritim Indonesia.

    Kesiapan Jangka Panjang dan Pemeliharaan

    Meski hibah ini menguntungkan, Nurul Arifin mengingatkan pentingnya kesiapan jangka panjang. Ia menekankan perlunya perawatan berkelanjutan. Ketersediaan suku cadang juga menjadi perhatian utama. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) sangat penting agar kapal beroperasi optimal.

    "Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita," katanya.

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan hibah kapal patroli:

    Aspek Uraian
    Perawatan Pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga kinerja kapal.
    Suku Cadang Ketersediaan suku cadang asli dan kompatibel.
    SDM Pelatihan dan pengembangan personel untuk operasional optimal.
    Alih Pengetahuan Transfer teknologi dan keahlian dari Jepang ke Indonesia.

    Efisiensi Anggaran dan Kerja Sama Bilateral

    Nurul menilai hibah kapal patroli ini juga memberikan efisiensi anggaran. Terutama karena dapat mengurangi kebutuhan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru. Namun, ia menegaskan kerja sama dengan Jepang harus tetap dalam koridor politik bebas aktif Indonesia.

    Politisi Golkar ini mendorong pemerintah dan TNI menjadikan hibah tersebut sebagai penguatan kapasitas nasional. Termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri. Pengelolaan yang tepat, menurutnya, akan menjadi keuntungan strategis. Selain itu, dapat mempererat kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan.

  • Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto Hadiri Rapat Perdana Board of Peace Bentukan Donald Trump

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace. Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kehadiran Prabowo menjadi bentuk komitmen aktif Indonesia.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut. Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam isu perdamaian global.

    "Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir," kata Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Rabu (11/2/2026).

    Vahd Nabyl Achmad Mulachela menegaskan kehadiran Prabowo bukan hanya formalitas. Ini adalah penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal. Terutama dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace.

    Indonesia akan memanfaatkan platform ini untuk isu-isu penting. Antara lain memperjuangkan perlindungan warga sipil. Serta mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza.

    "Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara," tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace. Undangan tersebut diterima pada tanggal 19 Februari.

    "Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian," kata Pras, Senin (9/2).

    Harapan Tarif Dagang AS-Indonesia

    Meskipun belum ada kepastian total, Prasetyo Hadi berharap kehadiran Prabowo juga bisa dimanfaatkan. Yakni untuk penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia. Indonesia kini tengah menunggu jadwal pasti kesepakatan itu.

    Kerja sama ekonomi dan perdamaian global diharapkan dapat berjalan seiring. Ini menunjukkan prioritas ganda pemerintah dalam hubungan internasional.

    "Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait partisipasi Indonesia:

    Aspek Partisipasi Keterangan
    Tujuan Utama Memperjuangkan perlindungan warga sipil, pemulihan Gaza, perdamaian Palestina
    Basis Solusi Solusi dua negara untuk Palestina
    Harapan Tambahan Penandatanganan tarif dagang AS-Indonesia
    Tanggal Undangan Diterima 19 Februari
  • Presiden Kolombia Lolos dari Upaya Pembunuhan di Karibia

    Presiden Kolombia Lolos dari Upaya Pembunuhan di Karibia

    Presiden Kolombia Gustavo Petro menyatakan dirinya berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Klaim tersebut muncul setelah ia mengaku menerima sejumlah peringatan terkait dugaan rencana oleh para pengedar narkoba untuk menargetkannya.

    Peristiwa menegangkan ini terjadi pada Senin malam, 11 Februari 2026, ketika helikopter yang ditumpangi Petro tidak dapat mendarat di tujuan awalnya di pantai Karibia. Kekhawatiran akan adanya penembakan dari pihak tidak dikenal menjadi alasan pembatalan pendaratan tersebut.

    Menurut Petro, ia dan rombongannya terpaksa berlayar selama empat jam di laut lepas. "Kami menuju ke laut lepas selama empat jam dan saya tiba di suatu tempat yang seharusnya tidak kami tuju, lolos dari upaya pembunuhan," kata Petro dalam rapat kabinet yang disiarkan langsung.

