Pemerintah secara resmi memulai proses verifikasi lapangan atau ground check untuk memvalidasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sebelumnya dinonaktifkan. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama DPR guna memastikan program jaminan kesehatan nasional tepat sasaran.
Kegiatan yang berpusat pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini dicanangkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menteri Sosial menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kepada puluhan ribu petugas lapangan yang terdiri dari pendamping PKH dan mitra statistik BPS. Gus Ipul menginstruksikan agar seluruh petugas bekerja secara disiplin mengikuti instrumen BPS guna mendapatkan data objektif.
"Data tersebut menentukan siapa yang dilindungi oleh negara," tegas Gus Ipul saat memberikan arahan di Ruang National Statistic Command Center (NSCC). Ia menambahkan bahwa hasil verifikasi ini akan menjadi dasar akurat untuk menentukan kelayakan penerima bantuan iuran pemerintah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci bahwa proses ground check ini akan dilakukan dalam dua fase utama dengan sasaran yang berbeda:
| Tahap | Waktu Pelaksanaan | Sasaran Peserta |
| Tahap I | Februari – 14 Maret 2026 | 106.153 individu (Penderita penyakit kronis/katastropik) |
| Tahap II | 1 April – 30 April 2026 | 11 juta individu (Peserta nonaktif non-penyakit kronis) |
Pelaksanaan tahap pertama diawali dengan pembekalan pendamping pada hari ini, sementara aksi lapangan dijadwalkan mulai pekan depan. Untuk tahap kedua, BPS menyiapkan verifikasi massal setelah libur Lebaran yang mencakup sekitar 5,9 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar berharap penuh agar akurasi data hasil ground check ini dapat mengeliminasi kekeliruan distribusi bantuan. Dengan validasi yang ketat, diharapkan hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang akan mendapatkan tanggungan iuran BPJS Kesehatan dari negara.

Leave a Reply