Tag: Polri

  • Kapolri Perkuat Desk Ketenagakerjaan Polri Dorong Ekonomi Nasional

    Kapolri Perkuat Desk Ketenagakerjaan Polri Dorong Ekonomi Nasional

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah strategis dengan memperkuat Desk Ketenagakerjaan Polri hingga ke tingkat wilayah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya besar Polri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Penguatan Desk Ketenagakerjaan disampaikan Jenderal Sigit setelah menghadiri ASEAN Trade Union Council (TUC) di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025) malam.

    Menurut Kapolri, hubungan industrial yang harmonis adalah kunci peningkatan ekonomi. Stabilitas kerja tercipta dari hubungan kondusif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

    Stabilitas ini pada akhirnya akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Polri berkomitmen menjaga iklim usaha yang baik antara buruh dan perusahaan.

    "Tentunya yang paling utama, bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan," kata Jenderal Sigit.

    "Dan kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh, dan tentunya buruh juga akan semakin sejahtera," sambungnya.

    Pembentukan desk baru di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri memiliki tujuan jelas. Polri berkomitmen memberikan perlindungan serta menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

    "Terima kasih bahwa Desk Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial, termasuk juga mencarikan solusi, menjadi problem solver terhadap masalah-masalah yang ada," ucapnya.

    Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Oleh Desk Polri

    Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan. Ini mencakup hak buruh dalam berserikat dan perlindungan untuk buruh wanita.

    Tabel berikut menunjukkan komitmen Polri dalam isu ketenagakerjaan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Utama Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
    Fokus Hubungan industrial harmonis
    Perlindungan Tenaga kerja, hak berserikat, buruh wanita
    Penyelesaian Masalah Mencari solusi industrial, menjadi problem solver
    Cakupan Mabes, Polda, Polres di wilayah industri

    "Tentunya ini menjadi PR kita ke depan untuk terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan, baik yang ada di Mabes, di Polda, ataupun di Polres-Polres yang memiliki wilayah industri. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman buruh," imbuhnya.

    Apresiasi dari Konfederasi Buruh Asia Tenggara

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan apresiasi dari konfederasi buruh se-Asia Tenggara. Mereka memuji peran Polri dalam membantu penyelesaian konflik buruh.

    "Pada kesempatan ini, seluruh teman-teman Asia Tenggara menyampaikan hormat dan respect kepada Bapak Kapolri, yang juga Ketua Dewan Penasihat KSPSI, dengan dibentuknya Desk Ketenagakerjaan," ucap Andi Gani.

    "Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia," sambung dia.

    Para pimpinan buruh dari negara tetangga bahkan menyatakan keinginan untuk belajar dari Polri. Mereka tertarik pada peran aktif kepolisian Indonesia dalam membantu buruh.

    "Karena itu, teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana Polisi Indonesia bisa membentuk Desk Ketenagakerjaan," pungkas Andi Gani.

  • Kakorlantas Polri Survei Jalan Tol dan Arteri Siaga Operasi Ketupat 2026

    Kakorlantas Polri Survei Jalan Tol dan Arteri Siaga Operasi Ketupat 2026

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho melakukan survei sejumlah ruas jalan. Peninjauan meliputi jalan tol dan arteri di berbagai wilayah. Agenda ini memastikan kesiapan pengamanan arus lalu lintas.

    Survei dilakukan menjelang Operasi Ketupat 2026. Irjen Agus menyatakan, Operasi Keselamatan sedang berlangsung. Ini menjadi langkah awal untuk Operasi Ketupat 2026.

    Korlantas Polri bersama pemangku kepentingan terus survei jalur. Peninjauan mencakup jalan tol, arteri, hingga tempat wisata. Langkah ini demi kelancaran Operasi Ketupat 2026.

    Sebelumnya, Kakorlantas bersama pemangku kepentingan memeriksa Tol Fungsional Prambanan-Yogyakarta. Pemeriksaan dilanjutkan ke Rest Area dan Malang. Jalan arteri Pantura juga menjadi fokus pengecekan.

    Kakorlantas menegaskan, Operasi Ketupat lebih dari sekadar urusan lalu lintas. Ini adalah bentuk kehadiran negara menjaga momen sosial dan spiritual. Tujuannya memastikan Ramadan dan Idul Fitri berjalan aman.

    Operasi ini juga mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Persiapan terus digenjot dua bulan sebelum pelaksanaan.

    “Masih dalam rangka survei, kemarin saya ke Malang, ke Surabaya, Semarang survei jalan tol dan jalan arteri memang ada beberapa jalan yang sedang perbaikan terutama jalan tol, termasuk juga di arteri,” ujar Irjen Agus usai Rapim Polri di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Hujan deras memengaruhi kondisi jalan. Beberapa ruas jalan berlubang ditemukan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memastikan perbaikan jalan.

    Perbaikan akan rampung sebelum pelaksanaan pengamanan. Ini menjadi perhatian utama agar jalur mudik lancar.

    “Dengan kondisi hujan kemarin ada beberapa jalan yang berlubang tetapi H-sekian minggu itu dari Kementerian PU meyakinkan bahwa jalan sudah ditutup sudah siap,” tambahnya.

    Survei Lanjutan dan Potensi Banjir

    Survei akan berlanjut ke wilayah lain. Jawa Tengah, khususnya Demak dan Kudus, menjadi sasaran. Daerah ini kerap terdampak banjir.

    Selain survei lapangan, koordinasi dengan pemangku kepentingan juga dilakukan. Tujuannya memastikan seluruh persiapan berjalan optimal. Ini demi kelancaran arus mudik dan balik.

    “Karena memang masih dua bulan lagi tapi survei terutama jalan tempat pelabuhan wisata tol dan lain sebagainya kita lakukan survei besok kita akan survei lagi ke Jawa Tengah ya Demak Kudus tempat selalu banjir nanti ada rapat stakeholder kita persiapkan semua,” pungkasnya.

    Berikut adalah beberapa wilayah yang menjadi fokus survei Kakorlantas Polri:

    Wilayah Survei Tipe Jalan Catatan
    Malang Tol dan Arteri Perbaikan jalan
    Surabaya Tol dan Arteri Perbaikan jalan
    Semarang Tol dan Arteri Perbaikan jalan
    Prambanan-Yogya Tol Fungsional Pengecekan
    Pantura Arteri Pengecekan
    Demak Arteri Kerap terdampak banjir
    Kudus Arteri Kerap terdampak banjir
  • Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korlantas Polri Pamerkan ETLE Mobile Handheld di Pameran Kampung Hukum MA

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum yang merupakan bagian dari rangkaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka menampilkan inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld.

    Inovasi ini sebagai wujud sinergitas antar kelembagaan dan penguatan transformasi digital penegakan hukum lalu lintas. Kehadiran ETLE Mobile Handheld menjadi sorotan utama dalam pameran tersebut.

    Kegiatan ini selaras dengan kebijakan strategis Korlantas Polri di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Beliau mendorong modernisasi sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi.

    Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Modernisasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.

    Kehadiran ETLE Mobile Handheld dalam Pameran

    Pameran ini dihadiri oleh berbagai unsur Polri. Ini meliputi Korlantas Polri, Divisi Humas Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hukum Polri, dan Bareskrim Polri.

    Korlantas Polri secara khusus menyoroti ETLE Mobile Handheld. Inovasi ini solusi penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis digital. Sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri.

    Penguatan Penegakan Hukum di Lapangan

    Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Faizal menyatakan bahwa ETLE Mobile Handheld hadir untuk memperkuat penegakan hukum di lapangan. Sistem ini terintegrasi secara nasional.

    Setiap proses penindakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penindakan.

    Mekanisme Kerja ETLE Mobile Handheld

    Pengunjung di booth Korlantas Polri memperoleh penjelasan langsung. Jajaran Subdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri menjelaskan mekanisme kerja ETLE Mobile Handheld.

    Mulai dari identifikasi kendaraan, perekaman bukti pelanggaran, hingga pengiriman data secara real time. Data tersebut dikirim ke sistem back office ETLE nasional. Tersedia juga video dan brosur edukasi.

    Antusiasme Masyarakat dan Apresiasi Mahkamah Agung

    Antusiasme masyarakat terhadap ETLE Mobile Handheld terlihat sangat tinggi. Tercatat 700 masyarakat mengunjungi Booth Polri. Mereka mencari informasi seputar sistem pelayanan dan penegakan hukum lalu lintas.

    Booth Polri juga mendapat perhatian khusus. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meninjau langsung dan mengapresiasi implementasi ETLE Mobile Handheld. Ini bagian dari upaya modernisasi sistem penegakan hukum.

    Manfaat ETLE Mobile Handheld

    Aspek Manfaat
    Sinergitas Kelembagaan Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum
    Transformasi Digital Modernisasi sistem penegakan hukum berbasis teknologi
    Transparansi & Akuntabilitas Proses penindakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
    Edukasi Masyarakat Membangun kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas
    Efisiensi Penindakan Proses identifikasi dan perekaman bukti pelanggaran lebih cepat

    Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Dwi Sumrahadi Rakhmanto menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada penindakan. Namun juga sebagai sarana edukasi.

    Ini bertujuan membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Implementasi ETLE Mobile Handheld diharapkan mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

    Selain itu, sistem ini mendukung terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

  • Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Zulkifli Hasan Ungkap Peran Kapolri Listyo Sigit Prabowo Percepat Swasembada Pangan

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menggarisbawahi peran penting Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program Swasembada Pangan.

    Zulhas menyebut Kapolri sebagai figur kunci di balik dinamika stabilisasi harga gabah. Hal ini disampaikannya usai Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026).

    Zulhas menceritakan kesulitan awal saat menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp 6.500. Saat itu, harga di lapangan masih jauh di bawah target pemerintah.

    “Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” kata Zulhas, Selasa (10/2/2026).

    Kondisi harga murah tersebut merugikan petani, sementara tengkulak justru meraup untung. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas meminta bantuan Kapolri.

    “Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.

    Intervensi ini terbukti efektif. Pemerintah kini telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.

    “Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkap Zulhas.

    Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Astacita

    Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri tidak hanya simbolis, melainkan strategis. Kolaborasi ini menjembatani sinergi lintas sektor demi mewujudkan agenda utama Astacita.

    “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkas Zulhas.

    Tabel berikut menunjukkan perbandingan harga gabah sebelum dan sesudah intervensi:

    Kondisi Harga Gabah (per kg) Keterangan
    Sebelum Intervensi Rp 5.500 – Rp 6.000 Di bawah HET, merugikan petani
    Setelah Intervensi Rp 6.500 (sesuai HPP) Stabil, menguntungkan petani

    Komitmen Polri Dukung Rencana Kerja Pemerintah 2026

    Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Polri mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ini termasuk 18 arahan yang menjadi tugas pokok Polri.

    “Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit.

    Beberapa tugas utama meliputi percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG, ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.

    Polri juga mengawal ekonomi dengan mencegah kebocoran anggaran negara. Stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' dan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan juga menjadi fokus utama Satgas Pangan.

    “Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.

    Jenderal Sigit menekankan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas terjaga. Kolaborasi ini krusial untuk menjadikan Indonesia negara berdaulat dan sejahtera.

    “Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo Atensi Stabilitas Harga Bapokting Jelang Ramadan di TMII

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting). Hal ini dilakukan menjelang bulan suci Ramadan untuk mencegah lonjakan harga yang membebani masyarakat.

    Jenderal Sigit menginstruksikan Satgas Pangan Polri agar segera bergerak. Intervensi harus dilakukan untuk mencegah kenaikan harga. Arahan ini disampaikan di sela-sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur.

    Jenderal Sigit menyatakan bahwa setiap menjelang Ramadan, potensi peningkatan harga cenderung ada. Oleh karena itu, isu ini menjadi pembahasan penting dalam Rapim Polri.

    "Kita menyadari bahwa di setiap mendekati bulan Ramadan, kecenderungannya ada potensi harga meningkat, sehingga kemudian itu juga menjadi pembahasan kami," ujar Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Polri tidak ingin momentum Ramadan terganggu oleh oknum. Mereka yang mencoba memainkan harga atau menghambat distribusi akan ditindak. Jajarannya diminta memastikan ketersediaan sembilan bahan pokok (sembako) di pasar. Harga juga harus tetap aman dan terjangkau.

    Kolaborasi Satgas Pangan Polri

    Untuk mengawal kebijakan ini, Satgas Pangan Polri diperintahkan meningkatkan koordinasi. Kolaborasi ini dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya memetakan jalur distribusi dan titik rawan kelangkaan barang.

    "Selama bulan Ramadan seoptimal mungkin kita jaga agar harga-harga, khususnya sembilan bahan pokok, bisa kita jaga. Ini juga menjadi pembahasan yang akan dilakukan oleh Polri, yang di dalamnya ada Satgas Pangan, dengan kementerian terkait," tegasnya.

    Berikut adalah beberapa instansi terkait yang akan berkolaborasi:

    ulu>

    Instansi Peran Kunci
    Satgas Pangan Polri Intervensi dan pengawasan harga
    Kementerian Pertanian Memastikan ketersediaan pasokan
    Kementerian Perdagangan Mengawasi distribusi dan harga pasar
    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Stabilisasi ekonomi makro
    Perum Bulog Cadangan pangan nasional

    Selain fokus pada harga di pasar, Kapolri juga menyoroti stabilitas ekonomi makro. Tujuannya agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Penanganan bapokting menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

    Penguatan Ekosistem Pangan Nasional

    Korps Bhayangkara akan mengawal penuh RKP 2026. Pantauan di lokasi Rapim Polri 2026 menunjukkan sejumlah menteri hadir. Menteri Pertanian dan Menko Bidang Pangan memberikan paparan. Hal ini memperkuat sinyal fokus pemerintah dan Polri pada penguatan ekosistem pangan nasional. Terutama dalam menghadapi tantangan fluktuasi harga di hari besar keagamaan.

  • Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Peringatkan Pelaku Saham Gorengan di TMII Jakarta Timur

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan peringatan keras kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Ia secara khusus menyoroti praktik manipulasi atau 'saham gorengan' di pasar modal yang dinilai merugikan investor.

    Peringatan ini disampaikan Listyo Sigit dalam rangkaian Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026). Polri, lanjutnya, kini memantau ketat pergerakan pasar modal.

    Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri akan terus memperhatikan dan mengikuti fluktuasi pasar modal. Pihaknya akan memantau individu yang berpotensi melakukan tindakan mencurigakan.

    "Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    Praktik saham gorengan dinilai sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Polri berkomitmen untuk menjaga fundamental pasar saham tetap sehat dari spekulan curang.

    "Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegasnya.

    Perlindungan Investor dan Pertumbuhan Ekonomi

    Mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan demi melindungi investor. Tujuannya juga untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil.

    Polri ingin saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh alami tanpa tekanan manipulatif. "Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.

    Teknis pengusutan tindak pidana pasar modal akan ditangani tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan berkoordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran.

    "Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya.

    Agenda Strategis Rapim Polri 2026

    Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas agenda strategis lainnya. Agenda tersebut mencakup pengamanan program ketahanan pangan dan pengawasan lifting minyak.

    Antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan juga menjadi sorotan. Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

    Agenda Strategis Fokus Utama
    Pengawasan Pasar Modal Mencegah 'saham gorengan'
    Pengamanan Ketahanan Pangan Mendukung swasembada pangan
    Pengawasan Lifting Minyak Mendukung swasembada energi
    Antisipasi Harga Pokok Menjelang bulan Ramadan

    Polri berkomitmen penuh mendukung program kerja pemerintah, khususnya swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi. Komitmen ini selaras dengan program prioritas rencana kerja pemerintah.

    "Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Jenderal Sigit.

    Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas tetap terjaga. Kolaborasi ini sangat penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

    "Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," sambungnya.

  • Kapolri Buka Rapim Polri 2026 di TMII Jakarta Timur, Siap Kawal Rencana Kerja Pemerintah

    Kapolri Buka Rapim Polri 2026 di TMII Jakarta Timur, Siap Kawal Rencana Kerja Pemerintah

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara resmi membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026. Pembukaan Rapim ini digelar di The Krakatau Grand Ballroom, TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).

    Dalam arahannya, Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Acara ini dihadiri 272 personel dari berbagai jajaran.

    Prosesi pembukaan Rapim dilakukan secara simbolis oleh Kapolri. Dia didampingi oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Tema Rapim Polri 2026 adalah 'Polri Presisi Siap Mengamankan, Mendukung dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026'. Personel yang hadir meliputi Pejabat Utama Mabes Polri dan para Kapolda.

    Perwakilan dari Kompolnas juga turut serta dalam agenda tahunan penting ini.

    Jenderal Sigit menjelaskan bahwa Rapim Polri 2026 menindaklanjuti arahan Presiden. Beberapa arahan tersebut menjadi tugas pokok Polri dalam mendukung kerja pemerintah.

    "Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah," kata Jenderal Sigit, Selasa (10/2/2026).

    "Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti apa yang menjadi direktif Bapak Presiden, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah yang akan terus kami dorong untuk betul-betul bisa berjalan dengan sukses," sambungnya.

    Program yang menjadi fokus antara lain percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG dan ketahanan pangan (jagung).

    Selain itu, hilirisasi sampah menjadi energi juga menjadi perhatian utama. Polri juga bertugas mengawal ekonomi.

    Pengawalan ekonomi mencakup pencegahan kebocoran anggaran negara. Penjagaan stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' juga ditekankan.

    Stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Ramadan, dijamin melalui Satgas Pangan.

    Narasumber dan Fokus Diskusi

    Rapim Polri 2026 menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Diskusi dibagi menjadi dua sesi besar, yaitu penguatan ekosistem pangan dan kedaulatan energi.

    Pada Sesi I, materi dipaparkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mereka membahas strategi transformasi pangan menuju swasembada nasional.

    Sesi Topik Utama Narasumber Kunci
    Sesi I Penguatan Ekosistem Pangan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana
    Sesi II Kedaulatan Energi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

    Memasuki Sesi II, pembahasan beralih ke isu strategis lainnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hadir. Mereka memaparkan strategi akselerasi hilirisasi industri dan transisi energi bersih.

    Paparan Internal dan Penutupan

    Kapolri dan Wakapolri juga menyampaikan paparan internal Polri. Paparan ini bertujuan mendukung, mengamankan, dan menyukseskan RKP 2026.

    Beberapa pejabat tinggi Polri turut mengisi materi. Di antaranya adalah Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada dan Astamaops Kapolri Komjen Mohammad Fadil Imran.

    Astamarena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat dan Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim juga memberikan paparan. Rangkaian Rapim Polri 2026 masih berlangsung dengan agenda diskusi panel.

    Acara hari pertama dijadwalkan ditutup sore hari. Penutupan ditandai dengan penyerahan cinderamata oleh Kapolri kepada para panelis dan moderator.

  • Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Pimpinan TNI-Polri di Istana

    Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Pimpinan TNI-Polri di Istana

    Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat penting di hadapan para pimpinan TNI-Polri. Kegiatan ini bertujuan mengonsolidasikan dan memperkuat sinergi antara kedua institusi hingga tahun 2026.

    Konsolidasi tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung agenda strategis pemerintah ke depan.

    Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri berlangsung di Istana, Jakarta, pada Senin (9/2/2026). Acara dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Presiden Prabowo menyampaikan arahannya di hadapan seluruh jajaran pimpinan.

    Rapat ini dihadiri oleh lebih dari 650 peserta. Mereka terdiri dari unsur TNI dan Polri. Beberapa menteri terkait juga turut hadir.

    Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir meliputi Menko Polkam Djamari Chaniago dan Wamenko Polkam Lodewijk. Ada pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wamenhan Donny Ermawan.

    Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala BRIN Herindra, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut serta.

    Evaluasi Kinerja dan Arahan Presiden

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa rapat ini adalah kegiatan tahunan. Fokus utamanya adalah evaluasi kinerja selama setahun ke belakang.

    “Ini kan acara rutin saja, evaluasi, langkah langkah ke depan, biasa kita dapet pengarahan dari presiden,” ujar Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Berikut adalah beberapa poin penting dari rapat tersebut:

    Aspek Pembahasan Penjelasan Singkat
    Konsolidasi Institusi Penguatan sinergi antara TNI dan Polri
    Stabilitas Nasional Upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara
    Agenda Pemerintah Dukungan terhadap program-program strategis
    Evaluasi Kinerja Peninjauan pencapaian tahun sebelumnya
    Kesiapan Mendatang Persiapan menghadapi event penting seperti Ramadan dan Hari Raya

    Setelah taklimat Presiden Prabowo, Jenderal Maruli akan mengadakan rapat turunan. Rapat ini bertujuan menindaklanjuti arahan kepala negara di satuan masing-masing.

    “Ya nanti ada Rapim TNI lagi. Rapat (AD) ada lagi nanti, turunan-turunan dari petunjuk presiden apa yang kita lakukan,” kata Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Fokus Pertahanan, Keamanan, dan Event Besar

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa pembahasan berkaitan dengan tugas TNI dan Polri. Beliau juga menyinggung evaluasi pengamanan Natal dan Tahun Baru.

    Pengamanan selama periode Natal dan Tahun Baru dinilai berjalan relatif aman dan terkendali. Ini menunjukkan kesiapan dan koordinasi yang baik dari aparat.

    Pemerintah selanjutnya akan memusatkan perhatian pada kesiapan menghadapi momentum Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.

    “Terutama yang berhubungan dengan tugas TNI Polri pertahanan dan keamanan. Kemudian juga mungkin evaluasi kemarin Natal-tahun baru relatif aman. Kemudian nanti kan ada event besar yaitu Ramadan dan Hari Raya. Saya pikir nggak akan jauh-jauh dari situ,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

  • Anggota TNI-Polri Minta Maaf atas Tudingan Penjual Es Kue Berbahan Spons yang Viral

    Anggota TNI-Polri Minta Maaf atas Tudingan Penjual Es Kue Berbahan Spons yang Viral

    Anggota TNI dan Polri menyampaikan permohonan maaf setelah video tudingan terhadap seorang penjual es kue yang dituding menggunakan bahan spons beredar luas di media sosial, memicu keresahan publik dan merugikan pedagang kecil yang bersangkutan.

    Peristiwa ini bermula dari beredarnya sebuah rekaman video yang menunjukkan seorang pedagang es kue didatangi aparat berseragam yang mempertanyakan bahan baku dagangan tersebut. Dalam video yang kemudian viral, muncul tudingan bahwa tekstur kue yang dijual diduga berasal dari spons, sehingga memunculkan kecurigaan terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Video itu dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan aplikasi percakapan, memantik reaksi luas warganet. Banyak pihak mengecam tindakan aparat yang dinilai gegabah, tidak didukung uji laboratorium, serta berpotensi mencemarkan nama baik penjual es kue yang menggantungkan hidup dari usaha kecil tersebut.

    Menanggapi polemik yang berkembang, perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan klarifikasi resmi. Dalam pernyataannya, aparat yang terlibat mengakui kekeliruan dalam menyampaikan dugaan tanpa dasar ilmiah yang memadai dan telah menemui langsung penjual es kue untuk menyampaikan permohonan maaf.

    Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa tidak pernah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel es kue yang dipermasalahkan. Dugaan yang disampaikan dalam video disebut murni berdasarkan persepsi visual dan tidak seharusnya disampaikan ke publik tanpa verifikasi dari instansi berwenang.

    Pejabat kepolisian setempat menyatakan bahwa penanganan isu keamanan pangan seharusnya melibatkan dinas kesehatan atau badan pengawas yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Aparat di lapangan, menurut penjelasan tersebut, seharusnya bersikap persuasif serta mengedepankan asas praduga tak bersalah, terlebih terhadap pelaku usaha mikro.

    Dari pihak TNI, penegasan juga disampaikan bahwa tindakan individu tidak mewakili institusi secara keseluruhan. Internal TNI disebut telah melakukan evaluasi dan pembinaan agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu pangan dan perlindungan pelaku UMKM.

    Penjual es kue yang menjadi sasaran tudingan mengaku terpukul dengan viralnya video tersebut. Dagangannya sempat sepi karena sebagian pembeli ragu akan keamanan produk yang dijual. Ia memastikan bahwa bahan yang digunakan merupakan bahan pangan yang lazim digunakan dan siap diperiksa oleh instansi terkait bila diperlukan.

    Pakar keamanan pangan mengingatkan bahwa penilaian terhadap kelayakan makanan tidak dapat dilakukan secara kasat mata. Tekstur kenyal pada produk pangan tradisional, menurut pakar, bisa berasal dari berbagai bahan legal yang aman dikonsumsi bila digunakan sesuai takaran. Tuduhan tanpa uji laboratorium berpotensi menyesatkan publik dan merugikan pihak tertentu.

    Kasus ini juga menjadi perhatian pegiat perlindungan konsumen dan pelaku UMKM. Mereka menilai kejadian tersebut menunjukkan pentingnya literasi aparat dan masyarakat mengenai prosedur pengawasan pangan. Penanganan yang tidak hati-hati dinilai dapat memperburuk kepercayaan publik serta memukul ekonomi pedagang kecil.

    Pemerintah daerah setempat menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan edukasi kepada pedagang jajanan terkait standar kebersihan dan keamanan pangan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman di kemudian hari sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

    Di sisi lain, aparat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pernyataan atau tindakan di ruang publik yang direkam dan disebarluaskan, meskipun tanpa niat buruk, dapat berdampak luas dan menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi negara.

    Permintaan maaf dari anggota TNI dan Polri tersebut diharapkan dapat meredakan polemik sekaligus memulihkan nama baik penjual es kue. Aparat berjanji akan menyerahkan sepenuhnya penilaian keamanan pangan kepada lembaga yang berwenang jika di masa mendatang muncul laporan serupa dari masyarakat.