    Insiden ini menambah daftar panjang ketegangan di Kolombia. Klaim Petro muncul di tengah lonjakan kekerasan yang terjadi beberapa bulan menjelang pemilihan presiden di negara yang telah berkonflik selama beberapa dekade.

    Kolombia menghadapi konflik berkepanjangan antara kelompok gerilyawan dan bersenjata lainnya. Situasi ini seringkali melibatkan kekerasan politik.

    Ancaman Terhadap Petro dan Konspirasi Narkoba

    Petro, yang secara konstitusional tidak dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan kedua, menegaskan bahwa kelompok perdagangan narkoba telah mengincar nyawanya sejak ia menjabat pada Agustus 2022.

    Dugaan konspirasi ini dilaporkan melibatkan bos-bos narkoba dan panglima perang. Salah satunya adalah Ivan Mordisco, yang memimpin kelompok pembangkang terbesar yang memisahkan diri dari pasukan gerilya FARC. Kelompok ini menolak melucuti senjata berdasarkan perjanjian damai tahun 2016.

    Kolombia memiliki sejarah panjang pembunuhan terhadap pemimpin sayap kiri, termasuk beberapa kandidat presiden. Petro sendiri, sebagai presiden sayap kiri pertama di negara Amerika Selatan itu, dilaporkan mengalami upaya pembunuhan lain pada tahun 2024.

    Ancaman Terhadap Presiden Kolombia: Sebuah Pola?

    Berikut adalah ringkasan mengenai dugaan ancaman dan insiden terkait Presiden Petro:

    Tahun Jenis Insiden Dugaan Pelaku
    Agustus 2022 – Sekarang Ancaman Pembunuhan Kelompok perdagangan narkoba
    2024 Upaya Pembunuhan Tidak disebutkan secara spesifik
    Februari 2026 Upaya Pembunuhan (Helikopter) Orang tidak disebutkan namanya (diduga narkoba)

    Dugaan pembunuhan terhadap Petro menyoroti betapa kompleksnya situasi keamanan di Kolombia. Konflik antara pemerintah dan kelompok bersenjata, ditambah dengan pengaruh kartel narkoba, terus menjadi tantangan besar.

  • Andre Rosiade Bagikan Ratusan Sembako di Batung Taba Padang Peringati HUT Gerindra

    Andre Rosiade Bagikan Ratusan Sembako di Batung Taba Padang Peringati HUT Gerindra

    Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, turun langsung ke Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Andre berdialog dengan ratusan warga serta membagikan ratusan paket sembako pada Selasa (10/2/2026).

    Kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh keakraban ini disambut antusias warga. Selain membantu kebutuhan pokok masyarakat, Andre turut menyalurkan bantuan untuk mendukung pesantren Ramadan di tiga masjid di Batung Taba.

    Andre Rosiade, yang juga Ketua DPD Gerindra Sumbar, menyampaikan bahwa pembagian sembako ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra.

    "Sesuai arahan Pak Prabowo, Ketum Gerindra yang juga Presiden RI, kader Gerindra harus berbagi dengan rakyat. Berbagi dan bekerja keras untuk rakyat," kata Andre, Selasa (10/2/2026).

    Andre juga memaparkan berbagai program dan perjuangan pembangunan yang tengah dan akan dilakukan di Sumatera Barat. Salah satunya terkait perbaikan dan pembangunan infrastruktur air bersih.

    Perbaikan PDAM Kota Padang yang kini telah mencapai sekitar 90 persen disebut merupakan hasil dukungan pemerintah pusat.

    Dukungan Infrastruktur dari Pemerintah Pusat

    Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 708 miliar untuk pembangunan PDAM Kota Padang. Anggaran ini dibagi untuk wilayah Palukahan dan penggantian instalasi di Gunung Pangilun.

    Berikut adalah rincian alokasi anggaran pembangunan PDAM Kota Padang:

    Wilayah Anggaran (Rp) Keterangan
    Palukahan 308 Miliar Pembangunan baru
    Gunung Pangilun 400 Miliar Penggantian instalasi lama

    Instalasi PDAM di Gunung Pangilun diketahui telah dibangun sejak zaman Belanda dan kini kondisinya rusak, sehingga membutuhkan penggantian total.

    Progres Proyek Strategis di Sumatera Barat

    Selain PDAM, Andre juga menjelaskan progres pembangunan Flyover Sitinjau Lauik senilai Rp 2,8 triliun. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober 2027, dengan pembebasan lahan dituntaskan pada Maret 2026.

    Ia juga menyampaikan rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Proyek ini akan dimulai pada akhir 2026 dengan dukungan anggaran Rp 25 triliun dari pemerintah pusat.

    Andre menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan Jalan Malalak yang sempat terputus. Proyek ini memiliki total anggaran Rp 670 miliar yang dikerjakan selama dua tahun.

    Kesiapan juga dinyatakan untuk membantu pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar, serta penanganan banjir di kawasan Muaro Air yang telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

    Apresiasi dari Masyarakat Batung Taba

    Menutup pertemuan, Andre menegaskan bahwa turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar janji.

    Sementara itu, tokoh masyarakat Batung Taba, Nofiadri, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kepedulian Andre Rosiade. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sembako, tetapi juga dukungan berkelanjutan.

    "Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan Pak Andre Rosiade ke tempat kami. Beliau tidak hanya berbagi sembako, tapi juga banyak membantu kegiatan warga," ujarnya.

    Kegiatan di Batung Taba ditutup dengan pembagian sembako kepada warga, diiringi suasana hangat dan kebersamaan.

  • Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Padang Sarai Rayakan HUT Gerindra

    Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Padang Sarai Rayakan HUT Gerindra

    Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, bersosialisasi dengan warga RW 10 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat. Kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra.

    Dalam kesempatan tersebut, Andre menyalurkan 500 paket sembako. Penyaluran ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kerja nyata kepada masyarakat.

    Didampingi Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Delma Putra, dan tokoh masyarakat setempat, acara berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Silih Berganti. Ratusan warga hadir dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

    Andre menegaskan HUT Gerindra bukan sekadar perayaan seremonial. Ini adalah momentum memperkuat kedekatan dengan rakyat melalui tindakan nyata.

    Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti kerja yang manfaatnya bisa langsung dirasakan, bukan hanya janji-janji.

    "Rakyat tidak butuh omon-omon, rakyat butuh kerja nyata. Apa yang kami lakukan untuk Sumbar selama ini adalah bentuk tanggung jawab dan pengabdian. Tidak semua harus diumumkan atau dipamerkan, karena yang terpenting manfaatnya sampai ke masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selain sembako, Andre juga memberikan bantuan untuk majelis taklim dan pembangunan masjid. Ada pula dana penunjang kegiatan kemasyarakatan.

    Ia juga memaparkan sejumlah program dan proyek besar yang diperjuangkan untuk Sumatera Barat.

    Program Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat

    Salah satu proyek adalah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik senilai Rp 2,8 triliun. Proyek ini ditargetkan rampung setelah pembebasan lahan selesai. Andre menekankan proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi.

    Selain itu, ia menyampaikan rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Proyek senilai sekitar Rp 25 triliun ini akan dimulai pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek ini akan memberi dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah.

    Andre juga menyinggung pembangunan Pasar Raya Fase VII di Kota Padang. Ini sebagai contoh kerja nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

    Ia mengajak warga cermat menilai pemimpin dengan melihat rekam jejak dan manfaat yang telah dihasilkan.

    "Bantuan yang datang jauh hari sebelum pemilu adalah bentuk kepedulian. Tapi kalau datang mendekati pemilu, itu sering kali hanya untuk membeli suara. Setelah itu masyarakat dilupakan. Jangan sampai hal seperti itu terulang," sambungnya.

    Dukungan dan Apresiasi Masyarakat

    Anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra, menilai Andre Rosiade konsisten hadir bersama masyarakat. Ia kerap turun langsung saat masyarakat menghadapi bencana maupun persoalan pelayanan publik.

    "Pak Andre hadir bukan hanya saat pemilihan, tapi saat masyarakat membutuhkan. Itu yang kami jadikan teladan sebagai wakil rakyat. Semoga beliau selalu diberi kesehatan untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbar," terangnya.

    Sementara itu, Ketua RW 10 Padang Sarai Irwan Saputra mengapresiasi kehadiran Andre. Ia menilai kunjungan ini sebagai perhatian besar bagi warga, terutama di tengah kondisi ekonomi menantang.

    "Alhamdulillah RW 10 Padang Sarai dikunjungi langsung oleh Bapak Andre Rosiade. Kami sangat bersyukur dan berharap bantuan sembako ini benar-benar bermanfaat bagi warga. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut dan perhatian untuk Padang Sarai semakin besar," ungkapnya.

    Irwan juga mengapresiasi peran wakil rakyat dari Fraksi Gerindra. Mereka aktif menyalurkan aspirasi dan program pembangunan ke Padang Sarai, termasuk Gedung Balai Pertemuan Silih Berganti.

    Daftar Bantuan dan Proyek Andre Rosiade di Sumatera Barat

    Jenis Bantuan/Proyek Nilai/Keterangan Manfaat Utama
    500 Paket Sembako Bantuan langsung Kebutuhan pokok masyarakat
    Bantuan Majelis Taklim Dana Mendukung kegiatan keagamaan
    Bantuan Pembangunan Masjid Dana Fasilitas ibadah
    Dana Kegiatan Kemasyarakatan Dana Pengembangan komunitas
    Flyover Sitinjau Lauik Rp 2,8 Triliun Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi
    Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Rp 25 Triliun Pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah
    Pembangunan Pasar Raya Fase VII Padang Contoh kerja nyata Peningkatan ekonomi lokal

    Acara silaturahmi ditutup dengan pembagian 500 paket sembako kepada warga melalui pengurus RW dan tokoh masyarakat. Dilanjutkan dengan dialog singkat menampung aspirasi warga. Momentum HUT Gerindra ini menjadi ajang mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat Padang Sarai.

  • Muzani Sebut Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen Jadi Modal Wacana Dua Periode di Banda Aceh

    Muzani Sebut Kepuasan Kinerja Prabowo 79,9 Persen Jadi Modal Wacana Dua Periode di Banda Aceh

    Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9%.

    Muzani menyatakan kepuasan hampir 80% tersebut menjadi modal kuat. Modal ini diyakini dapat meyakinkan masyarakat terkait wacana Prabowo dua periode.

    “Support terhadap kepercayaan Pak Prabowo disurveikan cukup tinggi, 80 persen survei yang terbaru. Jadi itu menjadi modal kami untuk makin meyakinkan bahwa Prabowo dua periode InsyaAllah tidak terlalu susah,” ujar Muzani di Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Muzani menjelaskan, program-program Prabowo saat ini berbasis komunitas sosial. Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih.

    “Apalagi kemudian program-program yang sekarang sedang berjalan adalah program-program yang nyata-nyata berbasis kepada komunitas sosial, seperti makan bergizi yang sekarang sudah mulai menemukan pola dan bentuknya. Sebentar lagi Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan seterusnya,” ujarnya.

    Cawapres Pendamping Prabowo di Pilpres 2029

    Muzani juga menegaskan bahwa kongres partai belum menentukan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo di Pilpres 2029. Namun, ia menyebut semua nama yang memenuhi syarat memiliki peluang.

    “Kongres tidak menyebutkan atau belum menyebutkan tentang pasangan calon wakil presiden, Kongres baru memutuskan calon presidennya,” ujarnya.

    Terkait usulan nama cawapres dari partai koalisi, seperti Zulkifli Hasan hingga Gibran Rakabuming Raka, Muzani menyatakan pihaknya akan terus mengikuti perkembangan.

    “Ya itu, itu sesuatu yang terus kita ikutin. Jadi saya kira kita terus mengikuti perkembangan itu,” kata Muzani. “Ya semua orang, semua tokoh yang memenuhi syarat berpeluang untuk bisa mendampingi Pak Prabowo,” imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa nama yang berpotensi mendampingi Prabowo:

    Potensi Cawapres Keterangan
    Zulkifli Hasan Diusulkan partai koalisi
    Gibran Rakabuming Raka Diusulkan partai koalisi
    Tokoh lain Memenuhi syarat dan berpeluang

    Apresiasi Dukungan Partai Koalisi

    Muzani mengucapkan terima kasih kepada partai koalisi yang mendukung wacana Prabowo dua periode. Dukungan ini dianggap sebagai pandangan positif terhadap kepemimpinan Prabowo.

    “Kan beberapa partai sudah mulai melakukan penjajakan dan pendekatan kepada beliau untuk bisa mengusung pasangan Prabowo calon presiden periode kedua. Dan kami tentu saja merasa bangga dan berterima kasih atas support dan dukungan dan pandangan yang positif terhadap kepemimpinan Pak Prabowo dalam periode pertama ini, yang sekarang baru memasuki tahun ke dua,” ujarnya.

    Hasil Survei Indikator Politik Indonesia

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 79,9% responden mengaku puas terhadap kinerja Presiden RI ke-8 ini.

    Survei dilakukan pada 15-21 Januari 2026, melibatkan 1.220 responden. Metode yang digunakan adalah simple random sampling dengan margin of error ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

    Responden diwawancarai secara tatap muka. Kontrol kualitas wawancara dilakukan secara acak sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor.

    “Jadi secara umum tidak terlalu berbeda dengan approval rating Presiden Prabowo Januari 2025 dibanding Januari 2026. Kisaran kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas gitu 79,9%. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden ya,” kata peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi secara daring, Minggu (8/2).

    Sebanyak 13% responden menyatakan sangat puas. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mencapai 79,9%.

  • Ketua MPR Ungkap Curhat Gubernur Aceh Soal Bencana Banjir Bandang

    Ketua MPR Ungkap Curhat Gubernur Aceh Soal Bencana Banjir Bandang

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkap curahan hati Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengenai penanganan bencana di Aceh. Mualem mengibaratkan bencana banjir pada akhir November 2025 seperti tsunami kedua.

    Kunjungan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2/2026) untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Gubernur Aceh. Muzani menyampaikan bahwa Mualem telah menceritakan betapa beratnya beban yang ditanggung Provinsi Aceh.

    "Ini tsunami kedua, Pak'. Itu istilah yang diucapkan oleh beliau kepada kami," kata Ahmad Muzani di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Mualem Muzakir Manaf banyak menyampaikan persoalan terkait bencana Aceh. Ia mendorong pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi seperti saat penanganan pascatsunami 2004.

    "Dan waktu itu saya sudah berkunjung ke sini, di awal, tidak lama setelah kunjungan itu Pak Mualem bertemu saya dan menyampaikan banyak persoalan, banyak masalah," ujar Muzani.

    Selain itu, Mualem juga menyoroti minimnya keuangan daerah untuk menanggung beban bencana. Persoalan ketiga adalah kebutuhan hunian sementara bagi para pengungsi.

    "Yang keempat, perlunya dipikirkan masa depan mereka yang tidak lagi memiliki pekerjaan, termasuk anak-anak sekolah dan seterusnya," tambah Muzani.

    Berikut adalah ringkasan aspirasi yang disampaikan Gubernur Aceh:

    No. Aspirasi Utama Keterangan
    1. Pembentukan Badan Rekonstruksi Mencontoh penanganan pascatsunami 2004
    2. Dukungan Keuangan Daerah Mengatasi minimnya anggaran bencana
    3. Penyediaan Hunian Sementara Bagi warga terdampak dan pengungsi
    4. Jaminan Masa Depan Korban Pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan

    Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemulihan Infrastruktur

    Muzani menyatakan, semua aspirasi Mualem langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, sakit Aceh adalah sakit Indonesia, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

    "Ketika kami menyampaikan kepada Mualem bahwa semangatnya bagi kami MPR, semangat pertama apa yang terjadi di Aceh adalah bagian yang juga menusuk hati kami semua di Jakarta. Aceh adalah bagian Negara Republik Indonesia, Aceh adalah bagian dari NKRI, dan sakit Aceh adalah sakit kami, bencana Aceh adalah bencana kami," kata Muzani.

    Pemerintah berkomitmen penuh dalam upaya penanganan dan pemulihan Aceh. Muzani bersyukur 99 persen listrik di Aceh sudah menyala kembali.

    "Tadi disampaikan oleh Pak Tito (Mendagri) sudah hampir, sudah 99% listrik di Aceh nyala. Tinggal beberapa puluh desa yang belum nyala itu pun karena lokasinya yang sangat jauh, memerlukan kesabaran, tapi petugas PLN dengan kesabarannya, dengan kekuatannya akan terus memulihkan seluruh kelistrikan yang ada di Aceh," ungkap Muzani.

    Pemulihan pelayanan kesehatan juga terus dilakukan. Presiden Prabowo bertekad membangun kembali Aceh dengan segala daya dan kekuatan yang ada.

    Pesan Presiden dan Tradisi Ramadan

    "Itu disampaikan dalam banyak pidato beliau, baik pidato dalam terbatas di rapat kabinet ataupun dalam pidato dalam rapat pusat-daerah di pusat daerah yang dilakukan secara terbuka. Dan dalam banyak kesempatan beliau terbuka bahwa Aceh harus kita bangun kembali jauh lebih bagus dari sebelumnya," kata Muzani.

    Sebelum keberangkatan ke Aceh, Muzani bertemu Presiden Prabowo. Presiden menitipkan salam hormat untuk masyarakat Aceh.

    Mualem juga mengutarakan beban masyarakat Aceh menghadapi bulan Ramadan. Tradisi Meugang di Aceh menjadi salah satu perhatiannya.

    "Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai sebuah pikiran ketika kami bertemu dengan Mualem, yang dipikirkan oleh Mualem bagaimana masyarakat Aceh menghadapi bulan puasa," beber Muzani.

    Dukungan Terhadap Usulan Daerah

    MPR berkomitmen mendukung pemulihan Aceh. Muzani bertanya kepada Mualem tentang prioritas utama yang harus didukung oleh MPR.

    "Saya bertanya kepada Mualem, kemampuan kami di MPR sangat terbatas tapi kami terus-menerus mendapatkan support dari kanan-kiri, tapi apa yang harus dipilih oleh Bapak Gubernur. Akhirnya yang dipilih oleh Gubernur adalah yang pertama-tama dulu ini yang kita cari," tutur Muzani.

    Muzani menanggapi usulan peniadaan barcode pembelian BBM subsidi di Aceh. Ia akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendorong usulan tersebut.

    "Kami menurut Pak Tito persoalan ini tidak terlalu rumit, insyaallah tidak ada masalah," sebut Muzani.

    Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Badan Anggaran DPR. Koordinasi ini terkait usulan 500 ribu pemegang kartu BPJS subsidi warga Aceh agar ditanggung APBN.

    "Undang-undang memungkinkan ini ditanggung oleh APBN. Hanya ini perlu kita bicarakan bersama baik dengan otoritas BPJS ataupun dengan Menteri Kesehatan dan tentu saja Badan Anggaran di DPR. Ini pentingnya kita semua," kata Muzani.

    Bantuan dan Pembangunan Infrastruktur Permanen

    Bantuan untuk warga Aceh di sejumlah desa belum tersalurkan. Hal ini karena akses jembatan dan jalan yang terputus.

    Muzani berharap Kementerian PUPR akan membangun jembatan sementara di sejumlah wilayah Aceh menjadi permanen usai lebaran. Kementerian PUPR juga sedang fokus pada pemulihan di Sumatera Barat, Aceh Utara, dan Aceh.

    "Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu setelah ini mungkin setelah lebaran barangkali sudah mulai dilakukan pembangunan yang lebih permanen oleh kementerian PUPR, karena kementerian PUPR di Jakarta juga sangat konsentrasi dan waktunya digunakan untuk melakukan pemulihan di Sumatera Barat, Aceh Utara dan tentu saja Aceh," ujarnya.

    Presiden Prabowo selalu membahas progres penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam setiap rapat kabinet. MPR RI hari ini memberikan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah untuk warga Aceh.

    "Dan itu dorongan kuat dari Bapak Presiden dalam setiap rapat kabinet meskipun membahas ekonomi tapi selalu membahas tentang persoalan tiga provinsi ini untuk segera dilakukan percepatan pemulihan," ujarnya.

    Pimpinan MPR Kunjungi Aceh

    Pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026) sebagai bentuk dukungan nyata. Pimpinan yang hadir adalah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Turut hadir pimpinan dari semua fraksi yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, Anton Sukartono Suratto. Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan dan sejumlah staf khusus juga ikut serta.

  • Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Baleg DPR dan Komisi III Evaluasi 4 RUU Prioritas Prolegnas 2026 di Senayan

    Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama seluruh pimpinan Komisi di DPR menggelar rapat evaluasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. RUU tersebut sudah disahkan pada Desember 2025 lalu.

    Dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026) ini, Komisi III DPR menyampaikan perkembangan empat RUU yang masih dalam proses pembahasan.

    Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana memaparkan empat RUU yang menjadi prioritas Komisi III DPR. Ia menyebutkan keempat RUU tersebut krusial untuk segera diselesaikan.

    "Izin sampaikan dari Komisi III DPR ada prioritas tahun 2026 Komisi III DPR RI, pertama RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kedua RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, ketiga RUU tentang Jabatan Hakim, keempat RUU tentang Hukum Acara Perdata yang tadi diusulkan sebelumnya dari pemerintah sekarang jadi usulan DPR," kata Dede, Selasa (10/2/2026).

    Ketua Baleg DPR Bob Hasan menanggapi pernyataan Dede. Bob Hasan mengatakan beberapa komisi lain menganggap Komisi III membahas terlalu banyak RUU.

    "Iya Pak Dede, barusan sebelah kiri saya Pak jenderal ini, karena saya dengan Komisi III juga, jadi pertanyaan bertendensi kok Komisi III ini banyak banget 4, ada 4 gitu maksudnya, 4 UU," ucap Bob Hasan.

    Tantangan RUU Lex Specialis

    Bob Hasan menjelaskan, banyaknya RUU yang dibahas Komisi III DPR karena sifatnya yang lex specialis. RUU tersebut berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    "Tapi kebetulan RUU-nya sangat lex specialis, terkait KUHAP, KUHP, ya memang bidangnya, jabatan hakim, sama juga dengan Komisi II nanti tentang kependudukan dan sebagainya, perampasan aset juga jadi beban Komisi III, tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan," ucap Bob Hasan.

    RUU Perampasan Aset juga menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan segera tuntas. RUU ini dianggap krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana.

    Daftar RUU Prioritas Komisi III DPR 2026

    Berikut adalah empat RUU prioritas yang tengah dibahas oleh Komisi III DPR pada tahun 2026:

    No. Nama RUU Keterangan
    1 RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Revisi undang-undang kepolisian
    2 RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Fokus pada pemulihan aset hasil tindak pidana
    3 RUU tentang Jabatan Hakim Mengatur kedudukan dan tugas hakim
    4 RUU tentang Hukum Acara Perdata Perubahan dari usulan pemerintah menjadi usulan DPR

    Bob Hasan berharap Komisi III DPR mampu menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut. Ia secara khusus menyoroti RUU Hukum Acara Perdata.

    "Mudah-mudahan Pak bisa selesai, KUHPerdata tebalnya luar biasa, tapi memang menurut saya masih kental, masih kental juga seperti KUHP yang mengandung kolonialis, mengandung hal-hal yang rasa keadilannya belum terpenuhi dalam konteks kemerdekaan saat ini," tutur Bob Hasan.

  • Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bahas Hibah Alpalhankam di Senayan

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), TNI, serta para kepala staf TNI. Agenda rapat membahas hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).

    Rapat pembahasan tersebut berlangsung tertutup dari publik. Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2026).

    Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto. Sejumlah pihak pemerintah dan militer hadir dalam pertemuan tersebut.

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, hadir mewakili pihak pemerintah. Sementara itu, TNI diwakili oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita.

    Turut hadir pula para wakil kepala staf dari tiga matra TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga nampak menghadiri rapat penting ini.

    Utut Adianto secara resmi membuka rapat dengan menyatakan statusnya tertutup untuk umum.

    "Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," kata Utut membuka rapat.

    Utut menjelaskan alasan rapat ini digelar secara tertutup. Salah satu alasannya karena adanya pembahasan strategis yang memerlukan kerahasiaan.

    "Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup," ungkapnya.

    Berikut adalah daftar peserta rapat penting tersebut:

    Instansi/Lembaga Perwakilan yang Hadir
    Komisi I DPR RI Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono
    Kementerian Pertahanan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto
    TNI Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita Para Wakil Kepala Staf (Tiga Matra)
    Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Kementerian Keuangan
  • Sidang Sengketa Ijazah Presiden Jokowi Ditunda di KIP Jakarta

    Sidang Sengketa Ijazah Presiden Jokowi Ditunda di KIP Jakarta

    Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta menunda sidang putusan sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Sidang yang sedianya digelar hari ini, Selasa (10/2/2026), batal dilaksanakan.

    Penundaan ini disampaikan Syamsuddin Alimsyah dari kubu Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi). Ia memberikan pernyataan pers di gedung KIP, Jakarta.

    Sidang putusan sengketa salinan ijazah Jokowi seharusnya dimulai pukul 11.00 WIB. Namun, penundaan mendadak diumumkan oleh KIP.

    Alasan penundaan tersebut belum dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan pemohon.

    Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

    Sengketa informasi ini diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman. Ketiganya tergabung dalam kelompok Bonjowi.

    Mereka meminta salinan ijazah Jokowi. Permintaan juga mencakup dokumen akademik pendukung proses perkuliahan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ketidakterbukaan Dokumen UGM

    Tim pemohon menyoroti ketidakterbukaan sejumlah dokumen akademik dari UGM. Mereka menilai ada inkonsistensi penjelasan.

    UGM menyatakan sebagian arsip tidak tersedia. Hal ini dikarenakan usia dokumen yang sudah lama. Namun, pemohon meragukan alasan tersebut.

    Berikut poin-poin utama tuntutan Bonjowi terkait sengketa ijazah Jokowi:

    Pihak Pemohon Tuntutan Utama Klaim UGM Penilaian Pemohon
    Leony Lidya Salinan Ijazah Jokowi Arsip Tidak Tersedia Inkonsistensi Penjelasan
    Lukas Luwarso Dokumen Akademik Pendukung Usia Dokumen Lama Meragukan Alasan
    Herman Keterbukaan Informasi – Perlu Audit Menyeluruh

    "Ada inkonsistensi dalam penjelasan tersebut," kata Syamsuddin Alimsyah, Selasa (10/2/2026).