Adhiya Muzzaki Divonis Bebas dalam Kasus Obstruction of Justice

Written by

in

Terdakwa Adhiya Muzzaki divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait tiga perkara korupsi. Vonis ini membebaskan Adhiya dari semua dakwaan yang diajukan.

Ketua majelis hakim Efendi menyatakan, "Mengadili, menyatakan Terdakwa Adhiya Muzzaki tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal," saat membacakan amar putusan pada Rabu (4/3/2026) dini hari.

Majelis hakim juga memutuskan pembebasan Adhiya dari tahanan serta pemulihan hak-haknya.

Tiga kasus korupsi yang menyeret nama Adhiya adalah kasus tata kelola komoditas timah, impor gula di Kementerian Perdagangan, dan pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO). Hakim berpendapat bahwa pembuktian pasal perintangan penyidikan tidak hanya dinilai dari tindakan fisik, tetapi juga dampak nyata yang ditimbulkan.

Adhiya diketahui memposting konten di media sosial setelah mendapatkan izin dari advokat Marcella Santoso. Dana yang diterima Adhiya dari Marcella mencapai Rp 864.500.000, yang digunakan untuk keperluan pribadi serta membayar buzzer.

"Menimbang bahwa total pembayaran yang terdakwa Adhiya Muzzaki terima dari saksi Marcella Santoso adalah sebesar Rp 864.500.000 yang digunakan oleh terdakwa Adhiya Muzzaki untuk keperluan pribadi, membayar per-buzzer Rp1.500.000 per proyek, memberi bantuan kepada rekan-rekannya untuk bayar kos-kosan, dan membelikan tim buzzer yang membutuhkan laptop untuk perkuliahan," kata hakim.

Menurut hakim, unggahan Adhiya di media sosial tidak dapat serta merta diartikan sebagai niat jahat dalam perintangan penyidikan, melainkan bagian dari etika demokrasi. Adhiya dinilai tidak memiliki niat untuk menghalangi proses hukum dalam tiga perkara korupsi tersebut.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada bukti niat jahat dari Adhiya untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, serta sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

Hakim berpendapat bahwa perkara ini lebih tepat disidangkan dalam pidana umum, bukan tindak pidana korupsi. Dakwaan perintangan dalam Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dianggap tidak terpenuhi.

Dalam kasus ini, Tian Bahtiar sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan pidana 8 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider pidana kurungan selama 150 hari.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *