Tag: Polri

  • Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Jakarta

    Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa ke Pejabat Polri di Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya kepada sejumlah pejabat pemerintahan hingga pejabat Polri. Acara penganugerahan ini berlangsung di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Beberapa penerima penghargaan tersebut di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir dalam acara peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG Polri dan 18 gudang ketahanan pangan Polri.

    Tanda kehormatan yang diberikan meliputi Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, Bintang Jasa Nararya, dan Satyalencana Wira Karya.

    Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana menyampaikan dasar hukum penganugerahan tanda kehormatan ini.

    "Keputusan Presiden RI Nomor 12 & 13 TK tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalencana Wira Karya. Menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan dan kebesaran bangsa," ujar Sesmilpres Mayjen TNI Wahyu Widayana di acara.

    Berikut adalah daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden RI:

    Penerima Bintang Jasa Utama

    Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Penerima Bintang Jasa Pratama

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Wakil Kepala BGN Sonny Sanjaya (mewakili dua penerima lainnya).

    Penerima Bintang Jasa Nararya

    Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada (mewakili 4 penerima lainnya).

    Berikut adalah rangkuman penerima tanda kehormatan Bintang Jasa dari Presiden:

    Jenis Bintang Jasa Penerima
    Bintang Jasa Utama Dadan Hindayana (Kepala BGN)
    Bintang Jasa Pratama Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri), Sonny Sanjaya (Wakil Kepala BGN)
    Bintang Jasa Nararya Komjen Wahyu Widada (Irwasum Polri)

    Penerima Satyalencana Wira Karya

    Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, Kapolda Sumatera Utara Irjen Wisnu Hermawan Februanto, dan Petambak Zaini Sidi.

  • Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden Jaga Stabilitas

    Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden Jaga Stabilitas

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang mempertahankan Polri di bawah kendali Presiden. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi Polri dari kepentingan praktis yang dapat mengganggu kinerja.

    Dzulfikar menekankan bahwa penetapan Polri di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen adalah representasi sah dari suara rakyat dalam negara demokrasi. Keputusan yang lahir dari proses konstitusional harus dijaga demi stabilitas sistem pemerintahan.

    "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi," tegas Dzulfikar, Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Jumat (13/2/2026).

    Polri Sebagai Alat Negara

    Menurut Dzulfikar, penempatan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan, yang menegaskan peran Polri sebagai alat negara. Tugas utama Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor supremasi sipil.

    Wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian dinilai berpotensi mengganggu loyalitas tunggal Kepolisian sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara.

    Potensi Konflik Kepentingan

    Kondisi tersebut juga dapat memicu penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Hal ini dapat menempatkan institusi Polri dalam posisi dilematis.

    Penguatan Pengawasan Lebih Efektif

    Dzulfikar menilai, penguatan pengawasan melalui mekanisme checks and balances, baik oleh DPR maupun melalui penguatan Kompolnas, merupakan langkah yang lebih tepat untuk mengontrol kinerja institusi Polri.

    "Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis," jelas Dzulfikar.

    Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengingatkan semua pihak untuk tidak membangun narasi yang melemahkan institusi Polri secara umum. Kritik terhadap praktik dan kinerja adalah bagian dari kontrol demokratis yang sehat, namun delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial.

    "Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif," katanya.

    Komitmen Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM

    Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen untuk terus mengawal amanat Reformasi dengan mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat (community policing).

    Polisi masyarakat yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan adalah cita-cita yang harus diperkuat. Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tetapi justru berpotensi mendorong langkah yang menyimpang dari semangat Reformasi.

    Perubahan Kebijakan Harus Konstitusional

    Menurut Dzulfikar, perubahan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menempatkan Presiden pada posisi yang bertentangan dengan amanat sejarah reformasi sektor keamanan.

    "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Dzulfikar.

    Apresiasi Kinerja Polri

    Di sisi lain, KOKAM mengapresiasi respons cepat Polri dalam merespon program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan, serta totalitas dalam Program Makan Bergizi Gratis, serta program ketahanan pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut adalah beberapa program prioritas nasional yang didukung Polri:

    Program Prioritas Nasional Bentuk Dukungan Polri
    Penanganan Bencana Evakuasi korban, pengamanan lokasi, penyaluran bantuan
    Pembangunan Infrastruktur Pengamanan proyek, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum
    Program Makan Bergizi Gratis Pengamanan distribusi makanan, pengawasan kualitas, edukasi masyarakat
    Ketahanan Pangan Pengawasan distribusi pupuk, pemberantasan mafia pangan, pendampingan petani
  • Prabowo Apresiasi Polri Resmikan SPPG di Palmerah

    Prabowo Apresiasi Polri Resmikan SPPG di Palmerah

    Presiden Prabowo Subianto merasa gembira dapat menghadiri peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Palmerah, Jakarta Barat. Ia mengapresiasi inisiatif Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    "Saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dalam acara yang istimewa ini," ujar Prabowo di lokasi acara, Jumat (13/2/2026).

    Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peresmian tersebut. Ia menyatakan kepuasan atas kinerja Polri yang mendukung program MBG.

    Prabowo memuji Kapolri Jenderal Sigit dan jajaran atas respons terhadap permasalahan gizi anak-anak di Indonesia dengan mendirikan SPPG.

    "Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif, mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak melupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo.

    SPPG Polri dan Kontribusi untuk Indonesia Emas 2045

    SPPG ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan kontribusi menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo memuji Jenderal Sigit karena telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin.

    "Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi, inisiatif, kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima," ujar Prabowo.

    Berikut adalah rincian program Asta Cita yang didukung oleh SPPG Polri:

    Program Asta Cita Kontribusi SPPG Polri
    Peningkatan Kualitas SDM Meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi.
    Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai generasi penerus.
    Pemerataan Pembangunan Memberikan layanan pemenuhan gizi yang optimal bagi masyarakat.

    Tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Polri Operasikan Ribuan SPPG di Jakarta, Target Jangkau 2,9 Juta Orang

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri kini memiliki 1.179 Sentra Pelayanan Pertanian dan Peternakan Terpadu (SPPG). Jika seluruh SPPG beroperasi, Polri memproyeksikan manfaatnya dapat dirasakan oleh 2,9 juta orang.

    Jenderal Sigit menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas dukungan dalam mewujudkan program SPPG dan Ketahanan Pangan Polri.

    "Atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden RI, dan kementerian lembaga, BGN, pemerintah daerah, para mitra kerja, stakeholder lainnya, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu, memberikan dukungan, asistensi serta senantiasa berkolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan SPPG Polri serta mendukung program ketahanan pangan Polri," kata Jenderal Sigit saat sambutan di acara peresmian 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

    Rincian SPPG Polri

    Jenderal Sigit melaporkan bahwa dari 1.179 SPPG yang dimiliki Polri, 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG dalam persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026, serta 107 SPPG dalam tahap groundbreaking.

    "Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 dan menyerap 58.950 tenaga kerja," katanya.

    Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk di Papua.

    Berikut adalah rincian status operasional SPPG Polri:

    Status SPPG Jumlah
    Beroperasi 411
    Persiapan Operasional 162
    Tahap Pembangunan (Selesai Maret 2026) 499
    Tahap Groundbreaking 107
    Total 1.179

    Dukungan Polri pada Program MBG Pemerintah

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

    "Program MBG adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM unggul, dan siap berdaya saing di masa depan," ucapnya.

  • Polri Bangun Ribuan Satuan Gizi Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Polri Bangun Ribuan Satuan Gizi Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam peningkatan gizi masyarakat. Terbaru, Polri telah membangun 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Dari total SPPG yang dibangun, 33 di antaranya berlokasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan hal ini di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara peresmian di Palmerah, Jakarta Barat.

    Survei di Papua

    Polri juga aktif melakukan survei bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan lokasi pembangunan SPPG di Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

    “Secara khusus di Papua, Polri saat ini sedang melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPPG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah,” kata Jenderal Sigit, Jumat (13/2/2026).

    Pembangunan SPPG ini adalah wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan pelayanan akses dan gizi hingga ke daerah-daerah.

    “Agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa, di mana pun mereka berada,” imbuhnya.

    Target Pembangunan SPPG

    Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan 1.500 SPPG di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat dalam mendapatkan layanan gizi.

    Berikut adalah rincian target pembangunan SPPG oleh Polri:

    Tahun Target Pembangunan SPPG
    Saat Ini 1.179 Unit
    2026 1.500 Unit

    Komitmen Polri

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa program MBG adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan baik. Polri menyatakan siap menyukseskan program pemerintah ini.

    Polri berkomitmen penuh untuk mendukung dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

  • Polri Bangun 1.500 SPPG Guna Penuhi Gizi Masyarakat di 2026

    Polri Bangun 1.500 SPPG Guna Penuhi Gizi Masyarakat di 2026

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri pada 2026 di seluruh Indonesia. Target ini akan disesuaikan dengan arahan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit dalam groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026). Peresmian ini dihadiri langsung Presiden Prabowo.

    "Pada tahun 2026 Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden kami menyesuaikan," kata Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit menerangkan target ini diperbanyak untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi. Hal itu juga untuk memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat makanan bergizi.

    "Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerima manfaat terhadap makanan bergizi," ungkapnya.

    Prioritaskan Mutu dan Keamanan Pangan

    Jenderal Sigit menegaskan Polri selalu menempatkan aspek standarisasi mutu higienitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama. Saat ini, sudah ada 201 SPPG Polri yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.

    "Polri senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu higienitas dan keamanan pangan sebagai prioritas utama saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, 119 SPPG Polri telah memiliki sertifikat halal 147 SPPG polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium," ujarnya.

    Berikut data sertifikasi yang telah diperoleh SPPG Polri:

    Sertifikasi Jumlah SPPG
    Laik Higiene Sanitasi 201
    Halal 119
    Uji Laboratorium 147

    Tujuan Program SPPG Polri

    Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.

    SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.

    Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

  • Kapolri Tegaskan Polri Wujudkan Civilian Police di Bogor

    Kapolri Tegaskan Polri Wujudkan Civilian Police di Bogor

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam membangun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Ia menginginkan Polri menjadi institusi civilian police yang mengedepankan pendekatan sipil dan pelayanan publik.

    Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam pembukaan retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026). Sigit mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh elemen bangsa.

    Komitmen Polri sebagai Civilian Police

    "Bapak Presiden sering menyampaikan kita adalah bangsa yang sangat besar, apa pun perbedaan kita sekarang kita harus bekerja sama, kita harus kompak dan kita harus bahu-membahu. Dan ini dibuktikan pada saat Kokam membersamai Polri dalam menjaga stabilitas Kamtibmas beberapa waktu yang lalu," kata Sigit.

    Sigit menjelaskan bahwa konsep civilian police berarti polisi yang beradab tanpa kesewenang-wenangan. Namun, Polri tetap harus menunjukkan ketegasan terukur dalam menghadapi ancaman terhadap ketertiban masyarakat.

    "Kita tentu ingin menjadi civilian police, namun juga kita memiliki ketegasan pada saat kita harus menghadapi tantangan terhadap bahaya yang berdampak pada keteraturan sosial terhadap peradaban," ucapnya.

    Ketegasan tersebut harus dilakukan secara terukur dan proporsional. Doktrin utama Polri, 'to serve and protect', yakni melayani sekaligus melindungi masyarakat, harus ditanamkan kepada seluruh jajaran.

    "Maka Polri juga harus bisa tegas namun terukur. Karena doktrin kita adalah to serve and protect, jadi kita melindungi dan melayani. Jadi itu yang tentunya terus kita tanamkan," jelas Sigit.

    Prinsip 'to serve and protect' adalah fundamental dalam menjaga kepercayaan publik.

    Aspek Deskripsi
    Pendekatan Sipil dan pelayanan
    Tindakan Tegas namun terukur dan proporsional
    Doktrin Utama Melindungi dan Melayani
    Target Stabilitas Kamtibmas
  • Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah Pastikan THR ASN, TNI, Polri dan Pensiunan Tahun 2026 Dibayar Penuh

    Pemerintah membawa kabar baik bagi jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan di seluruh Indonesia. Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026 dipastikan akan dibayarkan secara penuh, tanpa potongan sedikit pun.

    Kebijakan ini menjadi angin segar setelah pada masa pandemi sebelumnya sempat terjadi penyesuaian komponen tunjangan. Dengan pembayaran 100 persen, pemerintah berharap daya beli aparatur negara tetap terjaga.

    Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mendorong perputaran roda ekonomi nasional menjelang Lebaran 2026. Ini merupakan strategi pemerintah untuk menstimulasi konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan perkiraan kalender hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 H diprediksi jatuh pada tanggal 20–21 Maret 2026. Mengacu pada pola pencairan tahun-tahun sebelumnya, THR biasanya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Lebaran.

    Ini berarti, pencairan THR ASN 2026 diperkirakan akan dimulai sekitar awal hingga pertengahan Maret 2026. Proses penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme di masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

    Pemerintah menjamin hak aparatur tetap dibayarkan meskipun terjadi kendala administratif. Pembayaran akan tetap dilakukan, meskipun setelah hari raya.

    THR tahun 2026 diberikan secara utuh, setara dengan penghasilan bulanan yang biasa diterima (take home pay). Komponen yang termasuk dalam pembayaran THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

    Bagi pensiunan, THR mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan pensiun sesuai ketentuan. Nominal THR akan bervariasi tergantung pangkat, jabatan, pendidikan, dan masa kerja masing-masing.

    Berikut adalah gambaran estimasi besaran maksimal THR PNS dengan masa kerja hingga 10 tahun, sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2025.

    Tingkat Pendidikan Masa Kerja < 10 Tahun Masa Kerja 10-20 Tahun Masa Kerja > 20 Tahun
    SD/SMP/Sederajat Rp 4.285.200 Rp 4.639.000 Rp 5.052.600
    SMA/D-1/Sederajat Rp 4.907.700 Rp 5.347.400 Rp 5.861.500
    D-2/D-3/Sederajat Rp 5.488.500 Rp 5.966.100 Rp 6.524.200
    S-1/D-4/Sederajat Rp 6.591.000 Rp 7.160.500 Rp 7.825.800
    S-2/S-3/Sederajat Rp 7.764.100 Rp 8.357.500 Rp 9.050.500

    PNS dengan masa kerja di atas 10 tahun akan menerima THR lebih besar sesuai jenjang golongan, pangkat, dan ketentuan masa jabatan yang berlaku.

    THR Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

    Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural juga akan menerima THR. Berikut adalah estimasi nominalnya.

    Jabatan Nominal THR
    Ketua/Kepala Rp 31.474.800
    Wakil Ketua Rp 29.665.400
    Sekretaris Rp 28.104.300
    Anggota Rp 28.104.300

    THR Pejabat Eselon dan PNS Setara

    Pemerintah juga menetapkan besaran THR untuk pejabat eselon dan PNS setara.

    Jabatan Nominal THR
    Eselon I/Pimpinan Tinggi Utama/Madya Rp 24.886.200
    Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama Rp 19.514.800
    Eselon III/Administrator Rp 13.842.300
    Eselon IV/Pengawas Rp 10.612.900

    Pemerintah menegaskan bahwa THR bagi ASN serta anggota TNI/Polri mencakup beberapa komponen penghasilan. Ini antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan lain yang melekat sesuai ketentuan.

    Pembayaran THR secara penuh ini diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan kelegaan bagi para aparatur negara dalam menyambut Idul Fitri. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat.

    Peningkatan konsumsi ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Dengan kepastian ini, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran 2026 dengan lebih matang dan bijak dalam mengelola tunjangan yang diterima.

  • AKBP Didik Putra Kuncoro Diduga Terima Rp 1 Miliar dan Minta Alphard dari Bandar Sabu di Bima

    AKBP Didik Putra Kuncoro Diduga Terima Rp 1 Miliar dan Minta Alphard dari Bandar Sabu di Bima

    Kapolres Bima Kota nonaktif, AKBP Didik Putra Kuncoro, dituding menerima uang Rp 1 miliar. Uang tersebut berasal dari bandar sabu bernama Koko Erwin. Tuduhan ini diungkap oleh mantan Kasatresnarkoba, AKP Malaungi, melalui pengacaranya Asmuni.

    Asmuni juga menyebut Didik pernah meminta mobil Toyota Alphard. Permintaan ini, menurut Asmuni, membuat Malaungi terbebani. "Bahkan, dia (Malaungi) sempat bercerita ke istrinya, bagaimana mau dapat uang Rp 1,8 miliar untuk memenuhi permintaan dari Kapolres tersebut," kata Asmuni, Kamis (12/2/2026).

    Permintaan mobil Alphard ini telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Malaungi. Asmuni mengklaim, BAP tersebut diperkuat bukti kuat. Salah satunya salinan percakapan pesan singkat.

    "Di BAP sudah lengkap. Bukti chat-chat dengan Kapolres (AKBP Didik Putra Kuncoro). Jadi, kami tidak mengada-ngada. Ini di BAP yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polda NTB," ungkap Asmuni.

    Keterlibatan dengan Bandar Narkoba Koko Erwin

    Di tengah tekanan itu, Malaungi dihubungi Koko Erwin. Koko Erwin merupakan bandar narkoba besar di Pulau Sumbawa. "Koko Erwin ini mengontak klien kami dan klien kami menyambut baik komunikasi tersebut," sebut Asmuni.

    Koko Erwin mengutarakan niatnya mengedarkan sabu di Pulau Sumbawa. Malaungi sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba di Polres Sumbawa dan Sumbawa Barat. "Jadi, ini alasannya Koko Erwin menghubungi klien kami. Karena dia (Koko Erwin) mau mengedarkan barang haram itu ke Kota Bima dan sekitarnya," kata Asmuni.

    Lampu Hijau dari AKBP Didik

    Malaungi melaporkan permintaan Koko Erwin kepada AKBP Didik. AKBP Didik disebut memberikan lampu hijau. "Kapolres (AKBP Didik Putra Kuncoro) mengatakan silahkan. Aturan mainnya bagaimana. Itu bahasa dari Kapolres (AKBP Didik Putra Kuncoro). Artinya ada atensi dan ACC dari Kapolres. Tanpa sepengetahuan dari Kapolres, tidak mungkin klien kami berani bertindak," sebut Asmuni.

    Setelah mendapat persetujuan AKBP Didik, Malaungi menyanggupi permintaan Koko Erwin. Koko Erwin kemudian mentransfer Rp 200 juta ke rekening perempuan berinisial DP. Tidak lama, Koko Erwin kembali mentransfer Rp 800 juta, sehingga total Rp 1 miliar.

    "Koko Erwin tidak pernah bertemu dengan Kapolres. Tapi semuanya melalui klien kami. Kasatlah menjadi sentral terkait barang haram tersebut, komunikasinya melalui kasat. Semua atas persetujuan dan perintah dari kapolres," beber Asmuni.

    Kronologi Penerimaan Sabu dan Uang

    Setelah menerima transfer Rp 1 miliar, Malaungi bertemu Koko Erwin di Hotel Marina Inn, Kota Bima. Di sana, Malaungi menerima sabu dari Koko Erwin. Sabu itu kemudian dibawa ke rumah dinasnya.

    Sabu seberat 448 gram tersebut kini telah disita Ditresnarkoba Polda NTB. "(Sabu 448 gram) Ini barang titipan, dengan alasan karena sudah menerima Rp 1 miliar. Istilahnya klien kami menerima jasa balas budi yang telah menyerahkan Rp 1 miliar ke Kapolres," ujar Asmuni.

    Uang Rp 1 miliar dari Koko Erwin itu telah diterima tunai oleh AKBP Didik. Menurut Asmuni, tindakan Malaungi ini bertujuan mempertahankan jabatannya. "Itu tujuannya adalah untuk mempertahankan jabatan sebagai Kasatresnarkoba Polres Bima Kota," tandas Asmuni.

    Tindakan Terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro

    Polda NTB masih mendalami dugaan keterlibatan Didik. "Terkait adanya keterlibatan pihak lain, saat ini masih dalam pendalaman dan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid, Senin (9/2/2026).

    AKBP Didik Putra Kuncoro telah dinonaktifkan dari jabatannya. "Kapolres Bima Kota (AKBP Didik Putra Kuncoro) sudah dinonaktifkan," ujar Kholid, Kamis (12/2/2026).

    Berikut adalah daftar nama-nama yang terlibat dalam kasus ini:

    Nama Pihak Jabatan/Peran Keterangan
    AKBP Didik Putra Kuncoro Kapolres Bima Kota nonaktif Diduga terima uang Rp 1 M dan minta Alphard
    AKP Malaungi Mantan Kasatresnarkoba Pelapor, menerima sabu dari Koko Erwin
    Koko Erwin Bandar sabu di Pulau Sumbawa Memberikan uang Rp 1 M dan sabu
    Asmuni Pengacara AKP Malaungi Menyampaikan tuduhan dan bukti
    Kombes Mohammad Kholid Kabid Humas Polda NTB Memberikan keterangan resmi Polda NTB
    AKBP Catur Erwin Setiawan Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda NTB Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota

    Sebagai gantinya, AKBP Catur Erwin Setiawan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota. AKBP Catur adalah Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB.

  • Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Ribuan serikat pekerja dari berbagai konfederasi menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Deklarasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap upaya politisasi Polri.

    Dukungan tersebut disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

    Deklarasi di Tugu Proklamasi

    Aksi deklarasi ini berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar 700 orang turut serta dalam kegiatan yang berlangsung siang hari ini.

    Para pemimpin serikat pekerja ternama hadir dalam acara tersebut. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban turut menyuarakan aspirasi mereka.

    Poin-Poin Penting Deklarasi

    Dalam deklarasi tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus serikat pekerja. Salah satunya adalah desakan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.

    Selain itu, mereka secara tegas menolak politisasi dan militerisasi Polri. Penempatan Polri di bawah kementerian dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat reformasi.

    Poin-poin deklarasi tersebut menunjukkan komitmen serikat pekerja terhadap integritas institusi kepolisian dan sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut rincian poin deklarasi:

    No. Poin Deklarasi Keterangan
    1 Mendukung Polri tetap di bawah Presiden RI Bukan di bawah kementerian/lembaga
    2 Menolak politisasi dan militerisasi Polri Penempatan di bawah kementerian dinilai inkonstitusional
    3 Mendukung pemerintahan Presiden RI Komitmen terhadap stabilitas nasional
    4 Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan Perbaikan hak-hak pekerja
    5 Komitmen menjaga keutuhan NKRI Memperkuat persatuan bangsa

    Said Iqbal, Presiden KSPI, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian akan menjadi langkah mundur bagi reformasi. Hal ini disebutnya dapat mengancam independensi kepolisian.

    “Kami menilai penempatan di bawah kementerian inkonstitusional dan bertentangan dengan Reformasi,” kata Said Iqbal, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI juga menjadi salah satu poin penting. Hal ini menunjukkan bahwa serikat pekerja tidak hanya fokus pada isu kepolisian, tetapi juga pada stabilitas nasional secara umum.

    Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi bagian dari upaya serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

    Komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga ditegaskan dalam deklarasi tersebut. Ini menunjukkan peran serikat pekerja dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.