Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menanggapi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi keluarga presiden atau wakil presiden untuk maju dalam Pilpres. Ia menekankan pentingnya objektivitas hakim MK dalam menangani perkara ini.
"Dalam konteks ini tentu para hakim konstitusi harus memberikan penilaian yang objektif terhadap kasus yang ada ini," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).
Saleh menambahkan bahwa hakim MK perlu mempertimbangkan apakah ada hak konstitusional penggugat yang terabaikan. Lebih lanjut, hakim juga harus melihat hak-hak konstitusional warga negara lain secara komprehensif.
Saleh mencontohkan, penerimaan gugatan tersebut dapat berpotensi mengabaikan hak konstitusional warga negara lain, termasuk anak presiden atau wakil presiden yang ingin mencalonkan diri.
Menurutnya, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Hal ini termasuk hak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.
"Kita berharap sembilan orang hakim mahkamah konstitusi yang sedang duduk di sana untuk memberikan penilaian yang objektif dengan menggunakan segala perspektif sehingga keputusan atau ketetapan yang akan diberikan itu benar-benar bisa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak dan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Saleh.
Saleh berpendapat bahwa pencalonan anak presiden atau wakil presiden berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pemilu, karena dikhawatirkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.
"Karena itu tentu kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini itu harus juga menjadi pertimbangan bagi semua pihak," ucapnya.
Saleh juga menyoroti adanya potensi nuansa nepotisme dalam UU Pemilu saat ini. "Kita tidak melihat praktik neportisme dalam UU kepemiulaun yang ada saat ini tapi secara tidak langsung bisa saja nuansa nepotisme itu dikatakan ada dalam UU yang berlaku saat ini," kata Saleh.
Ia melanjutkan, perlunya pengujian di MK untuk membuktikan nuansa tersebut. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh keluarga penguasa dan memastikan pelaksanaan demokrasi didasarkan pada prinsip keadilan.
Sebelumnya, Raden Nuh dan Dian Amalia mengajukan gugatan ke MK terkait UU Pemilu. Mereka meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari presiden atau wakil presiden yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Gugatan dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 ini teregistrasi di situs resmi MK pada Rabu (25/2/2026). Keduanya menggugat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Mereka menyatakan Pasal 169 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam satu periode kekuasaan.

Leave a Reply