MK Ubah Pasal UU Tipikor Terkait Frasa \

Written by

in

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan perubahan pada pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurut MK, frasa "langsung atau tidak langsung" yang terdapat dalam pasal tersebut berpotensi menjadi pasal karet yang bisa disalahgunakan.

Keputusan ini diumumkan dalam sidang putusan perkara nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Hermawanto di Gedung MK, Senin (2/3/2026). Pasal yang digugat berbunyi:

Pasal 21 UU Tipikor:

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

MK menjelaskan bahwa tindakan yang termasuk dalam kategori mencegah, merintangi, atau menggagalkan harus diatur secara jelas dalam pasal 281 dan pasal 282 UU 1/2023, article 25 UNCAC, serta yurisprudensi pengadilan terkait tindak pidana merintangi penyidikan. Contohnya, membantu pelaku melarikan diri, menggunakan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, atau menjanjikan keuntungan sebagai imbalan atas keterangan palsu, merekayasa untuk menghindari penyidikan, dan mempengaruhi saksi agar tidak hadir.

Menurut MK, penggunaan frasa "tidak langsung" dapat menyebabkan tindakan seperti penyebaran disinformasi, tekanan sosial, dan penggunaan perantara dinilai secara subjektif oleh penegak hukum dan dikategorikan sebagai tindakan pidana. MK menambahkan bahwa frasa "tidak langsung" berpotensi menjadikan pasal tersebut pasal karet.

"Untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil, dengan maksud untuk mencegah/menghindarkan kemungkinan frasa 'secara langsung atau tidak langsung' digunakan secara karet (lentur atau elastis) yang dapat menjerat siapa saja yang berada dalam posisi yang tidak sejalan dengan penegak hukum seperti kegiatan yang dilakukan oleh advokat, jurnalis, penulis, aktivis dalam agenda pemberantasan korupsi, maka norma Pasal 21 UU Tipikor perlu disinkronkan dengan semangat pasal 25 UNCAC," ujar MK.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK memutuskan:

1. Menyatakan frasa 'secara langsung atau tidak langsung' dalam norma pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *