Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan permintaan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, untuk mengevaluasi kembali anggaran pengadaan mobil dinas yang mencapai Rp 8,5 miliar. Menurut Dede Yusuf, Pemprov Kaltim perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Dede Yusuf menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tidak secara spesifik menyebutkan batasan harga, melainkan ukuran cc kendaraan, pemilihan kendaraan dinas seharusnya didasarkan pada kebutuhan. Ia mencontohkan daerah seperti Papua yang memerlukan kendaraan khusus untuk medan pegunungan.
“Memang kalau di Permendagri itu kan tidak disebutkan harga ya, disebutkan adalah ukuran cc. Tapi intinya begini. Pemilihan itu berdasarkan kebutuhan, benar. Ada daerah-daerah seperti Papua, itu daerah pegunungan, membutuhkan kendaraan yang taktis, ya kendaraan tempur. Artinya, ya dibutuhkan mesin khusus dan lain-lain,” kata Dede mengawali pendapatnya, Jumat (27/2/2026).
Dede Yusuf menekankan pentingnya bagi kepala daerah untuk mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah dan masyarakat dalam pengadaan mobil dinas. Ia menyarankan agar Gubernur Kaltim berkonsultasi dengan DPRD atau Kemendagri terkait pilihan mobil dengan kapasitas mesin 3.000 cc yang sesuai kebutuhan dinas.
“Maka dari itu dalam Permendagrinya, adalah bentuknya jenis cc. Naah, namun tentu, sebagai kepala daerah, kita juga harus melihat kondisi bagaimana perekonomian sebuah daerah, lalu juga kondisi masyarakat jangan sampai menyakiti hati rakyat,” ungkapnya.
“Tentunya masih banyak pilihan dan pilihan-pilihan itu harusnya dikonsultasikan terlebih dahulu, terutama kepada DPRD atau kepada Kemendagri karena yang 3.000 cc jenisnya cukup banyak. Yang sesuai dengan kebutuhan untuk dinas dan bekerja,” kata Dede.
“Jadi saya sarankan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk meninjau ulang pembelian kendaraan dinas yang mungkin dari sisi harga terlalu berlebihan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar telah sesuai aturan dan bertujuan menjaga marwah Kaltim. Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah, terutama untuk menjangkau wilayah Kaltim dengan kondisi geografis yang ekstrem.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri Wahyuni.

Leave a Reply