Tag: Polri

  • Ramadhan Kondusif: Kapolda Sumsel Gandeng Forkopimda Jaga Keamanan

    Ramadhan Kondusif: Kapolda Sumsel Gandeng Forkopimda Jaga Keamanan

    Polda Sumsel meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama bulan Ramadhan 1447 H. Komitmen ini ditegaskan Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho melalui sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel.

    Prioritas utama Polda Sumsel adalah menjaga stabilitas keamanan selama bulan Ramadhan. Hal ini disampaikan Kapolda saat kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Al-Adli, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Senin (23/2/2026).

    Menurut Irjen Sandi Nugroho, setiap potensi gangguan kamtibmas, termasuk konflik sosial, premanisme, peredaran narkotika, dan kriminalitas jalanan, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Setiap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial, premanisme, peredaran narkotika, maupun tindak kriminalitas jalanan akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tuturnya.

    Gubernur Sumsel Herman Deru mengapresiasi soliditas Forkopimda dalam menjaga keamanan daerah. Ia menekankan bahwa keamanan adalah fondasi utama pembangunan. "Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan Sumsel Zero Conflict. Stabilitas adalah syarat mutlak keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Herman.

    Sebagai tindak lanjut, Polda Sumsel akan mengutamakan pendekatan preventif, namun tindakan represif akan diambil secara cepat, terukur, dan transparan jika terjadi pelanggaran hukum.

    Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menjelaskan bahwa komitmen Zero Conflict akan diwujudkan dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Menurutnya, tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mengganggu stabilitas keamanan selama Ramadhan. "Kapolda Sumsel menegaskan tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan selama Ramadhan. Penegakan hukum akan dilakukan secara profesional dan proporsional demi menjamin rasa aman masyarakat," ujar Nandang.

    Polda Sumsel telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk meningkatkan patroli malam, pengawasan titik rawan, dan memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah eskalasi konflik sosial.

    Kegiatan Safari Ramadhan ini diawali dengan sholat Isya berjamaah, tausiyah, dan tarawih bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Kajati Sumsel Ketut Sumedana.

  • Korlantas Polri Perkuat Transformasi Digital, Polda Jambi Terima Dukungan Kendaraan Operasional dan ETLE Mobile

    Korlantas Polri Perkuat Transformasi Digital, Polda Jambi Terima Dukungan Kendaraan Operasional dan ETLE Mobile

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyerahkan bantuan kendaraan operasional dan perangkat ETLE Mobile Handheld Presisi kepada Ditlantas Polda Jambi. Penyerahan ini menjadi bagian dari komitmen Korlantas Polri dalam memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    Irjen Agus hadir dalam peresmian Gedung Road Traffic Management Center (RTMC) Ditlantas Polda Jambi. Selain memberikan bantuan operasional, ia juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.

    Bantuan yang diberikan meliputi dua kendaraan operasional dan lima unit ETLE Mobile Handheld Presisi. Diharapkan, bantuan ini dapat mendukung tugas Ditlantas Polda Jambi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

    Dalam sambutannya, Irjen Agus menekankan pentingnya perubahan kultur personel di lapangan seiring dengan kemajuan teknologi. Ia mengingatkan agar anggota Polri, khususnya Polantas, senantiasa hadir melayani masyarakat dengan sepenuh hati, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Polantas harus menyapa dan melayani masyarakat dengan hati. Ingat, senyum Polantas adalah marka utama," ujarnya.

    Lebih lanjut, Irjen Agus memaparkan data penurunan angka fatalitas kecelakaan secara nasional. "Angka fatalitas korban jiwa turun dari 26.000 pada 2024, menjadi 23.300 pada 2026," jelasnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya peningkatan keselamatan masyarakat harus terus menjadi prioritas.

    Menjelang Operasi Ketupat 2026, Irjen Agus bersama Kapolda Jambi Irjen Krisno H Siregar dan pihak terkait telah meninjau Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino melalui Gerbang Tol (GT) Pijauan hingga Exit GT Sebapo, Jambi. Peninjauan ini bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan arus mudik dan balik di jalur Trans Sumatera.

    Kakorlantas menilai jalur Trans Sumatera secara umum cukup terkendali. Ia berharap kendaraan sumbu tiga tidak beroperasi selama periode mudik dan balik Lebaran 2026. Menurutnya, keberadaan Tol Trans Sumatera sangat strategis dalam mendukung distribusi arus kendaraan. Data menunjukkan volume kendaraan di ruas tol mencapai sekitar 5.000 kendaraan per hari.

    Dengan adanya tol, beban kendaraan di jalur arteri dapat terbagi, sehingga kapasitas lalu lintas menjadi lebih optimal dan diharapkan memperlancar perjalanan pemudik ke berbagai tujuan, termasuk Palembang, Riau, dan Padang. "Adanya Trans Sumatera dan tol ini sangat strategis," kata Irjen Pol. Agus.

    Penanganan Operasi Ketupat di wilayah Jambi akan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Krisno H Siregar. Penempatan pos pengamanan, pos pelayanan, dan personel akan dipersiapkan secara matang, termasuk latihan dan simulasi skenario operasi.

    Kapolda Jambi Irjen Krisno H Siregar menyambut baik dukungan dari Kakorlantas. Ia menyatakan bahwa kunjungan ini menjadi motivasi bagi jajaran Ditlantas Polda Jambi untuk meningkatkan pelayanan menjelang Mudik Lebaran 2026. Gedung RTMC Ditlantas Polda Jambi, menurutnya, akan menjadi pusat pengawasan di wilayah Provinsi Jambi, serta dapat dimanfaatkan untuk penanganan kriminalitas jalanan.

  • Menko Kumham Sesalkan Tindak Kekerasan Oknum Brimob yang Tewaskan Siswa di Tual

    Menko Kumham Sesalkan Tindak Kekerasan Oknum Brimob yang Tewaskan Siswa di Tual

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas insiden yang melibatkan anggota Brimob, Bripka MS, yang melakukan penganiayaan terhadap seorang siswa di Tual, Maluku, hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Yusril menyampaikan dukacita mendalam atas kejadian tersebut.

    "Saya pribadi maupun sebagai Menko Kumham Imipas yang juga menjadi anggota Komite Reformasi Polri sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa ini terjadi. Saya menyampaikan dukacita mendalam atas wafatnya Arianto Tawakal," ujar Yusril, seperti dikutip pada Senin (23/2/2026).

    Yusril menekankan bahwa tindakan Bripka MS tersebut sangat tidak manusiawi, mengingat polisi seharusnya melindungi warga negara, termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan, apalagi korban kejahatan. Ia mendorong pemberian sanksi tegas terhadap Bripka MS, termasuk sidang etik dengan ancaman pemecatan dan proses pidana.

    "Kalau ada oknum polisi menganiaya seseorang, apalagi tergolong anak yang bukan diduga melakukan kesalahan, maka tindakan itu sungguh-sungguh di luar perikemanusiaan," tegas Yusril.

    Menko Kumham mengapresiasi respons cepat Polda Maluku dan Mabes Polri dalam menangani kasus ini. Mabes Polri, menurutnya, telah menyampaikan permohonan maaf, yang menunjukkan perubahan sikap Polri ke arah yang lebih baik. Polres Maluku Tenggara juga dinilai bertindak cepat dengan menahan, memeriksa, dan menetapkan Bripka MS sebagai tersangka.

    Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa Komite Percepatan Reformasi Polri terus berupaya memperbaiki citra kepolisian, termasuk melalui pembahasan mengenai pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. "Komite kini tinggal memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden," kata Yusril.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengungkapkan kemarahannya atas tindakan oknum Brimob tersebut. Jenderal Sigit menyatakan bahwa peristiwa ini mencoreng nama baik institusi Brimob yang seharusnya melindungi masyarakat. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memerintahkan pengusutan tuntas kasus ini untuk memastikan pelaku dihukum setimpal dan keadilan ditegakkan bagi keluarga korban.

    "Sama seperti apa yang dirasakan keluarga korban dan masyarakat, saya marah mendengar peristiwa ini terjadi. Ini jelas-jelas menodai marwah institusi Brimob yang harusnya melindungi masyarakat," kata Jenderal Sigit.

  • Kapolri Hadiri Milad PUI ke-108, Perkuat Sinergi Polri dan Tokoh Agama

    Kapolri Hadiri Milad PUI ke-108, Perkuat Sinergi Polri dan Tokoh Agama

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Puncak Resepsi Milad ke-108 Persatuan Ummat Islam (PUI) yang diselenggarakan di Pondok Mufidah Santi Asromo, Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2/2026). Acara ini dirangkaikan dengan doa bersama untuk bangsa.

    Kedatangan Kapolri beserta rombongan sekitar pukul 10.00 WIB disambut langsung oleh jajaran pimpinan pusat PUI dan tokoh masyarakat setempat. Agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dengan tokoh agama serta organisasi masyarakat keagamaan.

    Rangkaian acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dilanjutkan dengan pembacaan Intisab PUI, dan kemudian doa bersama untuk keselamatan serta kemajuan bangsa Indonesia.

    Sebagai wujud kepedulian, Kapolri juga menyerahkan secara simbolis paket bingkisan bantuan sosial kepada masyarakat dan santri. Sebanyak 2.000 paket bantuan berisi bahan pokok seperti beras 5 kg, minyak goreng, gula pasir, teh, dan mie instan telah disiapkan.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, Aslog Kapolri Irjen Suwondo Nainggolan, dan Kadivhumas Polri Irjen Jhonny Edison Isir. Turut hadir Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan serta Bupati Majalengka Eman Suherman.

    Hadir pula dalam acara tersebut Ketua Majelis Syura PUI KH Nurhasan Zaidi, Wakil Ketua Majelis Syura PUI KH Iding Bahrudin, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Majalengka.

  • Brigpol Kamaludin Diusulkan Raih Hoegeng Awards 2026 Berkat Inovasi Atasi Pengangguran

    Brigpol Kamaludin Diusulkan Raih Hoegeng Awards 2026 Berkat Inovasi Atasi Pengangguran

    Brigpol Kamaludin, seorang Bhabinkamtibmas di Desa Sermong, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat dukungan dari warga untuk dinominasikan dalam Hoegeng Awards 2026. Inisiatifnya dalam memberdayakan masyarakat melalui program pertanian dan peternakan menjadi alasan utama.

    Usulan ini muncul karena upaya Brigpol Kamaludin dalam mengatasi pengangguran di wilayahnya. Ia secara proaktif mengajak warga untuk bertani dan beternak, bahkan memberikan bibit secara gratis sebagai modal awal.

    Wiwin Sulastri, salah seorang warga yang mengusulkan nama Brigpol Kamaludin, menuturkan kepedulian sang Bhabinkamtibmas. "Sudah lama beliau bagikan bibit. Kalau ada yang mau berternak dikasih bibit, yang mau menanam dikasih bibit cabai, terong, pokoknya sayur-mayur," ujarnya.

    Menurut Wiwin, Brigpol Kamaludin tak hanya memberikan bantuan, tapi juga solusi. Ia hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan di desa, terutama dengan mengajak warga untuk bertani dan beternak sebagai alternatif mata pencaharian.

    Bambang Akbar, warga lainnya yang juga mengusulkan Brigpol Kamaludin, merasakan langsung dampak positif program ini. Dulu seorang pengangguran, kini Bambang mengelola lahan seluas 3 hektare yang disewa untuk menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran. Ia bahkan mampu mempekerjakan 8 hingga 10 orang.

    "Dulu saya pengangguran, kini saya bisa ajak warga sekitar yang bekerja di lahan yang baru itu, bisa kita sewa orang lagi, bisa bantu orang lagi, ada perputaran ekonomi," kata Bambang.

    Selain bertani, Bambang juga mengembangkan jamur bonggol jagung berkat bantuan Brigpol Kamaludin. Dari hasil penjualan jamur tersebut, ia bahkan bisa membeli sepeda motor.

    Brigpol Kamaludin sendiri mengungkapkan bahwa program pembinaan petani dan peternak ini sudah berjalan sejak tahun 2021. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

    "Tujuan saya meningkatkan ekonomi masyarakat di desa," kata Kamaludin.

    Setiap bulannya, Brigpol Kamaludin membagikan ribuan bibit tanaman dan ratusan bibit ayam serta bebek, menyesuaikan dengan kebutuhan warga. Ia juga memberikan pendampingan hingga pemasaran hasil panen.

    Saat ini, tercatat ratusan warga desa telah mengembangkan peternakan dan pertanian berkat bantuan Brigpol Kamaludin. Mereka dibina hingga mandiri dan difasilitasi dalam penjualan hasil panen. Brigpol Kamaludin juga merupakan kandidat Hoegeng Corner 2025.

    Program yang diinisiasi Brigpol Kamaludin memberikan dampak signifikan pada perekonomian warga Desa Sermong. Peningkatan pendapatan terlihat jelas, dan banyak warga yang sebelumnya menganggur kini memiliki pekerjaan dan penghasilan.

    Bambang menuturkan, dari usaha ayam pedaging, ia bisa mendapatkan keuntungan Rp 8-13 juta. Sementara dari jamur, ia mendapatkan Rp 300 ribu per hari, dan dari hortikultura sekitar Rp 100-200 ribu per hari. Bahkan, ia mampu membeli motor dari hasil penjualan jamur.

    Brigpol Kamaludin menuturkan, perputaran ekonomi di desa mencapai kisaran Rp 30-40 juta per bulan. Ia berharap, kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi desa.

    "Ekonomi itu tumbuh dari desa, dari hal-hal kecil, karena bagi saya, mungkin harapan juga, saya ingin lihat masyarakat itu sejahtera. Kalau sejahtera, kan ekonomi aman," pungkasnya.

  • Instruksi Kapolri: Seluruh Anggota Polri Wajib Jalani Tes Urine Dadakan

    Instruksi Kapolri: Seluruh Anggota Polri Wajib Jalani Tes Urine Dadakan

    Menyusul kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pelaksanaan tes urine secara menyeluruh terhadap seluruh jajaran anggota Polri.

    Kapolrestabes Medan, Kombes Jean Calvijn Simanjuntak, menyatakan kesiapannya untuk segera melaksanakan perintah tersebut. "Akan kita laksanakan secepatnya," ujarnya saat diwawancarai di Polrestabes Medan, Sabtu (21/2/2026).

    Kombes Calvijn menambahkan, tes urine akan menjangkau hingga seluruh polsek di wilayah hukumnya. Ia menegaskan akan menjadi orang pertama yang menjalani tes tersebut di lingkungan Polrestabes Medan. "Tentu kita akan mulai dari pimpinan terlebih dahulu, saya akan memulai dari Polrestabes ya, saya sendiri, dengan dilakukan oleh semua kapolsek sampai dengan anggota di polsek di ujung-ujungnya kita lakukan," jelasnya.

    Lebih lanjut, mantan Dirresnarkoba Polda Sumut ini mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam pelaksanaan tes urine. Ia juga mengajak media untuk ikut serta mengawasi jalannya proses tes tersebut.

    Sebelumnya, Divisi Propam Polri (Divpropam) menyatakan akan secara rutin menggelar tes urine bagi seluruh personel Korps Bhayangkara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota kepolisian.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Kapolri. "Dengan masih maraknya kasus narkoba yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota yang berdampak pada tidak optimalnya penanganan dan pemberantasan narkoba sebagai program Astacita Presiden RI, maka berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine," kata Brigjen Trunoyudo usai mengumumkan hasil sidang etik AKBP Didik di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

    Dalam pelaksanaannya, Polri akan melibatkan fungsi pengawas internal maupun eksternal. Brigjen Trunoyudo menambahkan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan anggotanya.

    Sebagai informasi, AKBP Didik Putra Kuncoro telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polri atas keterlibatannya dalam kasus narkoba.

  • Polri Usulkan Gas ‘Whip Pink’ Masuk UU Narkotika: Cegah Penyalahgunaan N2O

    Polri Usulkan Gas ‘Whip Pink’ Masuk UU Narkotika: Cegah Penyalahgunaan N2O

    Polri mengusulkan agar gas dinitrous oxide (N2O), yang sering ditemukan dalam tabung 'Whip Pink', dimasukkan sebagai lampiran dalam Undang-Undang Narkotika. Usulan ini diajukan sebagai langkah mendesak untuk mencegah penyalahgunaan zat tersebut.

    Kombes Zulkarnain Harahap, Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, menyampaikan usulan ini dalam sebuah diskusi di gedung BNN RI, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2026). Diskusi tersebut membahas 'Pengaturan Rokok Elektronik (Vape) dan Pembatasan Penggunaan Dinitrogen Oksida (Whip Pink)'.

    Zulkarnain menjelaskan kesulitan yang dihadapi dalam menindak penyalahgunaan gas N2O. Menurutnya, Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Pangan tidak efektif menjerat pelaku penyalahgunaan 'Whip Pink'.

    Alasannya, gas N2O diakui secara medis sebagai obat anestesi jika dicampur dengan oksigen. Namun, produk 'Whip Pink' yang beredar mengandung N2O murni dan diberi label tidak untuk kesehatan. Zulkarnain menambahkan, "Kami mau nindak pakai UU Kesehatan Nomor 17 tidak bisa karena mereka berlindung di balik label 'bukan untuk kesehatan'. Kalau pakai UU Pangan, mereka bersembunyi di balik skema business to business (B2B)."

    Sebagai solusi, Polri merekomendasikan dua langkah strategis. Pertama, mendorong BPOM untuk memasukkan N2O ke dalam Farmakope Indonesia Edisi VI sebagai sediaan farmasi. "Kalau sudah (masuk) dalam Buku Farmakope, kami bisa melakukan penindakan dengan Undang-Undang Kesehatan," jelas Zulkarnain.

    Rekomendasi kedua adalah memasukkan zat N2O ke dalam lampiran UU Narkotika. Dengan demikian, pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan 'Whip Pink' dapat diperketat. "Saran kami, ini ditingkatkan ke lampiran Undang-Undang Narkotika sehingga pengawasan, penggunaan, dan penindakannya bisa dilakukan secara bersama-sama," kata Zulkarnain.

    Zulkarnain menegaskan bahwa masuknya N2O ke dalam kategori narkotika tidak akan menghalangi penggunaannya di bidang lain, melainkan akan meningkatkan pengawasan. "Walau sudah masuk ke (kategori) narkotika, semua penggunaan N2O walaupun ada di bidangnya pasti diawasi, bisa diawasi. Bukan artinya menghalangi mereka di bidang-bidang yang lain, tetapi diawasi," pungkasnya.

  • Kapolri Jamin Transparansi Hukum Oknum Brimob Penganiaya Siswa di Tual

    Kapolri Jamin Transparansi Hukum Oknum Brimob Penganiaya Siswa di Tual

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan proses hukum terhadap Bripda MS, oknum anggota Brimob yang diduga menganiaya seorang siswa berinisial AT hingga meninggal dunia di Kota Tual, Maluku, terus berjalan. Jenderal Sigit menegaskan bahwa investigasi dilakukan secara mendalam dengan pengawasan langsung dari pihak kepolisian.

    Penyelidikan kasus ini melibatkan Polres setempat dengan asistensi dari Polda Maluku. Kapolri menjamin bahwa seluruh tahapan penindakan, baik dari sisi pidana maupun pelanggaran kode etik, akan dilakukan secara terbuka kepada publik.

    "Saat ini sedang dalam pendalaman, penyelidikan baik proses yang ditangani oleh Polres, diasistensi oleh Polda (Maluku). Saya kira hal-hal yang seperti itu kita transparan," ujar Jenderal Sigit saat memberikan keterangan di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026).

    Secara terpisah, Markas Besar Polri melalui Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir telah menyampaikan permohonan maaf resmi kepada keluarga korban dan masyarakat luas. Pihak kepolisian menyatakan duka cita mendalam dan menyesalkan terjadinya insiden kekerasan tersebut.

    Irjen Isir menegaskan bahwa tindakan Bripda MS merupakan perilaku individu yang menyimpang dan sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai institusi Polri, seperti Tribrata dan Catur Prasetya. Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi.

    "Polri berkomitmen tegas dalam proses penegakan hukum dan kode etik terhadap individu personel yang terlibat secara transparan dan akuntabel," tegas Isir dalam keterangannya terkait insiden di Tual tersebut.

  • Buronan Red Notice Interpol Kasus TPPO Kamboja Diringkus di Bandara Ngurah Rai

    Buronan Red Notice Interpol Kasus TPPO Kamboja Diringkus di Bandara Ngurah Rai

    Pelarian Rifaldo Aquino Pontoh, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Red Notice Interpol, berakhir di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pria tersebut merupakan buronan atas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penipuan daring (online scam) jaringan internasional yang berbasis di Kamboja.

    Penangkapan ini dilakukan pada Sabtu (21/2/2026) oleh tim gabungan yang terdiri dari Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam operasi tersebut, petugas berkoordinasi erat dengan otoritas Imigrasi serta Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai guna memastikan subjek tidak meloloskan diri saat mendarat di Denpasar.

    Kabag Jiantra Set NCB Interpol Divhubinter Polri, Kombes Ricky Purnama, mengonfirmasi bahwa pergerakan Rifaldo terdeteksi berkat kerja sama antarnegara. Sebelum tiba di Indonesia, pihak kepolisian menerima informasi krusial dari NCB Manila mengenai rencana perjalanan tersangka.

    "NCB Interpol Indonesia mendapatkan informasi dari NCB Manila mengenai Rifaldo yang akan melintas dari Kamboja menuju Filipina, kemudian melanjutkan perjalanan ke Bali," ujar Ricky Purnama dalam keterangannya.

    Saat diamankan di area bandara, Rifaldo terlihat mengenakan sweater berwarna cokelat dengan pengawalan ketat dari personel NCB Interpol Indonesia. Meski identitas dan keterlibatannya dalam sindikat kriminal di Kamboja telah dipastikan, kepolisian masih mendalami sejauh mana peran spesifik tersangka dalam struktur jaringan TPPO tersebut.

    Pasca penangkapan di Bali, Rifaldo Aquino Pontoh langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Saat ini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut terkait skandal penipuan internasional yang menjeratnya.

  • Buron Interpol Jaringan TPPO Kamboja Rifaldo Aquino Pontoh Diringkus di Bali

    Buron Interpol Jaringan TPPO Kamboja Rifaldo Aquino Pontoh Diringkus di Bali

    Tim gabungan Polri bersama pihak Imigrasi berhasil mengamankan Rifaldo Aquino Pontoh, seorang WNI yang masuk dalam daftar buron Red Notice Interpol, pada Sabtu (21/2/2026). Tersangka yang terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) internasional dan penipuan online di Kamboja ini diringkus saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

    Kombes Ricky Purnama, Kabag Jatinter Set NCB Interpol Divisi Hubinter Polri, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini merupakan hasil kolaborasi antara personel Sekretariat NCB Interpol Indonesia, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan pihak Imigrasi setempat. Rifaldo diketahui mengoperasikan skema penipuan dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi melalui media sosial untuk menjerat korbannya.

    "Namun faktanya korban mengalami kekerasan berat, termasuk penyitaan paspor, upah yang tidak dibayarkan, serta kondisi pemaksaan yang mengharuskan korban membayar biaya sangat tinggi untuk mengundurkan diri atau kembali ke Indonesia," ungkap Ricky dalam keterangan resminya.

    Pelacakan terhadap Rifaldo bermula dari koordinasi intensif antara Divhubinter Polri dengan jaringan Interpol global. Pada Jumat (20/2), NCB Manila memberikan informasi krusial kepada NCB Interpol Indonesia mengenai pergerakan subjek yang terpantau melintas dari Kamboja menuju Filipina sebelum akhirnya bertolak ke Bali.

    Berbekal data intelijen tersebut, tim gabungan segera melakukan penyergapan cepat saat tersangka tiba di wilayah hukum Indonesia. Saat ini, Rifaldo Aquino Pontoh masih menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian guna mendalami keterlibatannya lebih lanjut dalam sindikat TPPO lintas negara tersebut.